hpn2020
Sprt Dalam Negeri
Pemred

Pemred

Senin, 23 Desember 2019 13:06

Ilmuwan Yang Cantik Jelita

JAKARTA | Ilmuwan sering digambarkan sosok yang tua dan kutu buku.

Tapi kalau ahli biokimia yang satu ini, cantik dan cerdas. Hati para pria dijamin meleleh.

Inilah Camille Schrier, ilmuwan biokimia dari Virginia, Amerika Serikat.

Dia pekan lalu dinobatkan sebagai Miss America 2020. Dia menang bukan cuma karena paras cantiknya, namun juga otaknya.

Dikutip dari detik.com, pada final yang menentukan, Schrier bukan berlenggak-lenggok dengan bikini atau gaun malam yang mewah.

Dia memakai jas putih laboratorium dan melakukan percobaan ledakan hidrogen peroksida yang menghebohkan di panggung penjurian.

"Saya ingin mematahkan stereotip tentang Miss America 2020 dengan menjadi perempuan ilmiah. Saya bukan ratu kecantikan, saya adalah duta dari organisasi ini, lebih dari sekadar seseorang yang memakai mahkota ratu kecantikan," kata Schrier seperti dilansir News.com Australia, Senin (23/12).

Miss America sejak 2 tahun terakhir memang berubah konsep dari yang memamerkan kemolekan tubuh, menjadi ajang adu perempuan berbakat.

Kontes baju renang dan gaun malam diganti dengan unjuk bakat dan wawancara intensif. Schrier sebagai pemenang mendapat uang beasiswa USD 50 ribu.

Perempuan berusia 24 tahun ini bahkan mengatakan dia tidak akan ikut Miss America jika masih ada lomba baju renangnya.

Dia ingin mengedepankan ilmu pengetahuan dan berhasil menang. Mau tahu secerdas apa ilmuwan cantik ini? Schrier lulus cum laude dari Virginia Tech dengan gelar sarjana bio kimia dan biologi sistem.

Dia lagi melanjutkan studi doktoral di bidang farmasi. Saat berada di laboratorium kimia (camilleschrier/Instagram)

PADANG | Air laut di perairan Kota Padang, Sumatera Barat, berubah jadi hijau.

Dinas Lingkungan Hidup Sumatera Barat (Sumbar), menurunkan tim untuk mengambil sampel air yang berubah warna tersebut.

"Kami sudah menurunkan tim untuk mengambil sampel air langsung ke lokasi," kata Kadis Lingkungan Hidup Sumbar Siti Aisyah, di Padang, yang dilansir dari Antara, Senin (23/12), tulis detik.com.

Pantauan di pantai kawasan Batang Kajai dan Pasar Gaung, Padang, pada pukul 14.00 WIB air hijau terlihat secara kasat mata di permukaan air laut.

Ketika terkena pantulan cahaya matahari air terlihat berwarna kekuningan. Menurut nelayan sekitar, Rusli, hijaunya warna air laut tersebut diduga karena bermuatan lumut.

Tidak hanya di pinggir saja, lumut tersebut menurutnya tampak lebih banyak ke arah tengah laut. Ia mengaku kondisi tersebut berpengaruh terhadap hasil tangkapan ikan dibandingkan hari normal.

"Biasanya hasil melaut dalam sehari mencapai Rp 200 ribu, tapi kemarin cuma Rp 40 ribu saja. Karena sulit menangkap ikan," kata Rusli, di lokasi. Rusli menjelaskan, fenomena perubahan warna ini terjadi sekitar 1 minggu lalu.

Air laut di perairan di Padang yang biasanya berwarna biru saat ini terlihat berwarna hijau layaknya air di kolam air tawar. "Kejadian ini sudah terjadi sekitar seminggu terakhir, dan hari ini hijaunya semakin pekat," ucapnya.

Puan

Senin, 23 Desember 2019 02:14

FPI Tidak Urus SKT, Ini Penjelasannya

JAKARTA | Tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden (KSP) Dr Ali Muhtar Ngabali, mengatakan organisasi yang ingin hidup baik di Indonesia harus mengikuti aturan hukum Indonesia.

Ali Muchtar mengatakan itu, terkait ormas FPI yang belum mengurus surat keterangan terdaftar (SKT) ke Kemendagri.

" Ada sejumlah regulasi yang mengatur ormas, perkumpulan. Kalau tidak peduli, mau bilang apa lagi," tandas Ali di Jakarta, Minggu (22/13).

