hpn2020
Sprt Dalam Negeri
Pemred

Pemred

PALU (alasannews.com) -- Cerita penculikan anak, bukan sekadar cerita. Di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Selasa (11/2/2020) tiga anak hingga kini belum ditemukan. Ketiganya, diduga diculik orang tak dikenal (OTK). Kepala biro alasannews.com di kota Palu, Agus Zen Saputra melaporkan hari ini (12/2/2020) menghilangnya ketiga bocah ini membuat heboh kota Palu. Khususnya di Kel Nunu, Palu Selatan, cerita penculikan anak merebak. Di medsos, pun tak kalah hebohnya dan menjadi viral, sebut Agus. Salah seorang dari mereka adalan Nando siswa kelas 08 sebuah sekolah dasar di Nunu. Upaya pencarian kini sudah ditangani pihak berwajib, jajaran Polresta Palu pun bergerak mengingat kejadian ini.menimpa tiga anak sekaligus. Sampai berita ini tayang (12.36) upaya pencarian terus dilakukan dan belum membuahkan hasil. Sebelum kasus ini, di Morowali juga dikabarkan ada aksi penculikan anak. Kemudian dijelaskan oleh polisi bahwa itu tidak benar. Agus

Pekanbaru (alasannews.com) – Cemarkan nama baik partai dan tuding Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto terima sejumlah uang, Morlan dan kuasa hukumnya dilaporkan DPD PDI Perjuangan Provinsi Riau ke Polda Riau, Rabu (12/2/2020) Hal ini disampaikan Wakil Ketua Bidang Hukum dan kepala Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) PDI Perjuangan Riau, Megawati Matondang kepada Bidikonline melalui whatsAppnya, Rabu (12/02/2020) Ketua DPD PDI Perjuangan Riau H Zukri ,melalui Megawati Matondang menegaskan bahwa laporan beserta tudingan kepada Sekjen DPP Partai PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang disampaikan oleh kuasa hukum Morlan Simanjuntak disalah satu media, itu tidak benar sama sekali. . ''Itu tidak benar. Kami DPD PDI Perjuangan Riau tegaskan bahwa Sekjen DPP kami Hasto Kristiyanto tidak ada meminta atau menerima uang dari saudara Morlan. Tuduhan yang disampaikan oleh saudara Morlan kepada Sekjen DPP tersebut merupakan fitnah,'' tegasnya. ''Apa yang disampaikan Morlan tidak berdasar, karena statemen yang disampaikannya dalam pemberitaan media saling kontradiktif dan tidak masuk akal, Yang menjadi pertanyaan mendasar adalah bagaimana mungkin seorang Sekjen akan berhubungan langsung dengan yang bersangkutan terhadap urusan seperti itu. Secara organisasi kepartaian sudah ada kordinasi berjenjang mulai dari ranting, PAC, DPC dan DPD,'' papar Megawati. Lebih lanjut Megawati menyampaikan bahwa ini adalah merupakan pencemaran dan telah mencoreng nama baik Partai PDI Perjuangan dan Sekjen DPP. Menyikapi tudingan ini, Megawati menyampaikan PDI Perjuangan menantang kuasa hukum Morlan Simanjuntak untuk membuktikan tudingannya tersebut. “ Ini sudah merusak marwah partai dan telah mencemarkan nama baik partai. Kita sudah melakukan kesepakatan bersama bahwa DPD PDI Perjuangan Riau akan melaporkan balik saudara Morlan beserta kuasa hukumnya ke Polda Riau,'' tutup Megawati. Hal senada juga disampaikan Ketua DPC PDIP Kampar Hanafiah dalam jumpa tersnya menyampaikan, “ kami akan menempuh jalur hukum atas tudingan permintaan sejumlah uang oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagaimana dilontarkan Kuasa hukum Morlan Simanjuntak, Kamarudin Simanjuntak, jelas Hanafiah, Senin(11/2/2020) . Dalam jumpa persnya Hanafi yang didamping yang didampingi Badan Kehormatan Taufik Aldini, Sekretaris Triska Feli SH dan Wakil Ketua Bidang Komunikasi Anotona Nazara SE, juga menceritakan, begitu berita permintaan uang tersebut ia baca di sejumlah media online dirinya langsung menghubungi Sekjen Hasto Kristianto. "Tadi saya langsung telepon pak Sekjen sebagaimana disampaikan oleh kuasa hukum Morlan Simanjuntak itu. Dan tudingan itu dipastikan tidak ada dan tidak benar dan mencemarkan nama baik partai. Selama ini bahkan DPP terus membantu DPD dan DPC seluruh Indonesia untuk membesarkan partai", ucapnya. Hanafiah menduga isu ini sengaja dihembuskan oleh lawan politik yang tidak senang dengan kemenangan PDIP 2 kali berturut-turut baik di legislatif tingkat nasional, maupun eksekutif yaitu Presiden. Ia pun menantang kuasa hukum Morlan untuk membuktikan tudingannya, jangan hanya berani bicara di media. Sedangkan menyikapi tudingan yang dinilai mencemarkan nama baik partai PDIP, Hanafiah memastikan akan menempuh jalur hukum. Sementara Sekretaris DPC PDIP Kampar Triska Feli SH menjelaskan, pemecatan Morlan berkaitan dengan manipulasi data saat mencalonkan. "Saudara Morlan itu menipulasi data terkait pencalonannya. Bahwasanya beliau sudah ditetapkan oleh pengadilan sebagai terpidana, menjadi dasar DPP memecat saudara Morlan", ujarnya. Triska mengatakan, sesuai PKPU Nomor 5, Morlan tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPRD. Ia mengatakan, dalam undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dijabarkan dalam pasal 32 ayat 2 huruf b peraturan KPU nomor 5 tahun 2019 tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih, yakni calon-calon yang berstatus sebagai terpidana. "Saat pelantikan anggota DPRD Kampar 27 Agustus 2019 lalu, Morlan ditahan di LP Siak karena terlibat kasus pencurian di daerah Siak. Jadi artinya sebagai bawahan dari DPP, segala sesuatu yang ditetapkan kami tetap dukung dan pertahankan", katanya. (boc-02)

Jakarta - alasannews.com | Zulkifli Hasan dan Hatta Rajasa sempat berseteru di Kongres IV PAN tahun 2015. Zulhas dan Hatta sama-sama berebut kursi Ketum PAN periode 2015-2020.

Tapi kini Zulhas-Hatta yang dulu berlawanan sudah menjadi kawan di Kongres V. Bagimana kisahnya? Mundur lima tahun ke belakang, perang dingin antara Zulhas dan Hatta Rajasa sempat terjadi. Pada pemilihan Ketum PAN di Kongres IV itu, Hatta Rajasa diserang Amien Rais yang mendukung Zulhas.

Amien menyerang dengan mengungkap kebohongan di mana ketika itu Hatta yang mengaku bertemu dengan elite Koalisi Merah Putih (KMP), namun nyatanya justru bertemu parpol Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Jokowi. Amien meletupkan serangan di pembukaan kongres PAN IV. "Saya mau meluruskan satu hal. Saya jamin tanggal 30 September malam hari, di sebuah kantor DPP partai menengah terjadi rapat harian. Sang ketum katakan akan menemui teman-teman KMP," kata Amien saat berpidato di pembukaan Kongres IV PAN di The Westin Hotel, Nusa Dua, Bali, Sabtu (28/2/2015). "Sejam kemudian di detikcom, ketum bukan temui KMP tapi ketemu Paloh bertemu Jokowi. Siapa ketum itu saya lupa namanya," sambung Ketua MPP PAN itu. Amien lantas menegaskan bahwa tak boleh ada kebohongan di PAN. Sebuah tamparan keras bagi Hatta Rajasa. "Kita lurus jangan bohong, apa adanya. Insyaallah PAN maju," begitu sindiran tajam Amien Rais. Hatta yang disindir tajam pun hanya diam terpaku. Ketika itu, Amien yang membacking Zulhas supaya terpilih jadi Ketum PAN. Alasannya sederharana, regenerasi. Karena itu pula Amien mengurungkan niat maju di Kongres dan mendukung Zulhas. Hatta tak gentar. Asanya untuk menduduki kursi Ketum dua periode digas hingga menjelang hari penentuan. Hatta dan Amien pun saling 'serang'. Hatta mengungkap ternyata Amien Rais juga jadi ketum PAN dua periode. Sehingga menurutnya tak ada alasan bagi Amien melarang orang lain jadi ketum PAN dua periode. "Sebetulnya kalau dari periodisasi ada lima periode. Pertama periode 1998-2000 itu ketua umumnya Pak Amien Rais, kedua periode 2000-2005 Pak Amien Rais ketua umumnya, kemudian 2005-2010 Pak Sutrisno Bachir, kemudian 2010-2015 saya dan sekarang ini kongres lagi, itu kalau kita bicara periodisasi," kata Hatta kepada wartawan di arena Kongres IV PAN di Hotel Westin Nusa Dua Bali, Sabtu (28/2/2015).

