hpn2020
Sport Luar Negeri
Opini

Opini (8)

Senin, 17 Februari 2020 11:51

Radiasi Serpong.

Ditulis oleh

Oleh: Dahlan Iskan, Tokoh Nasional 

KALAU  benar, ini sangat mencoreng ilmuwan kita. Bahkan negara kita.

Bagaimana bisa –seperti diumumkan lembaga pengawas nuklir Indonesia kemarin –ditemukan sumber radiasi nuklir di perumahan di Serpong, dekat Jakarta.

Tepatnya di sebuah tanah kosong di komplek perumahan Batan Indah. Itulah perumahan yang dibangun untuk dibeli karyawan yang terkait dengan Pusat Penelitian Teknologi (Puspitek) Serpong. Di kawasan lebih 200 hektar itu ada Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan), ada reaktor nuklir skala kecil, ada Badan Pengawas Nuklir (Bapeten), ada BUMN Industri Nuklir Indonesia (PT Inuki), dan ada Institut Teknologi Indonesia (ITI).

Tanggal 30 dan 31 Januari lalu Bapeten mencoba alat yang baru dibeli. Yakni alat pendeteksi radiasi. Sudah menjadi kewajiban Bapeten untuk memonitor bocor tidaknya reaktor nuklir milik Batan di situ. Umur reaktor itu sudah 40 tahun.

Tapi belum bisa dikatakan tua untuk usia sebuah reaktor. Hanya teknologinya yang sudah agak ketinggalan. Daerah yang diperiksa alat itu meliputi sekitar stasiun kereta api Serpong, ITI, Puspitek, dan sekitarnya. Semuanya aman. Tidak terdeteksi adanya radiasi.

Tapi ketika membawa alat itu ke komplek perumahan Batan Indah muncullah tanda: ada radiasi di situ. Ini sebuah keanehan yang menggelikan. Di sekitar reaktor sendiri tidak ditemukan adanya radiasi. Justru di perumahan yang jauh terdeteksi radiasi. Jarak Batan Indah dengan reaktor itu sekitar 3 kilometer. Ini sungguh lelucon yang menjengkelkan.

Terutama bagi kita yang concern bahwa nuklir adalah masa depan kita. Ambyar! Ketika alat pendeteksi itu dibawa keliling di Batan Indah ditemukanlah titik pusat radiasi.

Di situlah sumber radiasi itu: di sebuah tanah kosong di sela-sela rumah. Di situlah sinyal terkuat radiasi muncul: di dalam tanah di situ. Bapeten pun melakukan penggalian. Di situlah terkubur benda-benda yang pernah berhubungan dengan produk nuklir. Kelihatannya itu bukan kuburan baru. Tapi tidak diketahui sudah berapa lama terkubur di situ. Kalau pun ada orang yang sudah terkena radiasi juga belum diketahui sudah berapa lama terkenanya. Demikian juga pohon-pohon di sekitarnya. Terutama pohon buah: sudah berapa tahun mengisap radiasi dari dalam tanah itu.

Bapeten sudah benar: prioritasnya adalah mengatasi persoalan dulu. Bapeten segera memasang pita kuning di sekeliling lokasi itu. Agar tidak ada orang yang memasuki tanah kosong tersebut. Langkah berikutnya: mengambil tanah yang sudah terpapar radiasi. Tanah itu dimasukkan drum berpenutup rapat. Sampai kemarin sudah terkumpul 52 drum tanah yang bisa diamankan. Yakni drum berukuran 100 liter. Hasil deteksi terakhir Sabtu kemarin menyebutkan radiasi di situ sudah berkurang 30 persen. Masih diperlukan 20 hari lagi untuk menghilangkan semua itu. Setelah ini barulah dicari jawaban atas banyak pertanyaan berikut ini:

Bagaimana ceritanya sumber radiasi itu bisa sampai di situ. Sudah berapa lama di situ. Berapa orang dan berapa pohon yang sudah terpapar di luar batas yang diperbolehkan. Dugaan saya: ada orang yang mencuri produk nuklir. Kalau yang dicuri itu senjata nuklir tentu sudah seperti di film Hollywood.

Tapi, di Serpong, kan tidak pernah dibuat senjata nuklir. Yang pernah dibuat di Serpong adalah radio isotop. Yakni nuklir untuk kedokteran. Yang bisa dipakai untuk mendeteksi kanker itu.

Maka, apakah ada yang mencuri radio isotop? Sungguh pertanyaan yang tidak sampai hati dikemukakan. Sekaligus bikin malu bangsa: masak iya sih sampai ada yang mencuri produk nuklir? Korupsi Jiwasraya saja sudah sangat memalukan.

Tapi kan masih tergolong biasa: ahli keuangan mencuri uang. Tapi mencuri nuklir? Pengarang novel pun tidak akan pernah punya ide cerita fiksi seperti itu. Dan ini bukan fiksi. Berarti, pencurinya orang dalam. Jangan-jangan yang tinggalnya juga di perumahan itu! Orang dalam mana?

Tidak mungkin orang Bapeten. Tidak mungkin orang Batan. Tidak mungkin orang ITI. Tidak mungkin Benny Tjokrosaputro. Ups… Ia kan orang luar. Yang sangat mungkin adalah: ia orang BUMN. Tinggal dicari tahu: Kapan? Tahun berapa? Jangan-jangan sewaktu saya menjadi menteri BUMN!

Saya begitu sedih membaca siaran pers Bapeten kemarin. Ini pasti menjadi berita dunia –khususnya dunia nuklir. Kok ada produk nuklir bisa dicuri! Betapa bobrok kita ini.