Dikutip dari detik.com, Front Pembela Islam (FPI) menegaskan selama tak melanggar hukum organisasi akan tetap berjalan meskipun surat keterangan terdaftar (SKT) tak dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri.

Ketua Tim Bantuan Hukum FPI, Sugito Atmo Prawiro menyebut tak ingin mendebatkan soal perpanjangan SKT FPI lantaran pihaknya telah beritikad baik dengan surat pernyataan kesetiaan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

"Jadi kalau SKT tidak keluar ya nggak apa-apa organisasi tetap jalan. Selama tidak melanggar hukum nggak ada masalah," ujar Sugito saat dihubungi, Minggu (22/12). Sugito menilai kegiatan-kegiatan FPI selama ini tak banyak menerima bantuan dari pemerintah.

FPI, lanjut dia, pendanaannya cenderung bersifat mandiri dengan iuran dari anggotanya sendiri. Sugito juga menuturkan jika SKT mandek, tidak akan mengubah bentuk organisasi FPI. FPI tetap akan menjadi organisasi massa (ormas) pada umumnya.

"Selama ini tetap seperti yang kemarin, yang jelas kita tetap sebagai ormas. Tapi karena kita sudah punya itikad baik rupanya sudah tidak keluar SKT-nya ya sudah, yang penting kita sudah punya kemauan untuk melengkapi dokumen yang terkait dengan SKT," katanya.

Sugito menyebut SKT dibutuhkan untuk menjadi mitra dan menerima bantuan jika ada kegiatan yang bisa kerjasama. Namun, dia tak menyoal dengan tidak menerima dana mitra kegiatan bersama lantara tak terdaftar.

"Ya dana mitra untuk kegiatan bersama, ya nggak apa-apa. Selama ini juga jarang menerima itu, jadi kita tetap kalau kegiatan-kegitan sosial, penanggulangan banjir, penanggulangan bencana ya itu iuran dari donatur dan anggota," katanya. puan

Oleh: Ir HA Hasdullah MSi (Pemerhati Masalah Pembangunan) Reorientasi infrastruktur terkoneksi dan terintegrasi di Sulsel adalah pilihan strategis, terutama untuk pengembangan ekonomi dan parawisata di Sulawesi Selatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di bawah komando Gubernur Nurdin Abdullah, mengusung salah satu program unggulan terutama pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, rumah sakit regional dan fasilitas umum lainnya. Hal itu tergambar dalam APBD Prov Sulsel, baik itu APBD 2019, maupun dalam APBD 2020. Kebijakan prioritas infrastruktur di Sulsel di bawah kepemimpinan Nurdin Abdullah, ini, adalah pilihan prioritas yang sangat strategis terutama untuk percepatan ekonomi rakyat dan juga untuk mendorong pengembangan destinasi wisata yang maju di Sulsel. Apa yang dilakukan Gubenur NA itu adalah re-orientasi pembangunan infrastruktur jalan terkoneksi dan terintegrasi. Itu merespon kondisi jalan kita yang penanganannya selama ini parsial, tak seimbang kondisi jalan nasional, provinsi dan kabupaten. Secara umum jalan nasional dan jalan provinsi kondisi relatif baik, tapi sebagian besar jalan kabupaten dan desa masih relatif kurang baik dan terbatas sehingga jalur distribusi produksi pertanian bernilai ekonomi tinggi dan harga di tingkat petani rendah, sehingga kebijakan reorientasi terkoneksi itu menjadi pilihan yang sangat tepat. Permasalahan yang terjadi kenapa tak tersedia infrastruktur jalan jalur distribusi dari pusat produksi pertanian di pelosok daerah, itu karena keterbatasan dana kabupaten/kota untuk membangun jalan Kabupaten/Kota dan desanya. Untuk itu, Gubernur NA memilih solusi dengan menggelontorkan dana bantuan daerah untuk mengatasi keterbatasan dana kabupaten/kota tersebut. Data yang ada, dana bantuan Pemprov Sulsel ke kabupaten/kota untuk tahun 2019 sebesar Rp 300 milliar dan tahun 2020 naik menjadi sekitar Rp 500 miliar. Tidak hanya sampai di situ. Pemprov Sulsel juga terus merancang dan mengembangkan serta membuka jalan baru, seperti rancangan poros Buah ke Tator- poros Pangkep ke Bone. Jalur jalan ini akan memperpendek jarak tempuh dan kemacetan di ruas jalan yang digunakan saat ini. Di situ juga akan terjadi efesiensi dan berkorelasi langsung dengan daya saing produksi dan tentu juga penguatan ekonomi rakyat di Sulsel. Lalu kemudian yang kedua adalah re-orientasi pembangunan infrastruktur yang terintegrasi itu menekankan infrastruktur yang berdampak terhadap sektor lain misalnya membangun destinasi pariwisata di situ. Bagaimana membangun jalan yang mantap menuju lokasi wisata, bagaimana di situ ada hotel dan home stay yang representatif, di situ ada kios kuliner yang khas, daya tarik wisata yang berkesan yang tak ditemukan di lokasi yang lain. Artinya pendekatan terintegrasi dengan semua pihak menjadi satu jawaban dan OPD Pemprov itu tidak lagi bekerja sendiri tapi bekerja sebagai tim, berkolaborasi dan bersinergi satu dengan lainnya Pada tahun 2020, Pemprov Sulsel dengan melihat postur APBD 2020 dan diretcing pak gubernur NA akan focus pada infrastruktur jalan, rumah sakit regional, rast area, renovasi stadiong mattoangin dan sejumlah infrastruktur lainnya serta psnguatan upaya penguatan hilirisasi pertanian. Dan tentu semua ini akan berdampak langsung terhadap ekonomi daerah dan pariwisata serta kemajuan dan kesejahtraan rakyat di Sulsel. Tentu semua stake holder dan pemangku kepentingan diharapkan akan melakukan penguatan kolaborasi dan sinergitas untuk membumikan program-program unggulan yang berujung pada kerja nyata yang dampaknya dirasakan seluruh rakyat Sulawesi Selatan.

