hpn2020
Sport Luar Negeri
Pemred

Pemred

 

BANJARMASIN -- alasannews.com | Presiden dan rombongan terbatas lepas landas dari Bandara Internasional Syamsudin Noor, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, sekitar pukul 11.30 WITA.

Usai melakukan kunjungan kerja di Provinsi Kalimantan Selatan, Presiden Joko Widodo pada hari ini, Sabtu, 8 Februari 2020, bertolak menuju Canberra, Australia, guna melakukan kunjungan kenegaraan.

Dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1, Presiden dan rombongan terbatas lepas landas dari Bandara Internasional Syamsudin Noor, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, sekitar pukul 11.30 WITA.

Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono yang turut serta dalam rombongan mengatakan bahwa selama di Canberra Presiden akan melakukan dua kegiatan utama, yaitu kunjungan kenegaraan dan menghadiri Annual Leaders Meeting (ALM) yang terakhir dilaksanakan di Bogor pada 31 Agustus 2018.

Kunjungan Presiden ke Australia ini memiliki arti penting, ucap Heru, antara lain untuk implementasi Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) untuk meningkatkan akses pasar Australia dan investasi Australia di Indonesia.

“Selain itu, Presiden Jokowi akan menyampaikan visi kemitraan Indonesia-Australia dalam 30 tahun ke depan di Parlemen Australia dan memperkokoh dukungan Australia terhadap NKRI,” kata Heru.

Lebih lanjut, Heru mengatakan bahwa kunjungan ini juga untuk memperkuat kerja sama pembangunan di kawasan Indo-Pasifik dan Pasifik Selatan dan menunjukkan solidaritas atas kebakaran lahan di Australia. Presiden akan langsung kembali ke Indonesia pada Senin, 10 Februari 2020 dan tiba kembali di Jakarta pada malam harinya.

Turut mendampingi Presiden dalam penerbangan menuju Australia antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md., Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, dan Sekretaris Militer Presiden Mayjen TNI Suharyanto. Selain itu turut pula Kepala Protokol Negara Andri Hadi, Komandan Paspampres Mayjen TNI Maruli Simanjuntak, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin, dan Koordinator Staf Khusus Ari Dwipayana. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah berada di Canberra guna mempersiapkan kunjungan Presiden.

(BPMI Setpres)

BANJARBARU -- alasannews | TPA Sampah Regional Banjarbakula yang pembangunannya telah diselesaikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan anggaran sebesar Rp149 miliar mampu menampung 790 ton sampah setiap harinya yang berasal dari lima kabupaten dan kota di kawasan metropolitan Banjarbakula. Model pengelolaan dan pengolahan sampah yang melibatkan kerja sama sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Selatan sangat diapresiasi oleh Presiden Joko Widodo. Saat meresmikan tempat pemrosesan akhir (TPA) Sampah Regional Banjarbakula di Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, pada Jumat, 7 Februari 2020, Presiden menyebut bahwa model pengelolaan tersebut dapat menjadi contoh bagi provinsi lainnya. “Saya tahu pengelolaan sampah itu tidak mudah. Mengatur satu tempat saja sulit apalagi jika dalam lingkup satu provinsi. Tapi saya sangat mengapresiasi bahwa ternyata ada model TPA yang bisa melibatkan beberapa kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan ini,” ujarnya. TPA Sampah Regional Banjarbakula yang pembangunannya telah diselesaikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan anggaran sebesar Rp149 miliar tersebut menampung 790 ton sampah setiap harinya yang berasal dari lima kabupaten dan kota di kawasan metropolitan Banjarbakula yang mencakup Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, dan Kabupaten Tanah Laut. “Apa yang telah dikerjakan di TPA Regional Banjarbakula ini dapat menjadi contoh yang baik bahwa sinergi itu bisa dilakukan. Kolaborasi antarkabupaten dan kota dalam satu provinsi itu juga bisa dilakukan. Tidak perlu ego kedaerahan. Apa yang telah dilakukan Gubernur Kalimantan Selatan dalam pengelolaan TPA regional ini saya rasa bisa menjadi contoh di provinsi-provinsi lain,” kata Presiden. Mengutip siaran pers Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, TPA dengan luas lahan keseluruhan mencapai 15 hektare tersebut mengimplementasikan sistem sanitary landfill dengan tujuan membuat kawasan di sekitar tidak tercemar oleh bau dari timbunan sampah. Cara kerja sistem yang ada pada TPA tersebut pada dasarnya dengan membuang dan menumpuk sampah di lokasi cekung, memadatkannya, dan kemudian menimbunnya dengan tanah setelah sebelumnya dilakukan pemilahan terhadap sampah-sampah yang ada. Kemudian, cairan atau air lindi dari sampah basah yang ada di sana juga diolah terlebih dahulu hingga menjadi air bersih yang tidak mengandung zat kimia yang dapat berakibat pada pencemaran lingkungan. “Sampah yang masuk telah melalui pemilahan sehingga hanya 30 persen dari sampah awal. Ini bagus sekali. Air sampahnya juga bersih dan tidak mengandung zat kimia berbahaya jadi aman dan tidak mencemari lingkungan,” kata Presiden. Meski demikian, Presiden terus mendorong pemanfaatan teknologi dalam hal pengelolaan dan pengolahan sampah sehingga dapat diproses sedemikian rupa dan memberikan nilai tambah lain seperti pembangkit listrik sehingga sampah tidak lagi menjadi sumber masalah bagi kawasan sekitar. “Meskipun TPA yang bagus sudah ada, masyarakat tetap harus kita latih bersama-sama untuk mandiri sehingga bisa mengurangi dan memilah lampang. Bisa reuse, bisa reduce, dan bisa recycle. Belajar pengelolaan cara mengolah sampah dan meminimalkan sampah rumah tangga,” tandasnya. Untuk diketahui, selepas peresmian TPA, Kepala Negara melakukan penanaman pohon meranti di sekitar lokasi TPA. Pohon meranti diketahui memiliki nilai ekonomis tinggi sekaligus berfungsi dalam mengurangi dampak erosi, menyuburkan tanah, juga meningkatkan sumber cadangan air tanah. Hadir mendampingi Presiden dalam kegiatan tersebut di antaranya ialah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor. (BPMI Setpres)

Jakarta, alasannews.com | Dalam rangka evaluasi efektivitas sistem Pilkada langsung di Indonesia, Kemendagri mengundang secara khusus perwakilan dari sembilan universitas, di kantor Kemendagri Jalan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, yang memimpin langsung pertemuan ini, mengatakan bahwa pertemuan dengan pihak universitas ini adalah inisiatifnya.

