hpn2020
Sport Luar Negeri
Pemred

Pemred

Alasannews.com, Jakarta - Sembilan jabatan di lingkungan Polri bergeser. Tapi, yang dinanti publik adalah jabatan Kabareskrim yang diduduki mantan ajudan Jokowi.

Dikutip dari derik, Irjen Listyo Sigit resmi menjabat sebagai Kabareskrim Polri. Sigit mengisi jabatan yang satu setengah bulan kosong, lantaran pejabat sebelumnya yakni Jenderal Idham Azis (kala itu masih berpangkat Komjen) diangkat Presiden Jokowi menjadi Kapolri.

Upacara serah terima jabatan Kabareskrim dipimpin langsung oleh Idham Azis selaku inspektur upacara di lantai 9, Gedung Bareskrim Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (16/12/2019).

Selain jabatan Kabareskrim, dilakukan juga serah terima jabatan Kabaharkam Polri, Asops Kapolri, Aslog Kapolri dan beberapa Kapolda. Dengan naiknya Listyo Sigit sebagai Kabareskrim, jabatan lama yang ditinggalkannya yakni Kadiv Propam Polri diisi oleh Brigjen Ignasius.

Serah terima jabatan ini dilakukan berdasarkan surat telegram Kapolri nomor ST/3229/XII/KEP./2019 yang diterbitkan pada Jumat (6/12). Berikut nama-nama perwira tinggi (pati) Polri yang melakukan serah terima jabatan pagi ini:

1. Komjen Firli menyerahkan jabatan Kabaharkam Polri kepada Irjen Agus Andrianto

2. Irjen Agus Andrianto menyerahkan jabatan Kapolda Sumatera Utara kepada Irjen Martuani Sormin

3. Irjen Martuani Sormin menyerahkan jabatan Asisten Kapolri bidang Operasi (Asops) kepada Brigjen Herry Rudolf Nahak

4. Brigjen Herry Rudolf Nahak menyerahkan jabatan Kapolda Papua Barat kepada Brigjen Tornagogo Sihombing

5. Brigjen Tornagogo Sihombing menyerahkan jabatan Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri ke Brigjen Daniel Tahi Silitonga

6. Irjen Ahmad Dofiri menjadi Asisten bidang Logistik Kapolri dan menyerahkan jabatan Kapolda DIY kepada Irjen Asep Suhendar

8. Irjen Fakhrizal menyerahkan jabatan Kapolda Sumatera Barat kepada Irjen Toni Hermanto

9. Irjen Lukman Wahyu menyerahkan jabatan Kapolda Sulteng kepada Brigjen Syafril Nursal.

 

Detik/puan

Jakarta | Semua makanan alami menyehatkan tubuh. Tetapi ada makanan untuk kesehatan ginjal yang baik dikonsumsi tiap hari.

Penyanyi Vidi Aldiano dikabarkan menderita kanker ginjal dan telah menjalani operasi di Singapura.

Ginjal merupakan organ vital tubuh yang perlu juga dijaga kesehatannya. Agar fungsi organ tubuh lainnya berjalan baik. Asupan makanan alami memegang peran penting. Semua makanan alami baik dikonsumsi karena kandungan nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Tetapi ada beberapa makanan yang baik dikonsumsi untuk menunjang kesehatan ginjal. Ini karena kandungan antioksidan dan sejumlah vitamin dan nutrisi lainnya.

Dirangkum dari berbagai sumber, 5 makanan untuk kesehatan ginjal yang baik dikonsumsi rutin.

1. Apel Buah ini sejak dulu sudah dipromosikan sebagai superfood hingga dianjurkan untuk dikonsumsi sebutir per hari. Buah yang manis renyah ini mengandung pectin, serat larut air yang dapat menurunkan kolesterol dan gula darah. Selain daging buahnya, kulit apel sangat kaya akan antioksidan termasuk quercetin yang bisa melindungi sel otak. Apel juga mengandung vitamin C dan sangat mendukung kerja ginjal. Apel bisa dinikmati segar, dibuat jus tanpa tambahan gula atau dipanggang dengan sedikit taburan kayumanis bubuk dan kucuran air lemon. 5 Makanan Untuk Kesehatan Ginjal yang Baik Dikonsumsi RutinFoto: Istimewa

2. Strawberry dan blueberry Buah berwarna oranye merah ini aromanya harum dengan rasa asam segar yang enak. Meskipun kecil buah ini kata akan banyak manfaat sehat. Strawberry kaya akan serat, vitamin dan nutrisi lain yang bisa melindungi jantung, mencegah kanker dan anti peradangan. Konsumsi segar atau nikmati sebagai campuran salad atau jus atau smoothies. Blueberry merupakan buah yang kaya antioksida, rendah kalori dan kaya serat serta vitamin C. Buah mungil ini punya potensial melindungi tubuh dari kanker, menyehatkan jantung, ginjal serta sel otak. Buah yang manis sedikit asam ini enak dimakan segar, dijadikan campuran smoothies, jus atau campuran salad buah.