Sabtu, 21 Desember 2019 19:55

72 Anggota Bawaslu Sumbawa Dites Urine

SUMBAWA -- Dalam Upaya Pencegahan, Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkoba dilingkup Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kab. Sumbawa, Kini Bawaslu menggandeng Badan Narkotika Nasional Kab. Sumbawa menggelar tes Urin untuk semua Panwascam yang sudah lulus Seleksi dalam rangka persiapan Pilkada serentak Tahun 2020.

Ketua Bawaslu Syamsi Hidayat mengatakan bahwa tes urin yang dilakukan ini merupakan salah satu upaya dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba dilingkup Bawaslu kab. Sumbawa dan sosialisasi terkait anti Narkoba, ujar syamsi saat ditemui usai pelaksanaan sosialisasi dan tes urin, sabtu (21/12) di ruang kerjanya.

Menurutnya bahwa Bawaslu pusat telah melakukan MOU Bersama BNN agar semua Stakeholder Bawaslu hingga daerah menindaklanjuti kerja sama tersebut. Sehingga jajaran bawaslu bebas dari pengunaan Narkoba.

Selain itu juga salah satu syarat untuk menjadi panwascam itu yakni bebas dari penggunaan Narkoba, saat ini digelar tes urin untuk semua jajaran kami. Lanjut syamsi mengungkapkan bahwa ada 72 Calon Anggota Panwascam Kab. Sumbawa telah mengikuti sosialisi Anti Narkoba dan tes urin sebelum pelantikan menjadi Anggota Panwascam di setiap kecamatan kab. Sumbawa.

“Apabila nantinya jika ada anggota kami yang terindikasi tentu pasti ada sikap tegas akan dilakukan karena Stakeholder Bawaslu harus bebas Narkoba," tegas syamsi.

Sementara di lokasi yang sama Kasi P2M BNNK Sumbawa Nursyafruddin Mengatakan bahwa sosialisasi tentang Narkoba yang digelar oleh bawaslu kab. Sumbawa merupakan salah satu upaya dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba tersebut patut diapresiasi.

Terkait dengan Bahaya pengunaan Narkoba tersebut menjadi tanggung jawab semua kalangan bukan saja bawaslu atau Badan Narkotika Nasional semata dan patut ditiru oleh Instasi - Instasi pemerintah lain. pungkasnya. (Dhy JN)

Sabtu, 21 Desember 2019 16:48

Waketum PAN Minta Kongres Dipercepat

JAKARTA -- Wakil Ketua Umum PAN Totok Daryanto meminta Kongres PAN dipercepat.

Sebab, menurut Totok, situasi internal PAN saat ini semakin panas menjelang Kongres.

