Kamis, Desember 12, 2019
hut daerah
Showbiz
Pemred

Pemred

Alasannews.com, PALU-- Kabupaten Sigi di Sulawesi Tengah kembali diterpa bencana banjir bandang. Dalam dua pekan, kabupaten ini dihantam banjir lumpur di Poi kini di Kulawi banjir bandang.

Peristiwa pqda Kamis pagi 05.40 itu, dilaporkan menelan korban jiwa dan harta benda. "Pa Kadis Sosial sudah mengambil langka, selain melaporkan ke gubernur juga telah melaporkan bencana ini Kemensos di Jakarta, " ujar pejabat Humas Pemda Sulteng.

Selain menurunkan Tagana ke lokasi, aparat TNI dan Polri juga sudah turun melakukan pertolongan kepada korban terdampak bencana

Kondisi terakhir, banjir di awali dari curah hujan yang tinggi, upaya pertolongan seperti tim medis dan dapur umumpun sudah dikoordinasikan.

Kabupaten Sigi atau kecamatan Kulawi berada leboh kurang 70 KM arah selatan Palu, ibu kota sulawesi tengah. Akse dari dan keddaerah bencana alami gangguan karena jalan poros pun terdampak.

Puan

Alasannews.com, Jakarta, Kemendikbud --- Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim, menetapkan empat program pokok kebijakan pendidikan “Merdeka Belajar”.

Program tersebut meliputi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Ujian Nasional (UN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi.

“Empat program pokok kebijakan pendidikan tersebut akan menjadi arah pembelajaran kedepan yang fokus pada arahan Bapak Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia,” demikian disampaikan Mendikbud pada peluncuran Empat Pokok Kebijakan Pendidikan “Merdeka Belajar”, di Jakarta, Rabu (11/12).

Arah kebijakan baru penyelenggaraan USBN, kata Mendikbud, pada tahun 2020 akan diterapkan dengan ujian yang diselenggarakan hanya oleh sekolah.

Ujian tersebut dilakukan untuk menilai kompetensi siswa yang dapat dilakukan dalam bentuk tes tertulis atau bentuk penilaian lainnya yang lebih komprehensif, seperti portofolio dan penugasan (tugas kelompok, karya tulis, dan sebagainya).

“Dengan itu, guru dan sekolah lebih merdeka dalam penilaian hasil belajar siswa. Anggaran USBN sendiri dapat dialihkan untuk mengembangkan kapasitas guru dan sekolah, guna meningkatkan kualitas pembelajaran,” terang Mendikbud.

Selanjutnya, mengenai ujian UN, tahun 2020 merupakan pelaksanaan UN untuk terakhir kalinya.

“Penyelenggaraan UN tahun 2021, akan diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter, yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi), dan penguatan pendidikan karakter,” jelas Mendikbud.

Pelaksanaan ujian tersebut akan dilakukan oleh siswa yang berada di tengah jenjang sekolah (misalnya kelas 4, 8, 11), sehingga dapat mendorong guru dan sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran. Hasil ujian ini tidak digunakan untuk basis seleksi siswa ke jenjang selanjutnya.

“Arah kebijakan ini juga mengacu pada praktik baik pada level internasional seperti PISA dan TIMSS,” tutur Mendikbud.

Sedangkan untuk penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Kemendikbud akan menyederhanakannya dengan memangkas beberapa komponen.

Dalam kebijakan baru tersebut, guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP. Tiga komponen inti RPP terdiri dari tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen.

“Penulisan RPP dilakukan dengan efisien dan efektif sehingga guru memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri. Satu halaman saja cukup,” jelas Mendikbud.

Dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB), Kemendikbud tetap menggunakan sistem zonasi dengan kebijakan yang lebih fleksibel untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah.

Komposisi PPDB jalur zonasi dapat menerima siswa minimal 50 persen, jalur afirmasi minimal 15 persen, dan jalur perpindahan maksimal 5 persen.

Sedangkan untuk jalur prestasi atau sisa 0-30 persen lainnya disesuaikan dengan kondisi daerah. “Daerah berwenang menentukan proporsi final dan menetapkan wilayah zonasi,” ujar Mendikbud.

Mendikbud berharap pemerintah daerah dan pusat dapat bergerak bersama dalam memeratakan akses dan kualitas pendidikan “Pemerataan akses dan kualitas pendidikan perlu diiringi dengan inisiatif lainnya oleh pemerintah daerah, seperti redistribusi guru ke sekolah yang kekurangan guru,” pesan Mendikbud.***

Alasannews.com, JAKARTA -- Komnas HAM mencatat sebanyak 30 persen atau di 2.713 Ha terindenrifikasi sebagai konflik agraria.

Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik, menhungkapkan data itu pada seminar Penyelesaian Konflik Pertanahan yang Ramah HAM, Selasa (11/12) di Shangri La Hotel Jakarta.

Konflik tersebut tersebar di di 33 peovinsi yang didominasi terbesar di sektor perkebunan, kehutanan, pertambangan, infrastrukrur, barang milik negara dan lingkungan.

Konflik atau kasus agraria ini pun yang ditangani langsung oleh Komnas HAM. "Kurun waktu 2018 sampai april 2019 saja tercatat 196 kasus agraria," ujar Ahmad Taufan.

Taufan juga merinci ke 196 kasus itu locua kejadiannya terjadi din29 provinsi dan terbanyak di sumatera utara sebanyak 21 kasus, Jabar 18 kasus, Dki 14 kasus, Jatim 11 kasus, Jateng 10 kasus, kalteng 10 kasus, riau 8 kasus dan sisanya terdapat di 23 provinsi.

