Minggu, November 17, 2019
Olah Raga
Alasannews.com

Alasannews.com

Sabtu, 16 November 2019 16:51

Ini Larangan Anggota Polri di Media Sosial

Alasannews.com, JAKARTA | Polri mengeluarkan surat imbauan yang mengatur anggotanya menampilkan gaya hidup sederhana di tengah-tengah masyarakat. Setiap anggota Polri dilarang menampilkan hal-hal bersifat kemewahan di media sosial (medsos).

Aturan itu tertuang dalam telegram dari Kadiv Propam Polri Irjen Listyo Sigit Prabowo Nomor: ST/30/XI/HUM.3.4/2019/DIVPROPAM. Aturan ini diteken pada 15 November 2019.

"Itu memang arahan langsung dari Bapak Kapolri Jenderal Idham Azis terkait dengan profil Polri berada di tengah-tengah masyarakat tentunya harus menampilkan sebagai Polri yang dekat dengan masyarakat. Terhadap hal-hal yang sifatnya hedonis, mem-posting hal-hal yang sifatnya pamer jadi sesuatu yang seharusnya kita hindari," kata Irjen Listyo saat dihubungi detikcom, Sabtu (16/11/2019).

Irjen Listyo mengatakan hendaknya anggota Polri di media sosial menampilkan gaya hidup sederhana. Aturan ini, menurutnya, juga berlaku bagi anggota keluarga Polri.

"Instruksi dari pimpinan Polri agar semua anggota Polri, termasuk keluarga, tampil bersahaja dan tidak berlebihan. Gunakan media sosial untuk kegiatan hal yang bersifat positif. Hindari tampilan yang bersifat hedonis. Ini merupakan bagian dari reformasi mental untuk menjauhi pelanggaran dan lebih mendekatkan diri ke masyarakat, melayani masyarakat dan tentunya mewujudkan Polri yang lebih dekat dan dicintai masyarakat," ucapnya.

Dalam telegram tersebut dijelaskan, Polri sebagai alat negara bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, anggota Polri harus ikut mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui penerapan pola hidup sederhana dengan tidak bergaya hidup mewah atau menunjukkan hedonisme dalam kehidupan sehari-hari baik di internal Polri maupun dalam bermasyarakat.

Pegawai Polri harus menyesuaikan kemampuan ekonomi sebagai cerminan sifat prihatin untuk mencegah terjadinya kesenjangan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Pola hidup sederhana juga dalam rangka mewujudkan aparatur negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.


Ada 6 poin yang tertuang dalam telegram tersebut terkait larangan pamer kemewahan bagi anggota Polri. Masing-masing adalah:

1. Tidak menunjukkan, memakai, memamerkan barang-barang mewah dalam kehidupan sehari-hari baik dalam interaksi sosial di kedinasan maupun di area publik.

2. Senantiasa menjaga diri, menempatkan diri pola hidup sederhana di lingkungan institusi Polri maupun kehidupan bermasyarakat.

3. Tidak mengunggah foto atau video pada medsos yang menunjukkan gaya hidup yang hedonis karena dapat menimbulkan kecemburuan sosial.

4. Menyesuaikan norma hukum, kepatutan, kepantasan, dengan kondisi lingkungan tempat tinggal.

5. Menggunakan atribut Polri yang sesuai dengan pembagian untuk penyamarataan.

6. Pimpinan kasatwil, perwira dapat memberikan contoh perilaku dan sikap yang baik, tidak memperlihatkan gaya hidup yang hedonis terutama Bhayangkari dan keluarga besar Polri.

7. Dikenakan sanksi yang tegas bagi anggota Polri yang melanggar. (hri/idh)

Puan/detik.com
Influencer Pa

Sabtu, 16 November 2019 13:16

Tolitoli Surplus Beras untuk Empat Bulan

Alasannews. com TOLITOLI | Stok atau persediaan beras di Tolitoli, jelang natal dan tahun baru dalam posisi aman. Bahkan untuk empat bulan ke depan, perberasan di Tolitoli, Sulawesi Tengah tersedia dan mencukupi.

Kepala dinas TPH H Rustan Rewa usai menghadap Bupati Tolitoli H Saleh Bantilan, hari ini di Tolitoli mengatakan, walaupun iklim tidak begitu menentu petani di Tolitoli tetap melakukan aktivitasnya dengan baik dan profesional.

"Dalam bulan ini dari Oktober lalu kita--Tolitoli--melakukan panen sehingga stok beras benar benar dalam posisi mencukupi," ujar Rustan.

Memang, ada beberapa daerah atau kecamatan yang minus tetapi dari jumlah yang surplus beras kita masih memiliki harapan sebagai daerah penghasil beras.

Menurut data yang ada, surplus beras untuk empat bulan itu mencapai 19.664 ton. 

"Itu data rill persediaan beras yang kita miliki," papar Rustan sambil menunjukkan data sbb:

Perberasan Kab Toli Toli tahun 2019 Data Januari sd September 2019
Damsel Surplus 9.067 ton
Damput minus 1.695 ton
Dondo Surplus 10.226 ton
Ogodeie minus 1.115 ton
Basidondo minus 227 ton
Baolan minus 9.002 ton
Lampasio surplus 1.057 ton
Galang surplus 8.267 ton
Tolut surplus 3.331 ton
Dakopamean surplus 247 ton
Total surplus 19.664 ton

Sabtu, 16 November 2019 12:55

Tolitoli Offers Destynasi Waterfall

DESTYNASI waterfall, is one of Tolitoli tourism potential, Central Sulawesi which can be said unspoiled. In fact, coming on vacation on weekends in the waterfall area can certainly make us fres and as a means of releasing noise and busyness for a week.

The editorial ofewsnews.com, this morning recommended several locations of the Amiruddin Rahman camera footage. At least, three waterfalls are in Galang, Basiodondo and Lampasio.

Batu Meelam waterfall (red stone) in Ogomatanang Village, Lampasio District is the only tourist attraction in the village that every week gets a visit. From the city of Tolitoli about 30 minutes by four wheels.

this place, by the local village government began to be addressed by preparing McK and dego-dego for you to rest while enjoying the menu of course your own luggage. At first glance, it has been arranged, but its natural authenticity is maintained.

 

another thing with Batu Napak waterfall in Labonu Village, Basidondo District, is still natural and people start visiting every weekend. It is located about 500 meters from the highway. Here there are two waterfalls with different heights. 7 meters and 14 meters. there are no facilities, the roar of water and birdsong here originally.

Then at the waterfall in Malangga, Galang District. This village, has four waterfalls. Some can be reached by riding a two-wheeled trail vehicle, there is also a walk through the forest and river for up to 10 hours.

 

want to adventure with the natural forest, to the waterfall in the eastern part of Malangga where. With a height of about 60 meters, making the surrounding location filled with the roar of water. It's not fun, but if you come here you have to prepare. physical preparation because they have to walk and preparation for provisions not to starve.

The challenging terrain makes people rarely visit this waterfall, said Amiruddin.

