Jumat, Desember 06, 2019
hut daerah
Olah Raga
Pemred

Pemred

Foto:dok

ANcom-- Jakarta | Presiden Jokowi memanggil para calon pembantunya selama dua hari ini. Sebagian calon menteri mengungkap terang-terangan posisinya, sebagian lainnya memberi petunjuk dalam bentuk sejumlah kata kunci.

detikcom mengumpulkan data keterangan dan petunjuk-petunjuk yang disampaikan para calon menteri sepanjang hari ini, Selasa (22/10/2019). Selain itu, detikcom memperoleh informasi dari sumber-sumber kredibel. (Data ini diperbarui pada Rabu, 23 Oktober 2019 pukul 07.35 WIB)

Data dan informasi itu lalu kami elaborasi untuk menyusun prediksi formasi Kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin. Formasi yang kami tampilkan ini, sekali lagi, sebatas prediksi, masih sangat mungkin berubah esok hari saat pengumuman kabinet selengkapnya. Sejumlah posisi yang dirasa masih belum jelas benar tak kami isi dengan nama calon menteri.


Berikut prediksi formasi kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin:

1. Menko Polhukam: Mahfud Md
2. Menko Perekonomian: Airlangga Hartarto
3. Menko Kemaritiman dan Investasi: Luhut B Pandjaitan
4. Menko PMK: Muhadjir Effendy
5. Mensesneg: Pratikno
6. Mendagri: Jenderal Tito Karnavian
7. Menlu: Retno LP Marsudi
8. Menhan: Prabowo Subianto
9. Menkum HAM: Yasonna Laoly
10. Menkeu: Sri Mulyani
11. Menteri ESDM:
12. Menperin: Agus Gumiwang Kartasasmita
13. Mendag: Agus Suparmanto
14. Mentan: Syahrul Yasin Limpo
15. Menteri KLHK: Siti Nurbaya Bakar
16. Menhub: Budi Karya Sumadi
17. Menteri KKP: Edhy Prabowo
18. Menaker: Ida Fauziyah
19. Mendes PDTT: Abdul Halim Iskandar
20. Menteri PUPR: Basuki Hadimuljono
21. Menkes: dr Terawan
22. Mendikbud Dikti: Nadiem Makarim
23. Menteri Investasi dan BKPM: Bahlil Lahadalia
24. Mensos: Juliari Batubara
25. Menteri Agama: Jenderal (Purn) Fachrul Razi
26. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: Wishnutama
27. Menkominfo: Johnny G Plate
28. Menkop UKM: Teten Masduki
29. Menteri PPPA: Gusti Ayu Bintang Darmavati
30. MenPAN-RB: Tjahjo Kumolo
31. Menteri PPN/Kepala Bappenas: Suharso Monoarfa
32. Menteri ATR/Kepala BPN: Sofyan Djalil
33. Menteri BUMN: Erick Thohir
34. Menpora: Zainudin Amali

Jaksa Agung: ST Burhanuddin
Panglima TNI: Marsekal Hadi Tjahjanto
Kapolri: Plt Wakapolri Komjen Ari Dono
Sekretaris Kabinet: Pramono Anung
Kepala Staf Kepresidenan: Moeldoko

Puan:dikutip dari detik.com

(6 WIB

ANcom--POLITIKA | Jelang Pilkada Tolitoli, isu moral muncul di tengah masyarakat. Apakah ada kaitanya dengan kandidat yang bakal bertarung? Rdaksi alasannews.com, mulai edisi ini ikuti selengkapnya.

Ketua Lembaga Sawadaya Masyarakat Gerakan Indonesia Anti Korupsi (LSM GIAK) Provinsi Sulawesi Tengah, Hendri Lamo mengemukakan, kalau masyarakat mengingatkan agar untuk menjadi pemimpin harus benar benar bersih dari hal hal yang dianggap tabu dalam budaya ketimuran.

"Ini sinyal. Bahwa masyarakat tidak akan memilih calon yang ada kaitannya dengan masalah rumah tangga atau pernah bersentuhan dengan moral," tandas Hendri.
Tanpa mengurangi maksud duga menduga, alumnus Tadulako University ini bahwa fakta ideal tidaknya pemimpin harus memiliki moral baik menurut ukuran ketimuran.

Di America sana katanya, politisi yang punya skandal dengan wanita pasti dia mundur dari panggung politik. Ini artinya, setiap politisi ingin jadi kepala daerah pun harus demikian.
"Ya tahu dirilah," imbuhnya.

Menurut aktivia ini, calon pemimpin seharus memiliki tiga hal pokok, pertama moral yang baik, intelektual yang cukup dan emosional yang terukur.

Hendri tampaknya paham akan masalah moral sangat mempengaruhi kepemimpin seseorang dalam menjalan tugas dan tanggungjawabnya sehari-hari. Seseorang yang secara moral tidak baik akan cenderung dalam kepemimpinannya tidak optimal.

Dia kata Hendri, mungkin tidak bisa adil dalam memberi pelayanan. Padahal seorang pemimpin itu, seyogyanya mengayomi seluruh elemen dan kelompok dalam masyarakat, baik agama, suku dan tradisi budaya yang begitu beragam.

Bahkan jelas moral pemimpin dapat terlihat bagaimana dalam kehidupannya sehari-hari. Keluarganya, merupakan gambaran calon pemimpin yang dipilih. Artinya tidak hanya sekadar memiliki intelektual bagus la tas itulah pemimpin, tiga hal itu akan saling terlihat manakala moralnya baik.

Intinya soal moral itu harus dikedepankan bagi seseorang yang ingin menjadi pemimpin. Sikap dan tindakannya akan bisa dilihat masyarakat, jika pemimpin itu terindikasi memiliki moral yang kurang baik. Bisa saja dia akan korupsi, katanya.

Penghargaan kepada seseorang atau kelompok tidak bisa dilihat status sosialnya saja. 