Sementara Menteri Siti Nurbakar yang tampil sebagai pembicara di podium seminar itu menyatakan, pemerintaj sekarang sementara bergerak bekerja membenahi apa yang belum terselesaikan sebelumnya.

Dalam soal masih ada masalah, pemerintahan Jokowi sangat konsern dengan penyesaian masalah agraria.**

Alasannews.com--Gumpalan awan hitam tebal menyelimuti separuh wilayah ibukota Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi-Selatan. Cuaca mendung menutupi sebahagian langit kota Bumi Tanadoang, setelah sebelumnya, hujan deras sempat mengguyur sejumlah titik wilayah di Kabupaten Kepulauan Selayar Selain gumpalan awan hitam, angin juga terpantau menyertai perubahan struktur cuaca kota Benteng, pada hari Rabu, (11/12) siang. Perubahan struktur cuaca ini direkam wartawan pada sekitar pukul 14.20 wita. (Fadly Syarif)

Alasannews.com, TOLITOLI | Raja ke XVII Tolitoli, Gaukan Dey Babo Lantung H DR (Hc) H Moh Saleh Bantilan mengapresiasi penggiat budaya Tolitoli dengan memberi piagam penghargaan. Salah seorang diantaranya adalah H Syahruddin Fatta, yang ssmalam diserahkan langsung di malam puncak perayaan HUT Matanggau, yang dipusatkan di Pantai Gaukan Bantilan (PGB) Nalu, Tolitoli. Berikut penuturan Syahruddin di akun sosialnya: Dedikasi Saya mendapat penghargaan dari Gaukan Tolitoli sebagai Pemerhati Budaya Saya Syahruddin Fattah , akrab dipanggil Haji Syahruddin , pendatang dari Makassar tahun 1995 saya bisa berbahasa Bugis, Makassar dan Bahasa Tae (Luwu) dan tahu sedikit Bahasa Arab dan Inggris , dengan pengetahuan Linguistik yang saya miliki jebolan Fakultas Sastra Unhas tahun 1990, dengan bantuan teman-teman di Grup Ambuu Tau TTolri saya menyusun kamus Bahasa Tolitoli selama tiga tahun sebanyak 500 halaman telah melamapui Penyusunan kamus “Tulrukan Tinga Ttolri (Kamus Bahasa Tolitoli-Indonsia) yang sudah ada sebelumnya yang disusun oleh Tim penyusun kamus bahasa Tolitoli yang di ketuai oleh Drs. H. Ibrahim Saudah, setebal 126 halaman yang diterbitakan pada tahun 2009. Bukan hanya kamus Bahasa Tolitoli yang saya susun , tetapi mencoba menyusun Flora dan Fauna dalam bahasa Tolitoli dan saya telah berhasil menginventarisir dan melestarikan bahasa Tolitoli tentang nama-nama Flora dan Fauna, diantaranya nama tumbuhan dan pohon 683 Jenis, Nama Burung 126 jenis, Nama hewan 90 Jenis, Nama ikan Laut 488 jenis nama ikan Air tawar 18 jenis, hewan Invertebrata 397 jenis. (yang dilengkapi dengan nama ilmiah) Sekarang saya sedang mencoba menerjemahan Alquran Jus Amma dalam bahasa daerah Tolitoli bersama Tim (Masri A. Impa, Dharman Isol dan DZulfahri)

Ma'ruf Asli, Ketua Presidium Nasional Gerakan Rakyat Anti Korupsi dan Penyalahgunaan Kewenangan

Alasannews.com. Jakarta l Dinamika terkini agenda pemindahan ibu kota negara, dengan munculnya protes dari keluarga besar dan kerabat Kesultanan Kutai Ing Martadipura yang dianggap sebagai upaya perampasan hak adat dan tanah kesultanan mendapat reaksi keras dari Prsidium Nasional Gerakan Rakyat Anti Korupsi dan Penyalahgunaan Kewenangan (GerakKPK).

Ketua Umum Presnas GerakKPK, Hikma Ma'ruf Asli kepada sejumlah media melalui rilis resminya, Senin (9/12/2019) mengatakan bahwa dengan adanya protes warga yang mengaku adanya upaya perampasan tanah milik mereka untuk lokasi ibu kota negara adalah preseden buruk. hal itu menjadi bukti proses pemindahan ibu kota itu bermasalah. Tidak seperti yang disampaikan oleh sejumlah petinggi negara termasuk Gubernur Kaltim Isran lokasi ibukota adalah Tanah Negara.

"Gubernur Kalimantan Timur jangan bohongi Presiden dan Rakyat Indonesia. Katanya 90% lahan lokasi ibu kota adalah tanah negara. Faktanya rakyat teriak tanahnya dirampas," ujar Ketua Presnas GerakKPK dalam rilis tertulisnya.

Menurut Ma'ruf Asli, proses pengambilalihan tanah rakyat baik itu masyarakat umum maupun tanah kesultanan dengan cara merampas atas nama negara adalah tindakan yang tidak bis dibenarkan.Tindakan itu menyalahi aturan dan merupakan tindakan yang tidak pancasilais.

Ma'ruf menuding danya kelompok mafia tanah yang mengatasnamakan negara untuk mendapatkan keuntungan. Untuk itu pihaknya meminta presiden untuk ermat dalam soal pengadaan lokasi ibu kota negara itu.