People say, this is the Mae Mae waterfall. Taken from Dondo which means above (far).

 

How about you?

Puan

Sabtu, 16 November 2019 09:34

Menikmati Kopi Tanpa pemanis


Alasannews.com JAKARTA | Kopi tanpa rasa manis memang kurang enak, namun Anda bisa menyiasatinya dengan cara minum kopi enak tanpa pemanis ini. Yuk, coba!


Bagi sebagian orang kopi adalah salah satu minuman favorit, bahkan ada orang yang harus selalu minum kopi tiap hari. Kopi memiliki banyak jenis dan terbagi ke dalam 2 kelompok yaitu robusta dan arabika dari segi bijinya. Sementara untuk menikmati kopi ada variasi berupa versi tanpa pemanis atau dengan pemanis.


Kopi dengan pemanis terdapat pada menu latte, cappuccino, caramel macchiato, es kopi Vietnam, dan lainnya. Namun bagi orang yang sedang diet, kopi menggunakan pemanis adalah pantangan. Karena kopi ini mengandung kalori tinggi yang tak selaras dengan prinsip penurunan berat badan.


Jika Anda sangat ingin meminum kopi saat diet, Anda bisa meminumnya, namun jangan pakai pemanis. Tips berikut ini akan membuat Anda bisa minum kopi enak tanpa menambahkan pemanis.


Dirangkum dari Skillet (11/11), beberapa tips ini dapat membuat Anda bisa menikmati kopi tanpa pemanis ketika sedang diet.


1. Tambahkan krimer


Jika biasanya Anda tidak pernah meminum kopi tanpa krimer dan lebih memilih kopi pakai gula, kali ini Anda harus melakukan hal sebaliknya. Karena krimer merupakan sumber lemak, lebih baik menambahkan sumber lemak ini dalam kopi dibandingkan menambahkan gula. Krimer menambahkan rasa creamy dalam kopi dan dapat meredam rasa pahit serta melembutkan rasa kopi.


2. Ganti jenis kopi


Anda mungkin memiliki jenis kopi favorit, namun tak ada salahnya mencoba kopi jenis lain. Penggantian jenis lain ini dapat membantu Anda dalam memilih kopi yang pas untuk diminum tanpa pemanis. Karena biasnaya di setiap coffee shop memiliki jenis kopi yang beragam mulai dari blonde, medium, dan dark. Anda harus mencobanya satu per satu, dan Anda akan menemukan kopi yang pas diminum tanpa pemanis.


3. Buat es kopi


Jika Anda tidak menyukai kopi yang strong, Anda bisa membuat kopi tersebut menjadi dingin dengan menambahkan es batu. Itu akan membuat kopi pahit Anda terasa nikmat walaupun tanpa pemanis tambahan.


4. Tambahkan kayu manis


Anda bisa tambahkan kayu manis bubuk ke dalam kopi Anda jika ingin tetap menikmati kopi Anda tanpa pemanis. Karena kayu manis selain menimbulkan aroma yang harum juga bisa memberi sentuhan rasa manis alami.


Puan

Alasannews.com PALU |  Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Drs. Idham Azis,M.Si memimpin langsung upacara pengukuhan kenaikan Tipologi Polda Sulteng dari Tipe B menjadi Tipe A di halaman Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Sulawesi Tengah Jl.Samratulangi Palu,Jum’at 15/11.

 

Pengukuhan peningkatan tipe ini berdasarkan Keputusan Kapolri Nomor : Kep/1965/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019 tentang Perubahan Tipe Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah dari Kepolisian Daerah Tipe B menjadi Kepolisian Daerah Tipe A.

Bertindak selaku Perwira Upacara Irwasda Polda Sulteng Kombes Pol Drs. Aries Syarief Hidayat,M.M dan bertindak selaku Komandan Upacara Dansat Brimob Polda Sulteng Kombes Pol Susnadi,S.IK.

Pengukuhan kenaikan Tipologi Polda Sulteng ditandai dengan penyerahan Pataka Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah “Wira Dharma Brata” oleh Kapolri Jenderal Polisi Drs. Idham Azis,M.Si kepada Kapolda Sulteng Brigjen Pol Drs. Lukman Wahyu Hariyanto,M.Si.

 

Dalam amanat yang disampaikannya Kapolri mengungkapkan rasa syukur dan kebanggaan atas kenaikan tipe Polda Suteng dari Tipe B menjadi Tipe A.

 

Kapolri yang pernah menjabat Kapolda Sulteng pada 2014-2016, memotivasi seluruh personil jajaran Polda Sulteng untuk memberikan kinerja yang terbaik dimanapun berada “Sejarah mencatat hampir sebagian besar pimpinan-pimpinan Polri lahir dari Polda Sulteng, semoga ini bisa menjadi motivasi bahwa dimanapun bekerja, apabila memberikan yang terbaik kamu akan dipilih oleh Tuhan dan organisasi”. Ungkapnya.

 

Kapolri juga berpesan “Amanah yang diberikan oleh Tuhan dan organisasi, tanggung jawabnya harus juga seiring sejalan, semoga dengan naiknya tipe Polda semangat untuk memberikan pengabdian kepada masyarakat , semangat menaikakan komitmen dan integritas tertanam didada masing-masing, bukan semangat untuk berkosnpirasi”tegasnya.

Kapolri juga menekankan kepada seluruh personil Polri untuk Netral dalam pelaksanaan Pilkada Sulteng pada tahun 2020 mendatang “pesan saya sebagai orang tua dan senior kau tidak usah dimana-mana tapi ada dimana-mana, terjemahkan kata-kata saya. Artinya kau tidak boleh kiri/kanan yakinkan kepada saya Kapolda dan para Kapolres berada diposisi netral”perintahnya.

Seiiring kenaikan tipe tersebut, perubahan dilakukan pada tataran stuktur organisasi dan pejabat, diantaranya, Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Sulawesi Tengah kini dijabat oleh Jenderal Bintang Satu, Brigjen Pol Drs. Nurwindiyanto M.M.

Acara pengukuhan kenaikan Tipologi Polda Sulteng diselenggarakan di Mapolda Sulteng ini, dihadiri oleh Ketua Umum Bhayangkari Ny.Fitri Idham Azis, As SDM Kapolri Irjen Pol Dr. Eko Indra Heri, S.M.M, Asrena Polri Irjen Pol Drs. Agung Sabar Santoso,S.H,M.H, Kadivpropam Polri Irjen Pol Drs. Listyo Sigit Prabowo,M.Si, Kadivhumas Polri Irjen Pol Muhammad Iqbal,S.IK,M.H dan mantan Kapolda Sulteng Brigjen Pol Drs. Ketut Argawa dan Brigjen Pol (Purn) Drs. Dewa Parsana.M.Si serta sejumlah Pejabat di lingkungan Mabes Polri.

Selain dihadiri Perwira Tinggi Polri tampak hadir undangan dari Forkopimda diantaranya Gubernur Sulawesi Tengah Drs.H.Longki Djanggola, M.Si, Ketua DPRD Sulteng, Danrem 132/Tadulako, Danlanal Palu, Wakil Walikota/Bupati Kabupaten,sejumlah Pimpinan Bank, para Rektor Universitas, pimpinan Media,Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda.