Lantas, bagaimana kita bisa mendapat izin internasional di bidang niklir kalau mereka tahu kelakuan orang kita seperti itu? Mereka pasti mempertanyakan: bagaimana dunia bisa aman kalau Indonesia diberi ijin nuklir?

Apakah bisa dipercaya untuk menjaganya dengan baik? Jiwasraya telah begitu kuat memukul diri kita. Pencurian produk nuklir ini begitu dalam memukul batin kita. Itu kalau benar ada pencurian. Dan rasanya benar!

Mungkin. (dahlan iskan)

Opini sudah tayang di suara merdeka

Minggu, 09 Februari 2020 04:47

PILKADA 2020, PERLU FIGUR KONSEPTOR & EKSEKUTOR

Ditulis oleh

Oleh, Hasanuddin Atjo

Palu, 09 Februari 2020

Pasangan bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Pilkada Setentak tahun 2020 telah mengemuka pada sejumlah nama, dan mulai mengerucut pada nama-nama tertentu.

Peran Parpol dalam penetapan calon juga masih dominan memprioritaskan kader, meskipun survey menjadi salah satu alat ukur. Karenanya sejumlah bakal calon ramai-ramai bersosialisasi melalui pemasangan baliho di pusat keramaian dan media sosial maupun media lainnya.

Sampai sampai beberapa ASN dipanggil Bawaslu atas laporan masyarakat untuk dimintai keterangan, karena dinilai melanggar netralitas. Satu ketika saya diminta menjadi narasumber dalam dialog publik, diselenggarakan oleh sebuah media lokal.

Tema dialog publik tersebut terkait arah dan kebijakan investasi di Sulawesi Tengah, menyikapi pindahnya Ibukota Negara ke Kalimantan Timur Ada dua pertanyaan kritis yang terselip dari beberapa pertanyaan yang mengemuka :

(1) Bagaimana kriteria pemimpin daerah yang mampu membawa perubahan; (2) Apakah dengan pendekatan survey dapat menjamin terpilihnya pemimpin seperti yang diharapkan. Kening saya secara otomatis naik, menandakan bahwa ini pertanyaan yang cukup berat, karena agak keluar dari tema dialog, tetapi saya pandang masih ada relevansinya .

Dan butuh jawaban yang pas agar tidak menimbulkan masalah. Jawaban pertanyaan tersebut sengaja di letakkan di paling akhir agar tidak keluar dari tema dialog, dan juga teringat catatan dalam ujian tertulis pada waktu kuliah “ kerjakanlah soal yang paling mudah terlebih dahulu”.

Di saat mulai masuk menjawab dua pertanyaan tadi, saya perhatikan hampir semua audiens serius memperhatikan, karena ini terkait dengan suksesi yang lagi hangat dibicarakan di ruang-ruang publik dan media sosial maupun media lainnya. Mereka tentunya ingin mendengar bagaimana pandangan dari narasumber tunggal malam itu.

Saya berpandangan bahwa kita saat ini berada di era digital, era industri 4.0 dan era distrupsi. Semua bentuk perencanaan, pelayanan dan pembangunan sangat dipengaruhi oleh instrumen digital. Kita ingat bagaimana taksi online menggeser taksi konvensional, transaksi non tunai menggeser transaksi tunai, cukup dengan aplikasi.

Bahkan dengan teknologi digital bangunan hotel 30 tingkat dapat dirancang dan diselesaikan hanya kurang lebih sebulan. Selain itu kita baru saja dilanda bencana dahsyat 28 September 2018 yang meluluh lantakan sejumlah infrastruktur dan sejumlah lapangan usaha. Ditambah lagi dengan angka kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan yang masih tinggi.

Dibalik semua itu, daerah ini juga mendapat berkah dari yang maha kuasa antara lain atas kebijakan Presiden Joko Widodo memindahkan ibukota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Daerah ini paling tidak dapat berperan sebagai (1) Jembatan penghubung ibukota negara dengan kawasan timur melalui integrasi tol laut dan tol darat (Tambu-Kadimbar); (2) Pentangga kebutuhan ibukota; dan (3) menjadi destinasi wisata bagi warga ibukota karena jaraknya sangat dekat.

Peluang dan tantangan di atas kesemuanya berpulang kepada kemampuan pemimpinya untuk mendesain dan mengeksekusi. Saya selanjutnya mengutip hasil survey media nasional Tempo terhadap pemimpin daerah tauladan di tahun 2017 dan menghasilkan sepuluh kepala daerah tauladan, terbaik. Kepala daerah tersebut antara lain Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, Bupati Bojonegoro Suyoto, Bupati Bantaeng Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, Bupati Batang Jawa Tengah Yoyok Riyo Sudibyo, dan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil. Selain itu Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Bupati Tapin Kalimantan Selatan Arifin Arpan, Bupati Malinau Kalimantan Utara Yansen Tipa Padan, Bupati Kulonprogo Daerah Istimewa Yogyakarta Hasto Wardoyo, dan Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto.

Kesepuluh pemimpin daerah tauladan dan terbaik itu disimpulkan memiliki kemampuan sebagai Konseptor dan Eksekutor yang Handal. Mereka sangat familiar dengan inovasi-teknologi berbasis digital. Memprioritaskan pengembangan SDM dan transformasi ekonomi maupun sosial. Sangat paham dengan membangun bisnis ekosistem dan menggunakan pendekatan Penta Heliks dalam merancang dan mengeksekusi.