'Kami akan mengawal proses ini dan kami harap rakyat didengarkan dan wajib dilindungi hak-haknya. Jika terdapat indikasi kuat penyalahgunaan kewenangan dan atau tindakan yang mengarah pada perbuatan korupsi dalam pengadaan lahan ibu kota, maka akan kami dorong pada ranah hukum. rakyat jangan takut membela hak-haknya," tandas Ma'ruf Asli.

Ditambahkan Ma'ruf, merespon persoalan konflik lahan ibu kota negara itu, dalam waktu dekat pihaknya akan menurunkan tim investigasi dan mengumpulkan data-data lapangan.

Sebelumnya, seperti dilansir media online kaltimkece.id, persoalan kepemilikan lahan pembangunan ibu kota negara (IKN) yang diklaim pemerintah sebagai tanah milik negara.dipersoalkan 6 pemangku hibah Kesultanan Kutai Ing Martadipura. Mereka membeberkan sejumlah bukti baru atas kepemilikan lahan Kesultanan Kutai Kartanegara yang diklaim menjadi milik pemerintah.

Melalui salah satu anggota kuasa hukumnya, 6 Pemangku Hibah Grand Sultan, Muhammad Marwan memaparkan, pengakuan atas kepemilikan tanah milik kerabat kesultanan tertuang dalam surat Pengadilan Negeri Tenggarong yang berisikan Surat Ketua Pengadilan Daerah Tingkat II Kutai nomor: W.1.8 PCHT.10-76-A/1997.

Isi surat tersebut menyebutkan, memandang sangat perlu adanya penetapan kepemilikan tanah adat keluarga besar Kesultanan Kerajaan Kutai Kartanegara/Grand Sultant, sebagai jaminan perlindungan hukum bagi setiap ahli warisnya.

“Selain itu, hak kepemilikan yang sah juga tercantum di dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) no: 05/lhn-1960, Pasal 20, ketentuan konversi Pasal 18 (Grand Sultant) tanggal 24-9-1960, terkait dengan hukum adat, dikuatkan oleh Peraturan Menteri Pertanahan dan Agraria no: 03 tahun 1962,” jelas Marwan, Minggu 8 Desember 2019.

Selain itu, pengakuan atas hak kepemilikan tanah itu, tertuang dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai nomor: HUK-898/C-43/Ahr080/1973 tentang Penetapan Hak Kepemilikan Tanah Adat Keluarga Besar Grand Sultan.

Dengan menyatakan, hak kepemilikan hibah tanah adat Kesultanan Kutai serta isi kandung buminya, meliputi Muara Wahau dan sekitarnya. Kemudian Bentian Besar dan sekitarnya. Lalu, Land dan sekitarnya.

Tidak hanya itu, hak kepemilikan tanah adat itu juga meliputi Sangkulirang, Bontang, Sangatta, Muara Badak, Sangasanga, Anggana, Long Pahangai, Long Iram, Tabang, S Seluwang, Samboja, dan sekitarnya, serta meliputi wilayah kesultanan se-Kabupaten Tingkat II Kutai.

“Seluruh tanah itu masuk hak milik keluarga Kesultanan Kutai Kartanegara dengan kepala ahli waris pemangku hibah nama Sultan Mohd Alimoeddin din Sultan Mohd Soelaiman bin Sultan Mohd Shalihoeddin (Adji Imboet) Kerajaan Koetai Kartanegara,” bebernya.

Marwan mempertanyakan, terkait Hutan Adat yang diakui, sedangkan Hak Kerajaan tidak. Jika negara mengklaim adanya kepemilikan atas hutan adat dan hutan hak, maka yang menjadi pertanyaan Marwan selaku kuasa hukum 6 Pemangku Hibah Grand Sultan.

Lalu mengapa pemerintah pusat maupun Pemerintah Kaltim menganggap tidak ada tanah yang menjadi hak Kesultanan Kutai.Sementara eksistensi Kerajaan Kutai Kartanegara Ing Martadipura sudah sangat jelas secara historis.

Jika merujuk putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor: 35/PUU-X/2012 tentang putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, dalam amar putusan poin 1.2, Pasal 1 angka 6, Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, sudah jelas mengatur adanya hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.

Kemudian di poin 1.3, Pasal 4 Ayat (3) Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, menyebutkan, penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.

Putusan itu diperkuat dalam surat edaran Menteri Kehutanan nomor: SE.1/Menhut-11/2013 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 35/PPU-X/2012 tertanggal 16 Mei 2016. Termasuk dalam Undang-Undang nomor 41 tahun 1999, Pasal 5 Ayat (1) mengatur, hutan berdasarkan statusnya terdiri dari hutan negara, hutan adat, dan hutan hak.

 “Pertanyaannya, kalau hutan adat saja diatur, mengapa yang menjadi hak Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura tidak diakui pemerintah. Apalagi sebelumnya Gubernur Kaltim Isran Noor bahwa semua tanah yang ada di lokasi IKN adalah milik negara. Padahal itu nyata-nyata adalah milik kerabat Kesultanan Kutai,” imbuhnya. 

Marwan menyebutkan, setidaknya terdapat lahan seluas 120 ribu hektare milik kerabat Kesultanan Kutai Ing Martadipura yang disebut diklaim pemerintah sebagai tanah milik negara. Lahan itu terbentang di daerah Sepaku dan Semoi, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) serta di Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).