3. Ikan kaya asam lemak omega 3 Asam lemak omega3 tidak diproduksi oleh tubuh, karenanya harus diasup dari makanan. Asam lemak ini penting untuk melancarkan aliran darah, mencegah penggumpalan darah dan membangun sel otak. Asam lemak omega 3 juha bisa mengurangi trigliserida, mengontrol tekanan darah. Bisa mencegah pertumbuhan sel kanker, penyakit autoimum dan gangguan ginjal. Tekanan darah tinggi memberi risiko tinggi pada gangguan ginjal Ikan salmon dan ikan dari laut dalam seperti makarel, tuna dan sarden kaya akan asam lemak omega3. Baik dikonsumsi dengan cara dipanggang, dikukus atau diolah menjadi sup atau hidangan berkuah lainnya. 5 Makanan Untuk Kesehatan Ginjal yang Baik Dikonsumsi RutinFoto: iStock

4. Bayam Bayam merupakan salah satu sayuran hijau yang kaya akan kandungan vitamin A, C, K dan folat. Bata karoten yang ada pada bayam juga sangat baik untuk memperkuat daya tahan tubuh dan kesehatan mata. Sayuran lain yang baik dikonsumsi adalah kale. Sayuran berwarna hijau gelap ini kaya antioksidan yang menyehatkan ginjal. Tetapi perlu berhari-hati dengan kandungan potassium yang kurang cocok untuk mereka yang sudah menjalani cuci darah. Bayam bisa diolah dengan cara ditumis, dibuat jus dengan campuran buah lainnya. Atau dibuat sup dan isian pie atau dibuat saus. Sebaiknya olah dan konsumsi untuk sekali santap saja.

5 Makanan Untuk Kesehatan Ginjal yang Baik Dikonsumsi RutinFoto: Getty Images 5. Ubi manis Ubi yang manis dengan tekstur lembut ini kaya akan beta karoten dan sumber vitamin A yang baik. Ubi manis juga kaya akan vitamin B 6 dan potassium. Kandungan serat ubi manis lebih lama terurai sehingga dapat mengontrol tingkat insulin. Sementara kandungan potassiumnya mampu menyeimbangkan kadar sodium dalam tubuh yang memperingan kerja ginjal. Karena mengandung potassium maka kurang cocok dikonsumsi oleh mereka yang sudah menjalani cuci darah. Ubi manis paling baik dikonsumsi dengan cara dikukus atau dipanggang, dibakar. enak dijadikan sup, campuran salad dan bubur.

Alasannews.com, TOLITOLI | Pengurus Kerukunan Keluarga Indonesia Gorontalo (KKIG) di Kabupaten Tolitoli masa bhakti 2019--2023, sabtu malam (14/12) dikukuhkan oleh Ketua Dewan Pengurus Pusat KKIG Hi. Syafrudin Mosil SE.,MM.

Bupati Tolitoli, Hi. Moh. Saleh Bantilan SH.,MH berkenan menyaksikab pwngukuhan di Gedung Wanita Tolitoli selaku Dewan Pembina KKIG Tolitoli dan Ketua Dewan Pengurus Daerah KKIG Sulawesi Tengah, Drs Taswin Borman, MSi di Gedung Wanita Tolitoli.

Pengurus KKIG yang dikukuhkan yakni Ketua R. Hunta, SP, Sekretaris Risma Gaib, S.Pd serta pengurus lainnya. Ketua Panitia Pelaksana, Sondang Maruli Tangahu, S.Sos.,MM dalam laporannya menyampaikan bahwa dasar diselenggarakannya kegiatan pengukuhan tersebut adalah hasil Musyawarah Cabang KKIG pada tanggal 22 September 2019 dengan tujuan menyatukan seluruh warga masyarakat Gorontalo dalam suatu wadah KKIG.

Dalam, mewujudkan hubungan kekeluargaan dan persaudaraan yang kokoh yang di bangun di atas nilai-nilai kebersamaan yang harmonis, mempererat hubungan serta kerjasama seluruh anggotanya

. Bupati Tolitoli Hi. Moh Saleh Bantilan SH.,MH, mengakui bahwa KKIG di Kabupaten Tolitoli juga telah turut mewarnai perjalanan panjang Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di daerah ini.

Pada kesempatan itu juga Bupati kembali mengingatkan bahwa Putra Daerah Tolitoli bukan hanya suku Tolitoli, melainkan suku apa saja yang berdomisili serta dengan hati yang tulus ikhlas mau bekerja sama untuk membangun Kabupaten Tolitoli maka dialah Putra Daerah Tolitoli.

Untuk itu Bupati meminta agar Organisasi KKIG jangan sebatas sebagai tempat berhimpun suku Gorontalo saja, tetapi yang lebih penting dapat memainkan peran dalam upaya memberdayakan potensi dan kekuatan yang dimiliki anggotanya.

Tiga harapan penting yang disampaikan Bupati kepada Pengurus KKIG yang baru dikukuhkan, yakni optimalkan segenap potensi pengurus untuk menjalankan fungsi masing-masing secara maksimal dan proporsional; berikan doktrin yang senantiasa relevan dengan semangat kekinian dan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan pro rakyat; serta bangun persatuan dan kesatuan di seluruh kalangan masyarakat tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan golongan sehingga kedepan masyarakat Kabupaten Tolitoli dapat bersatu padu membangun daerah dalam mengejar berbagai ketertinggalan dengan segala bentuk kekurangan dan keterbatasan yang ada.

Pada kesempatan itu Bupati dipasangkan songkok Karanji (Songkok Khas Gorontalo) oleh Ketua DPP KKIG. Pengukuhan turut dihadiri oleh sejumlah Kepala Perangkat Daerah dan Pimpinan Unit Kerja lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli, Sekretaris Jenderal KKIG, H M. Robert Usman, SE.,MSi, Para Ketua Dewan Pengurus Cabang KKIG Se-Sulawesi Tengah; Ketua, Pengurus dan Anggota KKIG Cabang Tolitoli yang baru dikukuhkan, serta undangan lainnya

 

. Reporter : AULIA

Alasannews.com, JAKARTA | Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati beserta pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pagi ini ikut meramaikan hari anti korupsi sedunia di area Car Free Day (CFD) Jakarta.

Kampanye anti korupsi ini di isi dengan senam bersama, talk show, kuis integritas serta kegiatan lainnya yang bisa dinikmati oleh seluruh peserta CFD.