Tito memaparkan bahwa dari aspek politik, Pilkada sangat esensial bagi demokrasi di Indonesia. Ia juga menjelaskan sekilas persiapan pemerintah dalam menyelenggarakan Pilkada 2020. Pilkada 2020 merupakan Pilkada serentak terbesar karena meliputi 270 pemilihan Kepala Daerah.

"Sejak 2004 hingga 2018, di samping menghasilkan aspek positif, Pilkada langsung juga menyimpan berbagai ekses sebaliknya, di antaranya konflik sosial berbasis identitas, keterbelahan masyarakat dalam dua kubu yang bertentangan yang memicu kerawanan sosial serta “high cost" atau berbiaya sangat tinggi," papar Mendagri dalam diskusi yang berlangsung hangat ini.

"Biaya tinggi Pilkada secara langsung telah berpengaruh pada kualitas tata kelola kepemimpinan di daerah," lanjut Tito. Dalam diskusi ini, hadir perwakilan 9 universitas, yang meliputi Universitas Indonesia (UI), Universitas Sumatera Utara (USU), Universitas Gajah Mada (UGM), Universitas Andalas, Universitas Sam Ratulangi, Universitas Padjadjaran, Universitas Lambung Mangkurat, dan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Menurut Tito, jika ekses negatif Pilkada ini dibiarkan terus-menerus, alam demokrasi di Indonesia dan akan timbul benih-benih konflik sosial di masyarakat. "Oleh karena itu, memang sudah sepatutnya perlu diadakan evaluasi terhadap efektivitas dari sistem Pilkada langsung. Namun, kami ingin evaluasi itu dilakukan secara akademis oleh pihak independen eksternal, yakni universitas," kata Tito dengan lugas.

Menanggapi hal tersebut, para perwakilan universitas menyambut positif dan menghargai inisiatif pertemuan dari Mendagri ini. “Ini adalah kesempatan pertama kami bertemu dengan Mendagri setelah polemik ramai rencana Mendagri mengubah Pilkada langsung,” ujar Wawan Mas'udi dari Departemen Politik dan Pemerintahan UGM Yogyakarta.

 

“Ada kekeliruan di masyarakat selama ini bahwa seolah Mendagri ingin mengembalikan sistem Pilkada menjadi tidak langsung," ujar Wawan dalam pertemuan tersebut. "Ternyata tujuan Mendagri adalah evaluasi bersifat komprehensif tentang Pilkada langsung di Indonesia guna mereduksi ekses negatif Pilkada serta menyesuaikan dengan kondisi perkembangan masyarakat,” ungkap Wawan.

 

Sementara itu, Ferry Liando, pengajar dari Universitas Sam Ratulangi, memaparkan bahwa universitasnya telah berpengalaman di dalam melakukan riset Pilkada khususnya dari aspek budaya lokal seperti yang diinginkan Mendagri.

Ferry mengungkapkan bahwa bila Mendagri ingin menyesuaikan sistem Pilkada dengan kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat daerah, itu adalah hal yang sangat patut didukung dan ide ini sangat relevan. "Kami sangat senang dan bersedia membantu Mendagri untuk melakukan riset akademis untuk perbaikan Pilkada dari berbagai aspek termasuk aspek manajemen konflik sosial," pungkas Ferry.

Pertemuan ini berlangsung selama sekitar 2,5 jam. Sebagai tindak lanjut pertemuan ini, pihak universitas akhirnya sepakat untuk mengusulkan riset desain evaluasi bersifat akademis tentang Pilkada langsung ke Kemendagri dalam rangka evaluasi komprehensif Pilkada.

Puspen Kemendagri

JAKARTA – alasannews.com | Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Politik dan Pemerintahan Umum bekerja sama dengan Yayasan Bentang Merah Putih akan menyelenggarakan kegiatan Penguatan Ideologi Pancasila di 22 kampus perguruan tinggi. Kegiatan yang bertajuk “Kemendagri Goes To Campus Nasional is Me” dengan tema “Pembumian Mutiara-Mutiara Pancasila” ini menargetkan kalangan mahasiswa sebagai kaum milineal yang menjadi generasi penerus bangsa. Dalam keterangannya kepada wartawan usai audiensi dengan pengurus Yayasan Bentang Merah Putih dan panitia “Kemendagri Goes to Campus”, di Gedung B Kemendagri, Jakarta, Jumat (02/04/2020), Plt Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar mengatakan, Kemendagri mengapresiasi kegiatan positif masyarakat seperti yang dilakukan Yayasan Bentang Masyarakat untuk mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila kepada mahasiswa sebagai generasi milenial. “Kemendagri tentu mengapresiasi dan mendukung kegiatan masyarakat seperti yang dilakukan Yayasan Bentang Merah Putih. Arahan Pak Mendagri, prinsipnya gerakan volunteer, suka rela masyarakat tentu harus didukung. Kegiatan ini juga sesuai arahan Bapak Presiden untuk membumikan Pancasila di kalangan generasi milenial,” ujar Bahtiar. Bahtiar juga mengingatkan, mahasiswa sebagai generasi milenial memiliki peran penting dalam menentukan keberlangsungan negara ke depan. Dari prediksi jumlah rakyat Indonesia pada 2030 yakni sebesar 300 juta orang, 65 persen nya adalah generasi milenial. “Kita bercita-cita pada tahun 2028 hingga 2030, Indonesia akan melompat dari negara berkembang menjadi negara maju. Ini bisa terjadi ketika kaum muda disiapkan dan mempunyai kecintaan pada bangsa dan negara. Kalau generasi muda atau milenial ini tidak memiliki nasionalisme dan karakter sebagai bangsa Indonesia, yang terjadi malah malapetaka, terjadi disaster demografi,” katanya. Sementara itu, Ketua Pelaksana Kegiatan Hana Elizabeth menjelaskan kegiatan “Kemendagri Goes To Campus” ini akan melibatkan 22 perguruan tinggi yang ada di Provinsi Jakarta, Tangerang dan Depok, Jawa Barat. “Jumlah perguruan tinggi yang terlibat kegiatan ini bisa saja bertambah karena ada perguruan tinggi lain yang ingin ikut,” katanya. Hana menambahkan, kegiatan sosialisasi dan pembumian nilai-nilai Pancasila ini dilakukan dalam bentuk talkshow di setiap kampus yang dihadiri minimal 500 mahasiswa. TalkShow ini akan disiarkan di sejumlah stasiun radio di daerah dan bekerja sama dengan Persatuan Radio Daerah se-Indonesia. “Live talkshow 60 menit ini akan menghadirkan narasumber tokoh-tokoh dan artis milenial yang bisa menginspirasi semangat nasionalisme dan kebangsaan kaum muda khususnya mahasiswa,” katanya. Dalam audiensi juga hadir Rektor Unkrida yang akan menjadi kampus pertama kegiatan serta artis-artis yang tergabung dalam Nakal (Nasionalisme Radikal). Puspen Kemendagri