 “Semua itu merupakan tanah warisan Kesultanan  Kutai kepada 6 pemangku hibah grand sultan. Masyarakat yang memegang hak pakai atas beberapa tanah milik kerabat Kesultanan Kutai, memberikan respons baik saat kami mendata tanah-tanah itu. Mereka bahkan memberikan surat atas pelepasan hak garap (kelompok tani),” sebutnya.

Lebih lanjut, saat ini 6 pemangku kerabat grand sultan sedang menyiapkan proses hukum atas klaim Gubernur Kaltim Isran Noor atas lahan IKN sebagai tanah milik negara. Rencana untuk melayangkan somasi terhadap Pemerintah Kaltim pun sedang dipertimbangkan pihaknya.

 “Kami sedang membuat surat terbuka (untuk menuntut kepemilikan lahan kerabat kesultanan di IKN) dari para ahli waris yang masih mempunyai hak. Nantinya, kami akan mengadakan rapat dengar pendapat dengan Pemerintah Kaltim untuk membahas persoalan ini,” tuturnya.

 Marwan menambahkan, jika nantinya dari berbagai upaya persuasif yang dilakukan 6 pemangku hibah grand sultan tidak direspons secara baik oleh pemerintah pusat, khususnya Pemerintah Kaltim, maka pihaknya tidak akan sungkan-sungkan membawa persoalan klaim lahan tersebut ke ranah hukum.

Dia merasa yakin dapat memenangkan perkara itu jika di bawah ke meja hukum, karena pihaknya memiliki semua bukti dan dokumen pendukung.

 “Kami mempunyai semua dokumen yang dibutuhkan. Dari putusan MA, Pengadilan, serta Badan Pertanahan Nasional yang mengakui keberadaan tanah hibah dari para ahli waris grand sultan. Kalau memang diperlukan, kami akan membawa persoalan ini ke Pengadilan Internasional,” tegasnya. (SY)

Selasa, 10 Desember 2019 14:03

Korupsi Rugikan Negara Rp 200 T Setiap Tahun

Alasannews.com, JAKARTA | Korupsi ternyata mwnyisahkan sejumlah persoalan di Indonesia. Diungkap pada Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) yang jatuh setiap 9 Desember, bahwa negara ini mengalami keruhian hampir Rp 200 trilun setiap tahunnya karena korupsi. Bahkan, Cita-cita reformasi 1998 untuk memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) nyaris kandas. Direktur Eksekutif Center for Social Political Economic and Law Studies (Cespels) Ubedilah Badrun dalam diskusi bertajuk "Reformasi Dikorupsi?" di kawasan Matraman, Jakarta Timur, Senin (9/12) mengungkapkan, negara merugi sampai Rp 200 triliun itu. Ubed mengatakan, Rp 200 triliun per tahun itu sebagaimana hasil penelitian Prof. Soemitro yang menyebut 30 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dikorupsi. "APBN itu jumlahnya Rp 2300 triliun. Kalau asumsi Prof. Soemtirto itu benar 30 persennya dikorupsi. Itu artinya Rp 200 triliun lebih dikorupsi itu setiap tahun," ungkapnya. Menurut Ubed, ratusan triliun uang negara yang dikorupsi itu seolah mempertegas data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang per tahunnya menangani sekitar 600 kasus tipikor. "Datanya adalah sampai hari ini hampir 600 kasus korupsi," tutur dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) ini. Tidak hanya itu, lanjut Ubed, dia justru menyesalkan perilaku korup didominasi oleh para elit politik dan birokrat. Dia mencontohkan beberapa kasus yang ditangani lembaga antirasuah seperti kasus KTP elektronik dan kasus PLTU Riau-1. "61 persen praktik korupsi itu dilakukan oleh para politisi dan birokrat. Maka jawabannya adalah benar bahwa reformasi dikorupsi. Korupsi harus ditolak," pungkasnya. Puan

Selasa, 10 Desember 2019 13:03

Tolitoli Sorganya Mancing, Ini Faktanya

Punya hobi mancing? Anda tidak menyesal bila mencobanya di Perairan Tolitoli. Pengakuan Tolitoli sebagai sorga mancing di Timur Indonesia, tidak perlu anda meragukannya. Fakta-fakta menunjukkan, berbagai jenis ikan akan bisa menguras tenaga anda bila menemukannya. Seorang pengusaha lokal di sana, sudah mengimvestasikannya untuk anda yang punya hobi mancing. Atau sekadar ingin mencobanya, usaha atau fasilitas yang disiapkan kapal mancing dijamin tidak mengecewakan anda. Tunggu apalagi, 2020 di depan mata. Jadwal mancing anda sudah tersusun, Tolitoli menantang anda mancing mania. Puan

Stand Pameran Lembaga Adat Matanggauk, di arena pameran Pantai Gaukan Bantilan, Tolitoli hingga pagi ini telah dikunjungi 1.500 orang.

Koordinator stand Haseng yang dikonfirmasi alasannews.com, Selasa (10/12) mengatakan, animo masyarakat ingin berkunjung ke stand ini begitu besar

"Sampai hari ini, panitia dari LAM telah tiga kali ganti buku tamu karena penuh," ujar Haseng.

Stand LAM selain memamerkan Lantung, juga ada beberapa barang atau foto raja raja Tolitoli yang pernah ada.

Lantung atau batu besar dan keras, merupakan tempat penobatan raja Tolitoli ke XVII pada 10 Desember 2017 lalu saat H Moh Saleh Bantilan mendapat wasiat dari H Moh Anwar Bantilan sebagai pelanjutnya.