Mengakhiri acara dialog, saya katakan untuk suksesi di Sulawesi Tengah tahun 2020, mohon maaf saya tidak memberikan kriteria. Silahkan bapak, ibu dan adik adik mahasiswa dialogkan dan diskusikan untuk bangun kriterianya. Kisi-kisi dan referensi untuk itu sudah ada tinggal kembangkan budaya literasi dan saya kira bisa, Demikian yang dapat saya sampaikan, sekian terimakasih, Wabillahi Taufiq Walhidayah, Wasslamu Alaikum Wa. Wb. Hampir semua audiens memberikan aplous pertanda acara telah selesai.

Sabtu, 25 Januari 2020 00:19

'Burung Garuda' Harus Bisa Diselamatkan

Ditulis oleh

Alasannews.com Selamat berjuang Chairul Tanjung, untuk menyelamatkan PT Garuda Indonesia Tbk, aset bermartabat bangsa Indonesia yang sedang sekarat. Garuda menderita penyakit salah urus dan korupsi yang bersifat kronis. Ketika saya sebagai Direktur D Bais-ABRI (urusan pengamanan objek vital), pada tahun 1991 telah menugaskan Kol Arief Kusharyadi (di kemudian hari menjadi KSAL), untuk mengusut masalah yang terjadi di Garuda. Tak putus dirundung malang, demikian Sang Garuda selalu jatuh bangun dari satu manajemen ke manajemen yang lain. Akhirnya, kini PT Garuda Indonesia Tbk menjadi aset negara yang ringkih, yang rentan oleh penyakit kepandiran dan penyelewengan dari berbagai oknum pimpinan eksekutifnya Sejak Chairul Tanjung (CT) ikhlas membeli saham Garuda sebesar 29 persen, ia telah menderita kerugian lebih dari Rp 3,5 triliun karena kesalahan-kesalahan mereka. CT selama ini tidak dapat berbuat sesuatu seperti di perusahaannya sendiri yang perkasa, karena posisinya di BUMN yang sakit tersebut hanya dijadikan sebagai kambing congek. Kini dia baru dipercaya pemerintah tapi juga hanya diberi slot di jajaran Dewan Komisaris, dengan tugas menyelamatkan Burung Garuda yang sedang sakit keras. Untuk bisa berbuat lebih banyak, seharusnya Chairul Tanjung diberi kedudukan yang memungkinkan dia bisa mengambil langkah-langkah yang signifikan. Dengan memberikan kewenangan sebagai Dirut misalnya, barulah itu merupakan pemberian tanggung jawab dari pemerintah yang tidak setengah hati. Rakyat tidak ragu terhadap kepiawaian Chairul Tanjung, karena terbukti bahkan telah menyelamatkan ekonomi bangsa Indonesia sebagai Menko Perekonomian, justru pada saat-saat akhir dari administrasi Presiden SBY. Para demagog yang selalu nyinyir apalagi menebar fitnah terhadap pengabdian anak bangsa ini, bisa diselidiki ada borok pribadi apa di belakang kenyinyirannya tersebut. Biasanya mereka punya masalah pajak, money laundring, KKN, atau corporate crime yang tidak sulit untuk diusut. Karenanya, maju terus, Chairul Tanjung! Demi negara dan bangsa Indonesia! Biarkan anjing-anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu! Jenderal TNI (Purn) A.M. Hendropriyono (tulisan ini sudah tayang di detikcom:'burung garuda' harus diselamatkan)

Selasa, 21 Januari 2020 09:56

Nasionalisme dan Islam di Indonesia

Ditulis oleh

Penulis: Elky Ulfa Qumairoh

Menurut saya, saya pernah mendangar dulu semasa hidup Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pernah bertanya kepada umat muslim kurang lebih begini pertanyaannya :

Kita ini sebenarnya orang islam yang hidup diindonesia ataukah orang indonesia yang beragama islam? Saat itu Gus Dur mengatakan bahwa “islam datang bukan untuk mengubah budaya leluhur kita menjadi budaya arab, bukan untuk ‘aku’ jadi ‘ana’, ‘sampean’jadi ‘antum’, ‘sedulur’ jadi ‘akhi’.

Kita pertahankan milik kita. Kita serap ajarannya, tapi bukan budaya arabnya.” Agama islam memiliki banyak aliran yang membedakan budaya masing-masing maka dari itu tetap mengikuti ajarannya bukan malah mengubah budayanya.

Banyak orang-orang indonesia yang mengubah identitasnya sebagai arab agar supaya bisa meneguhkan dirinya sebagai umat islam. Bahkan ada pula yang sampai memakai barang-barang arabnya.

Islam nusantara banyak memiliki adat, budaya, bahasa dan masih banyak lagi. Sudah banyak dibuktikan bahwa islam banyak berkembang dan diterima oleh masyarakat karna perkembangannya yang baik.

Sebenarnya yang lebih penting bukan soal perbedaan pendekatab (islam nusantara dan pendekatan lainnya) tetapi dengan saling bahu membahu dalam mewujudkan kebenaran bangsa. Fakultas: ilmu administrasi prodi administasi bisnis (1E)

.... SUDAH  hampir dua bulan protes seniman terhadap pembangunan Taman Ismail Marzuki (TIM) berlangsung.

Itu jika dihitung sejak tanggal 20 November 2019, mulai pada saat digelarnya diskusi publik dengan topik "PKJ TIM Mau Dibawa Kemana?"

Bukannya surut malahan kini makin mengeras, membesar dan meluas. Solidaritas antar seniman dari berbagai daerah merembet dengan cepat.

Aksi protes dengan beragam cara, mulai dari protes formal ke DPRD DKI, mimbar bebas hingga silent act terus dilancarkan para seniman.