Lagi pula, kata Hatta, tak ada aturan yang dilanggar dalam AD/ART jika kembali maju sebagai Ketum. Meski demikian, Hatta tetap menghormati Amien Rais sebagai senior partai berlambang matahari terbit itu. "Pak Amien seorang tokoh dan selalu jadi tokoh buat kami. Beliau tokoh reformasi dan pendiri partai kami, bersama saya juga sama-sama mendirikan partai oleh karena itu Pak Amien tetap kami hormati sebagai tokoh partai tokoh bangsa dan tidak akan pernah kami lepas menghormati beliau," tegasnya kala itu.

Persaingan Hatta Rajasa dan Zulhas kala itu panas. Internal PAN memanas setelah kedua kubu beradu kekuatan di wilayah Indonesia Timur, pada waktu yang bersamaan. Hatta menggelar konsolidasi di Manado dan Zulkifli di Lombok. Amien Rais yang menjabat Ketua MPP PAN ketika itu masuk dalam konsolidasi tim pemenangan Zulhas, sementara sejumlah elite PAN seperti Waketum Dradjat Wibowo, Ketua DPP Tjatur Sapto Edy hadir ke konsolidasi tim pemenangan Hatta Rajasa. Isu money politic menggunung. Sejumlah pengurus DPD PAN yang hadir di Lombok memang sempat memberikan testimoni ditawari sejumlah uang sampai sebesar Rp 50 juta untuk merapat ke Manado, namun mereka menolak. Namun, isu money politic ini tapi tak terlacak. Hasil Kongres IV itu sendiri Hatta Rajasa kalah. Zulkifli memperoleh 292 suara sementara Hatta hanya mendapat 286 suara. Sebanyak 4 surat suara dinyatakan rusak. Lima tahun berikutnya di Kongres V PAN di Kendari, Sulawesi Tenggara, Hatta berkawan dengan Zulhas. Keduanya mengutarakan sama-sama ingin memajukan partai. Dalam kontestasi untuk kepemimpinan periode 2020-2025 ini, Zulhas berhadapan dengan dua caketum, setelah Asman Abnur mundur. Zulhas berhadapan dengan Mulfahcri Harahap dan Dradjad Wibowo. Sama halnya dengan Kongres sebelumnya, tahun ini juga pemilihan caketum berlangsung panas. Peristiwa 'kursi terbang' sempat terjadi beberapa jam sebelum pemungutan suara. Amien Rais kali ini tak lagi di belakang Zulhas. Dia menjagokan Mulfahcri.

Hasilnya, Zulhas kembali terpilih. Zulhas satu-satunya kader yang berhasil menduduki kursi Ketum PAN dua periode. Zulhas pun langsung meminta Hatta Rajasa sebagai Ketua Majelis Pertimbangan (MPP). "Saya minta Pak Hatta Rajasa jadi Ketua MPP. Saudara-saudara, setuju tidak?" kata Zulhas dalam rapat pleno Kongres PAN di Hotel Claro, Kendari, Sulawesi Tenggara, Selasa (11/2/2020). Para peserta kongres pun serempak menjawab setuju. Pimpinan rapat pleno, Totok Daryanto, lalu mengetuk palu sebagai tanda pengesahan Hatta sebagai Ketua MPP.

Hatta kemudian dipersilakan menyampaikan sambutannya. Selaku Ketua MPP PAN periode 2020-2025, Hatta menargetkan PAN masuk 3 besar perolehan suara terbanyak dalam Pemilu 2024. "Insyaallah kita kompak ke depan membesarkan partai ini. Kita targetkan insyaallah di 2024 tiga besar partai kita," kata Hatta dalam sambutannya.

Artikel ini sudah ditayang di detik.com

Pekanbaru --- alasannews.com | Menyikapi Isu dan Fitnah akan pemberitaan PDI Perjuangan yang terbit diberbagai media online (siber) baik Nasional maupun media lokal(Media Riau), Hanafiah Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kampar didampingi Triska Feli Sekretaris Jendral Sigit Widodo SH Wakil Sekretaris, Taufik Aldini SH Ketua Bidang Kehormatan dan Anatona Nazara SE Wakil Ketua Bidang Komunikasi Politik, melakukan Konferensi Pers di Kafe Kayu Resto Jalan Durian kota Pekanbaru Provinsi Riau.Selasa (11/02/2020). Konfrensi Pers yang dilakukan untuk mengcounter atau membantah Isu-isu dan Fitnah tentang PDI Perjuangan yang mencuat di berbagai media yang bermula terbit di media Nasional hingga ke media-media yang ada di Riau. Terkait proses Pemecatan Morlan Simanjuntak calon terpilih anggota DPRD Kampar pada pemilu 2019 lalu yang diduga tidak memenuhi ketentuan,serta isu dan dugaan Fitnah yang telah diunggah oleh media CNN, bahwa Hasto Kristiyanto Sekjen DPP PDI Perjuangan meminta uang kepada Morlan Simanjuntak untuk memuluskan dirinya (Morlan Simanjuntak) agar tidak dipecat. " Terkait isu itu kami DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kampar menyatakan bahwa itu tidak benar dan Fitnah,kenapa itu kami sampaikan demikian ?. Selama ini kami bahkan DPP Partai yang membantu DPC dan DPD seluruh Indonesia untuk membesarkan Partai." Ungkap Hanafiah dengan tegas Berkembangnya Isu dan Fitnah yang dilontarkan melalui media, yang mana adanya dugaan dari lawan Politik yang tidak senang dengan kemenangan yang telah diperoleh PDI Perjuangan yang dua kali menang berturut-turut baik itu Legislatif di tingkat Nasional dan juga di Eksekutif yaitu di Presidennya. " Kami DPC juga menyampaikan saudara Morlan Simanjuntak telah melakukan Manipulasi Data,terkait pencalonannya. Bahwasanya beliau yang sudah ditetapkan oleh Pengadilan sebagai Terpidana akan dugaan tindak Pidana pencurian yang telah dilakukannya di Siak, namun dimanipulasi dan berdasar itulah DPP melakukan Pemecatan bukan melakukan pemecatan tanpa alasan." tambah Hanafiah Tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPRD DPD/Provinsi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, serta Peraturan KPU No 5 tahun 2019 tentang penetapan pasangan calon terpilih pada pasal 32 ayat (2) huruf b telah dijabarkan." calon yang berstatus sebagai terpidana, kecuali terpidana yang tidak menjalani dalam penjara.Artinya saat itu Morlan Simanjuntak yang dilantik pada tanggal 27 Agustus 2019 pelantikan DPRD Kampar lalu,Morlan ditahan di LP Siak yang terjadi lokus kejadian di Siak akan kasus dugaan tindak Pidana pencurian yang diduga telah dilakukannya.papar Triska Fely Sekretaris Jendral DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kampar "Dikarenakan telah mempermalukan Partai maka DPP mengambil tindakan pemecatan terhadap Morlan, saat ada berita Sekjen DPP PDI Perjuangan di Fitnah meminta uang kepada Morlan Simanjuntak itu tidak benar dan Fitnah. karena pada saat itu yang diminta sebagai saksi dan dipertanyakan adalah saya,Ketua DPC dan Morlan namun dikarenakan berada didalam tahan di wakili oleh Istrinya Morlan akan Fitnah dan isu yang mencuat dimedia." ungkap Triska Feli Sekretaris Jendral Tuduhan atau Fitnah Sekjen PDI Perjuangan meminta uang tidak benar,dan meminta uang melalui stafnya itu juga tidak benar.Akan Tuduhan dan Fitnah,yang telah ditujukan pada PDI Perjuangan melalui media hendaknya dapat disampaikan kepada masyarakat melalui Mediapula.pinta Anatona Nazara Wakil Ketua Bidang Komunikasi Politik Saat dimintai tanggapan awak media, akan pernyataan Kuasa Hukum Morlan Simanjuntak memiliki bukti permintaan uang dari Hasto Kristiyanto Sekjen DPP PDI Perjuangan kepada Morlan " Tadi saya (Hanafiah) sudah berkomunikasi langsung dengan pak Asto Sekjen DPP PDI Perjuangan, bahwasanya apa yang disampaikan Kuasa Hukum Morlan Simanjuntak tidak benar. Dan PDI Perjuangan pasti akan menempuh langkah Somasi kepada Narasumber yang diduga telah melakukan Fitnah ." ucap Hanafiah mengulangi pernyataan tegas Hasto Kristiyanto Sekjen DPP PDI Perjuangan pada media. Sementara saat dipertanyakan kapan PDI Perjuangan mengetahui dugaan Manipulasi Data yang diduga dilakukan oleh Morlan Simanjuntak,apakah diketahui sebelum Pemilihan atau sesudah Pemilihan ? " Itu diketahui setelah proses Pemilu 2019 lalu selesai, karena kejadiannya di Siak sedangkan SKCKnya dikeluarkan di Kampar Pencalonannya di Kampar.Setelah Pemilihan selesai, didapatkan didalam BB 1 dan BB 2 nya beliau Morlan mengakui tidak pernah Terpidana,kemudian SKCKnya keluar. Itu diketahui setelah mencuat berita tentang kasus dugaan pencurian yang diduga dilakukan oleh Morlan lalu Team kita menelusurinya dilapangan ternyata masih ada sisa hukuman yang tidak diselesaikan dalam bentuk kurungan badan selama 5 bulan 3 hari dan masuk dalam DPO dan ada kader yang melaporkannya kepada Pimpinan Pusat." tambah Hanafiah,Triska dan Anatona Nazara Terkait setelah terbitnya SK Pemecatan,DPC Partai sudah menyurati sesuai dengan aturan kepada Instansi terkait, baik itu DPRD,KPU,Bupatinya semua sudah.Nah kemudian adanya pelantikan,kita juga menanyakan pelantikan yang dilakukan pada Morlan kepada Biro Hukum Provinsi menanyakan pelantikan Morlan.Kepala Biro memberikan Referensi,bahwasanya Morlan sudah memegang SK Pelantikan dan Pemberhentiannya serta berdasarkan aturan perundang-undangan,sementara Proses PAW dilakukan setelah dilantik dulu baru di PAW yang sekarang sedang dalam proses yang membutuhkan waktu.tutup Hanafiah Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kampar saat dipertanyakan awak media lambatnya reaksi PDIP akan menyikapi permasalah Morlan Simanjuntak (Ismail Sarlata)