ALASANNEWS.com --Beijing | Jumlah korban meninggal dunia akibat terinfeksi virus corona terus bertambah. Data terakhir per hari ini, Jumat (7/2/2020), sebanyak 638 dilaporkan meninggal dunia.

Sementara, kasus terkonfirmasi terinfeksi virus corona sebanyak 31.480. Hingga kini, tercatat 26 negara yang mengonfirmasi penyakit tersebut.

Selain di China, kasus kematian karena corona juga dilaporkan terjadi di Filipina. Mengutip South China Morning Post, Jumat, Otoritas Kesehatan China menyebutkan, kematian akibat epidemi virus corona pada Kamis (6/2/2020), menyebabkan 73 orang meninggal.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 69 orang meninggal di Provinsi Hubei. Dengan demikian, total korban tewas di Hubei naik menjadi 618.

China izinkan pakar kesehatan AS masuk Melansir Straitstimes, China akhirnya mengizinkan pakar kesehatan Amerika Serikat masuk ke negara itu sebagai bagian dari upaya WHO membantu memerangi virus corona yang telah menyebar dengan cepat dan jumlah kasus terus meningkat.

Gedung Putih menyebutkan, China telah menerima tawaran pengerahan para ahli AS sebagai bagian dari misi WHO.

Para ahli ini akan datang untuk mempelajari dan membantu memerangi virus corona yang muncul di Ibu Kota Provinsi Hubei, Wuhan. Sikap tersebut berkebalikan dengan sikap sebelumnya.

Pada Senin (3/2/2020), China sempat menuduh AS menyebarkan ketakutan dengan menarik warganya keluar dan membatasi perjalanan.

Disadur dari kompas.com

TOLITOLI -- alasannews.com | Pemerintah Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah berharap peran aktif seluruh perangkat daerah dalam membantu menangani korban kebakaran di Kel Sidoarjo, Baolan. Bupati HM Saleh Bantilan SH MH juga sebagai pemangku adat Tolitoli, kepada media ini menyatakan sangat merasakan betapa beratnya beban warganya yang terkena kebakaran itu.

"Ini suatu cobaan. Dan kita harus bisa mengatasinya," ujar bupati.

Itulah sebabnya, sebagai tindak lanjut penanganan korban musibah kebakaran di Kelurahan Sidoarjo Kecamatan Baolan, Bupati Tolitoli Hi. Moh. Saleh Bantilan, SH.,MH didampingi Sekretaris Daerah Drs. Hi. Mukaddis Syamsuddin, M.Si memimpin pertemuan dengan sejumlah Pimpinan Perangkat Daerah serta sejumlah stakeholder pada rabu malam (5/2) di Aula Wisma Daerah Bale Tau Dako Lipu.

Pertemuan tersebut dibahas beberapa permasalahan di antaranya lokasi tenda-tenda pengungsian yang berpotensi menimbulkan masalah baru mengingat saat ini sudah mulai turun hujan.

Selain pemindahan penampungan ke Terminal Pelabuhan Dedek, yang paling pokok adalah penanganan anak-anak korban bencana yang sudah beberapa hari terakhir ini tidak masuk sekolah, bupati minta agar anak-anak itu diberi toleransi soal pakaian seragamnya.

"Tetap harus sekolah walaupun tidak menggunakan seragam sekolah," pinta bupati. Soal lokasi, bupati menyatakan penanganan korban setelah masa tanggap darurat bencana berakhir termasuk upaya menata kembali lolasi bekas hunian yang terbakar.

Penimbunan lokasi seluas kurang lebih 3,6 hektar melalui program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli. Rencana penimbunan dan pembangunan kembali kawasan hunian tersebut akan disampaikan kepada seluruh warga korban kebakaran setelah diperoleh data yang valid dari BPN Tolitoli.

(Sumber: Bagian Prokopim Setdakab Tolitoli)

JAKARTA -- alasannews.com | Presiden Joko Widodo menghadiri pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Bulan Bintang (PBB) yang digelar di Hotel Aston Kartika Grogol, Jakarta, pada Kamis, 6 Februari 2020. Dalam sambutannya, Presiden menyampaikan pentingnya menjaga kesolidan bangsa.

"Kesolidan sebuah bangsa, persatuan sebuah bangsa itu sangat sangat penting. Merajut ukhuwah, baik itu ukhuwah islamiyah, ukhuwah wathaniyah, ukhuwah basyariyah penting dalam kita membangun sebuah persatuan di negara besar seperti negara kita,” kata Presiden.

Sebagai sebuah negara besar Indonesia memiliki 714 suku yang berbeda-beda, lebih dari 1.100 bahasa daerah yang beragam, juga agama yang berbeda-beda.

Menurut Presiden, di dalam dunia yang semakin terglobalisasi, dunia yang saling terkoneksi dan terinteraksi, ukhuwah menjadi semakin penting dan utama. Imbas dari dunia yang semakin terkoneksi tersebut, kata Presiden, jika ada suatu masalah di sebuah negara, maka akan merembet ke negara lain.

Presiden mencontohkan, perang dagang yang terjadi antara Tiongkok dan Amerika juga berimbas kepada negara lain termasuk Indonesia. “Ada Brexit di Inggris, padahal jauh sekali, kita juga kena imbasnya. Solusi pun juga harus dilakukan sekarang antarnegara tidak hanya satu negara, tidak bisa. Oleh karena itu, persaudaraan antarbangsa itu maha penting. Apalagi persaudaraan antaranak bangsa, saudara sebangsa dan setanah air itu sangat penting,” paparnya.