Penobatam di atas Lantung itulah, memberi Gelar H Moh Saleh Bantilan sabagai Tau Dey Babo Lantung.  Sebelumnya di Nalu ada beberpa orang raja Tolitoli berdiam seperti Tau dey Balre Seng, Tau Dey Beana, Tau Dey Babo Kasoo.

Sebagai perwujudkan pelestarian budaya maka Lembaga adat matanggauk (LAM) ikut menyemarakan pameran kali ini. Ketua panitia keikutsertaan LAM Moh Siradjudin Bantilan, mengupayakan agar kali pertama ini bisa dijutkan setiap Milad Matanggauk.

Selasa, 10 Desember 2019 09:04

Fairus Senang Kasus 'Ikan Asin' Jalan Terus

Jakarta - Artis Fairuz bersyukur proses hukum dari kasus 'ikan asin' yang menyeret namanya kini terus berjalan. 

Ia mengungkapkan tak akan mundur sampai menemukan keadilan.

Hal itu diungkapkan Fairuz saat berbincang di channel YouTube Ussy dan Andhika.

Ia mengaku sebelum kasus ini bergulir hingga ke pengadilan, dirinya pernah ditawari banyak hal untuk tak memperpanjang kasus ini.

"Mulai dari ngajakin damai dari orang-orang yang berbeda-beda. Dari orang-orangnya kakak, sampai teman kita sendiri itu udah mulai macam-maccam cara damainya," ungkap Fairuz.

"(Mereka) mengiming-imingi sesuatu. Wah luar biasa deh," tutur Fairuz lagi. Namun Fairuz teguh tak tergiur. Ia merasa harga dirinya sudah diinjak atas peristiwa tersebut. Fairuz ingin hal ini dapat membawa efek jera bagi siapapun.

"Intinya aku tuh ngerasa ini kan soal harga diri perempuan. Dan ini kayak sebuah pelajaran, kayak nggak ada perempuan lain yang diinjek-injek, cukup aja sampai di sini bahwa ada hukum jadi kalau elo mau ngatain orang, nggak asal-asalan," tutur Fairuz.detik.com

Alasannews.com, Jakarta | Ketua DPR Puan Maharani angkat bicara soal koruptor.

Menurutnya, Jumlah koruptor yang ditangkap bukan tolak ukur keberhasilan gerakan anti korupsi. Sebab, selain penindakan, perlu ada juga upaya pencegahan terhadap perilaku korupsi. 

Begitu tekan Ketua DPR RI Puan Mahrani dalam memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia 2019 kepada wartawan, Senin (9/12).

Diuraikan Puan bahwa keberhasilan gerakan anti korupsi diukur berdasarkan nihilnya orang yang menjalankan tindak pidana korupsi.

“Karena itu, perlu sebuah sistem yang mampu mencegah upaya-upaya tindak pidana korupsi,” ujar ketua DPP PDIP itu.

Salah satu upaya pencegahan perilaku korupsi yang dapat diterapkan, kata Puan, adalah dengan menghilangkan metode tatap muka atau membuat pengurusan birokrasi serba digital. 

Misalnya penerapan e-tilang, e-samsat, e-procurement, e-budgeting, dan e-planning. Puan menilai, kebijakan  memangkas regulasi atau debirokrasi seperti di atas dapat meningkatkan efisiensi pelayanan publik menjadi  sederhana, cepat, dan transparan, sehingga tidak ada relevansi untuk menyuap.

Sambungnya, di sisi lainnya penerapan kebijakan tersebut hanya dapat elakukan pencegahan korupsi di tingkat hilir.

Sementara belum menjangkau pencegahan perilaku korupsi yang berada di hulu, yakni berupa korupsi kebijakan. Atas dasar itu pula, Puan meminta agar Peraturan Presiden 54/2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi di mana KPK menjadi koordinator diperkuat dengan upaya pencegahan di sektor hulu.

“Selain itu, Strategi Nasional Pencegahan Korupsi perlu dikampanyekan secara masif agar masyarakat ikut terlibat dalam upaya-upaya pencegahan korupsi," katanya. "Menanamkan perilaku dan sikap anti korupsi perlu dilakukan sejak dini,” demikian Puan.     

 

  Puan

Alasanews.com, JAKARTA | Iis Dahlia membenarkan suaminya, Satrio Dewandono yang menerbangkan pesawat Garuda yang berisi Harley Davidson (HD) selundupan. Hal tersebut dibenarkan Iis lewat Instagram miliknya. "Banyak media yang bertanya pada saya perihal apakah betul suami saya yang membawa pesawat yang dari Toulouse ke Jakarta," bukanya dalam Instagram Storis miliknya. "Jawabannya iya, dia adalah salah satu crew yang aktif namun jika ada yang ingin ditanyakan lebih dari itu silahkan hubungi pihak berwenang dal hal ini Garuda Indonesia karena bukan kapasitas saya sebagai istri dari suami saya untuk menjawab," sambungnya lagi. Iis Dahlia Akui Suaminya Pilot Garuda yang Bawa Harley Ari Askhara

Senin, 09 Desember 2019 11:54

Gaukan Moh Saleh Lakukan Kirab Budaya

Gaukan Moh Saleh Bantilan Lakukan Kirab Budaya ke PGB dalam rangka memperingati Milad ke II, Matanggauk yang jatuh 11 Desember ini.

