Jumat, November 22, 2019
Jumat, 10 Mei 2019 15:40

Tumbal Nyawa  500 Lebih Petugas Pemilu, Fakta Mahalnya Perhelatan Demokrasi Kita

Ditulis oleh
Nilai butir ini
(1 Pilih)

 Ilustrasi Kematian Massal Petugas KPPS dalam Pemilu Serentak 2019

 
Alasannews.com, Jakarta - Kabar duka yang memilukan. Berasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU), sampai Rabu (8/5), tercatat 456 petugas KPPS meninggal dunia di seluruh Indonesia. Angka meninggal dunia tersebut, belum termasuk 25 personel kepolisian dan 92 orang pengawas pemilu. 
   
Data Bawaslu pada Kamis (2/4) , sebanyak 92 orang meninggal, 398 orang masih rawat inap di rumah sakit, 1.592 rawat jalan, 250 orang mengalami kecelakaan, 14 orang cacat tetap, dan 14 petugas mengalami keguguran.
 
Jumlah meninggal dunia itu, berpeluang bertambah. KPU mengeluarkan atatan sampai Rabu (8/5) sebanyak 3.658 petugas KPPS yang sakit sejak gelaran pemilu serentak 17 April lalu. 
 
"Sebanyak 92 orang ini terdiri atas 74 laki-laki dan 18 perempuan," kata Abhan, Komisioner Bawaslu Ri dikutip Antara.
 
Angka-angka kematian korban itu sungguh memilukan hati. mengundang tanya, kenapa mesti terjadi dan sebanyak itu? Lalu mengemuka jawaban yang menyederhanakan persoalannya karena kelelahan selama bertugas di TPS. Seperti menghipnotis, analisa singkat itu membuat hampir semua pihak tidak risau dengan tewasnya anggota polisi, petugas KPPS, Panwaslu yang tembus di atas 500 jiwa.
 
Adalah seorang dokter ahli syaraf bernama dr. Ani Hasibuan lalu mengungkapkan keanehan dengan kejadian itu. bukan saja karena jumlahnya yang susah diterima akal untuk sebuah perjuangan demokrasi, 'prajurit' demokrasinya tewas padahal itu bukanlah pertempuran fisik dengan senjata dan amunisi peluru tajam.
 
Dokter itu menggugah kesadarah semua pihak. Menurutnya, kejadian bom atau bencana alam ditempat lain menelan korban yang jumlahnya jauh lebih keil dari kejadian musibah Pemilu serentak bertebaran ungkapan keprihatinan dengan berbagai tagar 'SAVE'.
 
Dr. Ani Hasibuan lalu menghentak kesadaran kita dengan menolak analisa kematian ratusan petugas Pemilu Serentak 2019 itu disebabkan karena kelelahan.
 

"Saya sebagai dokter dari awal sudah merasa lucu ini bencana pembantaian apa pemilu kok banyak banget yang meninggal," ujar dr. Ani Hasibuan membuka penjelasannya dalam perdebatan di acara Catatan Demokrasi Kita di tvOne yang tayang pada Selasa (7/6/2019).

 
Tak lama berselang, pernyataan senada muncul dari kelompok Komunitas Kesehatan Peduli Bangsa yang meminta turut prihatin dan menanggap hal tersebut adalah persoalan bangsa seara nasional. Mereka mendesak pemerintah untuk menyatakan hari berkabung nasional.
 
“Menuntut pemerintah menyatakan hari berkabung nasional dengan memasang bendera Merah Putih setengah tiang sampai dengan tanggal 22 Mei 2019,” ujar perwakilan Komunitas Kesehatan Peduli Bangsa, Bakta, di Kantor Hukum Elza Syarief, Jln Latuharhary, Jakarta, Kamis (9/5/2019).
 

Awalnya. Bermula dari Putusan Mahkamah Konstitusi

Awal episode kematian itu, berawal dari permohonan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Serentak dikabulkan sebagian oleh Majelis Hakim Konstitusi. Koalisi ini menganggap penyelenggaraan Pilpres terpisah dengan Pemilu Legislatif menyalahi konstitusi dasar. Mereka lalu mengajukan ide mereka itu ke Mahkamah Konstitusi untuk menyoal pasal-pasal yang dianggap menyalahi konstitusi dasar itu.

 

Hasilnya, Majelis membatalkan Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112  UU No. 42 Tahun 2008  tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) yang mengatur pelaksanaan Pilpres tiga bulan setelah pelaksanaan Pileg alias tidak serentak.
 
Kelompok itu meminta agar putusan itu bisa diterapkan tahun 2014. Namun dalam putusannya, MK menegaskan ketentuan tidak serentak itu tidak serta merta bisa diberlakukan pada Pemilu 2014 ini, tetapi berlaku pada Pemilu 2019. Alasannya, semua tahapan penyelenggaraan pemilu 2014 sudah berjalan dan mendekati pelaksanaan.
 
“Amar putusan dalam angka 1 tersebut di atas berlaku untuk penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 dan pemilihan umum seterusnya,” tutur Ketua MK, Hamdan Zoelva saat membacakan putusan bernomor 14/PUU-XI/2013 yang dimohonkan Effendi Gazali di ruang sidang MK, Kamis (23/1). 

Kertas Suara yang digunakan dalam Pemilu Serentak 2019

Selaku pemohon, Effendi Gazali mengucapkan rasa syukur dan menyambut baik putusan ini karena apa yang menjadi tuntutannya dikabulkan MK. Dia menilai putusan ini lebih menempatkan kepentingan bangsa ketimbang kepentingan pribadi atau golongan. 
 