Kampanye Anti Korupsi ini juga memberikan informasi kepada masyarakat tentang budaya integritas dan anti korupsi di lingkungan Kemenkeu serta mengenalkan layanan pengaduan Whistle Blowing System (WISE).

"Harus membakar semangat itu terus. Mengingatkan diri kita sendiri, teman kita, dan kita agar terus menjaga #UangKita. Itu adalah uang rakyat kita," tulis akun kementerian keuangan RI.

Menkeu sendiri. Agar kita bekerja dengan cara yang benar dan mencapai tujuan,” pesan Menkeu.

Upaya menyelamatkan Indonesia dari korupsi, harus bahu membahu seluruh elemen anak bangsa. Data menyebutkan Rp 200 triliun uang negara saban tahun dikorupsi.

Alasannews.com, Tolitoli | Bencana banjir bandang di Bolapapu, Kulawi Kabupaten Sigi.masih menyisahkan duka dan kesedihan bagi keluarga korban.

Infornasi yang dihimpun media ini menyebutkan, keganasan bwncana banjir itu selain melumat sejumlah harta benda yang dilaluinya, juga menyebabkan enam jiwa manusia melayang.

Terketuk rasa kemanusiaan, baru baru ini Satuan Pol PP Kabupaten Tolitoli, bergerak melakukan penggalangan dana dan sejimlah barang layak pakai untuk keluarga yang terdampka langsung.

Aksi penggalangan dana dipimpin Kasat Pol PP dan dikoordinir Hery Candra dan Yosep Lomo, pada selasa pekan ini.

Penggalangan dana untuk korban banjir bandang Kulawi dari Fungsional Satpol pp kab.Tolitoli yang rencananya dalam waktu dekat atau hari selasa setelah dana terkumpul akan ke TKP untuk menyerahkan bantuan secara langsung berupa makanan cepat saji makanan bayi,keperluan wanita dll.

Bencana di Kulawi juga sudah dilaporkan ke pusat dan bantuan sudah mulai mengalir termasuk pendirian dapur umum di lokasi bencana.

Tim medis dan pengerahan alat berat membenahi infrastruktur yang rusak trrutama akses jalan sudah dikerahkan oleh Dinas PU Silteng. Puan

Alasannews.com, PALU-- Kabupaten Sigi di Sulawesi Tengah kembali diterpa bencana banjir bandang. Dalam dua pekan, kabupaten ini dihantam banjir lumpur di Poi kini di Kulawi banjir bandang.

Peristiwa pqda Kamis pagi 05.40 itu, dilaporkan menelan korban jiwa dan harta benda. "Pa Kadis Sosial sudah mengambil langka, selain melaporkan ke gubernur juga telah melaporkan bencana ini Kemensos di Jakarta, " ujar pejabat Humas Pemda Sulteng.

Selain menurunkan Tagana ke lokasi, aparat TNI dan Polri juga sudah turun melakukan pertolongan kepada korban terdampak bencana

Kondisi terakhir, banjir di awali dari curah hujan yang tinggi, upaya pertolongan seperti tim medis dan dapur umumpun sudah dikoordinasikan.

Kabupaten Sigi atau kecamatan Kulawi berada leboh kurang 70 KM arah selatan Palu, ibu kota sulawesi tengah. Akse dari dan keddaerah bencana alami gangguan karena jalan poros pun terdampak.

Puan

Alasannews.com, Jakarta, Kemendikbud --- Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim, menetapkan empat program pokok kebijakan pendidikan “Merdeka Belajar”.

Program tersebut meliputi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Ujian Nasional (UN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi.

“Empat program pokok kebijakan pendidikan tersebut akan menjadi arah pembelajaran kedepan yang fokus pada arahan Bapak Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia,” demikian disampaikan Mendikbud pada peluncuran Empat Pokok Kebijakan Pendidikan “Merdeka Belajar”, di Jakarta, Rabu (11/12).

Arah kebijakan baru penyelenggaraan USBN, kata Mendikbud, pada tahun 2020 akan diterapkan dengan ujian yang diselenggarakan hanya oleh sekolah.

Ujian tersebut dilakukan untuk menilai kompetensi siswa yang dapat dilakukan dalam bentuk tes tertulis atau bentuk penilaian lainnya yang lebih komprehensif, seperti portofolio dan penugasan (tugas kelompok, karya tulis, dan sebagainya).

“Dengan itu, guru dan sekolah lebih merdeka dalam penilaian hasil belajar siswa. Anggaran USBN sendiri dapat dialihkan untuk mengembangkan kapasitas guru dan sekolah, guna meningkatkan kualitas pembelajaran,” terang Mendikbud.

Selanjutnya, mengenai ujian UN, tahun 2020 merupakan pelaksanaan UN untuk terakhir kalinya.

“Penyelenggaraan UN tahun 2021, akan diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter, yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi), dan penguatan pendidikan karakter,” jelas Mendikbud.

Pelaksanaan ujian tersebut akan dilakukan oleh siswa yang berada di tengah jenjang sekolah (misalnya kelas 4, 8, 11), sehingga dapat mendorong guru dan sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran. Hasil ujian ini tidak digunakan untuk basis seleksi siswa ke jenjang selanjutnya.

“Arah kebijakan ini juga mengacu pada praktik baik pada level internasional seperti PISA dan TIMSS,” tutur Mendikbud.

Sedangkan untuk penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Kemendikbud akan menyederhanakannya dengan memangkas beberapa komponen.

Dalam kebijakan baru tersebut, guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP. Tiga komponen inti RPP terdiri dari tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen.

“Penulisan RPP dilakukan dengan efisien dan efektif sehingga guru memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri. Satu halaman saja cukup,” jelas Mendikbud.

Dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB), Kemendikbud tetap menggunakan sistem zonasi dengan kebijakan yang lebih fleksibel untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah.