Di Tolitoli, masalah pelakor meski tidak bermuara ke kehukum, tapi santer di masyarakat. Ikuti edisi lanjutannya. Puan

 

 

Foto: Sekda Hidayat Berswafoto dengn warga

ANcom--PALU | Sekretaris Daerah Provinsi Sulteng Dr. H. Moh. Hidayat Lamakarate, M.Si menjadi narasumber acara Libu Ntodea di Kecamatan Tawaeli, Kelurahan Panau, Kota Palu, Sabtu malam (19/10).

Libu Ntodea adalah sarana kearifan lokal menjaring aspirasi warga yang rutin digelar Pemerintah Kota Palu di tiap kelurahan.

Adapun tema yang diangkat adalah "Kepemimpinan Strategis, Peluang dan Tantangan".

Selain sekda, turut jadi narasumber walikota Drs. Hidayat, M.Si, akademisi Dr. Irwan Waris dan budayawan Hapri.

Kepemimpinan strategis dalam hemat sekda adalah bagaimana upaya pemimpin merubah pola-pola lama supaya kian optimal melayani warga.

Selain itu, pemimpin juga dituntut selalu hadir saat dibutuhkan, memahami apa yang diinginkan, memberikan sesuatu sebelum diminta dan membuka ruang-ruang untuk warga beraktivitas dengan lancar.

"Karena merasa dibutuhkan maka kita terdorong untuk berubah," jelasnya.

Tambahnya, kinerja aparatur dan perkembangan suatu wilayah sangat dipengaruhi pula oleh kualitas pemimpin ybs.

"Olehnya kami siap dimarah-marah dan dikritik karena inilah model kepemimpinan jaman baru untuk mendengar apa-apa yang dikeluhkan dan mewujudkannya," pungkas sekda bersemangat.

Meski acara berakhir sudah larut, sekda tetap sabar melayani swafoto dari warga sebelum pamit.bhst

Foto:Gubernur Tinjau Aktivitas Kampung Dongeng

ANcom--PALU | Aktivitas mendongeng sangat digemari anak-anak karena lebih mudah bagi mereka menyerap pesan-pesan moral dari ceritanya.

Selain itu mendongeng dapat membantu pemulihan trauma dari kesedihan seperti dialami anak-anak penyintas bencana di Donggala.

Upaya pemulihan ini lah yang diapresiasi Gubernur Drs. H. Longki Djanggola, M.Si saat meninjau aktivitas kampung dongeng di salah satu SD di Desa Lende Tovea, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, Sabtu pagi (19/10).

Kedatangan gubernur tidak disangka para siswa yang sedang asyik mendengar cerita dari relawan komunitas kampung dongeng.

Memakai boneka sebagai lawan bicara sukses mengocok perut berkat dialog-dialog jenaka dari pendongeng dan si boneka Cilo.

Sepintas teknik ini mengembalikan ingatan ke boneka Susan dan sosok Ria Enes yang diidolai anak-anak tahun 90-an.

Meski tidak sampai selesai mendengar cerita, gubernur menyempatkan foto bersama dan salaman dengan siswa.

"Ayo-ayo salamnya yang tertib," ajak gubernur ke siswa, sebelum beranjak dari sana.bhst

 

Minggu, 20 Oktober 2019 08:39

Mengetahui Arti Bentuk Bendera Nepal

ANcom--Jakarta | Nepal adalah satu-satunya negara di dunia yang bentuk benderanya unik. Bukan persegi, melainkan seperti dua segitiga bertumpuk. Apa makna bendera itu?

Jika menyebut bendera paling unik di dunia, maka Nepal adalah jawabannya. Bentuk bendera negara yang merdeka pada tahun 1923 dari Inggris tersebut, berupa dua segitiga.

Dirangkum detikcom dari berbagai sumber, Jumat (18/10/2019) bendera Nepal yang bentuknya unik itu sudah digunakan sebagai bendera nasional pada 16 Desember tahun 1962. Ada tiga versi yang menyatakan, mengapa bendera Nepal bentuknya segitiga.

Pertama, bentuk segitiga melambangkan wilayah Nepal yang berupa pegunungan. Tak ayal, negara ini memang dilintasi oleh Pegunungan Himalaya dengan banyak puncak yang berbentuk segitiga.

Kedua, bentuk segitiga merupakan bendera-bendera kerajaan Hindu dan Buddha di Asia dari zaman dulu. Nepal pun ingin mempertahankan hal tersebut.

Versi ketiga, dua segitiga pada bendera Nepal melambangkan dua dinasti yang pernah berkuasa di Nepal. Kedua dinasti tersebut adalah dinasti Shah dan Rana.


Warna merah yang jadi latar warna benderanya, melambangkan keberanian. Sedangkan pinggiran bendera yang berwarna biru, melambangkan kedamaian.

Pada bendera negara Nepal, juga terdapat lambang bulan sabit di bagian atas dan matahari di bagian bawah. Lambang-lambang itu menggambarkan betapa dinginnya dan hangatnya Nepal.

Usut punya usut, bendera Nepal berbentuk segitiga itu sudah dipakai oleh Prithvi Narayan Shah. Dia merupakan seorang pria yang menyatukan semua kerajaan di Nepal pada tahun 1768.

 

 

WIB

ANcom-Jakarta |  Pelantikan Presiden Jokowidodo dan Wakil Presiden Maruf Amin, Besok siang Minggu (201/10) bakal dihadiri 17 kepala negara sahabat.

Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyebut hal itu sudah terkonfirmasi akan hadir di pelantikan presiden dan wakil presiden. Bamsoet juga mengatakan sejumlah politikus yang diundang dipastikan akan hadir.

"Ada 17 kepala negara, kepala pemerintahan, dan utusan khusus yang konfirm hadir besok. Seperti Wapres RRC (Republik Rakyat China), PM Singapura, Malaysia, dan Australia," ujar Bamsoet seusai geladi bersih di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (19/10).