Alasannews.com, BANTEN | Tim penyidik seksi pidana khusus Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi-Selatan menetapkan status daftar pencarian orang (DPO) terhadap Andi Anwar Dg. Pasikki yang sebelumnya, dinyatakan, terbukti secara sah dan mengyakinkan telah melakukan dugaan kasus tindak pidana korupsi senilai kurang lebih tujuh ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh delapan enam belas rupiah.

 

Andi Anwar Dg. Pasikki ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus tindak pidana korupsi pengerjaan proyek peningkatan jalan ruas Dusun Bonelohe-Labuang Nipaya, Desa Kayu Bau, Kecamatan Bontomate’ne, Kabupaten Kepulauan Selayar, TA. 2015 dengan mendasari, hasil penyelidikan tim seksi, pidana khusus Kejari Kepulauan Selayar.


Kepala seksi tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Selayar, Juniardi Windaraswara, SH., MH yang dikonfirmasi wartawan hari, Kamis (14/11) 2019 menyatakan, “tersangka Andi Anwar Dg. Pasikki, kita tetapkan sebagai DPO, sejak dimulainya, tahap penyidikan dan pemberkasan yang kemudian disidangkan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Makassar, dan diputus secara In Absentia tanpa menghadirkan terdakwa yang sejak awal melarikan diri.

“Penetapan status tersangka terhadap yang bersangkutan didasarkan pada putusan pengadilan tindak pidana korupsi (PN Tipikor) Makassar, nomor : 84/PID.SUS.TPK/2017/PN.MKS tanggal 29 Agustus 2017”.

“Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Makassar, yang bersangkutan, dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan kasus tindak pidana korupsi dan secara bersama-sama merugikan negara dalam kegiatan proyek peningkatan jalan ruas Bonelohe-Labuang Nipaya”.

“Setelah tiga tahun buron dan dinyatakan sebagai DPO, hari ini, Kamis, (14/11) Andi Anwar Dg, Pasikki, berhasil, kita cekok dari kota tempat persembunyiannya, di Mekar Sari, Pulo Merak, Kabupaten Cilegon, Provinsi Banten”.

“Andi Anwar, kita tangkap, setelah terendus, dan diketahui berada di Mekar sari, Pulo Merak, Kabupaten Cilegon, bersama dengan keluarganya”, terang, pria yang akrab disapa dengan panggilan Ardi itu.

“Penangkapan tersangka, ikut diback up oleh Tim Respon Sabhara, Polres Pelabuhan Makassar yang dipimpin, IPTU Asfada”

“Usai penangkapan, tersangka langsung kita gelandang dan diterbangkan menuju Makassar untuk selanjutnya, dijebloskan ke Lapas Klas IA Makassar untuk menjalani proses penahanan selama kurun waktu 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan pidana denda sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) subsidair 7 (tujuh) bulan hukuman penjara”, tegasnya. (fadly syarif)

Alasannews.com, JAKARTA | Cudy alias Rusdy Mastura, hampir pasti menjadi calon gubernur (Cagub) dari partai NasDem. Demikian juga dengan Ma'mun Amir, sudah semakin jelas akan mendampingi mantan walikota Palu dua periode itu.

Fahri Timur salah seorang tokoh muda dan pendukung berat Cudy, kepada alasannews.com, di Jakarta mengatakan, kalau dua tokoh itu hampir pasti akan berpasangan menuju Pilkada Sulteng 2020.

Hal ini sangat pasti jika memang Ahmad Ali kalau tidak maju, sebab Ahmad Ali tokoh NasDem yang sangat menentukan siapa yang akan diusung partai besutan Surya Paloh itu untuk Pilkada di Sulteng

"Saya kata katakan Iya," tegas Fahri menjawab soal pastinya Cudy denhan bendera partai NasDem. Karena, harus dikawinkan antara barat dan timur. Itu merupakan konfigurasi timur dan barat, imbuhnya.

"Saya baru menghadiri acara NasDem," tutur Fahri.

Sebelumnya, NasDem disebut sebut akan menjcalonkan Ahmad Ali. Namun, Ahmad Ali alias Matsun saat ini mendapat tugas mendampingi Surya Paloh sebagai Wakil Ketua Umum di NasDem.

Pertimbangan inilah, menjadi salah satu faktor sehingga NasDem mendorong mantan walikota Palu itu maju ke Pilkada Sulteng pasca Longky Djanggola.

Menjawan soal Hidayat Lamakarate (HL), Fahri mengatakan kalau HL sangat dibutuhkan untuk terus membenahi birokrasi di Sulteng. Dia seoramg birokrat yamg hebat, sslain masih muda juga karier  birokratmya masih panjang, sangat beresiko kalau dia harus mundur dsri birokrasi.

"Kita butuh keahlian HL dalam mengawal reformasi birokrasi di Sulteng," tegas Fahri.

Beberapa saat lalu, HL di sebut GP3S jangan dikorbankan dalam dunia politik. Dia--HL-- seorang birokrat yang kariernya masih panjang.

Alasannews.com, TOLITOLI | Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kabupaten Tolitoli, libatkan ahli dari Universitas Tadulako (Untad) Palu untuk mencari solusi pemecahan masalah sampah.

Diskusi mencari solusi itu diungkap pada Focus Group Discussion (FGD) yang merupakan tahapan awal dari kegiatan Penelitian/Pengkajian Pengolahan Sampah Terpadu dan Tempat Sampah Akhir di Kabupaten Tolitoli Tahun 2019 di Suwot Pollimpungan Kantor Bupati, Rabu pagi (13/11).

Kegiatan tersebut di buka oleh Bupati Tolitoli diwakili Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan Anhar Dg. Mallawa, SE, di dampingi Kepala Balitbang Kabupaten Tolitoli dr. I Gusti Lanang N. Arimbawa, MM, dengan menghadirkan Tiga orang tim ahli dari Lembaga Penelitian dan Pengembangan Manusia (LPPM) Universitas Tadulako Palu sebagai narasumber yaitu pakar di bidang persampahan James Josep Walalangi, S.Kel.,M.Si, DR. Yulianti Kalaba, SP.,MP dan DR. Wildani Pingkan S. Hamzen, ST.,MT.


Kepala Balitbang Kabupaten Tolitoli dr. I Gusti Lanang N. Arimbawa, MM mengungkapkan, masalah sampah merupakan permasalahan yang sangat strategis untuk dibahas karena tidak hanya menjadi masalah Indonesia tetapi juga merupakan permasalahan dunia. Berbagai teknologi telah dikembangkan guna mengatasi permasalahan persampahan, tetapi hasilnya belum optimal. Karena perilaku masyarakat penghasil sampah dan juga keterlibatan seluruh komponen bangsa didalam pengelolaan sampah sangatlah menentukan.