Komposisi PPDB jalur zonasi dapat menerima siswa minimal 50 persen, jalur afirmasi minimal 15 persen, dan jalur perpindahan maksimal 5 persen.

Sedangkan untuk jalur prestasi atau sisa 0-30 persen lainnya disesuaikan dengan kondisi daerah. “Daerah berwenang menentukan proporsi final dan menetapkan wilayah zonasi,” ujar Mendikbud.

Mendikbud berharap pemerintah daerah dan pusat dapat bergerak bersama dalam memeratakan akses dan kualitas pendidikan “Pemerataan akses dan kualitas pendidikan perlu diiringi dengan inisiatif lainnya oleh pemerintah daerah, seperti redistribusi guru ke sekolah yang kekurangan guru,” pesan Mendikbud.***

Alasannews.com, JAKARTA -- Komnas HAM mencatat sebanyak 30 persen atau di 2.713 Ha terindenrifikasi sebagai konflik agraria.

Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik, menhungkapkan data itu pada seminar Penyelesaian Konflik Pertanahan yang Ramah HAM, Selasa (11/12) di Shangri La Hotel Jakarta.

Konflik tersebut tersebar di di 33 peovinsi yang didominasi terbesar di sektor perkebunan, kehutanan, pertambangan, infrastrukrur, barang milik negara dan lingkungan.

Konflik atau kasus agraria ini pun yang ditangani langsung oleh Komnas HAM. "Kurun waktu 2018 sampai april 2019 saja tercatat 196 kasus agraria," ujar Ahmad Taufan.

Taufan juga merinci ke 196 kasus itu locua kejadiannya terjadi din29 provinsi dan terbanyak di sumatera utara sebanyak 21 kasus, Jabar 18 kasus, Dki 14 kasus, Jatim 11 kasus, Jateng 10 kasus, kalteng 10 kasus, riau 8 kasus dan sisanya terdapat di 23 provinsi.

Sementara Menteri Siti Nurbakar yang tampil sebagai pembicara di podium seminar itu menyatakan, pemerintaj sekarang sementara bergerak bekerja membenahi apa yang belum terselesaikan sebelumnya.

Dalam soal masih ada masalah, pemerintahan Jokowi sangat konsern dengan penyesaian masalah agraria.**

Alasannews.com--Gumpalan awan hitam tebal menyelimuti separuh wilayah ibukota Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi-Selatan. Cuaca mendung menutupi sebahagian langit kota Bumi Tanadoang, setelah sebelumnya, hujan deras sempat mengguyur sejumlah titik wilayah di Kabupaten Kepulauan Selayar Selain gumpalan awan hitam, angin juga terpantau menyertai perubahan struktur cuaca kota Benteng, pada hari Rabu, (11/12) siang. Perubahan struktur cuaca ini direkam wartawan pada sekitar pukul 14.20 wita. (Fadly Syarif)

Alasannews.com, TOLITOLI | Raja ke XVII Tolitoli, Gaukan Dey Babo Lantung H DR (Hc) H Moh Saleh Bantilan mengapresiasi penggiat budaya Tolitoli dengan memberi piagam penghargaan. Salah seorang diantaranya adalah H Syahruddin Fatta, yang ssmalam diserahkan langsung di malam puncak perayaan HUT Matanggau, yang dipusatkan di Pantai Gaukan Bantilan (PGB) Nalu, Tolitoli. Berikut penuturan Syahruddin di akun sosialnya: Dedikasi Saya mendapat penghargaan dari Gaukan Tolitoli sebagai Pemerhati Budaya Saya Syahruddin Fattah , akrab dipanggil Haji Syahruddin , pendatang dari Makassar tahun 1995 saya bisa berbahasa Bugis, Makassar dan Bahasa Tae (Luwu) dan tahu sedikit Bahasa Arab dan Inggris , dengan pengetahuan Linguistik yang saya miliki jebolan Fakultas Sastra Unhas tahun 1990, dengan bantuan teman-teman di Grup Ambuu Tau TTolri saya menyusun kamus Bahasa Tolitoli selama tiga tahun sebanyak 500 halaman telah melamapui Penyusunan kamus “Tulrukan Tinga Ttolri (Kamus Bahasa Tolitoli-Indonsia) yang sudah ada sebelumnya yang disusun oleh Tim penyusun kamus bahasa Tolitoli yang di ketuai oleh Drs. H. Ibrahim Saudah, setebal 126 halaman yang diterbitakan pada tahun 2009. Bukan hanya kamus Bahasa Tolitoli yang saya susun , tetapi mencoba menyusun Flora dan Fauna dalam bahasa Tolitoli dan saya telah berhasil menginventarisir dan melestarikan bahasa Tolitoli tentang nama-nama Flora dan Fauna, diantaranya nama tumbuhan dan pohon 683 Jenis, Nama Burung 126 jenis, Nama hewan 90 Jenis, Nama ikan Laut 488 jenis nama ikan Air tawar 18 jenis, hewan Invertebrata 397 jenis. (yang dilengkapi dengan nama ilmiah) Sekarang saya sedang mencoba menerjemahan Alquran Jus Amma dalam bahasa daerah Tolitoli bersama Tim (Masri A. Impa, Dharman Isol dan DZulfahri)

Ma'ruf Asli, Ketua Presidium Nasional Gerakan Rakyat Anti Korupsi dan Penyalahgunaan Kewenangan

Alasannews.com. Jakarta l Dinamika terkini agenda pemindahan ibu kota negara, dengan munculnya protes dari keluarga besar dan kerabat Kesultanan Kutai Ing Martadipura yang dianggap sebagai upaya perampasan hak adat dan tanah kesultanan mendapat reaksi keras dari Prsidium Nasional Gerakan Rakyat Anti Korupsi dan Penyalahgunaan Kewenangan (GerakKPK).