"(Duta Besar yang hadir) ada sekitar 168," imbuhnya.

 Selain itu, Bamsoet memastikan sejumlah tokoh negara seperti Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto hingga Presiden Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan menghadiri pelantikan besok.

"Seluruhnya alhamdulillah confirm hadir," katanya.

Bamsoet juga meminta doa dari masyarakat agar prosesi pelantikan besok berjalan dengan lancar. Ia juga memastikan persiapan untuk besok sudah hampir rampung.

 Mantan Ketua DPR itu juga menyampaikan harapan untuk pelantikan presiden besok Minggu (19/10). Ia berharap Jokowi-Ma'ruf mampu mengemban tugas untuk 5 tahun mendatang, dan siap menghadapi tantangan ekonomi dan teknologi yang semakin berkembang pesat.

"Kita berharap pencapaian yang telah diraih oleh Pak Jokowi dan Pak Jusuf Kalla bisa ditindaklanjuti oleh pasangan baru ini. Saya percaya beliau bisa melanjutkan apa yang sudah dicapai. Tantangan ke depan memang tidak ringan, kalau kita kompak dan gotong royong pasti semua bila dihadapi, tantangan kita tantangan ekonomi, persaingan dagang, kemajuan teknologi," jelas Bamsoet.

Ia juga berharap dengan adanya sosok Ma'ruf Amin di pemerintahan selanjutnya, dapat mempersatukan bangsa. Ia berharap tak ada lagi perbedaan ideologi di Indonesia.

"Rasanya Pak Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden kombinasi dengan Pak Jokowi sebagai nasionalis dan agamis, maka kita harapkan pertentangan ideologi sudah tak ada, dan ke depan saatnya mari bersatu membangun bangsa," pungkasnya.

Dikutip dari detikcom, Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin resmi ditetapkan KPU menjadi pemenang Pilpres 2019. Keduanya akan dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024 pada Minggu (20/10).

 

ANcom-Jakarta |  Skuter listrik di Jakarta makin ngetren. Tidak hanya anak-anak, orang tupun tampak menggunakan alat ini. Tidak sekadar santai, tapi untuk keperluqn khusus yang jaraknya relatif dekat, bisa pakai alat ini saja.

Bagaimana dengan aturannya? Dishub DKI Jakarta mengaku sedang melakukan kajian aturan mengenai operasional skuter listrik.

"Jadi sedang kita kaji bersama-sama, kemudian mereka akan gunakan lajur mana itu juga akan masuk ke dalam kajian yang sedang kita siapkan," ucap Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (17/10).


Syafrin menyebut pengguna dan operator skuter listrik tidak perlu menunggu lama. Syafrin akan menuntaskan aturan tersebut pada tahun ini.

Menurut Syafrin, banyak hal akan diatur dalam peraturan tentang skuter listrik. Teknis operasional skuter hingga usia penggunanya tengah dikaji.

"Kan dari aspek teknis kemudian operasionalnya termasuk di dalamnya kecepatan, dan penggunaan lajurnya. Termasuk dalamnya usia, jadi jangan sampai usia pengguna itu ada anak kecil yang nggak mengerti rambu-rambu apa dia menggunakan itu, sementara dia ada kecepatan tertentu kan ya yang harus dia lalu," ujar Syafrin.


Selain soal skuter listrik, Pemprov DKI juga mengkaji sistem sepeda sewa atau sharing bike. Sehingga menjadi pilihan warga Jakarta menuju lokasi tujuan.

"Untuk sharing bike, kita arahkan memang ke pusat-pusat kegiatan. Tujuannya adalah dia menjadi last mile di tujuan akhir si pelaku perjalanan," kata Syafrin.

"Contohnya mereka akan membuat misalnya di kawasan Jalan Sudirman- Thamrin. Tapi, ini pun masih dalam pembahasan bersama. Kemudian, setelah ini kita akan (buat) regulasinya di tahap awal," sambungnya. Tatif alat buatan China ini sejam Rp 5000 dengan beban bisa untuk 200 Kg, atau bisa digunakan untuk dua orang sejaligus.puan

ANcom-NTB | Sumbawa saat ini mengalami kemarau panjang, akibatnya puluhan daerah mengalami krisis air terutama air bersih. kendati demikian, Pemerintah dalam penangan persoalan ini sangatlah lamban seakan terkesan menutup mata dan telinga.

Ketua BMPAN Kabupaten Sumbawa, Muhammad Isnaini, Jumat (18/10), kepada media ini menyebutkan, hampir di 24 kecamatan di Sumbawa terdapat daerah atau wilayah yang mengalami krisis air akibat kemarau panjang.

Bupati Sumbawa sepatutnya hadir dalam persoalan ini, dengan kapasitasnya sebagai kepala daerah guna mengatasi persoalan yang mendera daerah.

"Pak bupati cepat urus krisis air ini, keluarkan anggaran taktis, angaran sakti atau anggaran apalah namanya, perintahkan semua dinas terutama dinas tehnis untuk berpartisipasi dan membangun sinergisitas mengatasi persoalan ini," ujar Muhammad Isnaini.

Tanpa menggurui Bupati, Ismu memberikan solusi seandainya BPBD berkutat pada persoalan anggaran, maka perintah dinas atau lembaga untuk beramal sedikit dalam mendistribusikan air ke daerah kekeringan ini. iya paling tidak sampai musim penghujan.

Selain itu, Ismu juga meminta agar Bupati memanggil semua perusahaan di Sumbawa untuk bersatu padu mendistribusikan CSR nya ke pendistribusian air saat ini.

"Kalau sudah terbangun sinergisitas ya amanlah krisis air saat ini, bagi zona dan wilayah buat mereka, gak susah kok, yang susah itu ya ogah memikirkannya," kata Ismu.