Selanjutnya Kepala Balitbang Kabupaten Tolitoli juga mengatakan, tujuan dari dilaksanakannya kajian ini adalah meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sehingga setiap kebijakan yang diterapkan yang terkait dengan persampahan selalu berbasis iptek. Hal ini juga sesuai dengan dukungan Balitbang sebagai unsur penunjang terhadap misi pertama Pemerintah Daerah yaitu menguatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.


Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan Anhar Dg. Mallawa, SE mengatakan, pengelolaan sampah memang bukan pekerjaan yang mudah, karena harus melibatkan komponen terutama lembaga atau instansi terkait yang ada di Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli, seyogyanya bermitra dalam menangani permasalahan sampah yang ada di daerah ini.

Berbicara tentang strategi, sistem manajemen persampahan yang efektif dan efisien di Kabupaten Tolitoli, berarti kita tidak dapat melepaskan dari pembahasan tentang suatu proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan.

Melalui FGD ini, Bupati mengingatkan kepada semua elemen masyarakat untuk dapat memanfaatkan sampah yang ada di Tempat Pembuangan Akhir atau TPA, hasil pengumpulan data juga dimanfaatkan untuk mengetahui jumlah sampah yang setiap hari di kumpulkan di TPA dan proses pengelolahannya sehingga lahan yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal.


Forum Group Discussion ini diikuti sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Camat Baolan, para Lurah serta pejabat bidang terkait pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tolitoli.bhtt

Puan

 

Kamis, 14 November 2019 10:52

Identitas Pelaku Bom Bunuh Diri Terungkap

Alasannews.com, JAKARTA |  Identitas terduga pelaku bom bunuh diri di Polrestabes Medan, Sumatera Utara, terungkap. Terduga pelaku bernama Rabbial Muslim Nasution.

Informasi yang diterima, Rabu (13/11), Rabbial merupakan pria kelahiran 11 Agustus 1995. Berdasarkan data yang diungkap oleh aparat, pelaku berstatus sebagai pelajar/mahasiswa.

Rabbial tewas dalam ledakan tersebut. Belum diketahui jenis bom dan motif Rabbial meledakkan diri di Polrestabes Medan.

Ledakan bom bunuh diri terjadi di Polrestabes Medan sekitar pukul 08.45 WIB. Ada enam orang yang menjadi korban luka akibat ledakan itu.

Pelaku diduga mengenakan atribut ojek online. Polrestabes Medan masih dijaga ketat usai ledakan.

Pasca ledakan itu, pengetatan masuk area Mapolresta diberlakukan dan terkhusus yang menggunakan atribut ojol di larang masuk.

ANcom--SELAYAR | Rencana pembahasan rancangan anggaran pembangunan dan belanja daerah (RAPBD) Provinsi Sulawesi-Selatan untuk tahun anggaran 2020 yang akan mulai dibahas pasca pelaksanaan reses, tanggal 12 November 2019, disambut sukacita oleh masyarakat Kabupaten Kepuluan Selayar, Sulawesi-Selatan.

Sejalan dengan hal tersebut, sejumlah elemen masyarakat mulai menyuarakan aspirasi serta rangkaian harapan mereka kepada anggota DPRD Provinsi Sulsel dari daerah pemilihan (Dapil IV) yang meliputi Kabupaten Jeneponto, Selayar, dan Kabupaten Bantaeng.

Catatan aspirasi dimaksud terdiri atas usulan pengalokasian pos anggaran rehabilitasi tiga unit perumahan guru, SDI 132 Miantuu, Desa Lamantu, Kecamatan Pasimarannu yang kondisi fisiknya, sangat memprihatinkan dan tidak layak huni.

“Mohon perhatian, kami Pendidik dan tenaga kependidikan yang bertugas di daerah kepulauan, ingin “hidup layak” sementara, kondisi perumahan guru yang ada di sini, sungguh teramat miris dan memprihatinkan”, Ujar Kepala Sekolah SDI 132 Miantuu, Amri A.Ma.Pd.

“Untuk itu, kami sangat berharap, bantuan perhatian jajaran pemerintah provinsi dan anggota DPRD Sulawesi-Selatan untuk dapat ‘mengangkat,’ membicarakan, dan membahas persoalan perumahan SD Miantu’u, pada rangkaian agenda pembahasan rencana anggaran pembangunan dan belanja daerah Provinsi Sulawesi-Selatan tahun anggaran 2020”.

“Mohon kiranya, agar persoalan ini dapat menjadi skala prioritas penganggaran pada tahap pembahasan dan penyusunan RAPBD Pokok mendatang”, pinta Amri, saat dihubungi wartawan, pada hari, Rabu, (13/11) siang.

Selain alokasi anggaran rehabilitasi perumahan guru, kami juga berharap dapat diberikan bantuan alokasi anggaran pembangunan perumahan kepala sekolah dan pos anggaran kegiatan pembangunan pagar di sekeliling lingkungan SDI 132 Miantuu, berukuran 68 x 38 m.

Dengan begitu, kami berharap, SDI 132 Miantuu akan kembali dilirik oleh orang tua siswa yang seolah enggan menyekolahkan anaknya di sekolah kami. Tak heran, jika saat ini, SD Miantuu, tinggal dihuni oleh dua belas orang siswa.

Karena semenjak ditinggal pergi oleh guru-guru yang habis dimutasi oleh pemerintah kabupaten, SDI 132 Miantuu pun, terkatung-katung.

Ibarat manusia yang hidup segan, mati tak mau Kondisi SDI 132 Miantuu, tak ubahnya, bagai orang yang sedang sakratul maut.

Persoalan SDI 132 Miantuu, kian sempurna, dengan status tenaga pendidik yang kini tinggal berjumlah tiga orang, yakni, kepala sekolah, bersama dua orang tenaga honorer, masing-masing atas nama : Fatmawati, S.Pd dan Kusmawati (guru merangkap tenaga pustakawan), urainya, dengan nada prihatin.

Kondisi yang tak kalah miris, dialami SDI Timoro, Desa Nyiur Indah, Kecamatan Takabonerate yang sudah bertahun-tahun diperhadapkan pada permasalahan klasik, kondisi fisik bangunan perumahan guru yang juga tidak layak huni. (fadly syarif)

Rabu, 13 November 2019 13:09

Bom Bunuh Diri Meledak di Polres Medan

Ledakan terjadi di Polresta Medan, Sumatera Utara. Ledakan ini diduga berasal dari bom bunuh diri."Masih diduga pelaku suicide bomber," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo, kepada wartawan, Rabu (13/11/2019).

Peristiwa ini terjadi pada pagi tadi. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Diperoleh keterangan pelaku dua orang yang mengaku hendak mengurus SKCK.

ANcom--TOLITOLI | Sejumlah sekolah di Tolitoli, Sulawesi Tengah menerima bantuan internet dari Kominfo. Bantuan ya g diterima untuk 26 sekolah itu, diserahkan langsung ke sekolah sekolah penerima.