Kirab yang mengambil garis star dari Kediaman Balre Tau Dako Lipu, diikuti pelaku di lembaga adat matanggauk (LAM) dan dikawal pasukan sumpit dari Dondo.

Mengenakan pakaian kerajaan berwara kuning, Moh Saleh tampak bersemangat menempuh jarak lebih kurang 2 kilometer itu, Senin (9/12).

Sebelum sampai ke PGB tempat pelaksanaan Milad, rombongan raja singga di Balre Adat di Nalu (ujung lipu naalru).

Kirab budaya ini kali pertama, dan akan diagendakn setiap tahun sehingga selain untuk bisa melestarikan budaya juga bisa menjadi daya tarik untuk wisata budaya.

Berlangsung sederhana, namun kirab ini merupakan cikal bakal pelestarian budaya di Tolitoli yang sudah ada sejak lamam bahkan berabad lamanya.

Syahrudin Fatta seoarang sastrawan yang tengah menggali kebudayaan di Tolitoli seperti penulisan kamus bahasa daerah berkata, budaya harus dihidupkan agar terus diingat dan diketahui masyakat luas lainnya.

Apa diperlihatkan Moh Saleh hari ini, merupaakan manifestasi keberadaan.suku dan budaya orang Tolitoli, tau ttolru.

Puan



Tantangan Koperasi yang kini ditangani Menteri Teten bukan saja tergerus akibat soal internal perkoperasian. Persoalannya semakin hebat ketika kebijakan negara melalui kementrian Desa mendorong secara massif organ baru di desa bernama Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).

'Mahluk Desa' sokongan Kementrian Desa itu seolah menjadi tema model perekonomian baru pada tingkat desa. Seolah menangkap pesan sekaratnya Koperasi di tingkat Desa, Bumdes mendapatkan posisi strategis di desa.

Dukungan modal dan seabrek kebijakan yang diberikan kepada Lembaga usaha pemerintah desa itu. Demikian pula dukungan infrastruktur dari desa membuatnya menggeliat ditengah semakin hancurnya citra Koperasi sebagai kekuatan perekonomian kelas masyarakat kecil.

Bukan hanya modal dan dukungan kebijakan. Bahkan Bumdes memiliki penguatan kebijakan yang menyertai kebijakan pengalokasian Dana Desa sebagaimana ketentuan UU Desa. Termasuk kebijakan khusus yang mengharuskan adanya pengalokasian dana untuk modal Bumdes dan dikawal oleh pendamping secara berjenjang dari Pusat hingga ke Desa.

Tentu tak sepadan dan tak adil membandingkan Koperasi dengan Bumdes. Sebab Koperasi lahir dari keswadayaan masyarakat yang mau bekerja sama. Sementara Bumdes rohnya adalah lembaga bisnis yang dimodali dan dikendalikan oleh desa sebagai pemegang otoritas pemerintahan paling bawah.

Mungkin bisa di jelaskan secara teoritis bahwa Bumdes dan Koperasi adalah entitas yang berbeda. Namun di mata awam, Bumdes hadir dan menggeser Koperasi sebagai model dan sokoguru perekonomian Indonesia dari pikiran masyarakat.

Sebuah rintangan yang seolah benang kusut tak gampang diurai. Pekerjaan maha berat untuk mengembalikan koperasi sebagai doktrin perekonomian yang memiliki landasan konstitusional dan landasan sosiologis yang kuat di negeri ini.

Faktor trush, kepercayaan rakyat yang telah lama hilang dari ruh dan semangat kerakyatan menjadi biang keroknya.

Jelas pertanyaannya adalah sejauh mana kekuatan strategis kementrian Koperasi dibawah komando sang Menteri Teten mampu mengembalikan kepercayaan itu dan menghadirkannya kembali dalam habitat aslinya.

Nilai esensi Koperasi yang semakin terpojok oleh kebijakan negara dalam konteks investasi dan pengerahan modal melalui kebijakan Bumdes, KUR dan lain sebagainya. Kebijakan semacam itu seolah jalur altetnati atau baypass kebijakan untuk menyentuh rakyat kecil.

Akibatnya, peran koperasi sebagai krlembagaan dan konsep menjadi stagnan dan mundur perlahan dari jagad perekonomian bangsa.

Tentu kita tak menginginkan Koperasi nampak hanya seremonial belaka. Kita tak ingin Kementrian Koperasi maupun kegiatan riilnya sekedar memenuhi tuntutan konstitusional saja.

Menjadi penting menghadirkan kembali kesadaran kita semua pada identitas perekonomian yang bersifat gotong royong. Perekonomian yang lahir dari kerelaan bekerja sama dan saling menopang sesama anak bangsa.

Sangat perlu menghadirkan Koperasi dalam wajah yang lebih modern. Bergeser dari wajah tradisional yang beku. Menjadi lembaga perekonomian dengan penerapan teknologi informasi.

Sebuah keyakinan mendasar bahwa tabiat masyarakat bangsa ini adalah bekerja sama, berkelompok dan saling menolong. Hal itu adalah modal utama tetap bertahannya konsep Koperasi di alam kesadaran masyarakat Indonesia untuk mewujudkan kemandirian ekonomi.

Pemikiran ini yang kita kenal dengan istilah ekonomi yang berdikari...... (Selesai)

Bogor, 09 Desember 2019.

Alasannews.com, Manila - Timnas Indonesia U-22 bisa jadi penyumbang emas terakhir di SEA Games 2019.