Ia meminta agar sejenak sambil kerja politik atau berhenti sejenak memikirkan politik untuk mengurus persoalan krisis air ini. " nantilah pikir siapa yang maju apa tidak, pikir siapa berpasangan dengan siapa, pikir siapa ketua komisi dan lainnya, sekarang kita fokus pikir krisis air ini," minta Muhammad Isnaini.

secara organisasi dan pribadi Ismu menyampaikan ucapan terimakasih kepada PMI Cabang Sumbawa, yang terus melaksanakan tugas kemanusiaannya, mendistribusikan air ke daerah- daerah sesuai dengan kemampuannya. " terimakasih buat PMI yang begitu reaktif dengan kondisi, bekerja tanpa pamrih dan mengerti kebutuhan hari ini," tutup ketua BMPAN.

 

Mulan Jameela (Foto: Noel/detikFoto)
anc--Jakarta | Mulan Jameela anggota DPR Fraksi Gerindra, tetap menjadi top berita dalam setiap aktivitasnya.

Seperti dikutip dari detik.com, baru-baru isteri musisi Ahmaf Dani itu mengunggah foto kacamata merek Gucci di akun Instagram-nya.

Ternyata, kacamata merk ternama itu kiriman dari sahabatnya. Sontak, KPK pun mengingatkan soal etika sebagai pejabat negara.

Dilihat detikcom dari akun @mulanjameela1, pukul 17.23 WIB, Kamis (17/10/2019), tampak ada foto tiga kacamata dengan kartu merek Gucci yang diunggah di akun Mulan.

"Bismillahirrahmanirrahim...Terimakasih @jakarta_eyewear ngirim kacamata sebagus ini, buat sahabat onlineku yang lagi cari supplier kacamata termurah. bisa order langsung di @jakarta_eyewear ya...," tulis Mulan mengiri postingannya itu.


KPK kemudian angkat bicara tentang postingan kacamata bermerek oleh Mulan tersebut. Menurut KPK, jatuhnya seseorang itu sering masuk dari pintu sederhana seperti ditraktir minum kopi.

"Isu utama dari jatuhnya sesosok rezim atau perorangan itu sering masuk dari pintu yang sesederhana seseorang ditraktir minum Kopi di warung, apalagi kacamata bermerek," ujar Wakil Ketua KPK Saut Situmoran.

Dia mengatakan seorang penyelenggara negara harus jauh dari konflik kepentingan. Saut juga bicara tentang norma dan etika sebagai pejabat publik yang harus diperhatikan oleh seseorang yang sedang menjabat.

"Itu sebabnya mengapa seorang penyelenggara negara perlu dijaga oleh KPK agar mereka tetap fokus perform pada kinerja utama mereka karena jauh dari prilaku yang kemungkinan adanya conflict of interest (COI). Bisa saja seseorang akan sustain integritasnya dengan kata lain pemberian tidak akan membuat dirinya goyah integritasnya itu sebabnya beri memberi pada seorang penyelenggara negara tidak saja harus dilihat dengan pendekatan potensi COI yang akan timbul, akan tetapi ada isu lainnya antara lain tentang keadilan, norma, etika, kepantasan dan lain-lain," ucap Saut.

Saut kemudian mengingatkan soal aturan bagi seorang pejabat untuk menolak ataupun melaporkan segala pemberian dari pihak lain kepada KPK. Penolakan ataupun pelaporan itu harus dilakukan karena sulit memahami apakah suatu pemberian ke pejabat berkaitan atau tidak dengan posisinya sebagai penyelenggara negara atau tidak.

Diskon saja direkomendasikan untuk ditolak atau dilaporkan ketika anda seorang penyelenggara negara, karena sulit dipahami bahwa pemberian itu tidak ada kaitan dengan posisi anda sebagai penyelenggara negara. Ya saran saya dilaporkan saja ke KPK," ucap Saut.

Mulan sendiri belum merespons saat ditanya tentang postingannya itu. Namun, dilihat detikcom pada pukul 07.12 WIB, Jumat (18/10/2019), kalimat yang mengiri postingan kacamata Gucci itu berubah. Berikut bunyinya:

"Bismillahirrahmanirrahim... Wwooww @jakarta_eyewear kacamatanya bagus banget, buat sahabat onlineku yang lagi cari supplier kacamata termurah. bisa order langsung di @jakarta_eyewear ya...••#paidpromote," tulis Mulan.

puan

Kamis, 17 Oktober 2019 15:16

BPPKB Banten Jakarta Pusat Peduli

 

Alasannews.com, Jakarta | H. Cipta Wahyudi Okis Ketua Dewan Pimpinan Cabang Badan Pembinaan Potensi Keluarga Besar Banten (DPC BPPKB) Jakarta Pusat memberikan sumbangan untuk pembangunan masjid Al Istiqomah di Jalan Petamburan V Tanah Abang Jakarta Pusat.

Penyerahan bantuan diterima oleh H. Thabrani Muin Sesepuh yang juga penasehat Masjid Istiqomah.

Pria yang disapa H. Okis ini datang beserta rombongan, langsung menuju tempat wudhu dan melaksanakan sholat magrib berjamaah.

Usai melaksanakan sholat H.Okis langsung menjumpai ketua pembangunan masjid untuk menyerahkan bantuan berupa sejumlah uang dan 2 buah kipas angin.

"Ini adalah bentuk kepedulian serta salah satu program keagamaan yang ada di BPPKB Banten Jakarta Pusat. Dan alhamdullilah ada sedikit rezeki untuk kami sisihkan dan kami sumbangkan untuk pembangunan masjid Istiqomah ini," katanya, Selasa (15/10/2019) petang.

Sejalan dengan itu dihadapan para pengurus dan jamaah, Okis berjanji untuk kembali.

"Insya Allah, kami akan kembali untuk memberikan AC. Agar yang beribadah di masjid ini sejuk," tuturnya.