Hal ini, membutuktikan keseriusan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tolitoli dalam penyediaan jaringan internet pada semua layanan publik. Bantuan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kominfo RI berupa perangkat Jaringan Internet Pendidikan sebanyak 26 unit. Ke 26 unit jaringan Internet Pendidikan beserta perangkat pendukungnya itu selanjutnya diserahkan ke sejumlah sekolah penerima yang tersebar di seluruh Kecamatan se Kabupaten Tolitoli.


Penyerahan bantuan Internet Pendidikan ke sekolah penerima dilaksanakan dalam suatu acara pada selasa pagi (12/11) di Aula Dinas Kominfo Kabupaten Tolitoli oleh Bupati Tolitoli diwakili Staf Ahli Bupati bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik dr. Hj. Herlina Nurdin, MM didampingi Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Tolitoli Moh. Rudy Bantilan, S.Sos.,M.Si kepada seluruh Kepala Sekolah penerima.


Sekolah penerima bantuan tersebut yakni 2 Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kecamatan Galang, 2 SMP di Kecamatan Dako Pemean, 2 SMP dan 1 Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kecamatan Tolitoli Utara, 3 SMP dan 1 SMA di Kecamatan Dampal Selatan 3 SMP dan 1 SMA di Kecamatan Dampal Utara, 3 SMP dan 1 SMA di Kecamatan Dondo, 1 SMP di Kecamatan Basidondo, 1 SMP dan 1 SMA di Kecamatan Lampasio, 2 SMP di Kecamatan Ogodeide serta 1 SMP di Kecamatan Baolan.


Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Tolitoli Moh. Rudy Bantilan, S.Sos.,M.Si  menjelaskan, penyediaan jaringan internet pendidikan akan dilakukan secara bertahap dan ditargetkan semua sekolah di wilayah Kabupaten Tolitoli akan terpasang jaringan internet.

Hal ini merupakan bentuk kepedulian sekaligus support dari Dinas Kominfo Kabupaten Tolitoli akan kebutuhan dunia pendidikan terhadap informasi yang cepat dan berkualitas. Selain itu, jaringan internet ini tentunya akan sangat mendukung penyelenggaraan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Oleh karenanya, Rudy Bantilan berharap agar jaringan internet yang diserahkan ini betul-betul dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para Kepala Sekolah.


dr. Hj. Herlina Nurdin, MM mengatakan, internet sebagai anak kandung dari teknologi informasi menyimpan informasi tentang segala hal yang tidak terbatas yang dapat digali untuk kepentingan pengembangan pendidikan.

Dengan internet belajar tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Keberadaan teknologi informasi bagi dunia pendidikan berarti tersedianya saluran atau sarana yang dipakai untuk menyiarkan program pembelajaran baik secara searah maupun secara interaktif. Dengan adanya teknologi informasi memungkinkan diselenggarakannya pendidikan jarak jauh sehingga memungkinkan terjadinya pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Kabupaten Tolitoli.

Puan

Rabu, 13 November 2019 08:02

Petani Bawang Merah Tolitoli Siap Panen

ANcom --TOLITOLI | Kebutuhan bawang merah di Tolitoli, Sulawesi Tengah khusus jelang Natal dan Tahun baru 2020 diupayakan dari produksi lokal. 

Untuk mengetahui produksi petani lokal, Kadis TPH Tolitoli H Rustan Rewa, dua hari terakhir turun ke kebun petani  awang yang siap siap pane. "Saya sudah cek beberapa kebun  bawang yang siap panen untuk ke utuhan lokal itu," ujar Rustan saat dikonfirmasi media ini, Kamis (13/11).

Disebut, ada beberapa sentra bawang merah yang siap panen seperti di Kecamatan, Galang, Basidondo, Dondo dn Damoal Selatan.

"Insah allah, bisa memenuhi pasar atau kebutuhan lokal. Khususnya, pada saat natal dan tahun  batu," ujar Rustan.

Tanpa menyebut luasan lahan dan prediski kebutuhan akan bawang merah jelang natal dan tahun baru nanti, Rustan mengaku kalau produksi petani dilihat dari yang ada bisa memenuhi kebutuhan tersebut.

Dikatakan, kalau oper produksi tidak. Tapi kalau kurang mungkin hanya sedikit. Beberapa kebun bawang yang saya tinjau, petaninya bila g sudah siap siap panen, jelas Rustan lagi.

Menurut data, kebutuhan  awang merah di Tolitoli selama ini di pasok dari Parimo dan Palu namun belakangan, kebutuhan lokal sudah mulai dipenuhi petani lokal setelah Deptan secara intensif mendorong petani di Tolitoli untuk menanam bawang merah.

"Setiap tahun, kementan memberikan ba tuan berupa bibit bawang ke petani petani kita," ungkap Rustan.

ANcom--JAKARTA | Perbincangan langkah Sekprov Sulteng Hidayat Lamakarate (HL) yang sudah emmasuki area politik, terus menaui komentar pro kontra. Kali ini, dari politisi PD yang menyebut HL harus mundur kalau ingin maju sebagai calon gubernur (Cagub).

Politisi Partai Demokrat (PD) Moh Nur Rahmatu, menjawab alasannews.com, Senin (11/11) di Jakarta, apa yang dilakukan HL ingin masuk ke area politik harus melalui beberapa tahapan dannyang paling penting harus segera mundur dari aparat sipil negara (ASN).

"Tidak hanya itu, di (HL) harus mundur dari jabatan Sekprov dulu baru masuk partai agar dapat kartu tanda anggota (KTA) partai," tandas Nur Rahmatu.

Berada di Jakarta dengan sejumlah anggota DPRD Sulteng untuk berkoodinasi dengan kementerian keuangan sebelum melakuka  pembahasan rancangan anggaran dan pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) Sulteng tahun 2020.

Seperti diberitakan sejumlah media, HL mulai jadi sorotan publik karena dinilai telah melakukan politik praktis sementara statusnya sebagai ASN maupun sebagai peja at sekprov belum dia tanggalkan.

"Dia--HL--tidak bisa maju sebagai Cawagub kalau dia tidak mundur dulu dari ASN. Kan tidak mungkin, ASN mendapatkan KTA partai," papar Nur Rahmatu.

Anggota DPRD Sulteng itu menilai, saat ini yang siap maju sebagai Cawagub baru Anwar Hapid sebagai anggota DPR dia juga ketua partai. "Kalau lainnnya, seperti senior Rusdi Mastura dan HL itu kan sama saja bukan ketua partai, imbuhnya.

Namun Nur enggan mengomentari pendapat publik yang meminta HL untuk tetap meniti karier di birokrasi. Mantan Ketua DPRD Parimo itu menyebut, semua kandidat sama saja, karena itu Sulteng harus memilih calon yang benar benar memiliki kepedulian

ANcom--JAKARTA |  Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto bicara perihal konsep Pertahanan Rakyat Semesta dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi I DPR RI. Prabowo menyebut konsep Pertahanan Rakyat Semesta relevan untuk diberlakukan saat ini.