Ketua Umum Presnas GerakKPK, Hikma Ma'ruf Asli kepada sejumlah media melalui rilis resminya, Senin (9/12/2019) mengatakan bahwa dengan adanya protes warga yang mengaku adanya upaya perampasan tanah milik mereka untuk lokasi ibu kota negara adalah preseden buruk. hal itu menjadi bukti proses pemindahan ibu kota itu bermasalah. Tidak seperti yang disampaikan oleh sejumlah petinggi negara termasuk Gubernur Kaltim Isran lokasi ibukota adalah Tanah Negara.

"Gubernur Kalimantan Timur jangan bohongi Presiden dan Rakyat Indonesia. Katanya 90% lahan lokasi ibu kota adalah tanah negara. Faktanya rakyat teriak tanahnya dirampas," ujar Ketua Presnas GerakKPK dalam rilis tertulisnya.

Menurut Ma'ruf Asli, proses pengambilalihan tanah rakyat baik itu masyarakat umum maupun tanah kesultanan dengan cara merampas atas nama negara adalah tindakan yang tidak bis dibenarkan.Tindakan itu menyalahi aturan dan merupakan tindakan yang tidak pancasilais.

Ma'ruf menuding danya kelompok mafia tanah yang mengatasnamakan negara untuk mendapatkan keuntungan. Untuk itu pihaknya meminta presiden untuk ermat dalam soal pengadaan lokasi ibu kota negara itu.

'Kami akan mengawal proses ini dan kami harap rakyat didengarkan dan wajib dilindungi hak-haknya. Jika terdapat indikasi kuat penyalahgunaan kewenangan dan atau tindakan yang mengarah pada perbuatan korupsi dalam pengadaan lahan ibu kota, maka akan kami dorong pada ranah hukum. rakyat jangan takut membela hak-haknya," tandas Ma'ruf Asli.

Ditambahkan Ma'ruf, merespon persoalan konflik lahan ibu kota negara itu, dalam waktu dekat pihaknya akan menurunkan tim investigasi dan mengumpulkan data-data lapangan.

Sebelumnya, seperti dilansir media online kaltimkece.id, persoalan kepemilikan lahan pembangunan ibu kota negara (IKN) yang diklaim pemerintah sebagai tanah milik negara.dipersoalkan 6 pemangku hibah Kesultanan Kutai Ing Martadipura. Mereka membeberkan sejumlah bukti baru atas kepemilikan lahan Kesultanan Kutai Kartanegara yang diklaim menjadi milik pemerintah.

Melalui salah satu anggota kuasa hukumnya, 6 Pemangku Hibah Grand Sultan, Muhammad Marwan memaparkan, pengakuan atas kepemilikan tanah milik kerabat kesultanan tertuang dalam surat Pengadilan Negeri Tenggarong yang berisikan Surat Ketua Pengadilan Daerah Tingkat II Kutai nomor: W.1.8 PCHT.10-76-A/1997.

Isi surat tersebut menyebutkan, memandang sangat perlu adanya penetapan kepemilikan tanah adat keluarga besar Kesultanan Kerajaan Kutai Kartanegara/Grand Sultant, sebagai jaminan perlindungan hukum bagi setiap ahli warisnya.

“Selain itu, hak kepemilikan yang sah juga tercantum di dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) no: 05/lhn-1960, Pasal 20, ketentuan konversi Pasal 18 (Grand Sultant) tanggal 24-9-1960, terkait dengan hukum adat, dikuatkan oleh Peraturan Menteri Pertanahan dan Agraria no: 03 tahun 1962,” jelas Marwan, Minggu 8 Desember 2019.

Selain itu, pengakuan atas hak kepemilikan tanah itu, tertuang dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai nomor: HUK-898/C-43/Ahr080/1973 tentang Penetapan Hak Kepemilikan Tanah Adat Keluarga Besar Grand Sultan.

Dengan menyatakan, hak kepemilikan hibah tanah adat Kesultanan Kutai serta isi kandung buminya, meliputi Muara Wahau dan sekitarnya. Kemudian Bentian Besar dan sekitarnya. Lalu, Land dan sekitarnya.

Tidak hanya itu, hak kepemilikan tanah adat itu juga meliputi Sangkulirang, Bontang, Sangatta, Muara Badak, Sangasanga, Anggana, Long Pahangai, Long Iram, Tabang, S Seluwang, Samboja, dan sekitarnya, serta meliputi wilayah kesultanan se-Kabupaten Tingkat II Kutai.

“Seluruh tanah itu masuk hak milik keluarga Kesultanan Kutai Kartanegara dengan kepala ahli waris pemangku hibah nama Sultan Mohd Alimoeddin din Sultan Mohd Soelaiman bin Sultan Mohd Shalihoeddin (Adji Imboet) Kerajaan Koetai Kartanegara,” bebernya.

Marwan mempertanyakan, terkait Hutan Adat yang diakui, sedangkan Hak Kerajaan tidak. Jika negara mengklaim adanya kepemilikan atas hutan adat dan hutan hak, maka yang menjadi pertanyaan Marwan selaku kuasa hukum 6 Pemangku Hibah Grand Sultan.

Lalu mengapa pemerintah pusat maupun Pemerintah Kaltim menganggap tidak ada tanah yang menjadi hak Kesultanan Kutai.Sementara eksistensi Kerajaan Kutai Kartanegara Ing Martadipura sudah sangat jelas secara historis.

Jika merujuk putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor: 35/PUU-X/2012 tentang putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, dalam amar putusan poin 1.2, Pasal 1 angka 6, Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, sudah jelas mengatur adanya hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.

Kemudian di poin 1.3, Pasal 4 Ayat (3) Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, menyebutkan, penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.