"Melihat situasi internal PAN menjelang Kongres yang semakin panas, maka sebaiknya waktu penyelenggaraan Kongres dipercepat. Daripada ribut terus dan saling tuduh kontraproduktif di antara para kader pendukung antarkandidat, maka semakin cepat dilaksanakan Kongres semakin baik," kata Totok kepada wartawan, Sabtu (21/12)

Dikutip dari detik.com, Totok menjelaskan, memanasnya situasi PAN karena kader-kader yang telah berafiliasi dengan kandidat calon Ketum terlalu bersemangat memenangkan jagoan masing-masing.

Para kader tersebut, kata dia, terlalu memiliki patriotisme kepartaian yang tinggi.

"Semua mempunyai niat baik untuk mewujudkan mimpi menjadikan PAN partai besar dalam Pemilu 2024. Mereka meyakini para kandidat yang didukungnya adalah kader andal yang mampu merealisasikan mimpi-mimpi tersebut. Tetapi cara mereka salah. Saya sebagai kader senior partai kecewa dengan cara-cara kasar yang mulai dipertontonkan mereka ke publik. Dengan mendiskreditkan secara pribadi tokoh-tokoh partai yang menjadi kandidat akan merugikan kepentingan PAN jangka panjang," tuturnya.

Dia pun menyayangkan pertikaian yang terjadi di antara kader PAN. Karena itu, Totok ingin agar Kongres dipercepat untuk mengakhiri panasnya situasi di lingkungan internal partainya.

"Kalau dibiarkan terus seperti ini, semakin lama waktu diselenggarakannya Kongres, akan semakin jatuh nama baik para kandidat. Bayangkan bila setiap tim sukses saling menyerang kandidat pesaingnya. Jangan-jangan PAN akan mendapatkan Ketua Umum yang cacat citranya, siapa pun pemenangnya," kata Totok.

Di sisi lain, Totok menyesalkan pernyataan eks Ketua DPP PAN Agung Mozin yang menyerang Ketum Zulkifli Hasan. Menurut dia, sikap Mozin tersebut tidaklah elok. Sebelumnya, Mozin mengungkap kericuhan yang terjadi dalam rapat harian PAN. Mozin mengatakan Zulkifli lari terbirit-birit membawa palu sidang setelah menetapkan panitia Kongres.

"Cara-cara berkomunikasi Mas Agung Mozin dalam menyerang salah satu kandidat sebaiknya jangan ditiru dan jangan dilanjutkan. Daripada gejala menyerang kandidat ini semakin tidak terkendali, lebih baik Kongres dipercepat. Saya meyakini sebagian besar kader PAN adalah politikus yang matang dalam berpolitik. Semua hiruk pikuk ini akan berakhir dengan terpilihnya Ketum dalam Kongres," kata dia.

Untuk diketahui, situasi kalangan internal PAN memang tengah memanas seusai rapat harian yang berakhir ricuh. Kubu Amien Rais menuding Zulkifli memutuskan sepihak dalam rapat harian, meski hal itu kemudian dibantah kubu Zulkifli.

 

Puan/alasannews

Sabtu, 21 Desember 2019 10:21

Nelayan Peracun Ikan Diamankan Aparat

TOLITOLI -- Penangkapan ikan dengan mengunakan racun, di Tolitoli--Sulteng berhasil.diungkap aparat TNI-Polri.

Penangkapan itu dilakukan oleh Bhabinkamtibmas Desa Muara Besar Bripka Rusdianto bersama Babinsa Muara Besar Kopda Diman berhasil melakukan tangkap tangan kepada sekelompok nelayan yang menangkap ikan dengan menggunakan racun.

Operasi tangkap tangan yang dibantu dengan warga setempat tersebut bermula saat Bhabinkamtibmas Desa Muara Besar bersama Babinsa Muara Besar melakukan patroli laut disekitar wilayah perairan Desa Muara Besar Kecamatan Ogodeide Kabupaten Tolitoli pada hari Jumat (20/12) pukul 19.30 WITA.

Saat mendekati perahu nelayan, petugas menemukan sejenis racun yaitu peteler yang dicampur dengan pisang kemudian dihamburkan di laut sekitar para nelayan tersebut memancing.

Dari temuan barang bukti ini, petugas menyita racun ikan yang diracik dan beberapa ekor ikan hasil tangkapan dengan menggunakan racun tersebut.

Puan/alasannews.com

Sabtu, 21 Desember 2019 07:42

Dan Guspurla Kunjungi Lanal Tolitoli

TOLITOLI--Alasannews | Komandan Gugus Tempur Laut (Dan Guspurla) Komando Armada (Koarmada) II Laksamana Pertama (Laksma) TNI Rahmat Eko Rahardjo, M.Tr (Han) CHRMP melaksanakan kunjungan kerja ke Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Tolitoli.