Perihal yang dituntut seniman sebenarnya sederhana saja. Mereka ingin didengar pendapatnya. Mereka ingin diletakkan sebagai subjek.

Bukan objek. Mereka ingin disambut dengan pantas partisipasinya dalam proyek pembangunan yang lebih luas, habitat mereka sendiri, Taman Ismail Marzuki.

Ketika pembangunan TIM bergemuruh seperti sekarang ini, mereka merasa tidak diperlakukan layaknya sebagai subjek yang otonom yang telah lama mengisi dan memakmurkan aktivitas kesenian dan kebudayaan di TIM.

Tiba-tiba seolah mereka ditempatkan sebagai tamu di rumah mereka sendiri. Tiba-tiba mereka diperlakukan sebagai subjek yang tidak memiliki rasa, karsa dan cipta. Tiba-tiba mereka dianggap layaknya para pengunjung yang lalu lalang pulang pergi di TIM.

Tentu sebagai insan seni yang sadar, mereka tersinggung. Apa susahnya penguasa proyek revitalisasi TIM ini, tepatnya Gubernur DKI, mengajak urun rembuk.

Mendengar mereka dengan hati dan pikiran terbuka. Apa susahnya bagi Gubernur DKI menyediakan kesempatan luas bagi para seniman untuk membuka akses yang luas, mulai dari perumusan ide mendasar revitalisasi TIM, terlibat merencanakan tata ruang seni dan budaya di TIM, hingga menjamin porsi hak dan kewajiban mereka terkait kesinambungan TIM sebagai salah satu pusat kebudayaan dan kesenian di Indonesia.

Apa susahnya sih? Toh nasib dan perkembangan kebudayaan dan kesenian sejatinya berada di tangan kecakapan dan kecerdasan para seniman. Bukan di tangan para birokrat apalagi politisi yang silih berganti kehadirannya.

Apalagi pula, di tangan investor dan peraup profit. Jadi tidak berlebihan jika para seniman melihat ada kezaliman dan kesewenang-wenangan dalam proyek pembangunan revitalisasi TIM yang saat ini tengah berlangsung.

Bahkan sangat wajar jika mereka teriak:

“INI PERAMPOKAN!” Pada saat Diskusi Publik: “PKJ-TIM Mau Dibawa Ke mana?”, PDS HB Jassin, 20/11/2019, para seniman sudah menyatakan sikapnya bahwa mereka Menolak TIM dikelola dengan gaya hitung dagang bisnis ala Jakarta Propertindo alias Jakpro.

Lantas hari itu juga dicetuskan “Pernyataan Cikini”, yang ditandatangani oleh Radhar Panca Dahana dan seluruh seniman yang hadir dalam pertemuan itu.

Pernyataan keras, atau semacam peringatan, yang dititipkan untuk disampaikan kepada Gubernur DKI Tidak mungkin atas alasan ringan dan sederhana sosok seperti Radhar Panca Dahana memerlukan diri untuk mengeluarkan protes.

Tidak mungkin atas alasan remeh para seniman menghimpun diri untuk melancarkan protes berbulan-bulan dengan mengeluarkan tenaga, pikiran, dana dan kerja mental untuk dapat digagalkannya proyek jakpro yang berada di bawah tanggung jawab Gubernur DKI saat ini.

Saya kira, saya menulis perihal ini didorong oleh sikap adil dan pemihakan kepada suara-suara yang diabaikan. Dalam hal ini suara para seniman. Saya kira Gubernur DKI yang terpelajar, harusnya dapat merenungkan dalam sela-sela kerja pemerintahannya: mengapa para seniman menolak revitalisasi TIM?

Mengapa mereka protes? Itu harusnya pertanyaan yang pantas untuk dicaritahu jawabannya. Dan jawabannya ada pada para seniman yang sedang melancarkan protes itu.

Bukan pada anak buah Gubernur. Saya kira juga, peristiwa protes para seniman yang menolak revitalisasi habitat mereka sendiri, yaitu TIM, dapat menyadarkan Gubernur untuk coba mengubah pendekatan pembangunannya selama ini, yang cenderung tidak demokratis dan partisipatif.

Jikalaulah proyek revitalisasi TIM ini ditempuh melalui pendekatan demokratis dan partisipatif yang luas dan komprehensif sehingga setiap seniman di TIM terlibatkan, kisah penolakan para seniman terhadap proyek revitalisasi TIM tidak akan terjadi.

Dan ini adalah pelajaran berharga yang telah dengan baik disumbangkan oleh para seniman. Dan hendaknya di kemudian hari yang masih ada waktu, pendekatan demokratis dan partisipatif menjadi acuan dalam membangun setiap sisi DKI Jakarta. ..

~ Syahrul Efendi Dasopang, Partisipan untuk Para Seniman Yang Membela Hak dan Martabatnya

 

PERNYATAAN CIKINI

 

Bersama ini, Kami seluruh seniman dan seniwati Taman Ismail Marzuki menyatakan dengan tegas MENOLAK:

1. Pelibatan Jakpro dalam mengurus atau mengembangkan seluruh fasilitas/isi kompleks Taman Ismail Marzuki.

2. Jika revitalisasi dalam bentuk apa pun tidak melibatkan secara langsung pendapat dan atau kerja para seniman dan seniwati yang ada di dalamnya.

3. Upaya pembangunan dalam ruang kebudayaan yang luas, termasuk membangun manusia unggul, tanpa pemahaman komprehensif dan sosialisasi di kalangan yang adekuat tentang makna kebudayaan yang sebenarnya.