Kontingen Indonesia yang sudah selesai bertanding diharapkan ikut mendukung Evan Dimas dkk. Indonesia melaju ke final SEA Games 2019 cabang olahraga sepakbola.

Kepastian itu didapat setelah mengalahkan Myanmar 4-2 sampai perpanjangan waktu di babak semifinal di Rizal Memorial Stadium, Sabtu (7/12/2019) sore.

Sepakbola adalah cabor yang ditargetkan oleh PSSI untuk bisa menyumbang emas. Terlebih, terakhir kali sepakbola Indonesia menyumbang emas pada SEA Games 1991 di Manila.

"Luar biasa karena ini pertandingan yang paling ditunggu-tunggu. Indonesia masuk final," kata Ketua Komite Olimpiade Indonesia, Raja Sapta Oktohari, selepas laga.

"Insya Allah kalau diridai Allah dan didoakan seluruh masyarakat Indonesia, kita juara di SEA Games ini," sambungnya. Okto sebetulnya sempat berada di New Clark pada siang harinya.

Lama perjalanan New Clark ke Manila sekitar tiga jam. Dia pun mendapat tumpangan helikopter untuk ke Manila karena kondisi jalan darat sangat macet.

Di udara dia sempat melihat dari telepon seluler jika Indonesia unggul 2-0. Okto mengaku sangat lega ketika itu. Namun, saat mendarat dia mengaku kakinya sangat lemas karena tahu Indonesia kebobolan dua gol sangat cepat.

Namun Garuda Muda akhirnya jadi yang tersenyum terakhir. Di laga final, Indonesia bertemu Vietnam di Rizal Memorial Stadium, Selasa (10/12) malam, atau satu hari sebelum closing ceremony SEA Games. Indonesia sempat kalah 1-2 di fase grup.

Okto berharap tim arahan Indra Sjafri itu dapat dukungan maksimal dari kontingen Indonesia. Dia siap beri instruksi ke seluruh kontingen Indonesia untuk merapat mendukung.

"Saya akan coba usahakan. Saya bakal sampaikan sebisa mungkin atlet yang sudah bertanding merapat ke sini untuk bantu dukung mereka di final," ujar Okto.

Puan

Alasannews.com--Pantai wainitu yang dulu terkesan kumuh kini menjelma menjadi pantai yang indah dan digunakan sabagai kawasan wisata dan destinasi digital baru di kota Ambon.

Setelah diresmikan oleh menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati dan menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Rabu (9/1/2018).

Awalnya pantai wainitu sepanjang 1.451 meter tersebut dimaksudkan untuk menjaga garis pantai dari abrasi dan erosi, sekaligus untuk mendukung pengembangan Ambon water front city di zona 9. Menurut Basuki, pengembangan pengamanan pantai wainitu sepanjang 1.451 meter. Dilakukan oleh Balai wilayah sungau (BWS) Maluku, Ditjen sumber daya air secara bertahap dari tahun 2013-2015.

Kemudian , pembangunan pengembangan pantai dilanjutkan dengan penataan kawasan wainitu dilakukan oleh Ditjen cipta karya pada tahun 2018 dengan anggaran Rp 11,3 miliar. Hasilnya, di sepanjang pantai dibangun Landmark jalur pejalan kaki sepanjang 350 meter, lapangan futsal dan volley, jembatan, tempat bermain anak dan kawasan taman. Selain itu dilengkapi oleh lampu penerangan, tempat sampah dan gazebo.

Hal hasil perubahan wajah pantai wainitu saat ini sangat menarik. Warga kota Ambon memanfaatkan untuk menikmati suasana pantai hingga matahari terbenam. Selain itu banyak anak-anak yang memanfaatkan fasilitas bermain yang ada di lokasi tersebut. Taman bermain anak yang ada dilokasi tersebut berupa perosotan, ayunan dan jungkat-jungkit.

Selain itu difasilitasi tempat duduk yang mengarah langsung ke pantai. Oleh karena itu, tidak salah jika pantai wainitu menjadi objek wisata baru atau icon kota Ambon. Lokasi ini layak juga dimanfaatkan sebagai daerah tujuan wisata digital di kota Ambon. Sebab, bisa secara langsung menikmati view teluk Ambon yang menawan.

Bahkan, sejumlah youtuber kota Ambon sudah banyak yang mempromisikan pantai wainitu setara dengan pantai losari di makassar. Begitu juga sejumlah remaja dan warga kota Ambon sudah mengupload foto-foto mereka saat menikmati suasana malam maupun siang hari di pantai wainitu.

 

Nadia Rahmawati

Alasannews.com, JAKARTA | Ibu Negara Iriana Jokowi dan Ibu Wakil Presiden Wuri Ma'ruf Amin mengikuti kegiatan Jalan Sehat Keluarga dalam rangka Hari Ibu ke 91 Tahun 2019. Acara ini mengangkat tema Perempuan Berdaya Indonesia Maju. Pantauan alasannews.com, kegiatan dimulai sekitar pukul 06.00 WIB di Plaza Timur GBK, Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Minggu (8/12). Diawali dengan melakukan senam tarian Sajojo, acara semakin serus karena sejumlah ibu menteripun ikut dalam kegiatan terkait hari ibu yang jatuh 22 Desember nanti. "Ibu negara dan Ibu Wuri serta peserta yang kami hormati bertepatan dengan penyelengggaran peringatan hari ibu ke 91 mengangkat tema perempuan berdaya indonesia maju," kata Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia I Gusti Ayu Bintang Darmawati di lokasi, tulis detikcom. Bintang berharap acara ini dapat memberikan kemajuan bagi perempuan, khususnya dalam meningkatkan sumber daya potensial pembangunan. "Melalui momentum hari ibu kita harapkan mendorong berbagai upaya untuk meningkatkan kemajuan perempuan indonesia sebagai sumber daya potensial pembangunan," kata Bintang. Puan