JAKARTA -- alasannews.com Selasa (11/02/2020), 50 (lima puluh) orang mengatas namakan Gerakan Mahasiswa Bengkalis - Jakarta lakukan Aksi Demo didepan Mabes Polri terkait Penegakan Hukum yang tumpang tindih si Kabupaten Bengkalis yang akan dilaksanakan pada pukul 10.00 Wib - selesai Terkait akan hal tersebut diatas, sebagaimana Informasi yang telah diperoleh.Awak mediapun menghubungi Eca yang diduga selaku Korlap pelaksanaan Aksi Gerakan Mahasiswa Bengkalis -Jakarta via telp seluler (Hp) pribadi miliknya 08288XXXXXX, untuk mempertanyakan kebenaran,keabsahan Informasi yang telah diperoleh media serta memastikan pelaksanaan aksi yang akan dilakukan .Selasa (11/02/2020) pukul . " Aksinya nanti jam 13.00 Wib (1Siang) ini, di Mabes Polri." jawab Eca Korlap Aksi Demo Gerakan Mahasiswa Bengkalis - Jakarta via telp seluler Pribadinya.Selasa (11/02/2020) pukul 08.08 Terkaiti....kasus ini...kasuh...apo namonyo, apa...aduh lupa pula.Tindakan...ini...Tindakan...apa...yang dilakukan oleh Wakil Bupati.jawab Eca Ini dulu Khan ada...sebelum menjadi wakil Bupati Khan,dia dulu pernah menjabat apa namanya tu Kepala Dinas pelelangan proyek itu Pipa. " Kalau Kito gabungan dengan kawan-kawan Sumatra jugo,Aceh, Riau jugo Ado, dengan poin mendesak Mabes Polri sama Kabag Reskrim itu untuk menangkap Wakil Bupati.Soalnya Khan ini kasus sudah lama,tapi tidak pernah ini...yang ditangkap itu malah bawahan-bawahannya aja, aktornya tidak ditangkap sama pengadilan sana khan.jelas Eca saat dipertanyakan kasi dilakukan dari mana Mahasiswa mana saja serta point' apa yang disampaikan dalam aksi yang dilakukan Saat dipertanyakan aksi demo yang dilakukan Mahasiswa di Jakarta yang dilakukan, apakah berdasarkan dugaan Politik ditahannya AM Bupati Bengkalis oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). " Jadi gini kalau berbicara Politikkan, bahkan kemarin boleh kita demoin itu awal mulanya kita demoi Bupati.Ah...Bupati tertangkap Wakil Bupatinya juga kita yang memasukin,maksudnya tujuan kita sih ingin Bengkalis itu bersih dari Korupsi." Sementara perihal tuntuan aksi yang akan disampaikan, Eca menyebutkan diantaranya : 1.Kami minta itu tangkap Wakil Bupati Bengkalis,karena terindikasi kuat dalam kasus penyimpangan proyek pengadaan pipa transmisi PDAM sebesar Rp 2,5 Miliyar. 2. Mendesak Jendral Polisi Idam Azis,agar segera mengintruksikan kepada Kapolda Riau agar segera proses dan menangkap Wakil Bupati Bengkalis itu.Karena menginterpensi Panitia Lelang Proyek pengadaan pipa transimi PDAM di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau 3.Meminta kepada Jendral Polisi Idam Azis, agar segera memerintahkan Kapolda Riau segera menangkap menangkap Wakil Bupati Bengkalis atas perilakuan Tekanan dan Intimidasi kepada Panitia Lelang Proyek Pipa Transmisi PDAM. Perihal tuntutan aksi pada point' dan 2 dan 3,terkait Interpensi,Tekanan maupun Intimidasi yang diduga dilakukan oleh Wakil Bupati Bengkalis terhadap Panitia Lelang memiliki bukti akan dugaan yang telah dilakukan pada Panitia lelang ? " Ya..tekanan terhadap pemenang lelang,jadi gini.Ini Khan pernah diangkat Panitia Lelang sama pelaksana proyek dulu kan pernah dibawa ke apa..ke pengadilan atau kejaksaan gitu Khan.Ini kasus pernah diangkat,itu sudah ditetapkan itu siapa...Wakil Bupati ini tapi tidak ditangkap." Intimidasi pada Panitia lelang itu, " Dipakai lagi atau Ndak " ucap Eca mengulang ucapan dugaan Intimidasi yang diduga dilakukan Wakil Bupati Eks Kadis kepada Panitia.Pokoknya ada datanyo,berupa kesaksian dari Panitia itu.Karena itu udah di ini...udah...di..apa...yang ini Khan kasus korupsinya sudah ditangkap panitia pelaksana sudah ditangkap,lupa pula namonyo.bukan panitia Pelaksana, anu PT pelaksananya lupa pula aku bang....jawab Eca saat dipertanyakan,apakah Mahasiswa memiliki bukti rekaman maupun data yang lain akan ucapan Intimidasi,Interpensi atau Intimidasi yang diduga dilakukan Wakil Bupati Bengkalis. Kalau upamanya asumsi berarti ini Khan menduga, bantah Eca pada awak media saat awak media menyampaikan aksi Mahasiswa apakah berdasarkan dugaan maupun asumsi tidak berdasarkan unsur Politik maupun bukti-bukti dan atau data-data fakta yang dimiliki Mahasiswa saat aksi yang akan disampaikan kepada Mabes Polri Kalau bicara Data ada, ya..Khan. kita khan datanya dari...kemarin tu dari kawan-kawan yang kembali ke Bengkalis itu kalau tidak salah melaksanakan Audiensi sama Kejaksaan atau Pengadilan tu. Dia kasih berkasnyo,terkait kasusnya viral.tambah Eca " Datanya ado, tertulis dari saksi-saksi ini menyampaikan didalam tulisan itu.Cuman khan yang jadi persoalan ini, kenapa pak Wakil ini tidak pernah ditangkap.Nanti kita kasih pas di Mabes Polri,nanti kita sampaikan semua itu.Data itu ada sama teman Pulo, di Sekret aku masih dirumah bang." tutup Eca pada awak media saat awak media meminta data yang dimiliki oleh Mahasiswa dalam melakukan aksi, apakah data berupa ucapan langsung oleh Wakil Bupati Bengkalis kepada Panitia lelang yang diduga melakukan Interpensi,Intimidasi atau data tertulis akan pernyataan saksi-saksi yang dimaksud eca didalam persidangan yang janji akan diberikan kepada Media via telp seluler usai pelaksanaan aksi yang nantinya akan dilaksanakan didepan Mabes Polri....Bersambung (Team)