Jakarta, 20 Nopember 2019

Mewakili seluruh aktivis Taman Ismail Marzuki

Radhar Panca Dahana, (beserta seluruh seniman yang hadir di ruang PDS HB Jassin, al. Mogan Pasaribu, dkk. yang membubuhkan tanda tangan masing-masing).

Minggu, 05 Januari 2020 17:47

"Kambing Hitam" di Pusaran Bangkrutnya Jiwas Raya

Ditulis oleh

Bangkrutnya Jiwasraya bak bola salju yang menggelinding dari puncak. Di sepanjang jalannya, ia menerjang apa saja dan menyeret segala sesuatu di sekitarnya. Jiwasraya jelas-jelas dibangkrutkan oleh eks Dirut dan tukang goreng saham. Mungkin saja sejumlah elit ikut terlibat. Makanya banyak orang lama yang gelisah dan ingin membelokkanya.

—————————————————

LAPORAN  masalahnya pernah ada sejak 2006, namun disembunyikan rapat-rapat oleh para penjahat “kerah putih”. Pat gulipat para elit itu luput dari perhatian publik. Sehingga meski pemerintahan sudah beberapa kali berganti, kongkalikongnya baru terbuka saat ini.

Maka kini muncul buzzer politik yang berupaya menguburnya kembali. Media dan jagat sosial media (sosmed) diarahkan ke titik lain, semisal sertifikat award. Sedangkal itulah otak busuk para pembelok perhatian mengelabui demokrasi. Agak ganjil memang.

Apa yang telah dilakukan pemerintah, DPR, dan KPK sebelumnya?

Sebab konon, dulu, kabarnya BPK pernah memberikan sinyal lampu kuning kepada kalangan terbatas di Senayan. Tapi tak ada yang menggubrisnya sampai BPK lupa lagi. Mungkin karena banyak oknum yang sudah ikut menikmati dan duitnya sudah mengalir kemana-mana.

Kini lemak jahatnya menumpuk. Dan membuat Jiwasraya kolaps. Kok semua baru heboh sekarang? Digoreng Rizal Ramli dan Said Didu Alih-alih menganalisis yang benar, muncul pahlawan kesiangan yang biasa tektokkan menggoreng isue.

Namanya Rizal Ramli dan Said Didu yang sama-sama pernah diberhentikan Jokowi. Yang satu dipecat sebagai menko, yang satunya sebagai komisaris BUMN di tambang batubara PT. Bukit Asam karena tak becus bekerja.

Bak yuotuber tua yang sedang mencari follower, mereka menyeret nama Rhenald Kasali, terkait ambruknya Jiwasraya hanya karena mereka menemukan tandatangan Rhenald Kasali sebagai ketua dewan juri penghargaan pada perusahaan-perusahaan BUMN.

Karena senior dan independen, Dia (Kasali) memang sering didapuk menjadi penengah para juri oleh media masa dan komisi-komisi independen. Mulai dari Panitia Seleksi (Pansel) KPK sampai urusan kemanusiaan, namanya dipercaya publik. Namun kali ini kedua buzzer politik itu kena batunya.

Yang mereka hadapi bukan anak baru kemarin yang mudah digertak dan diragukan publik. Apalagi keduanya sudah tua dan ketahuan tengah bermain. Karier mereka berada di ujung senja dalam kesepian orangtua yang pikun dan renta. Ini contoh pikunnya, dalam jejak digitalnya ternyata Said Didu juga anggota dewan juri pada majalah BUMN Track.

Bahkan ia turut mendirikan majalah itu saat menjadi Sesmen pada Kementrian BUMN. Mungkin sebagai pejabat, ia pernah berharap majalah itu bisa menjadi besar seperti Tempo dan banyak iklan masuk dari BUMN yang kelak bisa ikut ia nikmati. Namun sayang zaman berubah.

BUMN yang dulu mudah diatur Didu, kini governance-nya sudah jauh lebih baik. Bahkan saat ditanya wartawan, pemimpin perusahaan BUMN Track, H. Sutarto mengatakan, “Sejak menjadi politisi….” Dia lalu berhenti menjelaskan. Mungkin maksudnya, Didu mulai tak bisa diikuti logika berpikirnya. Nah sebagai pengoper bolapanas pada Rizal, Didu lupa bahwa ia punya masa lalu yang tak bersih-bersih amat.

Di tengah karier senjanya sejak dipecat sebagai komisaris BUMN, Didu kini hanya sibuk ngetwit dan memandikan sapi-sapi di peternakan besar miliknya yang dibangun saat menjadi pejabat tinggi di Kementrian BUMN.

Tampaknya Didu ingin membelokkan kasus yang menjerat teman-temannya yang dia angkat sebagai direktur di Jiwasraya saat ia menjadi pejabat di kementrian BUMN itu. Untuk itu Didu butuh senior yang sedikit dungu, Rizal Ramli.

Maksud saya, di dunia ini yang berani bicara ngasal pasti rada-rada begitulah. Beda benar dengan orang berwawasan luas yang lebih cermat. Dia tertarik karena ada kebutuhan lain yang mendesak.

Nanti anda akan tahu kemana muaranya. Rizal inilah yang dulu juga bisa dipakai geng mereka untuk nenutupi kasus bengebnya wajah Ratna Sarumpaet yang ternyata cuma sandiwara bedah pelastik.

Rizal saat itu dengan lantang muncul di media yang mengatakan dia tahu persis Ratna adalah aktivis yang berjuang untuk rakyat dan percaya Ratna digebuki oknum polisi. Namun selang beberapa menit kemudian, muncullah wajah Ratna di televisi yang mengaku bahwa ia telah merekayasa berita itu bersama teman-temannya.