Sementara itu H. Thabrani mengatakan bahwa bantuan atau sumbangan yang diberikan oleh BPPKB Banten Jakarta Pusat dapat bermanfaat.

"Terimakasih atas bantuan yang diberikan oleh Ketua BPPKB Banten Jakarta Pusat semoga Allah Subhanahuwattallah melimpahkan rahmat dan hidayahNya,"ujarnya. (yn).

Jakarta, alasannews.com | Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) menerbitkan foto resmi presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Foto tersebut sudah bisa dipajang di kementerian/lembaga setelah Jokowi-Ma'ruf dilantik.

"Dengan hormat, sehubungan dengan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019 s.d. 2024 yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2019, kami sampaikan bahwa Kementerian Sekretariat Negara telah menerbitkan foto resmi Presiden dan Wakil Presiden Rl periode 2019 s.d. 2024," tulis surat edaran Kemensetneg, seperti dilihat, tulis detik.com, Kamis (17/10/2019).

Foto ini sudah bisa diakses dan diunduh di situs resmi Kemensetneg. Ada 2 ukuran yang disediakan, yaitu A2 dan A3.


Surat edaran tentang foto resmi Presiden tersebut ditujukan kepada para pimpinan lembaga negara, menteri kabinet, Gubernur BI, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen.

Baca juga: Jelang Pelantikan Presiden, Panglima TNI-Kapolri Gelar Apel Keamanan


Selain itu para pimpinan lembaga nonstruktural, para gubernur, para bupati dan wali kota, para kepala perwakilan RI di luar negeri.

"Berkenaan dengan hal tersebut, Bapak lbu dapat mengunduh foto resmi dimaksud melalui website Kementerian Sekretariat Negara (www.setneg.go.id). Penggunaan foto resmi dimaksud agar dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanganyang berlaku," tulis surat Kemensetneg yang diteken Mensesneg Pratikno. (Puan)

 

Kamis, 17 Oktober 2019 09:19

UU KPK Mulai Berlaku Hari Ini


Jakarta, alasannews.com |  Undang-Undang KPK yang baru akan berlaku mulai Kamis (17/10). Dengan berlakunya UU KPK yang baru, sejumlah perubahan lembaga yang bermarkas di Kuningan, Jakarta Selatan ini akan terjadi.

UU KPK yang disahkan DPR pada 17 September 2019 itu bakal menggantikan UU KPK Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Berikut adalah perubahan yang bakal terjadi pada KPK bila UU baru itu berlaku.


1. KPK jadi lembaga rumpun eksekutif


Hal ini diatur dalam Pasal 3. Dalam versi lama, KPK disebut sebagai 'lembaga negara' saja. Namun dalam UU KPK yang baru, KPK disebut sebagai 'lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif'.

Pasal 3:

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.


Pegawai KPK nantinya juga adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) alias PNS. Mereka harus taat para peraturan perundang-undangan mengenai ASN. Sebelumnya, pegawai KPK bukanlah PNS melainkan diangkat karena keahliannya.

Pasal 1 ayat 6:

Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan aparatur sipil negara.

2. Pimpinan KPK bukan lagi penyidik-penuntut umum

Dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 alias UU KPK yang lama, para pimpinan KPK adalah penyidik dan penuntut umum. Namun dalam UU KPK yang baru, para pimpinan KPK bukan lagi sebagai penyidik dan penuntut umum.

Ini diatur dalam Pasal 21. Dalam Pasal 21 UU KPK yang lama, ada 6 ayat. Dalam Pasal 21 UU KPK yang baru, ada 4 ayat. Hal yang tak ada dalam UU KPK yang baru adalah ayat 4 yang menjelaskan pimpinan KPK sebagai penyidik dan penuntut umum.


Dalam UU KPK yang baru, ayat 6 yang menjelaskan bahwa pimpinan KPK sebagai penanggung jawab tertinggi juga tak ada lagi.

Selama ini, penetapan tersangka hingga proses penyelidikan dilakukan lewat persetujuan para pimpinan KPK, karena status mereka adalah penyidik.

Berikut bunyi pasal 21 yang baru.

Pasal 21

(1) Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas:
a. Dewan Pengawas yang berjumlah 5 orang;
b. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari 5 orang Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi ;dan
c. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.

(2) Susunan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
a. ketua merangkap anggota; dan
b. wakil ketua terdiri dari 4 (empat) orang, masing-masing merangkap anggota.

(3) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pejabat negara.

(4) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat kolektif kolegial.


3. Penyelidik dan penyidik harus sehat jasmani

Dalam UU KPK yang baru, penyelidik dan penyidik harus memenuhi syarat sehat jasmani dan rohani. Pada UU KPK yang lama, syarat itu tidak ada. Selain itu, penyidik dan penyelidik harus sarjana dan lulus pendidikan di bidang penyelidikan/penyidikan. Berikut bunyi pasalnya.

Pasal 43A
(1) Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. berpendidikan paling rendah S1 atau yang setara;
b. mengikuti dan lulu pendidikan di bidang penyelidikan;
c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
d. memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.


Pasal 45A
(1) Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. berpendidikan paling rendah S1 atau yang setara
b. mengikuti dan lulus pendidikan di bidang penyidikan
c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
d. memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Dikutip/ dilansir dari detik.com, kamis 17 oktober 2019

Foto:humas

alasannews.com, Tolitoli | Untuk memperoleh gambaran mengenai program pendidikan yang sudah dan yang akan dilaksanakan di Kabupaten Tolitoli, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tolitoli melaksanakan rapat koordinasi daerah (RAKORDA) yang akan berlangsung selama 3 (tiga) hari di Tolitoli.

Kegiatan Rakorda tersebut, dibuka oleh Bupati Tolitoli yang diwakili oleh Asisten Sekretaris Daerah bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Ir. Muh. Nur Munawar di Aula Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) pada Rabu pagi (16/10).

Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tolitoli Sukirnov Larate, SH selaku Ketua Panitia Rakorda melaporkan bahwa Rakorda ini juga bertujuan melakukan inventarisasi program sekolah dan coordinator wilayah kecamatan, menyebarluaskan program sekolah, sekaligus menjelaskan tugas dan fungsi lembaga pada tingkat kabupaten dan Kecamatan serta sekolah.

Rakorda ini diikuti oleh seluruh koordinator pendidikan wilayah Kecamatan, pengawas pendidikan, Kepala SMP Negeri dan swasta sebanyak dan pengurus PGRI Kabupaten Tolitoli dengan total peserta sebanyak 66 orang.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tolitoli Dr. Adjimain Laterey, M.Si mengatakan, kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan rumusan yang nantinya akan dijadikan pedoman dalam aktivitas sehari-hari dan mengharapkan pelaksanaan rapat koordinasi daerah 2019 ini lebih baik lagi dari tahun sebelumnya.

Bupati Tolitoli dalam sambutan tertulisnya  mengatakan, pendidikan merupakan aspek penting dalam meningkatkan kualitas kehidupan manusia, olehnya itu peningkatan kualitas pendidikan merupakan tanggung jawab semua pihak. Melalui pendidikan, sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional akan dapat diwujudkan.

Sumber daya manusia yang bermutu kata Bupati merupakan produk dari pendidikan serta merupakan kunci keberhasilan bagi program pembangunan, demikian pula halnya Pemerintah Kabupaten Tolitoli juga memprioritaskan pembangunan pendidikan. Hal itu sebagaimana tertuang dalam misi pemerintah daerah yaitu mewujudkan sumber daya manusia melalui pendidikan berkarakter dan kesehatan berkualitas.

Bupati Tolitoli berharap agar semua pemangku kepentingan di bidang pendidikan di Kabupaten Tolitoli untuk mengimplementasikan berbagai kebijakan bidang pendidikan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Olehnya itu, melalui Rakorda ini Bupati mengharapkan agar berbagai permasalahan yang ada di sektor Pendidikan seperti pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, ujian nasional serta mengevaluasi berbagai hasil pembangunan bidang pendidikan untuk dijadikan bahan perencanaan pembangunan kedepannya sehingga menjadi lebih baik.

Reporter : amalia

Editor: puan

 

Alasannews.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku sudah rampung menyusun kabinet menteri pemerintah periode keduanya. Namun Jokowi belum mengumumkan kabinet menteri tersebut.

Jokowi sebagaimana ditayangkan dalam video akun YouTube Sekretariat Presiden, Senin (14/10). "Sudah rampung," ujar Jokowi dalam video itu.

Meski begitu, Jokowi merasa masih mempertimbangkan untuk mengumumkan kabinetnya saat pelantikan presiden. Tapi semua persiapan sudah dilakukan oleh Jokowi.

"Mungkin bisa hari yang sama dengan pelantikan, mungkin bisa sehari setelah pelantikan insyaallah semua sudah kita siapkan," kata Jokowi.

Formasi kabinet tersebut, sambung Jokowi masih bisa berubah setelah bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Jokowi memang telah bertemu SBY di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (10/10).

"Ya mungkin ada beberapa pertimbangan masih bisa," ucap Jokowi.

 Sementara itu, politikus PKB Abdul Kadir Karding, meyakini Jokowi sudah menyusun kabinet pemerintah mendatang. Namun disebut Karding masih ada beberapa perubahan siapa dan jumlah kementerian apa.

"Saya menyakini bahwa rancangan komposisi kabinet ini pasti sudah tersusun. Walaupun itu tentu ada alterntif-alternatif di setiap kementerian mungkin ada satu-dua orang sebagai alternatif tetapi tentang siapa menduduki apa, siapa dari mana, lalu jumlah kementerian seperti apa sampai hari ini saya kira hanya Pak Jokowi yang mengetahuinya," kata Karding kepada wartawan, Senin (14/10/2019.


Untuk pengumuman kabinet, Karding menyebut akan sulit jika dilakukan saat pelantikan presiden pada Minggu (20/10) nanti. Diyakini Karding kemungkinan pengumuman kabinet menteri Jokowi-Ma'ruf setelah pelantikan presiden.

"Termasuk soal pengumuman bisa saja tanggal 20 oktober, tetapi tanggal 20 Oktober tentu menurut saya sih mungkin sulit karena pelantikan saja tanggal 20 Oktober pukul 16.00 WIB, kita perkirakan selesai magrib agak sulit kalau pelantikan hari tanggal 20 Oktober, bisa jadi setelah tanggal 20 Oktober," tutur Karding. Puan

Alasannews.com, PALU | Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tengah, terhitung mulai hari ini 15 Oktober 2019 naik status. Sebelumnya berstatus tipe B dinaikan menjadi Polda tipe A.

Kenaikan dari tipe B ke tipe A tersebut berdasarkan keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor :Kep/1965/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019 tentang perubahan Tipe Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah dari Kepolisian Daerah Tipe B menjadi Kepolisian DaerahTipe A.

Seiring perubahan Tipe tersebut, susunan organisasi dan tata kerja Polda akan mengalami penyesuaian dengan tetap berpedoman dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2018 seperti penyusunan perencanaan penyesuaian anggaran, sarana prasarana dan penambahan kekuatan personel yang dilakukan secara bertahap.

Kenaikan Tipe Polda Sulteng menjadi Tipe A ini tidak terlepas dari pindahnya Ibu Kota Negara Republik Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan.

Tentunya secara otomatis Provinsi Sulawesi Tengah menjadi penyangga Ibu Kota, maka sudah seharusnya Polda Sulteng dipimpin perwira tinggi (Pati) berpangkat Ispektur Jenderal Polisi (Irjen Pol).

Usulan kenaikan Tipe Polda Sulteng ini dilakukan sejak lama, hal itu dilakukan dengan pertimbangan adanya peningkatan beban kerja, penguatan organisasi dan peningkatan dukungan Sumber Daya Manusia Polri.