Bengkalis - alasannews.com | Keluarnya Surat dari Gubernur Riau  tertanggal 7 Februari 2020 yang di tujukan kepada Wakil Bupati Bengkalis berbunyi sebagai berikut   "Sehubungan dengan dilakukan penahanan tehadap Bupati Bengkalis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pda tanggal 6 Februari 2020," dan seterusnya. Gubernur Riau Syamsuar dalam suratnya mengacu pada ketentuan Undang-undang Nomor. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 65 ayat (3) dan (4). Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bengkalis ditunjuklah Wakil Bupati Bengkalis untuk  melaksanakan tugas sehari-hari Bupati Bengkalis sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku. M.Naser Faisal.AP ketua DPW LSM Fortaran Riau, yang juga cucu mantan Bupati Bengkalis H.Muhamad. ketika dimintai tanggapannya prihal diatas mengatakan "pada inti nya sangat setuju dengan keluarnya surat  yang menunjuk wakil bupati sebagai pelaksana tugas bupati  agar roda pemerintahan di Bengkalis tetap berjalan sebagai mestinya." Faisal menambah kan "dalam hal ini Gubernur Riau sudah mengambil langkah tepat, menunjuk Wakil Bupati untuk  melaksanakan tugas sehari-hari Bupati Bengkalis, agar pemerintahan kabupaten Bengkalis tetap mempunyai pemimipin dan roda pemerintahan tetap berjalan lancar tertib dan aman," tutupnya.(Rilis)

KENDARI - alasannews.com | Kongres PAN di Kendari mengukir sejarah baru denga kembali memilih Zulkifli Hasan sebagai Ketum. Sejak didirikan PAN bari kali untuk kedua kalinya, Zulkifli Hasan terpilih menjadi nakhoda partai berlambang matahari. Terpilihnya pria yang akrab disapa Zulhas itu setelah pemungutan dan penghitungan suara yang dilakukan di Kongres PAN V di Kendari. Zulhas memperoleh suara terbanyak dan didapuk menjadi Ketua Umum PAN terpilih periode 2020-2025. Pantauan Liputan6.com, Selasa (11/2/2020), suara untuk Caketum PAN Mulfachri Harahap memimpin sejak awal perhitungan. Namun masuk pertengahan, suara untuk Zulkifli Hasan terus bertambah dan menyalip. Penghitungan suara dilakukan menggunakan metode manual dan digital. Ada tiga layar projektor yang digunakan untuk menampilkan mulai dari proses hingga hasil perhitungan suara. Tampak pendukung masing-masing Caketum terus memantau jalannya perhitungan suara. Mendekati detik-detik akhir perhitungan suara, massa Zulkifli Hasan mulai bersorak dan meluapkan kegembiraan. Berdasarkan perhitungan, Zulkifli Hasan memperoleh 331 suara. Sementara Mulfachri Harahab dengan 225 suara dan Drajad Wibowo 6 suara. Sementara yang tidak sah ada 3 suara. Sejarah Baru Menilik sejarah PAN sejak berdiri tahun 1998, tak ada ketua umum yang bisa menjabat dua periode. Amien Rais mendirikan PAN dan terpilih menjadi ketua umum pada Kongres I tahun 1998. Dia lengser dari pucuk pimpinan PAN di Kongres tahun 2005. Dia digantikan Soetrisno Bachir, pengusaha asal Jawa Tengah yang didukungnya. Hatta Rajasa menjadi ketua umum 2010-2015 di Kongres PAN III. Terakhir di Kongres IV PAN di Bali tahun 2015, Zulkifli Hasan yang mendapat dukungan Amien Rais unggul tipis 6 suara dari Hatta Rajasa. Amien saat itu beralasan, ingin mentradisikan ketua umum PAN cukup satu periode seperti yang telah dia contohkan. (*/IN-001)

Jakarta, CNBC Indonesia - Angka kematian total yang disebabkan virus corona baru (2019-nCoV) mencapai 1.011 orang per Selasa pagi (11/2/2020). Ini terjadi setelah provinsi Hubei, pusat virus corona berada, melaporkan 103 kematian baru.

Dalam laporan hariannya, komisi kesehatan Hubei juga mengkonfirmasi 2.097 kasus baru di provinsi tersebut. Akibatnya, saat ini total kasus yang disebabkan virus mirip SARS itu mencapai lebih dari 42.200 kasus di China saja.

Virus corona yang mematikan pertama kali muncul pada bulan Desember di kota Wuhan, provinsi Hubei, China. Virus yang diyakini berasal dari hewan liar yang dijual di sebuah pasar seafood di Wuhan itu hingga saat ini belum memiliki vaksin.

Dalam hal penyebaran, virus ini diketahui sudah menyebar ke sedikitnya 26 negara sejauh ini. Yaitu di China, Jepang, Singapura, Thailand, Korea Selatan, Malaysia, Australia, Vietnam, Jerman, Amerika Serikat, Prancis, Makau, Inggris, Uni Emirat Arab, Kanada, Filipina, India, Italia, Rusia, Spanyol, Nepal, Swedia, Sri Lanka, Kamboja, Finlandia, Belgia.

Virus yang memunculkan gejala seperti demam dan batuk pada penderitanya ini awalnya dilaporkan menyebar melalui kontak langsung dengan penderita dan umumnya menjangkiti mereka yang memiliki riwayat perjalanan ke Wuhan.

Namun, lembaga Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melaporkan belakangan virus juga telah menjangkiti mereka yang tidak memiliki riwayat perjalanan ke Wuhan. Akibat ini, WHO mengirim ke Wuhan sebuah tim yang ditujukan untuk membantu menangani wabah ini.

Ketua WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus telah mengumumkan keberangkatan tim yang dipimpin lembaganya tersebut ke China pada Sabtu lalu. "Tim ini dipimpin oleh Dr Bruce Aylward, veteran darurat kesehatan masyarakat masa lalu," kata Tedros dalam sebuah tweet.

WUHAN - Sejak virus Corona menyeruak para ilmuan berupaya keras untuk menanganinya. Bahkan perusahaan raksasa farmasi Johnson & Johnson memberi sedikit harapan. Namun sayangnya hal itu dibantah kembali oleh ilmuan dari Amerika Serika (AS). Dan saat ini Para ilmuwan sedang mengerjakan vaksin tetapi telah memperingatkan bahwa satu kemungkinan tidak akan tersedia untuk distribusi massal sebelum 2021. Coronavirus menyatakan 'mustahil virus Corona bisa dihentikan oleh dokter', Hal tersebut dilontarkan Dr Tom Frieden berbicara setelah hasil studi medis baru dari Journal of American Medical Association, tulis Daily Star Senin (10/2/2020). Dr Frieden, yang juga mantan direktur Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS, mengatakan penelitian itu adalah "berita besar". Dia menulis untuk CNN: "Virus itu mungkin tidak mungkin mengandung - seperti flu biasa dan influenza dan tidak dapat dihentikan, karena daya tahan tubuh manusia dapat ditumpulkan, dan hanya pertolongan Tuhan yang bisa hentikan virus ini," "Terbukti Upaya luar biasa China untuk menghentikan penyebaran virus, tidak berhasil, bahkan ilmuan dan kemampuan dunia tak mampu membatasi bahaya yang disebabkan oleh virus." tandasnya. (wbs)