"Dan terus terang pertahanan kita selama ini, secara sejarah, dan saya kira sampai sekarang berlaku, dan mungkin kita akan teruskan adalah bahwa pertahanan kita harus mendasarkan dan kita gunakan adalah Pertahanan Rakyat Semesta," kata Prabowo di ruang rapat Komisi I, kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2019).

Dokutip dari detik.com, Prabowo menilai bahwa saat ini, secara teknologi pertahanan, Indonesia tidak bisa mengalahkan negara lain. Namun, jikalau harus terlibat perang, dia menyebut konsep Pertahanan Rakyat Semesta harus dilaksanakan.

"Jadi saudara-saudara, banyak wartawan ini, kita tidak usah terlalu, istilahnya membuka diri, tapi kita mengerti dan kita memahami bahwa mungkin saat ini secara teknologi, kita, mungkin tidak bisa mengalahkan kekuatan teknologi bangsa lain," sebut Prabowo.

"Tetapi pertahanan kita yang berdasarkan pemikiran, konsep Pertahanan Rakyat Semesta, perang, kalau terpaksa kita terlibat dalam perang, perang yang akan kita laksanakan adalah Perang Rakyat Semesta, The Concept of The Total Peoples War," imbuhnya.

Prabowo menuturkan dalam konsep Pertahanan Rakyat Semesta, rakyat merupakan salah satu komponennya. Dia meyakini dengan konsep tersebut, Indonesia tidak bisa dijajah lagi oleh negara lain.

"Itu adalah doktrin Indonesia selama ini. Lahir dari sejarah kita bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut bela negara," terang Prabowo.

"Jadi mungkin kita bisa dihancurkan prasarana kita, tapi saya yakin, Ibu Ketua (Ketua Komisi I Meutya Hafid), bahwa Indonesia tidak mungkin diduduki bangsa lain, karena seluruh rakyat akan menjadi komponen pertahanan negara," sambungnya. (zak/gbr)

Fasilitator Diduga Menghambat Pencairan RTG di Lombok Utara

ANcom--Lombok Utara | Aplikator Rumah Tahan dan Aman Gempa 9SR+(RTG) Kuat Mudah Aman dan Cepat (KUMAC) mempertanyakan sikap fasilitator yang terkesan menyepelekan dan diduga menghambat pencairan dana RTG meski sudah terbangun 100 persen. PT. Kumac Platpac House dengan jenis bangunan Kumac merupakan RTG ke 8 yang mendapat rekomendasi dari Pemerintah, Mengklaim sejak 5 bulan RTG terbangun belum menerima pembayaran tahap kedua.

“Saya belum paham alasan Fasilitator yang tugasnya pendampingan, bukan pengambil kebijakan, malah terkesan mempersulit pencairan dana RTG yang sudah selesai kami kerjakan,”ungkap Direktur Utama Kumac, Hun Hanie, Kamis (7/11).

Dijelaskannya, dalam perjalanannya selama ini Kumac tidak pernah menemui masalah soal pencairan. Produk Kumac tersebar di semua Kecamatan Kabupaten Lombok Utara hampir semuanya tidak ada masalah. Namun, di pencairan Kumac yang di Desa Gili Indah ini terkesan dipersulit oleh fasilitator.

“Di Gili Indah hanya 47 RTG Kumac yang sudah 100 persen kami bangun namun belum bisa dicairkan 100% lantaran Fasilitator enggan mendampingi pokmas dalam pencairan. Alasannya bermacam-macam mulai dari persoalan DED, Speck hingga ada beberapa warga menolak karena dianggap tidak sesuai harapan,”paparnya.

Jika memang itu yang dipersoalkan, katanya, Rekomendasi RTG dari pemerintah jangan diragukan, karena proses kami mengurus ijin RTG tidak mudah, kami berproses selama 7 bulan untuk mendapatkan ijin RTG KUMAC, hasil perhitungan struktur tahan gempa kami pun perhitungan nya dari dua profesor yaitu Prof Iswandi dari ITB dan Doctor Buan dari Unram, belum lagi soal uji kelayakan teknis yang lain. Proses nya tidak mudah dan panjang."imbuhnya

Menurutnya, yang di persoalkan fasilitator mengada-ada. Karena setiap kali rencana pencairan, fasilitator selalu mangkir, dengan mempermaslahkan hal yang lain lagi. Padahal, perusahaan telah menjamin semua pekerjaan RTG Kumac sudah sesuai dengan kesepakatan dengan pokmas, bahkan perusahaan memberikan garansi terhadap RTG Kumac yang telah terbangun selama 25 Tahun, apakah ada RTG lain yg sanggup dan berani memberikan garansi kepada masyarakat ??," Tandasnya

“Kami beri jaminan berupa garansi 25 tahun. Jika ada keluhan kami langsung perbaiki dan realisasikan meski hanya soal cat yang mengelupas pun kami akan perhatikan,”ungkapnya.

“Garansi yang kami berikan berupa apa bila rumah tersebut rusak karena bencana alam seperti gempa bumi, agin kencang, bahkan dari karat, rayap, dan jamur juga kami berikan garansi, hingga fasilitator meminta ada tambahan garansi anti tikus dan anti ayam pun kami setujui, bahkan jika terjadi gempa lagi dan rusak kami akan ganti baru. Karena RTG Kumac itu menggunakan bahan yang dilapisi fiber yang sangat tahan dan aman dari gempa, jangankan menimbulkan korban jiwa, insyaallah bahan RTG Kumac apabila seandainya roboh piring saja tidak akan pecah ,”sambungnya.

Lebih lanjut Direktur PT Kumac, "yang menjadi tanda tanya adalah, warga telah menempati rumah selama kurang lebih 5 Bulan walaupun kewajiban pokmas membayar 100% belum tuntas karena terhambat fasilitator yang belum kunjung mau mandampingi, pertanyaannya adalah kenapa tiba-tiba ada oknum warga di gili terawangan yang setelah kami selidiki bukanlah atas nama warga penerima bantuan dan fasilitator itu mempersoalkannya setelah lima bulan mereka tempati rumah RTG Kumac itu. Perusahaan juga tidak ujuk-ujuk memulai membangun tanpa ada SPK/Kontrak yang ditandatangani oleh pokmas dan koordinasi yang dilakukan dengan pihak terkait. Buktinya mereka warga penerima RTG sudah menandatangani seluruh administrasi yang di perlukan dari memulai membangun sampai pencairan.

“SPK di tandatangani tanggal 3 Juli 2019 dan pengerjaan rumah kami selesai 1 bulan setelah kontrak ditandatangani. Harusnya sekarang ini kami sudah menerima pembayaran itu karena sudah kuran lebih 5 bulan selesai pembangunan 100 persen. Namun apa yang kami terima sekarang ini, fasilitator belum mau mendampingi pokmas untuk pencairan dengan berdalih berbagai alasan,”pungkasnya.

“Tapi kami tidak ingin terburu-buru mengambil sikap karena kami masih mengedepankan musyawarah mufakat dan mediasi. Parahnya, Kalak BPBD sudah tanda tangan di berkas pencairan 30 persen tahap 2 tapi fasilitator tidak kunjung mendampingi pencairan,”sambungnya.