Contoh lainnya, kata Presiden, adalah mewabahnya virus korona yang awalnya hanya melanda sebuah kota, yaitu Kota Wuhan di Provinsi Hubei. Virus tersebut kemudian menyebar dengan sangat cepat karena interaksi dan konektivitas antarbangsa sekarang juga berlangsung dengan sangat cepat.

“Tapi alhamdulillah sampai saat ini negara kita, saya belum mendapatkan laporan warga kita yang berada di Tanah Air ini ada yang terjangkit virus korona. Meskipun ada satu, tetapi posisi warga negara kita ada di Singapura,” imbuhnya. Ol

Oleh sebab itu, Presiden menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia secara cepat memutuskan kebijakan untuk menghentikan penerbangan dari dan ke Tiongkok. Selain itu, pemerintah juga melarang impor hewan hidup dari Tiongkok untuk sementara.

“Juga kita mengatur ulang pemberian visa, penerbitan visa, dan apa pun saya sampaikan kepentingan nasional adalah tetap yang nomor satu,” tegasnya.

Kepala Negara menyadari bahwa kebijakan-kebijakan tersebut memiliki konsekuensi yang tidak kecil, terutama karena Tiongkok merupakan mitra dagang Indonesia yang strategis. Tak hanya itu, Tiongkok juga menyumbang wisatawan mancanegara yang banyak ke Indonesia.

“Kita tahu kita ekspor ke Tiongkok besar sekali. Turis yang dari sana ke sini juga tidak kecil. Seperti kita lihat sekarang di negara-negara dekat kita betul-betul sangat sepi sekali. Masih beruntung, alhamdulillah kita tidak tergantung pada turis dari satu, dua, tiga negara. Turis kita berasal dari hampir seluruh negara,” jelasnya.

"Sehingga kita harapkan ini tidak mempengaruhi banyak pariwisata di Tanah Air. Tapi dari sisi ekonomi memang tekanan itu begitu sangat terasa saat ini. Ekspor menurun, turis menurun, semoga tidak berimbas pada pertumbuhan ekonomi yang kita miliki,” tandasnya.

Turut hadir dalam acara tersebut antara lain, Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra. (Sumber:

Sumber: BPMI Setpres)

TOLITOLI -- alasannews.com | Kebakaran di Jalan Bubara (Komplek Pelabuhan Dedek) Kelurahan Sidoarjo Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli pada Minggu (2/2/2020) pukul 22.30 WITA, dalam penyelidikan Labfor Polri Cabang Makassar.

Bahkan untuk mengungkap penyebab kebakaran yang meluluhlantahkan ratusan rumah tersebut, Tim Labolatorium Forensik (Labfor) Polri Cabang Makassar yang didampingi Sat Reskrim Polres Tolitoli telah melakukan oleh Tempat Kejadian Perkara (TKP), Kamis (6/2/2020).

Kehadiran Labfor Cabang Makassar di TKP kebakaran tersebut dipimpin langsung oleh Kompol I Nengah Tetep ST MH didampingi Banum Subbid Balmetfor Bid Labfor Polda Sulsel Pengtu Nursalam Mappa dan unit Identifikasi Sat Reskrim Polres Tolitoli.

Dalam olah TKP yang dilakukan tersebut, Tim Labfor Polri Cabang Makassar berhasil mengamankan beberapa sampel untuk dilakukan uji leb guna mengetahui penyebab kebakaran yang menghanguskan puluhan rumah di Kelurahan tersebut.

Selain itu, Tim Labfor juga memeriksa para saksi-saksi dengan mengambil keterangan yang nantinya akan dijadikan bahas penyelidikan.

Olah TKP yang dilakukan oleh tim Labfor merupakan bagian dari SOP untuk menentukan penyebab terjadinya kebakaran. (sa)

JAKARTA -- alasannews.com | Pembangunan infrastruktur maupun perencanaan pembangunan erat kaitannya dengan pemanfaatan ruang dan penggunaan lahan. Untuk itu, agar diperoleh satu referensi geospasial dengan satu standar dan satu basis data, pemerintah sejak tahun 2016 terus berupaya melakukan percepatan kebijakan satu peta.

Kini, berdasarkan laporan yang diterima Presiden, tim percepatan kebijakan satu peta hampir merampungkan kompilasi sejumlah peta tematik yang telah ditetapkan.

Untuk itu, Kepala Negara memimpin jalannya rapat terbatas untuk menindaklanjuti hal tersebut di Kantor Presiden, Jakarta, pada Kamis, 6 Februari 2020. “Saya telah menerima laporan bahwa tim percepatan kebijakan satu peta ini telah berhasil mengompilasi 84 peta tematik dari target 85 peta tematik. Tinggal satu peta tematik terkait peta batas administrasi, desa, atau kelurahan yang kita targetkan selesai di Desember 2020,” ujarnya.

Presiden mengatakan, dengan rampungnya satu peta nasional ini nantinya akan memberikan kemudahan atas permasalahan tumpang tindih informasi-informasi geospasial yang ada di berbagai daerah. Satu peta ini juga diyakini dapat menjadi solusi untuk menjawab berbagai tantangan dan hambatan selama proses pembangunan yang sering menyebabkan terjadinya tumpang tindih penggunaan lahan.

“Setelah kompilasi peta tematik selesai kita akan bisa lebih fokus mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah tumpang tindih antarinformasi geospasial tematik yang terjadi di berbagai daerah,” tutur Presiden.

Oleh karena itu, sambil menunggu penyelesaian percepatan kebijakan satu peta tersebut, Presiden Joko Widodo memberikan sejumlah arahan yang selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh tim terkait serta jajaran kementerian dan lembaga.

“Pertama, saya minta informasi geospasial yang telah dihasilkan dari kebijakan satu peta ini bisa diakses dalam satu geoportal sehingga masing-masing kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah dapat memperoleh satu sumber data spasial, satu standar, satu referensi, satu basis data, dan satu geoportal,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Negara meminta agar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah segera memanfaatkan satu data spasial ini sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan. Dengan mengacu pada satu data yang sama, diharapkan kebijakan dan perencanaan satu dengan lainnya dapat saling tersinkronisasi.