Rizal yang sudah kadung berbohong pun menghilang. Ajang BUMN Biasa Tak ada yang aneh dalam penjurian BUMN itu. Di situ pemetaan dilakukan di antara sesama perusahaan “plat merah”, pada beragam industri. Bukan sesama perusahaan keuangan.

Jiwasraya dianugerahi perunggu (bukan emas) dalam proses pengembangan produk. Tahun 2018 ketika itu, majalah BUMN Track membuat award. Rhenald Kasali diminta para pakar untuk menjadi ketua dewan juri ajang tersebut. Tidak ada hal luar biasa di sana. Karena bahan penilaian berasal dari presetasi eksekutif dan sumber-sumber resmi.

Di antaranya adalah laporan dari auditor kantor akuntan publik PricewaterhouseCoopers, yang menyatakan Jiwasraya tahun sebelumnya untung Rp 1,6 Trilyun dan tahun berikutnya direksi lama mengklaim untung Rp 2,7 Trilyun. Tak percaya begitu saja, Rhenald mengecek pada jaringannya di BUMN itu. Ternyata ia menemukan direksi baru kurang yakin dengan angka itu.

Belakangan, KAP PWC mengkoreksi untung bersihnya menjadi Rp 360 miliar. Karena itulah ia menurunkan grade award-nya dari emas ke perunggu. Dan harap maklum, di negeri ini semua produk jasa keuangan harus lolos persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Maka compliance adalah bagian dari proses yang dinilai itu.

Di sini Jiwasraya pun comply pada aturan. Sebagai investasi legal, semua anggota dewan juri yang terdiri dari para wartawan senior dan pakar bisnis sepakat, pemberian penilaian selanjutnya tidak bermasalah.

Boroknya Ada di Sisi Lain Persoalan Jiwasraya itu karena direksi lama menyembunyikan fraud mereka secara rapih pada sisi investasi. Mereka melakukan window dressing dan berkolusi dengan pialang saham dan emiten yang sahamnya sulit dijual. Maka mereka butuh direktur yang busa diatur dan mau bagi-bagi. Bahkan bersedia membeli kalau harga per unitnya dinaikkan. Tentu saja mereka bukan orang bodoh.

Mereka tahu trik dan pasti minta bagian. Setelah dibeli lalu dicatat sebagai aset. Pencairannya di kemudian hari bertahun-tahun kemudian jelas akan membuat perusahaan rugi. Sebab, setelah itu harga akan jatuh. Tapi itu bukan urusan mereka. Sambil melihat timeline, direktur lama tahu kapan harus berhenti. Urusan rugi menjadi beban direktur berikutnya.

Diam-diam mereka melakukan investasi mirip skema ponzi. Tak ada cara lain, mereka harus menggunakan uang orang baru untuk membayar kewajibannya. Jiwasaraya pernah menawarkan investasi yang menggiurkan pada tahun 2012. Dengan janji pemberian bunga pasti (fix rate) 9 persen sampai 13 persen untuk produk JS Saving Plan.

Bahkan untuk produk asuransi tradisional diberikan bunga hingga 14 persen. Jangan heran, hampir semua bank asing dan bank BUMN yang dijaga bankir-bankir handal pun taruh uangnya di sana. Ada yang ratusan miliar ada yang trilyunan. Tahun 2017 skema itu mulai dikendurkan, kembali normal. Dalam kondisi itu, siapapun akan rawan kejeblos.

Tak terkecuali para anggota dewan juri yang melapor pada Rhenald Kasali. Mereka hanya menilai aspek lain. Yang ia nilai proses pengembangan produk, bukan produk itu sendiri sebagaimana nama kategori penghargaan: Product Development. Itupun diantara sesama BUMN pada beragam industri. Bukan khusus asuransi.

Dan juri hanya boleh mengamati dari luar jendela. Kesalahan Rhenald Kasali sebenarnya hanya satu, dia adalah pendukung Jokowi. Dia percaya negeri ini butuh pemimpin yang bekerja, bukan pewacana kosong yang hanya mengeram di istana seperti yang biasa kita baca dari buku-bukunya.

Di mata Rizal Ramli, para pendukung Jokowi adalah ancaman. Mereka musuh yang harus ditumbangkan. Oleh sebab itu, dengan segala cara ia akan menjatuhkannya. Termasuk ketika Rizal Ramli menolak pencalonan Ahok masuk ke jajaran elit BUMN. Selama ini, Rhenald Kasali selalu mematahkan argumen Rizal Ramli terkait kondisi ekonomi yang sedang mengalami great shifting.

Ada fenomena disruptif yang gagal dipahami orang-orang semacam Rizal Ramli. Karena “Rajawali Kepret” itu melihat segala sesuatu dengan kacamata jadulnya. Dia belum bisa mengerti ada perusahaan masa kini yang tak punya modal besar tetapi bisa memberikan pendapatan besar seperti Go-jek yang bahkan tak punya aset barang satu sepeda motor pun atau Airbnb yang tak punya satu gedung kamar pun.

Oleh sebab itu, Rhenald Kasali menjadi batu sandungan. Ia mengganggu langkah Rizal Ramli dalam mencemari ruang publik dengan argumen ekonomi tunggalnya. Karena ternyata ada penyebab lain yang luput dicermatinya. Satu peregeseran baru yang sulit dipahami oleh orang-orang lama.