Baginya, membantu percepatan pembangunan rumah warga adalah yang utama. Karena dari awal, orientasi perusahaan hanya ingin rumah warga terbangun cepat aman dari gempa dan sehat serta masyarakat bisa segera punya rumah dan menemptinya.

“sore ini kami akan mediasi di kantor BPBD lombok utara bersama BPBD Lombok Utara, Fasilitator, Pokmas TPK dan lain lain, terkait persoalan pencairan gili yang sudah lama tertunda untuk segera dapat di cairkan, kasihan kan pengusaha sudah capek kerja, rumah masyarakat sudah 5 bulan jadi dan sampai saat ini belum kunjung di tuntatsakan pembayaran nya,”tandasnya.(ms/Zi JN)

ANcom--Selayar | Kasus tindak pidana penjambretan ponsel yang terjadi pada sekitar pukul 14.00 Wita, hari Sabtu, (09/11), bertempat, di ruas Jln. Angkajeng, Lingkungan Bua-Bua Barat, Kelurahan Benteng Utara, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, membuat heboh sejumlah pengguna media sosial facebook di daratan kota Benteng.
Kali ini, korbannya merupakan seorang bocah, berusia sembilan tahun, atas nama Tegar yang baru duduk, di bangku kelas dua, SD Inpres 2, Benteng. Tegar tercatat sebagai warga Jln. Melinjo No. 30 Benteng.
Ironis, karena saat berlangsungnya kejadian, ayah Tegar, Ahmad Amiruddin, sedang berada di Kabupaten Gowa, sementara ibunya, Gusti Arifin, tengah mendampingi perjalanan kunjungan kerja wakil bupati ke pulau.
Ayah korban, Ahmad Amiruddin yang dikonfirmasi wartawan via massengger, pada hari, Sabtu, (09/11) sore, mengutarakan, “kejadian ini telah dilaporkan secara resmi, ke bagian sentra pelayanan kepolisian terpadu (SPKT) Mako Polres Kepulauan Selayar, oleh kakek korban, atas nama, Najir (55 thn),” Laporan kejadian diterima, oleh Banit 1, SPKT Polres Kepulauan Selayar, Bripda Muh. Khasbi.
Berikut ciri-ciri barang milik korban yang dibawah kabur pelaku, penjambret, Handphone merk, Oppo A1, warna hitam, Type : CPH 1923 (2GB). Nomor Imei 1 : 869318043806393-869318043806385. S/N : MC{H 192311A116A1925. P, 40.SBB.1805.0219.
GSM : 900/1800Hz, WCDMA : 900/2100MHz LTE FDD : Bands 1/3/5/8, LT TDD : Band 40, Pemeriksa : 011BD, Tanggal, 2019/06/22.
“Jika ada yang mengetahui, dan atau melihat seseorang ingin menjual handphone, merk Oppo A1, warna hitam, tanpa kardus, tolong dicek, dan diperiksa baik-baik. Bilapun menemukan kesamaan, dengan ponsel diatas, silahkan menghubungi, nomor contac person, 082-348-580-388, Atas nama Ahmad Amiruddin,” pungkasnya, penuh harap. (fadly syarif)

Keterangan gambar : Kemasan kosong, Kardus Handphone milik korban, Tegar

Minggu, 03 November 2019 16:22

Kak Seto Meriahkan Hari LPAI

ANcom--JAKARTA | Kak Seto, meriahkan Hut ke 21 Lembaga Perlindungan anak Indonesia (LPAI) di pelataran parkir Sarinah, Jakarta Minggu (4/11).

Tampak pengurus pusat, lembaga yang didirikan sebelum era reformasi itu berdiri mendampingi Kak Seto.

Tak hanya anak anak, puluhan orang tuan dan remaja berdiri menyaksikan penampilan Ka Seto dengan berbagai lagu dan dongeng  ciptaannya.

"Menhibur bangat," jelas Fitri salah seorang remaja yang hadiri di area acara perayaan HUT LPAI itu.

Kak Seto berharap, mulai hari ini harus dihindari kekerasan terhadap anak. Sebagai buah bapak dan ibu, anak tidak seharusnya ada perlakuan keras, katanya.

Perlakukan mereka dengan senyum dan bernyanyi. Kalau dulu negur anak, hei hei sudah larut malam, sana sana tidur, mulai sekarang tegurannya dengan bernyanyi, lalu kemudian kak Seto bernyanyir "hari sudah larut malam dst...

Dia pun menghimbau, jika ada bapak dan ibu menemui kendala dengan anaknya bisa datang ke kantor LPAI di Kemterian Sosial RI, Salemba Jakarta.puan

 

Ancom-Sumbawa | Jelang Musyarawah Daerah (Musda) KNPI, kini Suara pemuda terus menggema agar segera dilaksanakan Musda tersebut, suara tersebut bak dayung bersambut baik dari pengamat, NGO Maupun LSM hingga purna KNPI kabupaten Sumbawa. Namun hingga saat ini Rakerda yang merupakan langkah awal menuju Musda belum juga dilaksanakan Sehingga terus bermunculan berbagai dugaan dan spikulasi oleh masyarakat maupun pemuda.

Tokoh pemuda Abdul Haji, S.Ap, mengatakan bahwa roda organisasi tidak akan sehat kalau pemikiran pemimpin organisasi tidak sehat, begitu juga dirasakan oleh organisasi yang pernah digelutinya yakni KNPI. "Musda ini penting sebab ini penyelenggaraan organisasi, dan organisasi ini adalah milik pemuda bukan milik seorang saja ataupun milik keluarganya dia," ujar Abdul Haji, S.Ap ke awak media, sabtu (2/11).

Tokoh muda Sumbawa yang pernah menjadi pentolan HMI Sumbawa menyoroti PK dan OKP 'mandul' serta tidak punya nyali dalam mendesak DPD I untuk segera menuntaskan musda sesegera mungkin yang mengakibatkan roda organisasi tidak berjalan. " Berhentilah jadi pengurus KNPI baik tingkat kabupaten maupun tingkat PK, bahkan bangga menjadi OKP di KNPI kalau tidak berani melakukan gebrakan untuk segera menuntaskan Musda," ungkapnyan

sebagai organisator senior di Sumbawa, Haji menilai semua harus paham organisasi, bukankah masa kepemimpinan Iksan Imanuddin telah berakhir 2018 lalu, sebab dia adalah produk musdalub, namun hingga kini, masih saja mentolerir ada juga yang menyebutkan masa nya hingga Agustus 2019, akan tetapi hingga kini penghujung tahun 2019 belum juga terlaksana. " Iksan nya yang pintar atau OKP dan PK yang tidak paham, ini pristiwa lucu dalam sejarah organisasi," tukasnya.