“Dengan adanya satu peta yang termuat dalam satu geoportal tidak boleh lagi terjadi perbedaan basis data dalam penyusunan kebijakan, perencanaan tata ruang, serta penyelesaian berbagai masalah yang terkait dengan spasial di negara kita,” imbuhnya.

Selain itu, Presiden juga meminta seluruh pihak untuk bekerja sama dalam menyelesaikan persoalan tumpang tindih pemanfaatan lahan. Berdasarkan hasil identifikasi, setidaknya terdapat kurang lebih 77,3 juta hektare lahan atau 46 persen luas wilayah Indonesia yang masih mengalami tumpang tindih tersebut.

“Tumpang tindih itu telah menimbulkan yang namanya sengketa lahan dan tidak memberikan kepastian hukum dalam kita berusaha di negara kita. Karena itu saya minta hal ini juga segera diselesaikan. Gunakan peta indikatif tumpang tindih informasi geospasial tematik sebagai peta kerja untuk menyelesaikan masalah tumpang tindih pemanfaatan lahan,” tandasnya.

(BPMI Setpres)

Kamis, 06 Februari 2020 08:32

Peran DPR RI Dalam Melahirkan PUIC atau OKI

JAKARTA -- alasannews.com | Delegasi DPR RI turut andil dalam lahirnya lima konsensus hasil diselenggarakannya Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) atau Konferensi Persatuan Parlemen Negara Anggota OKI ke-15 di Ouagadougou, Burkina Faso pada 27-30 Januari 2020. Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Muhammad Farhan menyatakan bahwa isi dari lima consensus ini mencakup soal posisi Islam terhadap dunia global. Serta sikap Negara-Negara Anggota OKI terhadap terorisme juga peran yang akan mereka jalankan. “Pertama adalah pernyataan bahwa kerja sama parlemen negara anggota OKI adalah bentuk kerja sama global untuk mewujudkan ajaran Islam sebagai rahmatan lil alamin. Kedua, seluruh anggota PUIC mengutuk semua bentuk kekerasan dan terorisme yang merengut korban kemanusiaan! Sehingga adalah sebuah kesalahan fatal jika mengindetikan kekerasan dengan Islam,” ucap Farhan dalam rilis kepada Parlementaria, Jumat (31/1/2020). . . Politisi Fraksi Partai NasDem ini kemudian melanjutkan kesepakatan antara Negara-Negara OKI yang ketiga. “Dengan semangat rahmatan lil alamin, kami ingin Islam dan parlemen anggota OKI bisa mencari solusi inovatif untuk implentasikan ide-ide perdamaian Dunia, Regional maupun di semua negara anggota Persatuan Parlemen Negara Anggota OKI,” jelas Anggota Komisi I DPR RI itu. . . Keempat, seluruh parlemen negara OKI secara konsisten dan sungguh-sungguh menegakan nilai kemanusiaan di seluruh dunia. Untuk itu OKI menolak kekerasan sistematis terhadap bangsa Rohingya, Uighur dan Palestina. Terakhir, OKI mengajak semua parlemen negara Anggota OKI untuk melihat masa depan dengan optimis dengan semangat tinggi. Walaupun tantangan makin besar baik dibidang keamanan, sosial dan ekonomi, peluang untuk menjadikan Dunia ini lebih baik dengan nilai-nilai Islami tetap terbuka lebar. Farhan menjelaskan bahwa dalam konferensi yang berlansung selama tiga hari tersebut juga dibahas secara khusus kondisi di Palestina terkait proposal damai yang diajukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. “Khusus terkait Palestina, seluruh delegasi PUIC sepakat mendesak seluruh pihak yang terlibat sengketa di Palestina untuk menghormati resolusi yang telah dikeluarkan PBB,” tutup legislator dapil Jawa Barat I itu. #DiplomasiDPR #PUIC15al

TOLITOLI -- alasannews.com | Jalan Dr Sam Ratulangi di Tuweley Tolitoli, jadi buah bibir. Pasalnya, jalan poros di tengah kota itu jadi berlubang dan lumpur saat musim hujan.

Berikut, keterangan Kabid Bina Marga PUPR Tolitoli, Saifuddin ST MT, Rabu (6/2/2020) kepada alasannews.com. Sekadar menutup lubang-lubang, pihak kami dari PUPR sudah melakukan penimbunan.

"Ini upaya penanganan sementara. Karena tahun ini baru akan melalui proses lelang di LPSE," terang Saifuddin.

Berapa alokasi anggarannya tahun ini, pemerintah telah menyiapkan pagu sebesar Rp 2 M.

Jadi, mohon maaf dan bersabarlah kepada warga Tolitoli yang paling sering melintas di jalan ini. Pemerintah melalui dinas PUPR sudah menyiapkan anggaran,tandasnya.

JAKARTA -- alasannews.com | Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa hingga saat ini pemerintah masih dalam proses pembahasan rencana pemulangan ratusan warga negara Indonesia (WNI) eks organisasi Negara Islam di Iraq dan Suriah (ISIS) ke Tanah Air dari berbagai faktor. Menurut Kepala Negara, pandangan dari jajarannya diperlukan sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan tersebut. “Kita ini pastikan semuanya harus lewat perhitungan, kalkulasi, plus minusnya, semuanya dihitung secara detail dan keputusan itu pasti kita ambil di dalam rapat terbatas setelah mendengarkan dari kementerian-kementerian dalam menyampaikan hitung-hitungannya,” kata Presiden di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 5 Februari 2020. Namun saat ditanya wartawan bahwa ada dari mereka yang telah memusnahkan paspor dengan membakarnya, Presiden menjawab tidak setuju dengan rencana kepulangan mereka. “Kalau bertanya kepada saya, ini belum ratas lo ya, saya akan bilang tidak. Tapi masih dirataskan,” ucap Presiden. (BPMI Setpres)

TOLITOLI -- alasannews.com | Jajaran di Polres Tolitoli, Sulawesi Tengah patut diacungi jempol dalam memberikan pertolongan kemanusiaan yang dialami warga tertimpa kebakarana di Kel Sidoarjo.

Media ini mencatat, bahu membahu Kapolres AKBP Hendro Purwoko bersama Jajarannya turun memberikan perhatian dari pemadaman sampai membuka Posko Bantuan Kemanusiaan di area lokasi di Kelurahan Sidoarjo Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli.

Ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian korban kebakaran di Jalan Bubara (Komplek Pelabuhan) dan di tenda pengungsian. Dapat dikatakan jajaran All Out memberikan bantuan.

Pendirian posko ini untuk menampung dan menerima sumbangan berupa sembako, pakaian layak pakai, makanan siap saji, obat-obatan dan lainnya. Posko tersebut dibuka setiap hari dan dijaga personil Polres Tolitoli.

Mereka siap menerima bantuan dari pihak instansi maupun swasta ataupun masyarakat yang ingin membantu.

Posko ini didirikan untuk menampung bantuan baik anggota Polres Tolitoli dan jajaran maupun masyarakat yang ingin menyalurkan bantuan kepada korban kebakaran di Komplek Pelabuhan maupun yang ada di tenda pengungsian.

Ini sebagai wujud kepedulian Polres Tolitoli terhadap saudara-saudara kita yang tertimpa musibah dan membutuhkan uluran tangan. (sa)

BENGKULU -- alasannews.com | Ketua DPR RI Puan Maharani bersama Presiden Joko Widodo pada hari ini, Rabu, 5 Februari 2020, bertolak menuju Provinsi Bengkulu guna melakukan kunjungan kerja. Politisi PDIP itu bersama Presiden dan rombongan lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 sekitar pukul 08.35 WIB. Puan Maharani, Wanita pertama menjadi Ketua DPR RI. Dalam karier politik, Puan adalah salah satu politisi senior partai itu yang malang melintang di Senayan hingga akhirnya kini ia menjadi ketua. Setibanya di Bandar Udara Fatmawati Soekarno, Kota Bengkulu, Presiden akan langsung menuju Rumah Ibu Fatmawati Soekarno. Di dalam rumah yang menjadi museum tersebut terdapat sejumlah memorabilia, antara lain mesin jahit kuno yang dipakai untuk menjahit bendera Merah Putih pertama untuk dikibarkan pada 17 Agustus 1945. Kepala Negara kemudian akan berjalan kaki menuju Simpang Lima Ratu Samban, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu. Di tempat tersebut, Presiden akan meresmikan Monumen Pahlawan Nasional Ibu Agung Hj. Fatmawati Sukarno. #puanmaharanicentre

BENGKULU -- alasannews.com | Presiden Joko Widodo meresmikan Monumen Pahlawan Nasional Ibu Agung Hj. Fatmawati Sukarno di Simpang Lima Ratu Samban, Kota Bengkulu, pada Rabu, 5 Februari 2020. Peresmian ini dilakukan bertepatan dengan hari lahir Ibu Fatmawati, yaitu pada 5 Februari 1923. Dalam sambutannya, Presiden mengenang Ibu Fatmawati sebagai seorang tokoh pahlawan bangsa yang sangat berjasa, baik pada bangsa maupun negara. “Ibu Fatmawati bukan hanya ibunya warga Bengkulu, tapi juga ibunya seluruh rakyat Indonesia. Beliau selamanya akan dikenang karena visi dan pandangan beliau yang jauh ke depan, dan juga atas jasa beliau kita bangsa Indonesia memiliki bendera pusaka Merah Putih yang tadi sudah diceritakan panjang lebar oleh Ibu Sukmawati, yang dijahit dengan tangan beliau sendiri, dan dipersiapkan sebelum Indonesia merdeka,” ungkap Presiden. Sebagai Ibu Negara Republik Indonesia yang pertama, Presiden menuturkan, Ibu Fatmawati selalu setia mendukung perjuangan Presiden Soekarno. Ibu Fatmawati juga, lanjutnya, selalu memberikan keteladanan tentang pentingnya pengorbanan, dan selalu menekankan pentingnya menjaga semangat, menjaga mimpi di tengah keterbatasan-keterbatasan yang ada. “Monumen ini menjadi penanda bukti hormat kita atas perjuangan beliau Ibu Fatmawati. Mengingatkan kita semua anak-anak bangsa generasi penerus untuk meneladani sikap kenegarawanan Ibu Fatmawati. Memotivasi bangkitnya sikap-sikap kepahlawanan, rela berkorban untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa,” paparnya. Monumen Fatmawati merupakan karya salah satu maestro patung Indonesia asal Bali I Nyoman Nuarta. Monumen berupa patung Ibu Fatmawati yang sedang menjahit tersebut memiliki total tinggi 7 meter, yang terdiri atas dudukan setinggi 2 meter dan patung setinggi 5 meter. “Terakhir, saya titip kepada seluruh masyarakat Bengkulu, marilah kita menjaga dengan baik monumen ini, merawat agar tidak rusak, merawat agar tidak lekang oleh waktu, sama seperti semangat Ibu Fatmawati yang tidak pernah luntur sampai kapan pun,” tandasnya. Turut hadir dalam acara peresmian Monumen Fatmawati antara lain, Ketua DPR RI Puan Maharani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Sosial Juliari Peter Batubara, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah. (BPMI Setpres)

Rabu, 05 Februari 2020 08:53

Donasi untuk Tolitoliku

TOLITOLI -- alasannews.com | Bencana di Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah dinilai kurang mendapat perhatian pemerintah pusat.

Bupati Tolitoli, H Moh Bantilan SH MH ketika meninjau lokasi eks kebakaran di Kel Sidoarjo Tolitoli, Rabu (5/2/2020) mengatakan bencana kebakaram di Tolitoli jadi pembicaraan di Rakornas Penaggulangan Bencana 2020 di Bogor. "Heboh Tolitoli..Heboh kemarin di BNPP," sebut bupati saat berdialog dengan masyarakatnya.

Dia menyebut, dua kali bencana Tolitoli 2017 banjir dan 2020 ini kebakaran BNPB itu cuma bantu Rp 150 juta. Itu pun, belum turun. Dia janji bulan depan baru turun, terang bupati.

Dalam video yang diunggah di Grup Adat Matanggauk itu, bupati seolah mengingatkan kita bahwa bantuan pusat itu sangat.minim dalam menangani bencana di Tolitoli.

Didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Hj Eny Bantilan, bupati mengarahkan Lurah Sidoarjo, untuk menginventarisir para pemilik lokasi eks kebakaran. Sementara dari barak penampungan atau tenda penampumpungan sementara mulai muncul keluhan warga.