Dan Guspurla Koarmada II beserta rombongan diterima langsung oleh Komandan Lanal Tolitoli Letkol Laut (P) Bayu Dwi Wicaksono, ST.,M.Tr (Hanla).,MM bersama anggota unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Tolitoli, Jumat siang (20/12).

Menyertai kunjungan Dan Guspurla masing-masing Komanda KRI Yos Soedarso - 353 Kolonel Laut (P) Aminudin Albek, Paban Analev Sintel Guspurla Koarmada II Letkol Laut (KH) Budianto,S.H.,M.Si, Paban Bek Guspurla Koarmada II, Letkol Laut (T) Sugeng dan Paban Ops Guspurla Koarmada II, Letkol Laut (P) Agus Supriyo,S.E,M.Tr.,Hanla.

Setelah merapat di dermaga Pelabuhan Dedek Tolitoli, KRI Yos Soedarso - 353 yang ditumpangi Dan Guspurla bersama rombongan disambut oleh Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Dan Lanal) Tolitoli Letkol Laut (P) Bayu Dwi Wicaksono, S.T., M.M. Komandan Kodim. (Dandim) 1305 Buol Tolitoli Letkol (Inf) Gunarto, S.H, Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli Sahabuddin, SH.,MH, Pejabat yang mewakili Kapolres Tolitoli serta sejumlah pejabat di Lingkungan kepelabuhanan Tolitoli. Puan

Alasannews.com, Mataram | Gelar Pisah sambut PJU (Pejabat Utama Polda Nusa Tenggara Barat) tampak Kegembiraan dalam acara tersebut, namun mendadak berubah menjadi haru. jumat (20/12).

Bagaimana tidak Kapolda NTB Irjen. Pol Drs.Nana Sudjana AS.,MM yang baru menjabat delapan bulan ini bakal pindah tugas ke Polda Metro Jaya Jakarta.

Kabar ini disampaikan dalam acara pisah sambut pejabat utama Polda NTB yang di pimpinnya. Saya merasa kaget dan tidak percaya mendapat kabar ini,padahal saya sudah kerasan dan nyaman di NTB ini, Saya sudah mulai menyatu dengan alam nya yang indah, masyarakatnya yang ramah dan lingkungan Polri tempat bekerja yang nyaman. ujar Nana Sudjana.

Menurut Kapolda, mutasi di lingkungan Polri adalah hal yang wajar, Inilah resiko yang harus di terima meski berat untuk dijalaninya.kita harus legowo, ikhlas maju menjalankan perintah demi tugas untuk masa depan bangsa dan negara. ungkapnya.

Melihat dirinya akan meninggalkan Polda NTB Kapolda menyampaikan pesan untuk pejabat di lingkup Polda NTB dan jajarannya untuk menjaga Harkamtibmas dalam masyarakat, keamanan, kenyamanan serta ketenangan dalam masyarakat, demi terwujudnya pembangunan NTB gemilang.

Lanjut ia menyampaikan bahwa Nusa Tenggara Barat adalah daerah yang sudah di pilih oleh persiden RI. Joko Widodo dalam bidang pariwisata, dan masuk urutan yang ke empat, diantaranya Danau Toba, Candi Borobudur, Mandalika ( lombok NTB) serta Labuhan Bajau.

Poin ini tentunya harus di manfaatkan oleh pejabat-pejabat di NTB termasuk Polri dan seluruh lapisan masyarakat untuk mendukung terciptanya NTB Gemilang kedepan. Pungkasnya. (Zi JN)