Maka tak heran jika Rizal Ramli begitu bernafsu menghabisi nama baik Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) tersebut. Serangan Rizal Ramli terhadap Rhenald Kasali bukan yang pertama kali. Hanya saja, kali ini dia menemukan momentum yang tepat.

Dia dapat kawan Said Didu yang juga tengah menyembunyikan masa lalunya. Rizal Ramli menunggangi bola salju yang telah menggelinding dari atas bukit. Di ujung jalur bergulirnya itu, kaki Rhenald Kasali diseret agar terperosok lobang. Kali ini dia keliru, sebab publik tahu mana yang benar dan siapa yang tengah membelokkan persoalan. Rhenald dikenal cermat dan berwawasan luas. Apa yang disampaikannya selalu bernas dan quotable bagi media.

Para pencundang sangat segan menghadapinya. Mahasiswanya ada dimana-mana di seantero negeri ini. Sementara bobroknya Jiwasraya disebabkan kawan-kawan kedua tokoh itu yang sengaja melakukan kolusi dan window dressing. Kalau kita mau jujur, pada saat yang sama ada banyak media dan lembaga yang ikut memberi penghargaan.

Ada majalah Warta Ekonomi, SWA, Infobank, Menkominfo, Markplus, majalah Investor, dan sejumlah media lainnya. Namun mereka tak diseret Rizal dan Said Didu karena tak ada tokoh besarnya yang bisa digoreng. Namun sayangnya Markplus dan sejumlah pemberi anugerah buru-buru menghapus jejaknya dari website masing-masing. Untungnya di website resmi Jiwasraya semua masih tertera rapih.

Rhenald Kasali jelas tidak ada kaitannya dengan kasus Jiwasraya. Dia tak menilai sendirian dan telah memutuskan dengan benar pada tempatnya dari data yang ada. Alih-alih ikut membuat perusahaan asuransi itu bangkrut. Framing jahat Rizal Ramli dan Said Didu itu seperti menepuk air di dulang, terpercik mukanya sendiri. Karena konon, Rizal Ramli ternyata berhubungan dekat dengan mantan Dirut Jiwasraya ketika itu, Hendrisman Rahim. . Dia sedang menskenariokan cerita seolah-olah Rhenald Kasali harus bertanggung-jawab atas ambruknya Jiwasraya.

Padahal tidak ada sangkut-pautnya. Kalau saya ada di posisi Renald Kasali, tak ada yang perlu dikhawatirkan. Tidak ada yang patut disesali. Termasuk ketika memberikan dukungan pada Jokowi. Meskipun risikonya, kelompok sebelah akan senantiasa memusuhinya. Padahal Pilpres telah selesai. Prabowo dan teamnya bahkan jadi pembantunya Jokowi. Kasus bangkrutnya Jiwasraya sengaja dibelokkan, demi menjadikan orang lain kambing hitam. Orang-orang yang membenci Rhenald Kasali tidak peduli dengan kasus fraud perusahaan itu. Yang terpenting bagi mereka adalah meremukkannya sehancur-hancurnya. Menistakan namanya sehina-hinanya. Betapa picik dan kejinya pemikiran semacam ini.

*) Penulis adalah pegiat masalah sosial

Oleh: Ir HA Hasdullah MSi (Pemerhati Masalah Pembangunan) Reorientasi infrastruktur terkoneksi dan terintegrasi di Sulsel adalah pilihan strategis, terutama untuk pengembangan ekonomi dan parawisata di Sulawesi Selatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di bawah komando Gubernur Nurdin Abdullah, mengusung salah satu program unggulan terutama pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, rumah sakit regional dan fasilitas umum lainnya. Hal itu tergambar dalam APBD Prov Sulsel, baik itu APBD 2019, maupun dalam APBD 2020. Kebijakan prioritas infrastruktur di Sulsel di bawah kepemimpinan Nurdin Abdullah, ini, adalah pilihan prioritas yang sangat strategis terutama untuk percepatan ekonomi rakyat dan juga untuk mendorong pengembangan destinasi wisata yang maju di Sulsel. Apa yang dilakukan Gubenur NA itu adalah re-orientasi pembangunan infrastruktur jalan terkoneksi dan terintegrasi. Itu merespon kondisi jalan kita yang penanganannya selama ini parsial, tak seimbang kondisi jalan nasional, provinsi dan kabupaten. Secara umum jalan nasional dan jalan provinsi kondisi relatif baik, tapi sebagian besar jalan kabupaten dan desa masih relatif kurang baik dan terbatas sehingga jalur distribusi produksi pertanian bernilai ekonomi tinggi dan harga di tingkat petani rendah, sehingga kebijakan reorientasi terkoneksi itu menjadi pilihan yang sangat tepat. Permasalahan yang terjadi kenapa tak tersedia infrastruktur jalan jalur distribusi dari pusat produksi pertanian di pelosok daerah, itu karena keterbatasan dana kabupaten/kota untuk membangun jalan Kabupaten/Kota dan desanya. Untuk itu, Gubernur NA memilih solusi dengan menggelontorkan dana bantuan daerah untuk mengatasi keterbatasan dana kabupaten/kota tersebut. Data yang ada, dana bantuan Pemprov Sulsel ke kabupaten/kota untuk tahun 2019 sebesar Rp 300 milliar dan tahun 2020 naik menjadi sekitar Rp 500 miliar. Tidak hanya sampai di situ. Pemprov Sulsel juga terus merancang dan mengembangkan serta membuka jalan baru, seperti rancangan poros Buah ke Tator- poros Pangkep ke Bone. Jalur jalan ini akan memperpendek jarak tempuh dan kemacetan di ruas jalan yang digunakan saat ini. Di situ juga akan terjadi efesiensi dan berkorelasi langsung dengan daya saing produksi dan tentu juga penguatan ekonomi rakyat di Sulsel. Lalu kemudian yang kedua adalah re-orientasi pembangunan infrastruktur yang terintegrasi itu menekankan infrastruktur yang berdampak terhadap sektor lain misalnya membangun destinasi pariwisata di situ. Bagaimana membangun jalan yang mantap menuju lokasi wisata, bagaimana di situ ada hotel dan home stay yang representatif, di situ ada kios kuliner yang khas, daya tarik wisata yang berkesan yang tak ditemukan di lokasi yang lain. Artinya pendekatan terintegrasi dengan semua pihak menjadi satu jawaban dan OPD Pemprov itu tidak lagi bekerja sendiri tapi bekerja sebagai tim, berkolaborasi dan bersinergi satu dengan lainnya Pada tahun 2020, Pemprov Sulsel dengan melihat postur APBD 2020 dan diretcing pak gubernur NA akan focus pada infrastruktur jalan, rumah sakit regional, rast area, renovasi stadiong mattoangin dan sejumlah infrastruktur lainnya serta psnguatan upaya penguatan hilirisasi pertanian. Dan tentu semua ini akan berdampak langsung terhadap ekonomi daerah dan pariwisata serta kemajuan dan kesejahtraan rakyat di Sulsel. Tentu semua stake holder dan pemangku kepentingan diharapkan akan melakukan penguatan kolaborasi dan sinergitas untuk membumikan program-program unggulan yang berujung pada kerja nyata yang dampaknya dirasakan seluruh rakyat Sulawesi Selatan.