Mereka ingin secepatnya mendapatkan tempat layak seperti sedia kala. Mereka mulai memasang plang tulisan di eks kabakaran yang ditujukan kepada presiden RI Joko Widodo.

Pemda berencana akan menampung ratusan jiwa ini disatu tempat untuk memudahkan penyaluran bantuan. Sedang yang menempati rumah saudara, pemda juga sedang melakukan inventarisasi.

BOGOR -- alasannews | Indonesia dan Singapura sepakat untuk meningkatkan kerja sama di beberapa bidang, seperti investasi, hubungan antarmasyarakat, hingga pengembangan sumber daya manusia dan pendidikan.

Hal tersebut tercermin dari kunjungan kenegaraan Presiden Singapura Halimah Yacob ke Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Selasa, 4 Februari 2020.

Saat memberikan pernyataan pers bersama, Presiden Jokowi mendorong kedua negara untuk terus memperkokoh hubungan yang saling menguntungkan, terutama mengingat kedua negara merupakan tetangga dekat.

"Hubungan erat yang telah kita bangun bukan hanya di bidang ekonomi tapi juga hubungan antarmasyarakat,” kata Presiden Jokowi.

Dalam pertemuan bilateral, kedua kepala negara membahas dua hal besar, yaitu kemajuan hubungan setelah pertemuan Presiden Jokowi dengan Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong, pada Oktober 2019 yang lalu, dan kerja sama investasi serta hubungan masyarakat.

“Saya sangat puas dengan kemajuan kerjasama kita, antara lain ditandatanganinya yang pertama, selesainya negoisasi perjanjian persetujuan penghindaran pajak berganda yang tadi telah kita saksikan dan telah ditandatangani,” ujarnya.

Kedua, selesainya perundingan dan telah ditandatanganinya kerja sama penegakan hukum kepabeanan antara Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan Singapore Police Coast Guard. Ketiga, implementasi RISing (Republic Indonesia-Singapore) Fellowship Program berupa pelatihan sejumlah kepala daerah dari Indonesia.

"Yang keempat telah disepakatinya perpanjangan repurchase agreement pada November 2019 antara Bank Indonesia dengan Monetary Authority of Singapore, dan yang kelima realisasi dan penguatan kerja sama dalam pelatihan industri 4.0,” imbuhnya.

Selain itu, kedua kepala negara juga membahas kerja sama di bidang investasi dan pengembangan sumber daya manusia. Menurut Presiden Jokowi, Singapura adalah negara sumber investasi terbesar di Indonesia sejak 2014.

"Saya sangat menghargai komitmen Singapura untuk terus melanjutkan kerja sama investasi termasuk proyek infrastruktur di Indonesia,” ujarnya.

Sementara itu di bidang pendidikan, kata Presiden, ada sejumlah kerja sama yang akan terus didorong oleh kedua negara.

Pertama, proyek penguatan kerja sama di Block 71, kolaborasi pebisnis Indonesia dan unit bisnis salah satu universitas di Singapura.

Kedua, kerja sama pelatihan bagi pengajar dosen politeknik difasilitasi Singapore Polytechnic dan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia.

Ketiga, kerja sama pelatihan antara Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) dan Singapore International Foundation dan Singapore Health Services.

Keempat, kerja sama pendidikan dan research and development (R&D) antara universitas kedua negara.

“Saya juga mengajak Presiden Halimah untuk terus mendorong penguatan kerjasama pendidikan dan R&D khususnya di bidang pelatihan vokasi dan hubungan antarmasyarakat,” tandasnya.

(BPMI Setpres)

BOGOR -- alasannews | Presiden Joko Widodo meminta jajarannya menghitung secara cermat dampak penerapan kebijakan terkait penyebaran virus korona terhadap perekonomian Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Presiden dalam rapat terbatas dengan topik “Kesiapan Menghadapi Dampak Virus Korona” di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Selasa, 4 Februari 2020.

“Saya minta dikalkulasi secara cermat dampak dari kebijakan ini pada perekonomian kita, baik dari sektor perdagangan di sektor investasi dan di sektor pariwisata,” kata Presiden.

Terkait sektor perdagangan, Presiden menuturkan bahwa Republik Rakyat Tiongkok (RRT) merupakan negara tujuan ekspor pertama dengan pangsa pasar 16,6 persen dari total ekspor Indonesia. Tak hanya itu, RRT juga merupakan negara asal impor terbesar bagi Indonesia.

"Hal itu betul-betul harus diantisipasi dampak dari virus korona dan perlambatan ekonomi di RRT terhadap produk ekspor kita,” imbuhnya.

Kepala Negara juga memandang bahwa ada peluang untuk memanfaatkan ceruk pasar ekspor di negara-negara lain yang sebelumnya banyak mengimpor produk yang sama dari RRT. 

"Saya juga melihat hal ini memberikan momentum bagi industri substitusi impor di dalam negeri untuk meningkatkan produksi berbagai produk yang sebelumnya diimpor dari Tiongkok,” lanjutnya.

Sementara itu, terkait dengan sektor pariwisata, Presiden meminta agar jajarannya mempersiapkan langkah-langkah kontingensi, terutama untuk Bali dan Sulawesi Utara. Kedua daerah tersebut diketahui banyak dikunjungi oleh wisatawan dari RRT.

“Dan dalam jangka pendek saya minta dimanfaatkan peluang untuk menyasar ceruk pasar wisatawan mancanegara yang sedang mencari alternatif untuk destinasi wisata karena batal berkunjung ke RRT,” jelasnya.

Sebelumnya, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa kebijakan terkait penyebaran virus korona. Pada awal ratas, Presiden kembali mengingatkan jajarannya untuk mengambil langkah-langkah perlindungan dan pencegahan.

"Juga memberikan pengertian pada seluruh masyarakat, seluruh rakyat di mana pun berada agar tidak perlu panik karena kita telah mengambil langkah-langkah yang cepat, mulai dari pemberlakuan protokol kesehatan, kemudian tidak mengizinkan semua pendatang yang tiba dari mainland China atau sudah berada di sana selama 14 hari untuk masuk dan transit di Indonesia,” paparnya.