Jumat, 20 Desember 2019 23:25

Catatan Kritis ICW untuk KPK

JAKARTA -- Indonesian Corruption Watch (ICW) mengatakan tetap pesimis terhadap kinerja KPK ke depan, meski Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah membentuk Dewan Pengawas KPK. Rekam jejak salah satu anggota Dewas Pengawas, Artidjo Alkostar, yang dikenal sebagai selalu memberi vonis hukuman berat kepada koruptor saat masih menjabat sebagai hakim, pun tak merubah pandangan ICW yang pesimis terhadap masa depan KPK. "Kita tidak fokus pada perorangan, tapi konsep secara keseluruhan Dewan Pengawas bermasalah. Jadi siapapun yang mengisi tidak merubah keadaan. Iya, benar (pesimis dengan KPK meski ada Artidjo), jadi siapapun yang mengisi jabatan Dewan Pengawas tidak akan merubah keadaan bahwa KPK memang sedang dihancurkan oleh negara," kata Peniliti ICW Kurnia Ramadhana ketika dihubungi pada Jumat (20/12/2019) malam, tulis detik.com. Kurnia menuturkan ada sejumlah catatan kritis ICW tentang Dewan Pengawas. Pertama, kata Kurnia, secara teoritik KPK adalah lembaga negara independen yang tidak mengenal konsep lembaga Dewan Pengawas. "Yang terpenting dalam lembaga negara independen adalah membangun sistem pengawasan, hal itu sudah dilakukan KPK dengan adanya Deputi Pengawas Internal dan Pengaduan Masyarakat. Bahkan, kedeputian tersebut pernah menjatuhkan sanksi etik pada dua pimpinan KPK, yakni Abraham Samad dan Saut Situmorang. Lagi pula dalam UU KPK yang lama sudah ditegaskan, bahwa KPK diawasi oleh beberapa lembaga misalnya BPK, DPR, dan Presiden. Lalu pengawasan apa lagi yang diinginkan oleh negara?" tutur Kurnia. Catatan kedua ICW, Kurnia menjelaskan, adalah kewenangan Dewan Pengawas sangat berlebihan. "Bagaimana mungkin tindakan pro justicia yang dilakukan oleh KPK harus meminta izin dari Dewan Pengawas? Sementara, di saat yang sama, justru kewenangan Pimpinan KPK sebagai penyidik dan penuntut justru dicabut oleh pembentuk UU," sambung dia. Kurnia menambahkan catatan ketiga ICW adalah kekhawatiran intervensi berlebihan oleh Dewan Pengawas KPK. ICW khawatir intervensi itu terjadi pada proses hukum yang berjalan. "Ketiga, kehadiran Dewan Pengawas dikhawatirkan sebagai bentuk intervensi pemerintah terhadap proses hukum yang berjalan di KPK. Sebab, Dewan Pengawas dalam UU KPK baru dipilih oleh Presiden," ucap Kurnia. Sebelumnya Artidjo Alkostar menyatakan siap menjalankan tugas sebagai Dewan Pengawas KPK dengan harapan korupsi segera lenyap dari bumi Indonesia. "Ya negara kita jangan sampai kumuh dengan korupsi. Apapun yang dapat kita perbuat, ya kita perbuat. Kita cinta negeri ini. Satu saat republik ini akan bebas dari korupsi tapi harus bertahap, sabar," kata Artidjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (20/12) Artidjo mengatakan jabatan Dewan Pengawas KPK ini merupakan panggilan dari negara. Artidjo juga menanggapi polemik mengenai keberadaan Dewan Pengawas KPK. Menurut dia, efektivitas Dewan Pengawas KPK tergantung individu di dalamnya. "Tidak tergantung orangnya, kita profesional dan proporsional, proporsional itu penting menjaga keseimbangan supaya lembaga ini sehat dan bekerja baik, sesuai harapan bersama," ujar dia.

Alasannews.com, Jakarta — Bank Negara Indonesia (BNI) berhasil meraih Penghargaan Penyalur dan Penjamin KUR terbaik 1 Tahun 2019 dari Kementerian Koordinator Perekonomian Republik Indonesia.

Pemberian penghargaan disampaikan oleh Menko Ekonomi, Airlangga Hartanto di Jakarta, Kamis (19/12/2019) Pemberian penghargaan tersebut dilakukan dalam suatu acara pemberian penghargaan yang melibatkan Banyak pihak sehingga layak memperoleh penghargaan Penyalur KUR terbaik, Menjadi Penjamin KUR Terbaik, Pemerintah Daerah Terbaik, dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Terbaik Pendukung Program KUR Penghargaan untuk Penyalur dan Penjamin KUR terbaik untuk BNI diterima oleh Direktur Bisnis Usaha Mikro Kecil Menengah dan Jaringan BNI Tambok P Setyawati.

Pada kesempatan tersebut turut hadir menyaksikan acara pemberian penghargaan tersebut Menteri Koperasi dan UMKM RI Teten Masduki. Guna mencapai prestasi tersebut, BNI harus melakukan inovasi dan komitmen tinggi dari semua entitas BNI agar penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat berjalan secara masif dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Kehadiran pembiayaan KUR BNI semakin memperkokoh upaya memberdayakan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia, tentunya dengan disertai oleh pendampingan kementerian, lembaga, pemerintah daerah terkait, serta startup mitra BNI yang membantu digitalisasi UMKM diberbagai komoditas.