Kabidhumas Polda Sulteng AKBP Didik Supranoto S.IK mengatakan “Kita bersyukur dengan kenaikan Polda Sulteng menjadi Tipe A, hal ini menunjukan Polda Sulteng dan jajaran telah meningkatkan kualitas pelayanan yang didukung dengan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan penerapan transparansi dan akuntabilitas unit kerja dalam mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) ujarnya.

Ditulis : Subbid Penmas Bidhumas.

alasannews.com, Indramayu | Bupati Indramayu, Supendi, diamankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT). Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengaku prihatin.

"Ya kami tetep prihatin saja. Ya itu aja," kata Tjahjo singkat di Grand Paragon Hotel, Jalan Gajah Mada, Jakarta Barat, Selasa (15/10/2019).

Dikutip dari detik.com, Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan Supendi ditangkap terkait dugaan suap dari pihak swasta untuk mendapat proyek di Dinas PU.

"Diduga ini terkait dengan pemberian sejumlah uang dari rekanan kepada Bupati Indramayu untuk mendapatkan pekerjaan di Dinas PU Kabupaten Indramayu," kata Agus kepada wartawan, Selasa (15/10).

Supendi ditangkap di Indramayu sekitar pukul 03.00 WIB, Selasa (15/10). Total ada delapan orang yang ditangkap tim KPK.

"Unsurnya Bupati, ajudan, pegawai, rekanan, dan Kepala Dinas dan beberapa pejabat Dinas PU lain," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Selasa (15/10).

Saat ini, ada lima orang yang sudah dibawa ke gedung KPK Jakarta untuk diperiksa secara intensif. Selain itu, KPK menyita duit ratusan juta rupiah dalam OTT ini.

"Uang sekitar seratusan juta," tuturnya. (puan)

Alasannews.com, Tokyo | Korban Tewas Topan Hagibis di Jepang Jadi 56 Orang. Petugas melakukan pencarian korban setelah Jepang diterjang topan dahsyat Hagibis.

Puluhan ribu petugas masih bekerja mencari korban selamat dari topan dahsyat Hagibis yang menerjang Jepang. Dikabarkan jumlah korban tewas menjadi 56 orang.

Dilansir AFP, Selasa (15/10/2019), jumlah korban tewas terus bertambah. Penyiar nasional NHK mengatakan Senin malam bahwa 56 orang telah terbunuh dan 15 orang masih hilang.

Jumlah ini didasarkan pada pelaporan lokal. Petugas terus bekerja mencari dan mengevakuasi korban dari mobil dan rumah yang dilanda banjir, sungai meluap, dan tanah longsor. Namun, upaya pencarian terhambat hujan yang turun di Jepang bagian tengah dan timur.

"Bahkan sekarang, banyak orang masih belum ditemukan di daerah yang dilanda bencana," kata Perdana Menteri Shinzo Abe dalam pernyataannya, Senin (14/10).

Dia mengatakan negara mengusahakan terus untuk penyelamatan terhadap korban. Dia meminta Kementerian Pertahanan menambah 1.000 pasukan cadangan. Saat ini sudah ada 31.000 pasukan aktif dalam operasi pencarian.puan/detik.com

*Terkait Aset Wanprestasi 1,6 T, Ampeka Datangi Kejagung RI*

alasannews.com, Jakarta |  Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Peduli Keadilan Melaporkan dan Mendatangi Kejaksaan Agung RI Terkait Kasus Persoalan aset wanprestasi senilai 1,6 T, saat ini ramai diperbincangkan hal layak publik. Kini masuk dalam babak baru bagi Aparat Penegak Hukum (APH), agar bisa mengungkap siapa dalang mafia aset senilai 1,6 T tersebut.

Terkait hal tersebut, daerah telah dirugikan akibat sistem pengelolaannya tidak sesuai prosedur dan mekanisme yang jelas. Sehingga keberadaan dari aset tersebut bukan malah diuntungkan melainkan dirugikan, Padahal pemprov NTB memiliki hak dalam menertibkan aset-asetnya baik yang berada di Gili Trawangan maupun di kawasan ITDC, secara baik dan benar untuk kepentingan peningkatan PAD, malah dilakukan pembiaran dan menguntungkan pihak-pihak tertentu. ujar ketua Ampeka Yasmin, senin (14/10).

Lanjut ia mengatakan bahwa keberadaan Aset yang disebut keberadaan dikawasan strategis sebagai pusat wisata dunia atau kawasan ekonomi khusus di pulau Lombok tersebut.

"kami dari bagian orang yang peduli tentang daerah, Ampeka akan selalu mengawal kebijakan tersebut. Kami mengindikasi bahwa diduga ada operator mafia di Pemprov NTB Yang menyalahgunakan kekuasaan, pangkat, jabatan dan wewenangnya untuk memperkaya diri, orang lain atau suatu koorporasi sehingga daerah dirugikan," ungkapnya.

Mengenai hal tersebut, kami menduga bahwa pemangku jabatan strategis di Pemprov NTB. Selama ini telah menjadikan aset tersebut sebagai sumber kejahatan yakni meraup keuntungan pribadi dan kelompoknya.

"Terkait orang yang diduga terlibat dalam persoalan tersebut, kami yakin dalam waktu dekat Kejagung RI dan Kajati NTB akan memanggil serta mengadili secara pidana," tegas yasmin.

Oleh karena itu, terkait persoalan tersebut merupakan kejahatan terhadap aset daerah pemprov NTB. Dan Tidak bisa dibiarkan begitu saja dan perlu dikawal hingga tuntas persoalan tersebut, karena ini menyangkut aset sebagai kekayaan daerah yang perlu dijaga keberlangsungannya dari tangan-tangan oknum pejabat yang tidak bertanggung jawab di Pemprov NTB. ucapnya.