CANBERRA --alasannews.com | Dalam pertemuan yang dihadiri sejumlah CEO dari perusahaan-perusahaan swasta Australia, Presiden memaparkan lima hal yang akan menjadi prioritas di periode kedua pemerintahannya. Saat menghadiri Indonesia-Australia Business Roundtable yang digelar di Canberra Room, Hotel Hyatt, Canberra, Australia, pada Senin, 10 Februari 2020, presiden menyampaikan soal komitmen pemerintahannya untuk menjadikan Indonesia sebagai negara ramah investasi. “Komitmen untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik akan terus saya lakukan. Kali ini saya coba once and for all melalui dikeluarkannya Omnibus Law. Omnibus Law ini akan menyederhanakan semua peraturan dan menciptakan iklim investasi yang lebih baik. Saya targetkan Omnibus Law selesai pada semester I tahun 2020 ini,” kata Presiden. Dalam pertemuan yang dihadiri sejumlah chief executive officer (CEO) dari perusahaan-perusahaan swasta Australia tersebut, Presiden juga memaparkan lima hal yang akan menjadi prioritas di periode kedua pemerintahannya. Kelima prioritas tersebut adalah pembangunan sumber daya manusia, melanjutkan pembangunan infrastruktur, menyederhanakan regulasi, memangkas birokrasi, dan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumber daya alam menjadi manufaktur berdaya saing dan jasa yang modern. “Anda pastinya melihat pembangunan infrastruktur besar-besaran yang kami lakukan dalam lima tahun yang lalu. Jalan tol, pelabuhan, bandara baru, dan pembangkit listrik. Pembangunan infrastruktur telah ikut menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup baik lebih dari lima persen. Pembangunan infrastruktur juga merupakan aset jangka panjang yang akan terus menopang pertumbuhan ekonomi,” papar Presiden. Presiden juga bersyukur bahwa Indonesia dan Australia memiliki pandangan yang sama untuk menciptakan ekonomi terbuka yang adil dan saling menguntungkan. Oleh karena itu, Presiden menyambut baik selesainya proses ratifikasi Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA). “Kita harus pastikan pelaksanaan IA-CEPA akan menguntungkan rakyat kedua negara. Kita harus tunjukkan bahwa pengaturan seperti CEPA dapat saling menguntungkan, dapat menciptakan win-win solution,” ujarnya. “Oleh karena itu, IA-CEPA bukan hanya menghapuskan tarif bea masuk di antara kedua negara. Namun juga harus membuka peluang investasi Australia di berbagai sektor. Dan harapan saya juga membuka arus pergerakan manusia antara kedua negara,” tambahnya. Secara keseluruhan, Presiden memandang bahwa hubungan ekonomi Indonesia-Australia cukup baik, namun belum mencerminkan potensi yang ada. Oleh karena itu, IA-CEPA harus benar-benar menjadi pendorong bagi meningkatnya hubungan ekonomi. “Kita harus fokus pada kerja sama yang dapat membuahkan hasil cepat dalam 100 hari pertama pascaratifikasi IA-CEPA. Di situlah masyarakat kita akan paham bahwa IA-CEPA membawa manfaat,” jelasnya. Kemitraan ekonomi yang strategis tersebut, lanjut Presiden, akan ditopang dengan kemitraan geostrategis yang kokoh. Menurutnya, Indonesia dan Australia adalah mitra di ASEAN, mitra di Indo-Pasifik, mitra di Pasifik, dan mitra di banyak isu internasional. “Dengan demikian, tidak ada alasan bagi dua negara kita untuk tidak berhubungan dengan baik,” imbuhnya. Di akhir sambutannya, Presiden mengajak semua pihak untuk meningkatkan kerja sama dengan Indonesia dan meningkatkan investasi di Indonesia. Presiden juga mendorong para CEO yang hadir untuk tidak segan berkonsultasi dengan Menko Perekonomian dan para pengurus Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia apabila ada masalah yang dihadapi ataupun apabila ada peluang usaha baru. “Indonesia is open for business. Saya meyakini, pilihan kalian untuk bekerja sama dengan Indonesia sangat tepat,” tandasnya. Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut yaitu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md., Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, dan Duta Besar Indonesia untuk Australia Yohanes Legowo. Selain itu, hadir Ketua KADIN Rosan Roeslani beserta jajarannya dan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Mardani H. Maming. (BPMI Setpres)

CANBERRA -- alasannews.com | Presiden Jokowi Apresiasi Dukungan Partai Buruh Australia dalam Peningkatan Hubungan Indonesia-Australia. Hal tersebut disampaikan Presiden saat menerima kunjungan kehormatan Ketua Partai Buruh Australia, Anthony Albanese, di Canberra, pada Senin, 10 Februari 2020.

Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kehormatan Ketua Partai Buruh Australia yang merupakan partai oposisi, Anthony Albanese, di Ruang MG 63 Gedung Parlemen, Canberra, pada Senin, 10 Februari 2020.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden menyampaikan apresiasinya atas dukungan Partai Buruh dalam peningkatan hubungan bilateral Indonesia-Australia.

“Saya sangat mengapresiasi konsistensi Partai Buruh dalam mendukung peningkatan hubungan bilateral kedua negara kita, termasuk dukungan bagi kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Presiden Jokowi.

Presiden menjelaskan bahwa pemerintahannya terus berupaya meningkatkan kesejahteraan, perlindungan hak asasi manusia (HAM), dan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia, termasuk Provinsi Papua dan Papua Barat.

Ia juga mengapresiasi dukungan oposisi Australia dalam ratifikasi Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA). “Saya juga hargai dukungan Partai Buruh terhadap ratifikasi IA-CEPA. Kita secara bersama harus bekerja keras agar implementasi IA-CEPA akan menguntungkan rakyat kedua negara,” ungkapnya.

“Kita juga sudah selesaikan Plan of Action dari Kemitraan Strategis Komprehensif untuk tahun 2020-2024,” imbuhnya.

Kepala Negara juga mengajak Australia untuk berkolaborasi dengan Indonesia dalam memperkuat kemitraan dengan negara Pasifik Selatan, terutama terkait dengan isu kelautan dan perubahan iklim.

Selain itu, lanjut Presiden, Indonesia juga ingin menjadikan Australia sebagai salah satu mitra penting Indonesia di bidang investasi dan pendidikan. “Saya senang mendengar bahwa Yang Mulia berkeinginan untuk lebih meningkatkan kerja sama ekonomi di kawasan Asia Pasifik melalui pembentukan Regional Trade Task Force di Partai Buruh,” tandasnya.

Usai bertemu Ketua Oposisi Australia, Presiden Jokowi juga menerima kunjungan kehormatan Ketua House of Representatives Australia Tony Smith dan Ketua Senat Australia Scott Ryan.

(BPMI Setpres)

 

 

 

 

Minggu, 09 Februari 2020 13:14

Ini Bocoran Nama Bacagub dan Bacabup Golkar

ALASAN (palu-sulteng) -- Pleno Diperluas partai Golkar Sulawesu Tengah telah usai. Sejumlah nama untuk calon gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati telah diputuskan.

Pleno diperluas yang berlangsung di Santika Hotel Palu, telah mengambil keputusan penting dalam sejarah partai untuk panggung politik 2020 baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota telah diambil.

Informasi yang dikumpulkan awak media ini menyebutkan, telah terjado perdebatan alot yang nyaris dead lock. Golkar sebagai pertai berpengalaman, akhir menyerahkan ke publik siapa kepala daerah yang pas 2020 itu melalui mekenisme survey.

Meskipun, satu tahapan yang namanya pleno sudah hampir disimpulkan. Demi menjunjung suara rakyat, golkar mengembali hasil pleno dimaksud ke rana survey.

Murnikah suara golkar sebagai suara rakyat?

Moh Faisal Lahaja, salah satu pimpinan DPD II Golkar di Sulteng menegaskannya, golkar akan selalu menghormati suara rakyat. "Ya akan kita kirim ke pusat 3 sampai 5 nama. Tapi, mutlaknya adalah hasil survey," papar Ketua DPD Golkar Tolitoli itu.

Meskipun dia enggan mengungkap nama-nama itu, beredar bocoran bahwa untuk Bacagub nama Nurmawaty Dewi Bantilan (NDB) santer disebut sebut sebagai salah satu nama yang akan diservey itu.

Mengikuti jejak NDB, di kabupaten Tolitoli nama Ketua Demokrat M Nurmansyah Bantilan juga disebut-sebut menjadi pesaing berat Faisal dan Iskandar. Di tingkat provinsi, NDB akan mendapat saingan berat dari Hidayat Lamakarate (HL) yang terlebih dahulu disebut punya kans besar akan mengantongi rekomendasi Partai Gerindra.