Rangkaian upaya tersebut membuahkan hasil manis, ketika BNI ditetapkan sebagai Penyalur dan Penjamin KUR Terbaik 1 Tahun 2019 dari pemerintah. Beberapa inisiasi yang BNI lakukan dalam mendorong penyaluran KUR antara lain adalah melakukan penyaluran berbasis klaster binaan unggulan lokal, melakukan sinergi BUMN, dan menggarap value chain financing debitur korporasi dibidang pangan. Selain itu, BNI juga melakukan kerjasama linkage dengan mengedepankan akses pembiayaan yang mudah dan pendampingan untuk meningkatkan hasil usaha.

Dukungan BNI juga dilakukan dengan membantu ketersediaan pasar melalui off taker, serta mendukung ke akses ke pasar ritel modern dan juga online. Inovasi dan sinergi inilah yang membuat BNI selalu dapat menyelesaikan tugas menyalurkan KUR secara lebih cepat dengan kualitas yang terjaga baik.

“Bersama dengan kemajuan teknologi, BNI terus melakukan inovasi. Dimana dengan inovasi tersebut, target KUR BNI dapat tercapai lebih cepat dari waktu yang ditetapkan. Harapan kami, BNI akan terus menyalurkan KUR dengan akses yang semakin mudah bagi UMKM, sehingga pada akhirnya nanti akan semakin meningkatkan kesejahteraan UMKM,” ujar Tambok.

Sementara itu, GM Bisnis Usaha Kecil 2 BNI Bambang Setyatmojo yang hadir pada pemberian award tersebut menambahkan bahwa penyaluran KUR BNI pun tergolong agresif dengan mitigasi risiko yang selalu terkontrol. Pada tahun 2019, BNI mendapat plafond KUR sebesar Rp 16 triliun dan target tersebut sudah tercapai pada bulan September 2019. Pada Oktober 2019, BNI mendapatkan tambahan plafond KUR sebesar Rp 2 triliun sehingga target meningkat menjadi Rp 18 triliun. Menurutnya hingga akhir November 2019, realisasi penyaluran KUR BNI telah mencapai sebesar Rp 17,5 Triliun dan dinikmati oleh sekitar 206.000 UMKM. Sebesar 54,5% diantaranya disalurkan pada sektor produksi.

Penyaluran KUR BNI ini meningkat dibanding penyaluran Tahun 2018 yang mencapai Rp 16 Triliun dan menyentuh sekitar 185.000 pelaku UMKM. Kiprah BNI dalam pembangunan nasional tidak dapat dipungkiri.

Salah satunya adalah turut serta dalam pengembangan dan pemberdayaan UMKM. BNI terus aktif mendukung Program Pemerintah dalam pengembangan UMKM sejalan dengan arah kebijakan Pemerintahan Presiden Joko Widodo melalui dukungan pemberian kredit atau pembiayaan kepada UMKM dan meningkatkan kesejahateraan rakyat. Bentuk dukungan BNI dalam program pemerintah tersebut tidak hanya dengan penyediaan akses pembiayaan yang mudah, namun juga menghadirkan mitra pendamping serta off taker sehingga umkm mitra BNI dapat makin tumbuh dan melakukan graduasi usaha serta terciptnya kemandirian ekonomi masyarakat, demikian tambah Tambok.

Memajukan UMKM Indonesia Pembiayaan UMKM masuk dalam sektor yang cukup strategis. Mengapa demikian? Indonesia dengan jumlah penduduk lebih dari 250 juta jiwa dan memiliki sekitar 117,68 juta tenaga kerja, sebanyak 96,87% di antaranya bekerja pada sektor UMKM. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM), sumbangan UMKM pada Produk Domestik Bruto (PDB) saat ini mencapai 60,34%.

Namun disayangkan bahwa dari jumlah itu hanya ada sekitar 20% yang sudah bankable, sisanya terdapat sebesar 80% UMKM yang ternyata belum tersentuh oleh bank. Aspek permodalan memang menjadi masalah klasik pada pengembangan UMKM.

Padahal, secara prospek sebenarnya banyak UMKM memiliki usaha yang layak untuk diberikan akses perbankan (feasible). Namun di sisi lain, UMKM belum memiliki banyak kesempatan untuk mengakses perbankan apabila dibandingkan dengan sektor usaha korporasi.