Putusan itu diperkuat dalam surat edaran Menteri Kehutanan nomor: SE.1/Menhut-11/2013 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 35/PPU-X/2012 tertanggal 16 Mei 2016. Termasuk dalam Undang-Undang nomor 41 tahun 1999, Pasal 5 Ayat (1) mengatur, hutan berdasarkan statusnya terdiri dari hutan negara, hutan adat, dan hutan hak.

 “Pertanyaannya, kalau hutan adat saja diatur, mengapa yang menjadi hak Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura tidak diakui pemerintah. Apalagi sebelumnya Gubernur Kaltim Isran Noor bahwa semua tanah yang ada di lokasi IKN adalah milik negara. Padahal itu nyata-nyata adalah milik kerabat Kesultanan Kutai,” imbuhnya. 

Marwan menyebutkan, setidaknya terdapat lahan seluas 120 ribu hektare milik kerabat Kesultanan Kutai Ing Martadipura yang disebut diklaim pemerintah sebagai tanah milik negara. Lahan itu terbentang di daerah Sepaku dan Semoi, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) serta di Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).

 “Semua itu merupakan tanah warisan Kesultanan  Kutai kepada 6 pemangku hibah grand sultan. Masyarakat yang memegang hak pakai atas beberapa tanah milik kerabat Kesultanan Kutai, memberikan respons baik saat kami mendata tanah-tanah itu. Mereka bahkan memberikan surat atas pelepasan hak garap (kelompok tani),” sebutnya.

Lebih lanjut, saat ini 6 pemangku kerabat grand sultan sedang menyiapkan proses hukum atas klaim Gubernur Kaltim Isran Noor atas lahan IKN sebagai tanah milik negara. Rencana untuk melayangkan somasi terhadap Pemerintah Kaltim pun sedang dipertimbangkan pihaknya.

 “Kami sedang membuat surat terbuka (untuk menuntut kepemilikan lahan kerabat kesultanan di IKN) dari para ahli waris yang masih mempunyai hak. Nantinya, kami akan mengadakan rapat dengar pendapat dengan Pemerintah Kaltim untuk membahas persoalan ini,” tuturnya.

 Marwan menambahkan, jika nantinya dari berbagai upaya persuasif yang dilakukan 6 pemangku hibah grand sultan tidak direspons secara baik oleh pemerintah pusat, khususnya Pemerintah Kaltim, maka pihaknya tidak akan sungkan-sungkan membawa persoalan klaim lahan tersebut ke ranah hukum.

Dia merasa yakin dapat memenangkan perkara itu jika di bawah ke meja hukum, karena pihaknya memiliki semua bukti dan dokumen pendukung.

 “Kami mempunyai semua dokumen yang dibutuhkan. Dari putusan MA, Pengadilan, serta Badan Pertanahan Nasional yang mengakui keberadaan tanah hibah dari para ahli waris grand sultan. Kalau memang diperlukan, kami akan membawa persoalan ini ke Pengadilan Internasional,” tegasnya. (SY)

Selasa, 10 Desember 2019 06:03

Korupsi Rugikan Negara Rp 200 T Setiap Tahun

Alasannews.com, JAKARTA | Korupsi ternyata mwnyisahkan sejumlah persoalan di Indonesia. Diungkap pada Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) yang jatuh setiap 9 Desember, bahwa negara ini mengalami keruhian hampir Rp 200 trilun setiap tahunnya karena korupsi. Bahkan, Cita-cita reformasi 1998 untuk memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) nyaris kandas. Direktur Eksekutif Center for Social Political Economic and Law Studies (Cespels) Ubedilah Badrun dalam diskusi bertajuk "Reformasi Dikorupsi?" di kawasan Matraman, Jakarta Timur, Senin (9/12) mengungkapkan, negara merugi sampai Rp 200 triliun itu. Ubed mengatakan, Rp 200 triliun per tahun itu sebagaimana hasil penelitian Prof. Soemitro yang menyebut 30 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dikorupsi. "APBN itu jumlahnya Rp 2300 triliun. Kalau asumsi Prof. Soemtirto itu benar 30 persennya dikorupsi. Itu artinya Rp 200 triliun lebih dikorupsi itu setiap tahun," ungkapnya. Menurut Ubed, ratusan triliun uang negara yang dikorupsi itu seolah mempertegas data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang per tahunnya menangani sekitar 600 kasus tipikor. "Datanya adalah sampai hari ini hampir 600 kasus korupsi," tutur dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) ini. Tidak hanya itu, lanjut Ubed, dia justru menyesalkan perilaku korup didominasi oleh para elit politik dan birokrat. Dia mencontohkan beberapa kasus yang ditangani lembaga antirasuah seperti kasus KTP elektronik dan kasus PLTU Riau-1. "61 persen praktik korupsi itu dilakukan oleh para politisi dan birokrat. Maka jawabannya adalah benar bahwa reformasi dikorupsi. Korupsi harus ditolak," pungkasnya. Puan

Selasa, 10 Desember 2019 05:03

Tolitoli Sorganya Mancing, Ini Faktanya

Punya hobi mancing? Anda tidak menyesal bila mencobanya di Perairan Tolitoli. Pengakuan Tolitoli sebagai sorga mancing di Timur Indonesia, tidak perlu anda meragukannya. Fakta-fakta menunjukkan, berbagai jenis ikan akan bisa menguras tenaga anda bila menemukannya. Seorang pengusaha lokal di sana, sudah mengimvestasikannya untuk anda yang punya hobi mancing. Atau sekadar ingin mencobanya, usaha atau fasilitas yang disiapkan kapal mancing dijamin tidak mengecewakan anda. Tunggu apalagi, 2020 di depan mata. Jadwal mancing anda sudah tersusun, Tolitoli menantang anda mancing mania. Puan

Stand Pameran Lembaga Adat Matanggauk, di arena pameran Pantai Gaukan Bantilan, Tolitoli hingga pagi ini telah dikunjungi 1.500 orang.