“Ini merupakan kemenangan rakyat, tetapi kita kecewanya putusan ini ditunda-tunda pembacaannya,” ujar Effendi Gazali kala itu.
 
Senada dengan Effendi, pakar hukum tata negara, Irman Putra Sidin menilai, putusan MK ini memenangkan semua pihak. 
 
“Saya kira semua dimenangkan dengan putusan ini dan tidak ada yang kalah,” katanya.
 
Menurutnya, ini adalah putusan maksimal yang harus diterima semua pihak, meski dia berharap pemilu serentak mulai diselenggarakan pada  Pemilu 2014. “Rupanya Mahkamah tidak mau mengambil resiko terlalu besar karena tahapan pemilu sudah berjalan,” tambah Irman.
 
Sementara menurut anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI-P Trimedya Panjaitan,  menilai putusan Mahkamah ini cukup negarawan, arif dan bijaksana. Selanjutnya, KPU tinggal menyelesaikan berbagai kekurangan pada tahapan-tahapan pemilu. “Kita mengapresiasi putusan mahkamah ini,” katanya.
 
Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak
 
Evaluasi penyelenggaraan pemili sangat urgen untuk dilaksanakan. Masyarakat perlu mendorong seluruh pemangku kebijakan untuk melakukan evaluasi tersebut.
 
Beberapa waktu silam, sejumlah pihak tela menyampaikan komitmen mengevaluasi penyelenggaraan tersebut. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, akan mengevaluasi pemilu serentak setelah ada usulan dari DPR RI. Evaluasi pemilu serentak, kata dia, bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan juga para anggota legislatif, DPR dan DPD. "Tetapi secara prinsip, nanti setelah terbentuknya usulan bantuan keanggotaan DPR RI dan DPD baru, kita akan duduk bersama, mengevaluasi," ujar Tjahjo saat di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (7/5/2019).
 
Hal serupa disampaikan oleh Dewan Perwakilan Daerah melalui Komite I yang menggelar rapat kerja bersama Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung RI, dan Kepala BIN RI, di Jakarta, Selasa (7/5/2019). 
 
Tak ketinggalan, Wakil Presiden Jusuf Kalla juga mengatakan pemilu serentak yang berlangsung beberapa waktu lalu perlu dievaluasi. Salah satunya agar pileg dan pilpres kembali dipisah.

"Tentu harus evaluasi yang keras. Salah satu hasil evaluasi, dipisahkan antara pilpres dan pileg, itu supaya bebannya (petugas) jangan terlalu berat," katanya.
 
Sedangkan KPU sebagai yang punya gawe, sudah sepantasnya melakukan evaluasi pelaksanaan Pemilu Serentak 2019. Evaluasi ini penting untuk menemukan format pemilu yang paling ideal pada pemilu selanjutnya. 
 
"Kami menunggu hasil evaluasi, hasil evaluasi akan kami kaji bersama. Tentu saja bersama DPR, bersama pemerintah dan dengan teman-teman masyarakat sipil. Sebetulnya bagaimana sih format pemilu yang paling ideal buat kita," kata Komisioner KPU Ilham Saputra di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (23/4/2019).
 

Terkait agenda evaluasi mengenai pemisahan pelaksanaan Pemilu serentak, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie mengusulkan agar pemisahan pemilu itu dibagi dalam beberapa tingkatan. Yakni, pilpres bisa digelar bersamaan dengan pileg untuk DPR, pemilihan gubernur dengan pileg DPRD provinsi, dan pemilihan bupati/wali kota dengan pileg DPRD kabupaten/kota. "Saya malah sarankan bertingkat. Lalu menurut saya DPD itu digabung dengan pemilihan gubernur-wakil gubernur dan DPRD provinsi," kata Jimly.

Usul senada disampaikan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini menyebut pemilu serentak mampu mengurangi beban penyelenggara pemilu. Namun, Perludem menilai sistem yang berlaku saat ini bukan pemilu serentak, melainkan borongan.

"Pemilu lima surat suara ini lebih tepat dipandang sebagai pemilu borongan, ketimbang pemilu serentak. Memborong lima pemilu sekaligus dalam satu waktu," kata Titi dalam keterangan tertulis, Selasa, 23 April 2019.

Perludem pun mengusulkan sistem pemilu diubah menjadi serentak bertingkat, seperti yang disampaikan Jimly. Titi menyebutnya dengan desain pemilu serentak nasional dan lokal. Bedanya dengan Jimly, Titi mengusulkan pemilihan DPD bersamaan dengan pilpres dan pileg DPR.

"Lalu selang 2 atau 2,5 tahun atau 30 bulan setelahnya ada pemilu serentak lokal: pilkada dan pemilu DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota," kata Titi.

Akhirnya, apapun analisa dan desaian seperti apa yang diajukan sebagai bentuk evaluasi penyelenggaraan pemilu, sudah sepantasnya kita hindari perhelatan demokrasi yang mengandung nilai horor sepert yang baru saja berlangsung.

Pemilu yang mestinya dimaknai sebagai pesta demokrasi sepatutnya menghadirkan kegembiraan bagi rakyat untuk memilih pemimpin bangsa serta perwakilan mereka di legislatif dari pusat hingga Kabupaten/Kota....... (Tim Redaksi)

 

Dari berbagai sumber

Baca 281 kali

Berikan komentar

TULIS PESAN

Kontak Polisi