Diketahui bahwa tidak hanya aset dari sejumlah tanah 64 hektar yang diungkapkan oleh Kajati NTB bahkan didalam temuan tersebut, kami ada sejumlah tanah-tanah lain ratusan hektar milik pemprov NTB yang ada di seluruh Kabupaten / Kota Se NTB. Keberadaan tersebut diduga di bluur pengelolaannya oleh pihak pemangku jabatan strategis di pemprov NTB, yang diduga untuk kepentingan pribadi yaitu memperkaya diri dan kelompok .

Untuk itu dalam waktu dekat, kami akan sampaikan laporan tambahan terhadap Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menindak dengan tegas dan sekaligus mengungkap siapa saja oknum pemilik jabatan strategis tersebut. imbuhnya.

Ampeka menegaskan kembali bahwa siapapun oknum yg pernah menjabat sebagai gubernur NTB, Sekda NTB bahkan seterusnya adalah orang yang diduga ikut terlibat dalam mafia aset Yang kami maksudkan. "kami dari Ampeka akan kawal serta lawan sampai titik terang persoalan tersebut, dan kami tidak kenal dari mana anda dilahirkan atau kelompok mana karena persoalan kejahatan negara telah mengamanahkan kepada siapapun untuk brantas habis siapapun yg mencoba berbuat curang terhadap kekayaan daerah," pangkas yas sapa akrabnya.

Kami dari Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Peduli Keadilan (Ampeka) mendukung serta mendorong Aparat Penegak Hukum (APH) dalam hal ini Kejati NTB, Kejagung RI hingga komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menuntaskan persoalan tersebut hingga ke tuntas serta akarnya.

Adapun tuntutan kami kepada APH tersebut yakni 1. Meminta Kejagung RI untuk mendorong penyelesaian persoalan Wanprestasi senilai Rp.1,6 Triliun, 2. Segera panggil dan periksa Sekda NTB yang diduga kuat sebagai otak utama dalam persoalan tersebut., 3. Segera tetapkan status hukum sebagai tersangka terhadap oknum pemangku Jabatan di NTB atas indikasi keterlibatannya dalam persoalan tersebut. tutupnya. ( Tim JN)

Alasannews.com,  CNN Indonesia  | Penentuan batas wilayah antara Buol (Sulteng) dengan Tolinggula (Gorontalo) menuai protes warga setempat. 

Puluhan warga Kecamatan Tolinggula, Gorontalo Utara, menutup akses jalan lintas Sulawesi di Kecamatan Tolinggula, yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, Minggu (13/10).

Warga memblokir jalan dengan bambu tepat di Jembatan Otabiu, Desa Tolinggula Ulu dan Tolite Jaya.
Lihat juga: Menengok Rumah Masa Kecil Habibie di Parepare

Mereka menghalau kendaraan baik motor dan mobil, serta pejalan kaki dari Buol ke Gorontalo Utara dan sebaliknya.

Seorang warga setempat, Jakaria Hulimo, mengatakan mereka memblokir jalan sebagai protes soal tapal batas yang tak kunjung selesai.


"Warga tidak ingin persoalan tapal batas berlarut-larut, karena dapat mengancam stabilitas kehidupan di wilayah perbatasan ini," ujar Jakaria, seperti yang dikutip dari Antara.

Pemblokiran tersebut merupakan sikap warga Gorontalo Utara di Kecamatan Tolinggula, yang menolak dimasukkan ke wilayah Buol, Sulawesi Tengah.

"Kami sebagai warga Gorontalo Utara, sudah menjalani kehidupan berpuluh-puluh tahun dengan sangat kondusif, kami adalah warga Gorontalo Utara asli tidak ingin dipaksakan menjadi warga Buol," ujar Jakaria.
Lihat juga: PUPR Siapkan Antisipasi Kekeringan di 12 Provinsi

Dalam pemblokiran jalan tersebut warga menyampaikan sejumlah tuntutan, seperti menolak keras tapal batas wilayah bergeser karena akan mengancam keberadaan desa-desa yang ada di Kecamatan Tolinggula.

Seorang warga lainnya, Acon Abjul, mengungkapkan jika tapal batas bergeser, mereka khawatir dengan ancaman konflik horisontal.

"Pemerintah diharapkan mendengar tuntutan masyarakat dan tidak membuat keputusan yang memberi dampak merugikan bagi masyarakat Tolinggula," ujarnya.

-puan-

Jakarta | Melihat Parade Hari Santri Indonesia yang dilaksanakan hari ini, Minggu (13/10) di tengah kegiatan rutin CFD, Jalan Tahmrin Jakarta. 

"Acara ini dilepas Menteri Agama Lukman Saefuddin di halaman Kemenag, Jakarta diikuti ribuan santri yang membaur dengan busana khas muslimnya," ujar salah seorang pengurus saat di tanyai alasannews.com, di sela-sela kegiatan.

Tampak, ribuan santri yang ikut berjalan kaki dari halaman kantor Kemenag hingga mutar balik dari Bundara HI kembali ke halaman Kemenang. Panggung acarapu ntampak dihibur oleh musim dan lagu milenial hingga lagu bernuansa islami.

Sebetulnya, hari Santri ini jatuh 22 Oktober namun pelaksanaan Paradenya dilaksanakan hari ini. Tidak ada alsan spesifik tentang dimajukannya, ini hanya sebuah parade semacam pawai yang dikuti santri dan sejumlah pengurus pesantrennya.

Susana gembira bercampir haru pun tampak di wajaha para santri yang mengusung thema, Santri Indonesia untuk Perdamaian Dunia. Mereka membaur satu sama lain dari berbagai pondok yang khusus di sekitar Jabodetabek ini.

Selamat Hari Santri, semoga snatri Indonesia menjadi suri tauladan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang berlandaskan Pancasila ini.

Halaman 4 dari 163

Kontak Polisi

RESOR PALU