Koordinator stand Haseng yang dikonfirmasi alasannews.com, Selasa (10/12) mengatakan, animo masyarakat ingin berkunjung ke stand ini begitu besar

"Sampai hari ini, panitia dari LAM telah tiga kali ganti buku tamu karena penuh," ujar Haseng.

Stand LAM selain memamerkan Lantung, juga ada beberapa barang atau foto raja raja Tolitoli yang pernah ada.

Lantung atau batu besar dan keras, merupakan tempat penobatan raja Tolitoli ke XVII pada 10 Desember 2017 lalu saat H Moh Saleh Bantilan mendapat wasiat dari H Moh Anwar Bantilan sebagai pelanjutnya.

Penobatam di atas Lantung itulah, memberi Gelar H Moh Saleh Bantilan sabagai Tau Dey Babo Lantung.  Sebelumnya di Nalu ada beberpa orang raja Tolitoli berdiam seperti Tau dey Balre Seng, Tau Dey Beana, Tau Dey Babo Kasoo.

Sebagai perwujudkan pelestarian budaya maka Lembaga adat matanggauk (LAM) ikut menyemarakan pameran kali ini. Ketua panitia keikutsertaan LAM Moh Siradjudin Bantilan, mengupayakan agar kali pertama ini bisa dijutkan setiap Milad Matanggauk.

Selasa, 10 Desember 2019 01:04

Fairus Senang Kasus 'Ikan Asin' Jalan Terus

Jakarta - Artis Fairuz bersyukur proses hukum dari kasus 'ikan asin' yang menyeret namanya kini terus berjalan. 

Ia mengungkapkan tak akan mundur sampai menemukan keadilan.

Hal itu diungkapkan Fairuz saat berbincang di channel YouTube Ussy dan Andhika.

Ia mengaku sebelum kasus ini bergulir hingga ke pengadilan, dirinya pernah ditawari banyak hal untuk tak memperpanjang kasus ini.

"Mulai dari ngajakin damai dari orang-orang yang berbeda-beda. Dari orang-orangnya kakak, sampai teman kita sendiri itu udah mulai macam-maccam cara damainya," ungkap Fairuz.

"(Mereka) mengiming-imingi sesuatu. Wah luar biasa deh," tutur Fairuz lagi. Namun Fairuz teguh tak tergiur. Ia merasa harga dirinya sudah diinjak atas peristiwa tersebut. Fairuz ingin hal ini dapat membawa efek jera bagi siapapun.

"Intinya aku tuh ngerasa ini kan soal harga diri perempuan. Dan ini kayak sebuah pelajaran, kayak nggak ada perempuan lain yang diinjek-injek, cukup aja sampai di sini bahwa ada hukum jadi kalau elo mau ngatain orang, nggak asal-asalan," tutur Fairuz.detik.com

Alasannews.com, Jakarta | Ketua DPR Puan Maharani angkat bicara soal koruptor.

Menurutnya, Jumlah koruptor yang ditangkap bukan tolak ukur keberhasilan gerakan anti korupsi. Sebab, selain penindakan, perlu ada juga upaya pencegahan terhadap perilaku korupsi. 

Begitu tekan Ketua DPR RI Puan Mahrani dalam memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia 2019 kepada wartawan, Senin (9/12).

Diuraikan Puan bahwa keberhasilan gerakan anti korupsi diukur berdasarkan nihilnya orang yang menjalankan tindak pidana korupsi.

“Karena itu, perlu sebuah sistem yang mampu mencegah upaya-upaya tindak pidana korupsi,” ujar ketua DPP PDIP itu.

Salah satu upaya pencegahan perilaku korupsi yang dapat diterapkan, kata Puan, adalah dengan menghilangkan metode tatap muka atau membuat pengurusan birokrasi serba digital. 

Misalnya penerapan e-tilang, e-samsat, e-procurement, e-budgeting, dan e-planning. Puan menilai, kebijakan  memangkas regulasi atau debirokrasi seperti di atas dapat meningkatkan efisiensi pelayanan publik menjadi  sederhana, cepat, dan transparan, sehingga tidak ada relevansi untuk menyuap.

Sambungnya, di sisi lainnya penerapan kebijakan tersebut hanya dapat elakukan pencegahan korupsi di tingkat hilir.

Sementara belum menjangkau pencegahan perilaku korupsi yang berada di hulu, yakni berupa korupsi kebijakan. Atas dasar itu pula, Puan meminta agar Peraturan Presiden 54/2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi di mana KPK menjadi koordinator diperkuat dengan upaya pencegahan di sektor hulu.

“Selain itu, Strategi Nasional Pencegahan Korupsi perlu dikampanyekan secara masif agar masyarakat ikut terlibat dalam upaya-upaya pencegahan korupsi," katanya. "Menanamkan perilaku dan sikap anti korupsi perlu dilakukan sejak dini,” demikian Puan.     

 

  Puan

Alasanews.com, JAKARTA | Iis Dahlia membenarkan suaminya, Satrio Dewandono yang menerbangkan pesawat Garuda yang berisi Harley Davidson (HD) selundupan. Hal tersebut dibenarkan Iis lewat Instagram miliknya. "Banyak media yang bertanya pada saya perihal apakah betul suami saya yang membawa pesawat yang dari Toulouse ke Jakarta," bukanya dalam Instagram Storis miliknya. "Jawabannya iya, dia adalah salah satu crew yang aktif namun jika ada yang ingin ditanyakan lebih dari itu silahkan hubungi pihak berwenang dal hal ini Garuda Indonesia karena bukan kapasitas saya sebagai istri dari suami saya untuk menjawab," sambungnya lagi. Iis Dahlia Akui Suaminya Pilot Garuda yang Bawa Harley Ari Askhara

Senin, 09 Desember 2019 03:54

Gaukan Moh Saleh Lakukan Kirab Budaya

Gaukan Moh Saleh Bantilan Lakukan Kirab Budaya ke PGB dalam rangka memperingati Milad ke II, Matanggauk yang jatuh 11 Desember ini.