Sedangkan Mamat alias MNB berpeluang menyingkarkan lawan beratnya karena dia sudan dipastikan akan mengantongi rekomendasi PD. Menepis rumor MNB sudah memilih pasangan tetap ARB yang nota bene ketua wilayah PPP, kubu MNB belum memberikan klarifikasinya.

Dua nama yang menjadi sorotan alasan kali ini karena NDN dan MNB adalah kakak beradik yang berada dalam pusaran partai Golkar untuk Pilkada 2020. Akankah?

Minggu, 09 Februari 2020 05:26

Korban Virus Corona Menghampiri 1Juta Orang

Beijing - alasannews.com | Korban tewas akibat virus corona terus bertambah menghampiri angka satu juta orang. Data terbaru, korban jiwa akibat virus menular ini sudah mencapai 803 orang di China.

Seperti dikutip dari AFP, detik.com, Minggu (9/2/2020), angka kematian akibat virus corona ini dilaporkan melampaui korban jiwa virus SARS.

Korban tewas terbanyak akibat corona terbanyak di Provinsi Hubei dengan jumlah kematian 81 jiwa. Hampir 37.000 orang terinfeksi virus corona di China yang diyakini muncul tahun lalu di pasar yang menjual binatang liar di ibu kota Hubei, Wuhan.

Seorang warga Amerika berusia 60 tahun di Wuhan juga didiagnosis menderita virus corona. Dia meninggal pada hari Kamis (6/2).

Kementerian luar negeri China mengonfirmasi bahwa korban merupakan warga negara AS asal China. Selain itu, seorang pria Jepang berusia 60-an dengan dugaan infeksi virus corona juga meninggal di rumah sakit di Wuhan.

Sebelumnya diberitakan, dalam sehari di China, 86 orang meninggal akibat keganasan virus corona. Sebanyak 3.399 kasus baru corona juga dilaporkan sepanjang hari Jumat (7/2) kemarin di negara tersebut.

Selain 3.399 kasus baru terkonfirmasi corona di China, pada Jumat (7/2) juga dilaporkan adanya 4.214 kasus baru suspect (diduga) corona. Komisi Kesehatan China juga melaporkan bahwa pada Jumat (7/2), sebanyak 1.280 pasien kondisinya menjadi serius dan 510 orang dibolehkan pulang dari rumah sakit setelah dinyatakan sembuh.

Dengan data tersebut maka total kasus terkonfirmasi corona di China daratan, sejauh ini telah bertambah menjadi 34.546 hingga Jumat (7/2) tengah malam waktu setempat.

Adapun total korban jiwa di China tercatat sebanyak 722 orang ditambah satu korban jiwa di Hong Kong dan satu korban jiwa di Filipina. Sehingga total korban jiwa global akibat virus corona sebanyak 724 orang

Oleh, Hasanuddin Atjo

Palu, 09 Februari 2020

Pasangan bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Pilkada Setentak tahun 2020 telah mengemuka pada sejumlah nama, dan mulai mengerucut pada nama-nama tertentu.

Peran Parpol dalam penetapan calon juga masih dominan memprioritaskan kader, meskipun survey menjadi salah satu alat ukur. Karenanya sejumlah bakal calon ramai-ramai bersosialisasi melalui pemasangan baliho di pusat keramaian dan media sosial maupun media lainnya.

Sampai sampai beberapa ASN dipanggil Bawaslu atas laporan masyarakat untuk dimintai keterangan, karena dinilai melanggar netralitas. Satu ketika saya diminta menjadi narasumber dalam dialog publik, diselenggarakan oleh sebuah media lokal.

Tema dialog publik tersebut terkait arah dan kebijakan investasi di Sulawesi Tengah, menyikapi pindahnya Ibukota Negara ke Kalimantan Timur Ada dua pertanyaan kritis yang terselip dari beberapa pertanyaan yang mengemuka :

(1) Bagaimana kriteria pemimpin daerah yang mampu membawa perubahan; (2) Apakah dengan pendekatan survey dapat menjamin terpilihnya pemimpin seperti yang diharapkan. Kening saya secara otomatis naik, menandakan bahwa ini pertanyaan yang cukup berat, karena agak keluar dari tema dialog, tetapi saya pandang masih ada relevansinya .

Dan butuh jawaban yang pas agar tidak menimbulkan masalah. Jawaban pertanyaan tersebut sengaja di letakkan di paling akhir agar tidak keluar dari tema dialog, dan juga teringat catatan dalam ujian tertulis pada waktu kuliah “ kerjakanlah soal yang paling mudah terlebih dahulu”.

Di saat mulai masuk menjawab dua pertanyaan tadi, saya perhatikan hampir semua audiens serius memperhatikan, karena ini terkait dengan suksesi yang lagi hangat dibicarakan di ruang-ruang publik dan media sosial maupun media lainnya. Mereka tentunya ingin mendengar bagaimana pandangan dari narasumber tunggal malam itu.

Saya berpandangan bahwa kita saat ini berada di era digital, era industri 4.0 dan era distrupsi. Semua bentuk perencanaan, pelayanan dan pembangunan sangat dipengaruhi oleh instrumen digital. Kita ingat bagaimana taksi online menggeser taksi konvensional, transaksi non tunai menggeser transaksi tunai, cukup dengan aplikasi.

Bahkan dengan teknologi digital bangunan hotel 30 tingkat dapat dirancang dan diselesaikan hanya kurang lebih sebulan. Selain itu kita baru saja dilanda bencana dahsyat 28 September 2018 yang meluluh lantakan sejumlah infrastruktur dan sejumlah lapangan usaha. Ditambah lagi dengan angka kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan yang masih tinggi.

Dibalik semua itu, daerah ini juga mendapat berkah dari yang maha kuasa antara lain atas kebijakan Presiden Joko Widodo memindahkan ibukota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Daerah ini paling tidak dapat berperan sebagai (1) Jembatan penghubung ibukota negara dengan kawasan timur melalui integrasi tol laut dan tol darat (Tambu-Kadimbar); (2) Pentangga kebutuhan ibukota; dan (3) menjadi destinasi wisata bagi warga ibukota karena jaraknya sangat dekat.

Peluang dan tantangan di atas kesemuanya berpulang kepada kemampuan pemimpinya untuk mendesain dan mengeksekusi. Saya selanjutnya mengutip hasil survey media nasional Tempo terhadap pemimpin daerah tauladan di tahun 2017 dan menghasilkan sepuluh kepala daerah tauladan, terbaik. Kepala daerah tersebut antara lain Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, Bupati Bojonegoro Suyoto, Bupati Bantaeng Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, Bupati Batang Jawa Tengah Yoyok Riyo Sudibyo, dan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil. Selain itu Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Bupati Tapin Kalimantan Selatan Arifin Arpan, Bupati Malinau Kalimantan Utara Yansen Tipa Padan, Bupati Kulonprogo Daerah Istimewa Yogyakarta Hasto Wardoyo, dan Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto.

Kesepuluh pemimpin daerah tauladan dan terbaik itu disimpulkan memiliki kemampuan sebagai Konseptor dan Eksekutor yang Handal. Mereka sangat familiar dengan inovasi-teknologi berbasis digital. Memprioritaskan pengembangan SDM dan transformasi ekonomi maupun sosial. Sangat paham dengan membangun bisnis ekosistem dan menggunakan pendekatan Penta Heliks dalam merancang dan mengeksekusi.

Mengakhiri acara dialog, saya katakan untuk suksesi di Sulawesi Tengah tahun 2020, mohon maaf saya tidak memberikan kriteria. Silahkan bapak, ibu dan adik adik mahasiswa dialogkan dan diskusikan untuk bangun kriterianya. Kisi-kisi dan referensi untuk itu sudah ada tinggal kembangkan budaya literasi dan saya kira bisa, Demikian yang dapat saya sampaikan, sekian terimakasih, Wabillahi Taufiq Walhidayah, Wasslamu Alaikum Wa. Wb. Hampir semua audiens memberikan aplous pertanda acara telah selesai.

JAKARTA – alasannews.com | Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik (Himapol) Indonesia melaksanakan audiensi dengan pimpinan MPR RI merespon isu radikalisme yang meluas di lingkungan mahasiswa, Audiensi dilaksanakan di gedung MPR RI, Jumat (07/02/2020).

Himapol Indonesia yang diterima langsung oleh Wakil Ketua MPR RI H. Arsun Sani, S.H., M.Si., dimaksudkan untuk menjadi sinergi dalam memperkokoh ideologi pancasila sebagai dasar berpikir pemuda, terutama mahasiswa yang rentan terpapar radikalisme.