Ia menduga, lambatnya musda ini akan menjadi bom molotov di pemuda Sumbawa sehingga pada waktunya nanti akan menimbulkan 'bara api' di pemuda. " hal ini yang harus disikapi, PK atau OKP segera ambil sikap jangan sampai menjadi bom molotov karena belum mau melepas jabatannya, akan berdampak buruk nantinya, kasihan karirnya di birokrat dan catatannya dimasa depan, akan tercatat sebagai orang haus jabatan, ditambah ada momentum pilkada," tegas Abdul Haji,

Ia menambahkan, ingat kita semua mesti menjaga keamanan dan ketertiban pilkada, jangan sampai hal ini mengancam keamanan pilkada Sumbawa, maka bersegeralah Musda.

Telah banyak banyak organisasi yang digeluti Abdul Haji, mulai dari PMI dengan jabatan wakil Ketua, belum lagi Ketua BEM UNSA hingga karang Karang Taruna dan mantan ketua AMPG namun baru kali ini ia melihat organisasi yang rusak parah, wajar muncul isu saat ini, Iksan belum berani melaksanakan Musda, sebab dia ingin mengamankan jalur karirnya mengingat momentum Pilkada di depan mata, persoalan keuangan KNPI, masih ingin menjadi Ketua, haus jabatan hingga dugaan ekstrim masih ingin menikmati organisasi.

" kalau ingin selamat dari isu tersebut ya segera musda, kalau tidak juga mau musda, iya, berarti isu yang beredar itu benar, kalau musda tidak juga bulan november ini, maka isi itu benar, ya pasti akan ditindaklanjuti oleh pemuda," ucap haji.

secara khusus, ia menyentil agar seluruh PK dan OKP maupun pengurus KNPI lainnya untuk membeli sarung ataupun dester kalau tidak berani menyikapi persoalan ini, agar roda organisasi fapat berjalan normal.

Ia mengingatkan agar segera Iksan Imanuddin untuk menyelengarakan Musda dalam bulan November ini dan OKP maupun PK segera menyikapi telatnya kegiatan ini, dan sebelum musda dilaksanakan Rakerda terlebih dahulu untuk memantapkan 51 pemilik suara yang terdiri dari 24 PK dan dan 24 OKP ditambah unsur MPI, DPD II dan DPD 1. "Percaya saya sebab saya telah makan garam dalam dunia gerakan kalau Musda tidak dilaksanakan bulan November ini, maka akan menjadi bara api ditingkat pemuda, yang akan meledak dengan sendirinya, sebab persoalan ini sudah sampai di klimaks pemuda, tentu akan berdampak pada harga dirinya, karir dan nama baiknya serta menjadi preseden buruk dalam KNPI" tutup Abdul Haji. (*)

 

 ANcom--SELAYAR | Issu pilkada bupati tahun 2020 disikapi secara serius oleh Komisi Pemilihan Umum selaku penyelenggara pemilu. KPU, tampaknya tidak main-main dalam rangka menghadapi momentum pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipastikan akan berlangsung pada medio bulan, September 2020.

Koordinator divisi tekhnis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi-Selatan, Andi Dewantara, SH menandaskan, kami tidak akan mentolerir, dan memberikan toleransi dalam bentuk kebijakan apapun, kepada badan adhoc yang dinilai melakukan tindak pelanggaran kode etik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Sebagai bentuk keseriusan dalam penanganan pelanggaran kode etik badan adhoc, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyiapkan, setidaknya tiga jenis sanksi, bagi petugas panitia pemungutan suara (PPS) dan panitia pemilihan kecamatan (PPK) yang dinilai tidak netral atau menunjukkan keberpihakan, baik secara langsung, maupun tidak langsung, kepada salah satu pasangan calon di pilkada.

“Sanksi teguran, dan peringatan secara tertulis akan kami layangkan, kepada panitia pemungutan suara (PPS) dan panitia pemilihan kecamatan (PPK) yang diduga melakukan pelanggaran kode etik badan adhoc”.

“Jika sanksi tersebut, tidak indahkan, maka kami tidak akan sungkan-sungkan, untuk menjatuhkan sanksi pemberhentian, dan pencopotan kepada yang bersangkutan”.

Andi Dewantara menjelaskan, “dugaan tindak pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh badan adhoc pilkada, akan diakumulasikan dalam bentuk daftar inventaris masalah (DIM) penanganan dugaan pelanggaran kode etik badan adhoc”.

“Mekanisme pemberian sanksi terhadap penyelenggara badan adhoc yang terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan pelanggaran kode etik, akan diputuskan langsung oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU)”.
“Ini bukan sekedar ancaman, karena sanksi pemberhentian sudah pernah kami jatuhkan kepada salah seorang oknum petugas pemungutan suara (PPS) pada penyelenggaraan, pemilihan legislatif lalu, saat oknum pps, dilaporkan, melakukan pendistribusian kalender, salah seorang caleg”, urainya memberikan contoh kasus.

Terkait akan tersebut, Andi Dewantara berharap, hal ini hendaknya dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran, bagi para bakal calon penyelenggara pemilu (badan adhoc) baru, yang akan direcrut, pada tanggal, 1 Januari tahun 2020 mendatang.

Senada dengan Andi Dewantara, Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar, Mansur Sihadji, S.KM., M.Kes menegaskan, “mekanisme pemberian sanksi terhadap penyelenggara badan adhoc yang patut diduga melakukan pelanggaran kode etik akan di dasarkan klasifikasi permasalahan dengan mendengar dan menerima saran atau masukan, serta rekomendasi dari para komisioner kpu”.

Sercara terpisah, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar, Nandar Jamaluddin, S.Pd., M.SI, mengingatkan, “Penyelenggara badan adhoc merupakan ujung tombak dan penyangga utama, dalam persoalan tekhnis, penyelenggaraan pemilu”.

Oleh karenanya, “penyelenggara badan adhoc hasil recruitmen medio bulan Januari 2020, diharapkan dapat menghasilkan orang-oramg yang beridealisme, indenpendent, berintegritas, dan senantiasa mengedepankan netralitas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, selaku penyelenggara pemilu, di tingkat kelurahan, desa, dan kecamatan”.

“Dengan persyaratan melekat ini, kita berharap, bisa memastikan, bahwa mutu, dan kualitas ‘produk’ yang dihasilkan dari penyelenggaraan pilkada, akan menjanjikan masa depan yang jauh lebih baik, dan cerah bagi masyaraka,”.

“Dalam konteks itu pula,saya menitipkan harapan besar, kepada generasi muda, khususnya, elemen mahasiswa dan pelajar yang memiliki perhatian dan kepedulian terhadap peningkatan kehidupan berdemokrasi, dan stabilitas politik untuk ikut berpartisipasi menjadi penyelenggara pilkada”.

Buktikan, teori akademik, yang telah anda dapatkan dari lingkungan kampus dengan terjun langsung menjadi penyelenggara pilkada, dan ikut berkhidmat, pada perjuangan demokrasi, sekaligus mengasah skill, kreativitas, keterampilan, dan wawasan kepemiluan” tantang, Nandar Jamaluddin saat dihubungi awak media, hari Sabtu, (02/10). (fadly syarif)

Halaman 1 dari 162

Kontak Polisi

RESOR PALU