Jumat, 20 Desember 2019 23:25

Catatan Kritis ICW untuk KPK

Ditulis oleh

JAKARTA -- Indonesian Corruption Watch (ICW) mengatakan tetap pesimis terhadap kinerja KPK ke depan, meski Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah membentuk Dewan Pengawas KPK. Rekam jejak salah satu anggota Dewas Pengawas, Artidjo Alkostar, yang dikenal sebagai selalu memberi vonis hukuman berat kepada koruptor saat masih menjabat sebagai hakim, pun tak merubah pandangan ICW yang pesimis terhadap masa depan KPK. "Kita tidak fokus pada perorangan, tapi konsep secara keseluruhan Dewan Pengawas bermasalah. Jadi siapapun yang mengisi tidak merubah keadaan. Iya, benar (pesimis dengan KPK meski ada Artidjo), jadi siapapun yang mengisi jabatan Dewan Pengawas tidak akan merubah keadaan bahwa KPK memang sedang dihancurkan oleh negara," kata Peniliti ICW Kurnia Ramadhana ketika dihubungi pada Jumat (20/12/2019) malam, tulis detik.com. Kurnia menuturkan ada sejumlah catatan kritis ICW tentang Dewan Pengawas. Pertama, kata Kurnia, secara teoritik KPK adalah lembaga negara independen yang tidak mengenal konsep lembaga Dewan Pengawas. "Yang terpenting dalam lembaga negara independen adalah membangun sistem pengawasan, hal itu sudah dilakukan KPK dengan adanya Deputi Pengawas Internal dan Pengaduan Masyarakat. Bahkan, kedeputian tersebut pernah menjatuhkan sanksi etik pada dua pimpinan KPK, yakni Abraham Samad dan Saut Situmorang. Lagi pula dalam UU KPK yang lama sudah ditegaskan, bahwa KPK diawasi oleh beberapa lembaga misalnya BPK, DPR, dan Presiden. Lalu pengawasan apa lagi yang diinginkan oleh negara?" tutur Kurnia. Catatan kedua ICW, Kurnia menjelaskan, adalah kewenangan Dewan Pengawas sangat berlebihan. "Bagaimana mungkin tindakan pro justicia yang dilakukan oleh KPK harus meminta izin dari Dewan Pengawas? Sementara, di saat yang sama, justru kewenangan Pimpinan KPK sebagai penyidik dan penuntut justru dicabut oleh pembentuk UU," sambung dia. Kurnia menambahkan catatan ketiga ICW adalah kekhawatiran intervensi berlebihan oleh Dewan Pengawas KPK. ICW khawatir intervensi itu terjadi pada proses hukum yang berjalan. "Ketiga, kehadiran Dewan Pengawas dikhawatirkan sebagai bentuk intervensi pemerintah terhadap proses hukum yang berjalan di KPK. Sebab, Dewan Pengawas dalam UU KPK baru dipilih oleh Presiden," ucap Kurnia. Sebelumnya Artidjo Alkostar menyatakan siap menjalankan tugas sebagai Dewan Pengawas KPK dengan harapan korupsi segera lenyap dari bumi Indonesia. "Ya negara kita jangan sampai kumuh dengan korupsi. Apapun yang dapat kita perbuat, ya kita perbuat. Kita cinta negeri ini. Satu saat republik ini akan bebas dari korupsi tapi harus bertahap, sabar," kata Artidjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (20/12) Artidjo mengatakan jabatan Dewan Pengawas KPK ini merupakan panggilan dari negara. Artidjo juga menanggapi polemik mengenai keberadaan Dewan Pengawas KPK. Menurut dia, efektivitas Dewan Pengawas KPK tergantung individu di dalamnya. "Tidak tergantung orangnya, kita profesional dan proporsional, proporsional itu penting menjaga keseimbangan supaya lembaga ini sehat dan bekerja baik, sesuai harapan bersama," ujar dia.

Umroh

Kontak Polisi

RESOR PALU