Selain itu, pemerintah juga telah menghentikan sementara fasilitas bebas visa dan visa on arrival bagi warga negara Tiongkok. Presiden menyebut, kebijakan-kebijakan tersebut dilakukan demi kebaikan seluruh rakyat Indonesia.

“Sekali lagi, keputusan itu harus diambil dalam rangka untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia di Tanah Air dari penyebaran virus korona,” tegasnya.

Pada Minggu, 2 Februari 2020, pemerintah Indonesia telah mengevakuasi 243 orang, termasuk 5 orang tim aju, dari Provinsi Hubei, RRT, wilayah yang menjadi pusat penyebaran wabah virus korona. Semuanya kini telah berada di Natuna untuk menjalani observasi selama 14 hari, sebelum diperbolehkan pulang ke keluarganya masing-masing.

(BPMI Setpres)

PEKANBARU ----- alasannews | Terkait dugaan Korupsi akan pembangunan Jembatan Water City Front, yang diduga melibatkan eks mantan Bupati Kampar, dan Eks Kepala Dinas Bina Marga 2015-2016 Indra Pomi yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR kota Pekanbaru Provinsi Riau mengundang pertanyaan bagi masyarakat dan media kasus yang saat ini sudah ditangani hingga sampai dimana.

Salah seorang warga yang tidak ingin disebutkan Identitasnya dan minta namanya untuk dilindungi, mempertanyakan tindak lanjut akan dugaan pemeriksaan oknum-oknum yang diduga terlibat dugaan Korupsi pembangunan Jembatan Water City Front City Bangkinang.Jum'at (6/12/2019) lalu 11 orang yang diperiksa KPK itu dipanggil pada Jumat (6/12/019), satu diantaranya adalah Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kampar 2015-2016 Indra Pomi Nasution, selaku Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kampar 2015-2016, yang saat ini Indra Pomi menjabat Kadis PUPR Kota Pekanbaru.sebut Narsum (Narasumber) , Selasa (04/02/2020)

Saat dipertanyakan, dari mana bapak mengetahui KPK diduga telah lakukan pemeriksaan terhadap Indra Pomi Kadis PUPR kota Pekanbaru?. " Hal pemeriksaan Indra Pomi Kadis PUPR kota Pekanbaru bukan lagi rahasia pribadi,melainkan sudah menjadi rahasia Umum yang mana pemeriksaan terhadap Indra Pomi telah banyak di publikasikan di berbagai media online diantara salah satu media online gagasanriau.com dengan link pemberitaan :https://gagasanriau.com/news/detail/42015/jumat-keramat-indra-pomi-dan-10-orang-saksi-diperiksa-kpk-terkait-korupsi-water-front-city-kampar." jelas Narsum .

Terkait Pemanggilan atau Pemeriksaan apalah itu namanya yang diduga dilakukan KPK sebagai Lembaga Anti Rasuah kepada Indra Pomi sampai saat ini tidak jelas,apakah dirinya (Indra Pomi) di Panggil dan diperiksa sebagai "Saksi" atau "Tersangka".Ketidak jelasan tersebut saya sebagai masyarakat kota Pekanbaru meminta kepada KPK sebagai Lembaga Anti Rasuah jelas-jelas dalam menangani kasus dugaan Korupsi yang jelas telah merugikan Negara.

Saya meminta KPK transparan dalam menangani kasus Korupsi yang ditanganinya,seperti halnya kasus dugaan Korupsi Water Front City Bangkinang Kabupaten Kampar Provinsi Riau, yang banyak melibatkan 11 oknum diantara salah satunya Indra Pomi Kadis PUPR kota Pekanbaru.

Jika benar bersalah dan mendapatkan bukti,maka hendaknya Indra Pomi ditingkatkan statusnya sebagai Tersangka agar tidak lagi menghirup Udara Bebas alias Lenggang Kangkung.Jika ini tidak dilakukan,maka akan menjadi pertanyaan bagi masyarakat banyak khususnya masyarakat Provinsi.Riau.tolong pak, media untuk terus mengawal kasus ini hingga tuntas.tegas dan tutup Narsum (Nara Sumber) pada awak media.

Awak media yang usai mendapatkan pernyataan masyarakat akan dugaan korupsi Water Front City Bangkinang Kab.Kampar,awak mediapun langsung melakukan Konfirmasi ke pada Indra Pomi Kadis PUPR Via WhatsApp Pribadinya 082268XXXXXX,Selasa (04/02/2020). Untuk mempertanyakan kebenaran apakah dirinya (Indra Pomi) benar telah dilakukan dan atau diduga telah diperiksa KPK, Jum'at (06/12/2019) lalu sebagaimana informasi yang telah diperoleh awak media dan melihat dan membaca link berita yang telah diberikan Narsum ( Narasumber) dengan link berita :

https://gagasanriau.com/news/detail/42015/jumat-keramat-indra-pomi-dan-10-orang-saksi-diperiksa-kpk-terkait-korupsi-water-front-city-kampar. Indra Pomi yang di Konfirmasi Via Whatsapp pribadinya saat di pertanyakan :

Apakah benar abang telah dilakukan pemanggilan oleh KPK akan hal dugaan tersebut diatas?, Apakah benar abang telah dilakukan pemanggilan oleh KPK yang diperkirakan pada tanggal 6/12/2019 lalu? Jika benar dalam Kapasitas apa dilakukan pemanggilan abang oleh KPK ?,

Apakah benar adanya informasi yang dilakukan pemanggilan terhadap diri abang oleh pihak KPK dilakukan bersamaan dengan 11 oknum lainnya?. Serta Apakah benar telah dilakukan pemanggilan kembali oleh KPK setelah tanggal 06/12/2019 lalu ?, Jika benar informasi tsb,dalam kapasitas apa lagi KPK melakukan pemanggilan thdp abang kembali yg baru-baru ini diduga dilakukan oleh KPK sbgmn Informasi yg diperoleh. Hingga berita ini dipublikasikan, Indra Pomi Kadis PUPR kota Pekanbaru yang di Konfirmasi Via Whatsapp pribadinya tidak memberikan jawaban apapun. Melainkan, "Off the record..ya" pinta Indra Pomi dan langsung memblokir WhatssApp Pribadinya pada awak media ini..........Nantikan Episode selanjutnya (Team)

Halaman 3 dari 176
Umroh

Kontak Polisi

RESOR PALU