Kirab yang mengambil garis star dari Kediaman Balre Tau Dako Lipu, diikuti pelaku di lembaga adat matanggauk (LAM) dan dikawal pasukan sumpit dari Dondo.

Mengenakan pakaian kerajaan berwara kuning, Moh Saleh tampak bersemangat menempuh jarak lebih kurang 2 kilometer itu, Senin (9/12).

Sebelum sampai ke PGB tempat pelaksanaan Milad, rombongan raja singga di Balre Adat di Nalu (ujung lipu naalru).

Kirab budaya ini kali pertama, dan akan diagendakn setiap tahun sehingga selain untuk bisa melestarikan budaya juga bisa menjadi daya tarik untuk wisata budaya.

Berlangsung sederhana, namun kirab ini merupakan cikal bakal pelestarian budaya di Tolitoli yang sudah ada sejak lamam bahkan berabad lamanya.

Syahrudin Fatta seoarang sastrawan yang tengah menggali kebudayaan di Tolitoli seperti penulisan kamus bahasa daerah berkata, budaya harus dihidupkan agar terus diingat dan diketahui masyakat luas lainnya.

Apa diperlihatkan Moh Saleh hari ini, merupaakan manifestasi keberadaan.suku dan budaya orang Tolitoli, tau ttolru.

Puan



Tantangan Koperasi yang kini ditangani Menteri Teten bukan saja tergerus akibat soal internal perkoperasian. Persoalannya semakin hebat ketika kebijakan negara melalui kementrian Desa mendorong secara massif organ baru di desa bernama Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).

'Mahluk Desa' sokongan Kementrian Desa itu seolah menjadi tema model perekonomian baru pada tingkat desa. Seolah menangkap pesan sekaratnya Koperasi di tingkat Desa, Bumdes mendapatkan posisi strategis di desa.

Dukungan modal dan seabrek kebijakan yang diberikan kepada Lembaga usaha pemerintah desa itu. Demikian pula dukungan infrastruktur dari desa membuatnya menggeliat ditengah semakin hancurnya citra Koperasi sebagai kekuatan perekonomian kelas masyarakat kecil.

Bukan hanya modal dan dukungan kebijakan. Bahkan Bumdes memiliki penguatan kebijakan yang menyertai kebijakan pengalokasian Dana Desa sebagaimana ketentuan UU Desa. Termasuk kebijakan khusus yang mengharuskan adanya pengalokasian dana untuk modal Bumdes dan dikawal oleh pendamping secara berjenjang dari Pusat hingga ke Desa.

Tentu tak sepadan dan tak adil membandingkan Koperasi dengan Bumdes. Sebab Koperasi lahir dari keswadayaan masyarakat yang mau bekerja sama. Sementara Bumdes rohnya adalah lembaga bisnis yang dimodali dan dikendalikan oleh desa sebagai pemegang otoritas pemerintahan paling bawah.

Mungkin bisa di jelaskan secara teoritis bahwa Bumdes dan Koperasi adalah entitas yang berbeda. Namun di mata awam, Bumdes hadir dan menggeser Koperasi sebagai model dan sokoguru perekonomian Indonesia dari pikiran masyarakat.

Sebuah rintangan yang seolah benang kusut tak gampang diurai. Pekerjaan maha berat untuk mengembalikan koperasi sebagai doktrin perekonomian yang memiliki landasan konstitusional dan landasan sosiologis yang kuat di negeri ini.

Faktor trush, kepercayaan rakyat yang telah lama hilang dari ruh dan semangat kerakyatan menjadi biang keroknya.

Jelas pertanyaannya adalah sejauh mana kekuatan strategis kementrian Koperasi dibawah komando sang Menteri Teten mampu mengembalikan kepercayaan itu dan menghadirkannya kembali dalam habitat aslinya.

Nilai esensi Koperasi yang semakin terpojok oleh kebijakan negara dalam konteks investasi dan pengerahan modal melalui kebijakan Bumdes, KUR dan lain sebagainya. Kebijakan semacam itu seolah jalur altetnati atau baypass kebijakan untuk menyentuh rakyat kecil.

Akibatnya, peran koperasi sebagai krlembagaan dan konsep menjadi stagnan dan mundur perlahan dari jagad perekonomian bangsa.

Tentu kita tak menginginkan Koperasi nampak hanya seremonial belaka. Kita tak ingin Kementrian Koperasi maupun kegiatan riilnya sekedar memenuhi tuntutan konstitusional saja.

Menjadi penting menghadirkan kembali kesadaran kita semua pada identitas perekonomian yang bersifat gotong royong. Perekonomian yang lahir dari kerelaan bekerja sama dan saling menopang sesama anak bangsa.

Sangat perlu menghadirkan Koperasi dalam wajah yang lebih modern. Bergeser dari wajah tradisional yang beku. Menjadi lembaga perekonomian dengan penerapan teknologi informasi.

Sebuah keyakinan mendasar bahwa tabiat masyarakat bangsa ini adalah bekerja sama, berkelompok dan saling menolong. Hal itu adalah modal utama tetap bertahannya konsep Koperasi di alam kesadaran masyarakat Indonesia untuk mewujudkan kemandirian ekonomi.

Pemikiran ini yang kita kenal dengan istilah ekonomi yang berdikari...... (Selesai)

Bogor, 09 Desember 2019.

Halaman 12 dari 176
Umroh

Kontak Polisi

RESOR PALU