Himapol Indonesia merupakan organisasi yang menaungi himpunan mahasiswa jurusan dan atau departemen program studi ilmu politik yang setaraf dengan lembaga perguruan tinggi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketua Himapol Indonesia Alif Fathurrahman menerangkan, audiensi dilaksanakan dalam rangka memperkenalkan Himapol Indonesia dengan harapan dapat berkontribusi dan memberi peranan dalam isu sosial-politik kontemporer khususnya mengenai radikalisme.

“Kami mencoba menggandeng seluruh stakelholder salah satunya MPR RI dalam upaya mencari akar permasalahan mengenai radikalisme yang akhir-akhir ini hangat jadi perbincangan di tengah masyarakat,” ujarnya.

Alif berharap, audiensi ini melahirkan output yang berkesesuaian dengan tugasnya selaku mahasiswa yang mengabdikan TriDharma Perguruan Tinggi, Himapol Indonesia siap membantu mengatasi masalah radikalisme dengan bekerjasama dengan MPR RI.

Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani, menyambut baik hal tersebut sekaligus menyatakan kesiapannya untuk mendukung kegiatan Himapol Indonesia sesuai rangkaian, guna menyukseskan pendidikan ideologi pancasila untuk menangkal radikalisme kepada pemuda. “Saya harap Himapol Indonesia dengan jumlah yang banyak tugasnya menetralisir dan mendingingkan (di media sosial),” terangnya.

Mengingat, media sosial memiliki peran dalam penyebaran radikalisme. Intinya, dalam audiensi singkat tersebut masing-masing instansi sepakat untuk sinergi untuk mewujudkan penangkalan radikalisme kepada seluruh pemuda dan mahasiswa.

RD

 

BANJARMASIN -- alasannews.com | Presiden dan rombongan terbatas lepas landas dari Bandara Internasional Syamsudin Noor, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, sekitar pukul 11.30 WITA.

Usai melakukan kunjungan kerja di Provinsi Kalimantan Selatan, Presiden Joko Widodo pada hari ini, Sabtu, 8 Februari 2020, bertolak menuju Canberra, Australia, guna melakukan kunjungan kenegaraan.

Dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1, Presiden dan rombongan terbatas lepas landas dari Bandara Internasional Syamsudin Noor, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, sekitar pukul 11.30 WITA.

Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono yang turut serta dalam rombongan mengatakan bahwa selama di Canberra Presiden akan melakukan dua kegiatan utama, yaitu kunjungan kenegaraan dan menghadiri Annual Leaders Meeting (ALM) yang terakhir dilaksanakan di Bogor pada 31 Agustus 2018.

Kunjungan Presiden ke Australia ini memiliki arti penting, ucap Heru, antara lain untuk implementasi Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) untuk meningkatkan akses pasar Australia dan investasi Australia di Indonesia.

“Selain itu, Presiden Jokowi akan menyampaikan visi kemitraan Indonesia-Australia dalam 30 tahun ke depan di Parlemen Australia dan memperkokoh dukungan Australia terhadap NKRI,” kata Heru.

Lebih lanjut, Heru mengatakan bahwa kunjungan ini juga untuk memperkuat kerja sama pembangunan di kawasan Indo-Pasifik dan Pasifik Selatan dan menunjukkan solidaritas atas kebakaran lahan di Australia. Presiden akan langsung kembali ke Indonesia pada Senin, 10 Februari 2020 dan tiba kembali di Jakarta pada malam harinya.

Turut mendampingi Presiden dalam penerbangan menuju Australia antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md., Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, dan Sekretaris Militer Presiden Mayjen TNI Suharyanto. Selain itu turut pula Kepala Protokol Negara Andri Hadi, Komandan Paspampres Mayjen TNI Maruli Simanjuntak, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin, dan Koordinator Staf Khusus Ari Dwipayana. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah berada di Canberra guna mempersiapkan kunjungan Presiden.

(BPMI Setpres)

BANJARBARU -- alasannews | TPA Sampah Regional Banjarbakula yang pembangunannya telah diselesaikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan anggaran sebesar Rp149 miliar mampu menampung 790 ton sampah setiap harinya yang berasal dari lima kabupaten dan kota di kawasan metropolitan Banjarbakula. Model pengelolaan dan pengolahan sampah yang melibatkan kerja sama sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Selatan sangat diapresiasi oleh Presiden Joko Widodo. Saat meresmikan tempat pemrosesan akhir (TPA) Sampah Regional Banjarbakula di Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, pada Jumat, 7 Februari 2020, Presiden menyebut bahwa model pengelolaan tersebut dapat menjadi contoh bagi provinsi lainnya. “Saya tahu pengelolaan sampah itu tidak mudah. Mengatur satu tempat saja sulit apalagi jika dalam lingkup satu provinsi. Tapi saya sangat mengapresiasi bahwa ternyata ada model TPA yang bisa melibatkan beberapa kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan ini,” ujarnya. TPA Sampah Regional Banjarbakula yang pembangunannya telah diselesaikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan anggaran sebesar Rp149 miliar tersebut menampung 790 ton sampah setiap harinya yang berasal dari lima kabupaten dan kota di kawasan metropolitan Banjarbakula yang mencakup Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, dan Kabupaten Tanah Laut. “Apa yang telah dikerjakan di TPA Regional Banjarbakula ini dapat menjadi contoh yang baik bahwa sinergi itu bisa dilakukan. Kolaborasi antarkabupaten dan kota dalam satu provinsi itu juga bisa dilakukan. Tidak perlu ego kedaerahan. Apa yang telah dilakukan Gubernur Kalimantan Selatan dalam pengelolaan TPA regional ini saya rasa bisa menjadi contoh di provinsi-provinsi lain,” kata Presiden. Mengutip siaran pers Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, TPA dengan luas lahan keseluruhan mencapai 15 hektare tersebut mengimplementasikan sistem sanitary landfill dengan tujuan membuat kawasan di sekitar tidak tercemar oleh bau dari timbunan sampah. Cara kerja sistem yang ada pada TPA tersebut pada dasarnya dengan membuang dan menumpuk sampah di lokasi cekung, memadatkannya, dan kemudian menimbunnya dengan tanah setelah sebelumnya dilakukan pemilahan terhadap sampah-sampah yang ada. Kemudian, cairan atau air lindi dari sampah basah yang ada di sana juga diolah terlebih dahulu hingga menjadi air bersih yang tidak mengandung zat kimia yang dapat berakibat pada pencemaran lingkungan. “Sampah yang masuk telah melalui pemilahan sehingga hanya 30 persen dari sampah awal. Ini bagus sekali. Air sampahnya juga bersih dan tidak mengandung zat kimia berbahaya jadi aman dan tidak mencemari lingkungan,” kata Presiden. Meski demikian, Presiden terus mendorong pemanfaatan teknologi dalam hal pengelolaan dan pengolahan sampah sehingga dapat diproses sedemikian rupa dan memberikan nilai tambah lain seperti pembangkit listrik sehingga sampah tidak lagi menjadi sumber masalah bagi kawasan sekitar. “Meskipun TPA yang bagus sudah ada, masyarakat tetap harus kita latih bersama-sama untuk mandiri sehingga bisa mengurangi dan memilah lampang. Bisa reuse, bisa reduce, dan bisa recycle. Belajar pengelolaan cara mengolah sampah dan meminimalkan sampah rumah tangga,” tandasnya. Untuk diketahui, selepas peresmian TPA, Kepala Negara melakukan penanaman pohon meranti di sekitar lokasi TPA. Pohon meranti diketahui memiliki nilai ekonomis tinggi sekaligus berfungsi dalam mengurangi dampak erosi, menyuburkan tanah, juga meningkatkan sumber cadangan air tanah. Hadir mendampingi Presiden dalam kegiatan tersebut di antaranya ialah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor. (BPMI Setpres)

Jakarta, alasannews.com | Dalam rangka evaluasi efektivitas sistem Pilkada langsung di Indonesia, Kemendagri mengundang secara khusus perwakilan dari sembilan universitas, di kantor Kemendagri Jalan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, yang memimpin langsung pertemuan ini, mengatakan bahwa pertemuan dengan pihak universitas ini adalah inisiatifnya.

Tito memaparkan bahwa dari aspek politik, Pilkada sangat esensial bagi demokrasi di Indonesia. Ia juga menjelaskan sekilas persiapan pemerintah dalam menyelenggarakan Pilkada 2020. Pilkada 2020 merupakan Pilkada serentak terbesar karena meliputi 270 pemilihan Kepala Daerah.