Minggu, 08 Desember 2019 07:38

Ubedilah Badrun, HMI MPO dan Reformasi 1998

Oleh: Suparman
(Fungsionaris PB HMI MPO 2013-2015)
 
Awal saya datang di Jakarta pada bulan Juli Tahun 2013 jadi Fungsionaris PB HMI, lalu sering main-main ke Taman Ismail Marzuki, sekarang lagi komersialisasi pemerintah DKI Jakarta. Kebetulan saya datang di Jakarta pada saat momen isu Pilpres 2014. 
 
Saat itu saya masih polos berkenal dengan orang-orang di TIM sebagai kumpul-kumpul para aktivis dalam mendiskusikan soal republik tercinta ini. Dalam diskusi tersebut selalu ditanya latar belakang. 
 
"Darimana Bung," mereka bertanya.
 
"Saya dari HMI MPO," jawab saya.
 
"Adiknya Kang Ubed," mereka membalasnya
 
1 tahun selalu mereka bertanya begitu dan saya menjawab begitu serta mereka membalas begitu bila bertemu para aktivis apalagi aktivis '98: HMI MPO adalah Ubedilah Badrun.
 
Sehingga dalam hati saya berkata "Ubed adalah HMI MPO, HMI MPO adalah Ubed, siapa sebenarnya Kang Ubed, sampai begitu terkenalnya, apa beliau itu mantan Ketua PB HMI?,".
 
Lalu, saya cari latar belakang bang Ubed di internet, ternyata beliau bukan mantan Ketua PB HMI, tapi pendiri FKSMJ dan tokoh sentral pergerakan '98 melengserkan Presiden Soeharto, saat itu saya masih Sekolah Dasar kelas 4.
 
Dalam hati saya berkata "seandainya beliau jadi ketua PB HMI MPO saat itu, HMI MPO akan berbeda dengan yang sekarang ini: Tidak Ada Tokoh Sentral dalam Pergerakan Mahasiswa '98. 
 
"Apa HMI tidak mau dipimpin oleh orang pergerakan?," hati saya bertanya lagi.
 
Lalu, cari tahu kenapa Bang Ubed tidak jadi Ketua PB HMI, sampai saat ini. Saya dapat informasi Bang Ubed pernah calon Ketua PB HMI MPO, tapi tidak terpilih.
 
Semakin sangat kesalnya, saya berkata kepada teman-teman.
 
"Bodoh sekali senior-senior saat itu, gagalkan Bang Ubed jadi Ketua PB HMI MPO, padahal reformasi '98 momentum sejarah republik ini, dengan bang ubed, HMI MPO sebagai ikon utama gerakan mahasiswa".

 

Seorang ayah, punya anak tiga. Satu namanya Anis. Dua namanya Harben. Dan tiga namanya Amsol.

Ayah ini entah bagaimana hanya menyanyangi anaknya Anis dan Harben. Sedangkan Amsol, dihiraukan pun tidak. Begitupun, Amsol tidak pernah iri kepada saudara-saudaranya. Dan tidak benci kepada ayahnya.

Hingga suatu sore yang santai sehabis liburan, sang Ayah bertanya kepada 3 anaknya. Sebab sang Ayah mulai dilanda perasaan cemas, bila tiba-tiba umurnya tidak lama lagi.

Sedangkan anak-anaknya, sudah mulai dewasa. Terutama Anis dan Harben. Dimulailah pertanyaannya dari Anis. "Nis, kalau ayah mati, seperti apa perasaan dan perlakuanmu pada ayah?" tanya Ayah itu dengan penasaran.

"Saya akan mengantar Ayah sampai ke kuburan." "Kalau kamu, Ben?" "Saya hanya bisa tinggal di rumah saja, Ayah." "Kalau kamu, Sol?" "Ayah, percayalah saya akan setia dan bersama Ayah walaupun nyawa sudah tiada.

Saya kan antar Ayah hingga ke alam barzakh. Bahkan jika nanti malaikat Munkar dan Nakir menginterogasi Ayah, saya yang maju ke depan membela Ayah.

Jika kelak di akhirat Ayah hendak dilempar ke neraka, saya yang akan bertahan di depan menolong Ayah jikapun masih bisa. Tetapi jika karena pertolonganku Ayah masuk surga, saya tak ikut masuk surga, tidak apa-apa.

"Sang Ayah tertegun dan terisak-isak. Kenapa anaknya Amsol yang selama ini disepelekan dan tidak diperhatikannya, justru malah yang paling membelanya. Sementara Anis dan Harben, yang setiap hari dan pikirannya dihabiskan untuk mereka, justru hanya berkata, mengantarnya sampai di kuburan saja. Malahan Harben tidak mau mengantarnya ke kuburan. Hanya tinggal di rumah saja.

Tahukah pembaca siapa gerangan Anis dan Harben itu? Itulah Anak Istri. Harben, itulah Harta Benda. Semetara Amsol, itulah Amal Soleh. ~ SED

Halaman 1 dari 164

Kontak Polisi

RESOR PALU