"Sejak 2004 hingga 2018, di samping menghasilkan aspek positif, Pilkada langsung juga menyimpan berbagai ekses sebaliknya, di antaranya konflik sosial berbasis identitas, keterbelahan masyarakat dalam dua kubu yang bertentangan yang memicu kerawanan sosial serta “high cost" atau berbiaya sangat tinggi," papar Mendagri dalam diskusi yang berlangsung hangat ini.

"Biaya tinggi Pilkada secara langsung telah berpengaruh pada kualitas tata kelola kepemimpinan di daerah," lanjut Tito. Dalam diskusi ini, hadir perwakilan 9 universitas, yang meliputi Universitas Indonesia (UI), Universitas Sumatera Utara (USU), Universitas Gajah Mada (UGM), Universitas Andalas, Universitas Sam Ratulangi, Universitas Padjadjaran, Universitas Lambung Mangkurat, dan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Menurut Tito, jika ekses negatif Pilkada ini dibiarkan terus-menerus, alam demokrasi di Indonesia dan akan timbul benih-benih konflik sosial di masyarakat. "Oleh karena itu, memang sudah sepatutnya perlu diadakan evaluasi terhadap efektivitas dari sistem Pilkada langsung. Namun, kami ingin evaluasi itu dilakukan secara akademis oleh pihak independen eksternal, yakni universitas," kata Tito dengan lugas.

Menanggapi hal tersebut, para perwakilan universitas menyambut positif dan menghargai inisiatif pertemuan dari Mendagri ini. “Ini adalah kesempatan pertama kami bertemu dengan Mendagri setelah polemik ramai rencana Mendagri mengubah Pilkada langsung,” ujar Wawan Mas'udi dari Departemen Politik dan Pemerintahan UGM Yogyakarta.

 

“Ada kekeliruan di masyarakat selama ini bahwa seolah Mendagri ingin mengembalikan sistem Pilkada menjadi tidak langsung," ujar Wawan dalam pertemuan tersebut. "Ternyata tujuan Mendagri adalah evaluasi bersifat komprehensif tentang Pilkada langsung di Indonesia guna mereduksi ekses negatif Pilkada serta menyesuaikan dengan kondisi perkembangan masyarakat,” ungkap Wawan.

 

Sementara itu, Ferry Liando, pengajar dari Universitas Sam Ratulangi, memaparkan bahwa universitasnya telah berpengalaman di dalam melakukan riset Pilkada khususnya dari aspek budaya lokal seperti yang diinginkan Mendagri.

Ferry mengungkapkan bahwa bila Mendagri ingin menyesuaikan sistem Pilkada dengan kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat daerah, itu adalah hal yang sangat patut didukung dan ide ini sangat relevan. "Kami sangat senang dan bersedia membantu Mendagri untuk melakukan riset akademis untuk perbaikan Pilkada dari berbagai aspek termasuk aspek manajemen konflik sosial," pungkas Ferry.

Pertemuan ini berlangsung selama sekitar 2,5 jam. Sebagai tindak lanjut pertemuan ini, pihak universitas akhirnya sepakat untuk mengusulkan riset desain evaluasi bersifat akademis tentang Pilkada langsung ke Kemendagri dalam rangka evaluasi komprehensif Pilkada.

Puspen Kemendagri

JAKARTA – alasannews.com | Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Politik dan Pemerintahan Umum bekerja sama dengan Yayasan Bentang Merah Putih akan menyelenggarakan kegiatan Penguatan Ideologi Pancasila di 22 kampus perguruan tinggi. Kegiatan yang bertajuk “Kemendagri Goes To Campus Nasional is Me” dengan tema “Pembumian Mutiara-Mutiara Pancasila” ini menargetkan kalangan mahasiswa sebagai kaum milineal yang menjadi generasi penerus bangsa. Dalam keterangannya kepada wartawan usai audiensi dengan pengurus Yayasan Bentang Merah Putih dan panitia “Kemendagri Goes to Campus”, di Gedung B Kemendagri, Jakarta, Jumat (02/04/2020), Plt Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar mengatakan, Kemendagri mengapresiasi kegiatan positif masyarakat seperti yang dilakukan Yayasan Bentang Masyarakat untuk mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila kepada mahasiswa sebagai generasi milenial. “Kemendagri tentu mengapresiasi dan mendukung kegiatan masyarakat seperti yang dilakukan Yayasan Bentang Merah Putih. Arahan Pak Mendagri, prinsipnya gerakan volunteer, suka rela masyarakat tentu harus didukung. Kegiatan ini juga sesuai arahan Bapak Presiden untuk membumikan Pancasila di kalangan generasi milenial,” ujar Bahtiar. Bahtiar juga mengingatkan, mahasiswa sebagai generasi milenial memiliki peran penting dalam menentukan keberlangsungan negara ke depan. Dari prediksi jumlah rakyat Indonesia pada 2030 yakni sebesar 300 juta orang, 65 persen nya adalah generasi milenial. “Kita bercita-cita pada tahun 2028 hingga 2030, Indonesia akan melompat dari negara berkembang menjadi negara maju. Ini bisa terjadi ketika kaum muda disiapkan dan mempunyai kecintaan pada bangsa dan negara. Kalau generasi muda atau milenial ini tidak memiliki nasionalisme dan karakter sebagai bangsa Indonesia, yang terjadi malah malapetaka, terjadi disaster demografi,” katanya. Sementara itu, Ketua Pelaksana Kegiatan Hana Elizabeth menjelaskan kegiatan “Kemendagri Goes To Campus” ini akan melibatkan 22 perguruan tinggi yang ada di Provinsi Jakarta, Tangerang dan Depok, Jawa Barat. “Jumlah perguruan tinggi yang terlibat kegiatan ini bisa saja bertambah karena ada perguruan tinggi lain yang ingin ikut,” katanya. Hana menambahkan, kegiatan sosialisasi dan pembumian nilai-nilai Pancasila ini dilakukan dalam bentuk talkshow di setiap kampus yang dihadiri minimal 500 mahasiswa. TalkShow ini akan disiarkan di sejumlah stasiun radio di daerah dan bekerja sama dengan Persatuan Radio Daerah se-Indonesia. “Live talkshow 60 menit ini akan menghadirkan narasumber tokoh-tokoh dan artis milenial yang bisa menginspirasi semangat nasionalisme dan kebangsaan kaum muda khususnya mahasiswa,” katanya. Dalam audiensi juga hadir Rektor Unkrida yang akan menjadi kampus pertama kegiatan serta artis-artis yang tergabung dalam Nakal (Nasionalisme Radikal). Puspen Kemendagri

ALASANNEWS.com --Beijing | Jumlah korban meninggal dunia akibat terinfeksi virus corona terus bertambah. Data terakhir per hari ini, Jumat (7/2/2020), sebanyak 638 dilaporkan meninggal dunia.

Sementara, kasus terkonfirmasi terinfeksi virus corona sebanyak 31.480. Hingga kini, tercatat 26 negara yang mengonfirmasi penyakit tersebut.

Selain di China, kasus kematian karena corona juga dilaporkan terjadi di Filipina. Mengutip South China Morning Post, Jumat, Otoritas Kesehatan China menyebutkan, kematian akibat epidemi virus corona pada Kamis (6/2/2020), menyebabkan 73 orang meninggal.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 69 orang meninggal di Provinsi Hubei. Dengan demikian, total korban tewas di Hubei naik menjadi 618.

China izinkan pakar kesehatan AS masuk Melansir Straitstimes, China akhirnya mengizinkan pakar kesehatan Amerika Serikat masuk ke negara itu sebagai bagian dari upaya WHO membantu memerangi virus corona yang telah menyebar dengan cepat dan jumlah kasus terus meningkat.

Gedung Putih menyebutkan, China telah menerima tawaran pengerahan para ahli AS sebagai bagian dari misi WHO.

Para ahli ini akan datang untuk mempelajari dan membantu memerangi virus corona yang muncul di Ibu Kota Provinsi Hubei, Wuhan. Sikap tersebut berkebalikan dengan sikap sebelumnya.

Pada Senin (3/2/2020), China sempat menuduh AS menyebarkan ketakutan dengan menarik warganya keluar dan membatasi perjalanan.

Disadur dari kompas.com

Halaman 3 dari 177
Umroh

Kontak Polisi

RESOR PALU