Peran strategis BNI dalam pelaksanaan pembangunan nasional, salah satunya adalah memberikan manfaat nyata kepada masyarakat yang sebelumnya tidak mendapatkan akses literasi keuangan menjadi bankable dan kesejahteraan lebih merata dengan dukungan permodalan yang murah dan cepat adalah dengan melakukan program klaster.

Pola pembiayaan yang diberikan kepada UMKM dikelompokkan atas dasar tiga kondisi kemampuan usaha. Pertama, UMKM yang potensial feasible namun belum bankable, pola pembiayaan diberikan melalui skema kemitraan.

Kedua, UMKM yang telah feasible namun belum bankable, pola pembiayaan diberikan dalam bentuk skema subsidi atau pinjaman dengan subsidi bunga oleh pemerintah lainnya. Ketiga, UMKM yang feasible dan bankable, diberikan fasilitas kredit komersil segmen kecil. Harapannya kedepan adalah, selain BNI mampu memberi akses permodalan KUR yang lebih mudah dan familiar bagi pelaku UMKM, juga dapat memberi kebermanfaatan bagi peningkatan usaha serta kesejahteraan bagi UMKM Indonesia.

Kamis, 19 Desember 2019 13:24

Pohon Kurma Resmi Daftar Warisan UNESCO

Alasannews--Spotwisata | Pohon kurma kini jadi makin istimewa, bukan cuma tanaman biasa. Didominasikan 14 negara, pohon kurma resmi jadi warisan UNESCO. Sejak dulu, pohon kurma telah ada dan tumbuh di negara-negara Arab. Pohon kurma sudah ditanam sejak 4.000 SM. Menurut Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, Kurma mungkin merupakan pohon yang paling tua ditanam di dunia. Karena itu, kurma dikenal bukan cuma sebagai sumber makanan tapi juga kehidupan. Dihimpun detikcom dari situs resmi UNESCO, Kamis (19/12) ada 14 negara yang menominasikan pohon kurma sebagai daftar Warisan Budaya Tak Benda Kemanusiaan yang Tak Berwujud UNESCO. Negara-negara tersebut adalah Bahrain, Mesir, Irak, Yordania, Kuwait, Mauritania, Maroko, Oman, Oman, Wilayah Palestina, Arab Saudi, Sudan, Tunisia, Uni Emirat Arab, dan Yaman. "Keberadaan Pohon Kurma menjadi pemandu manusia yang bermukim di gurun, karena tumbuhnya pepohonan menandakan adanya irigasi," tulis dokumen tersebut. Pohon kurma diakui membantu pengembangan peradaban 4 negara tersebut. Selain buah yang manis, pohon kurma juga menghasilkan produk-produk kerajinan tangan, tikar, tali dan furnitur. Untuk mempromosikan warisan dan produk-produk Pohon Kurma, beberapa negara mengadakan festival tahunan, seperti Festival Kurma Liwa tahunan di UEA dan Festival Kurma di Al-Qassim di Arab Saudi. Kedua negara Teluk itu termasuk pengekspor Buah Kurma terbaik, menurut International Trade Center yang berbasis di Jenewa. Puan/detik

Alasannews.com, Mataram | Indonesia adalah Negara yang kaya akan sumber daya alam dan sumber saya manusia, hal itu merupakan harta pusaka tersebar di seluruh pelosok daerah yang ada di Indonesia. Kekayaan yang paling menjanjikan untuk dikelola dari seluruh kekayaan alam yang tersedia adalah yang berasal dari dalam bumi. Pertambangan Indonesia memberikan nilai jual produk yang begitu bernilai dengan sokongan banyak tenaga kerja dan sektor pendukung. Perusahan tambang terbesar yang ada di Nusa Tenggara Barat (NTB) yakni PT MaC Mahon yang berada di perusahaan Tambang Batu Hijau memberikan banyak manfaat bagi masyarakat dan daerah. Dimana perusahaan tersebut secara continue memberikan yang terbaik dalam pembangunan daerah kedepannya. Dan mendorong terciptanya lapangan kerja secara luas kepada masyarakat. Salah satunya perusahaan tambang  PT. MacMahon Indonesia yang merupakan perusahaan di kawasan tambang Project Batu Hijau. Industri pertambangan Indonesia telah banyak memberikan pendapatan daerah dan negara, hampir setiap tataran di kehidupan bangsa ini dipengaruhi sektor pertambangan dan industri turunannya, tidak sedikit daerah yang perekonomiannya tumbuh dan ditunjang sektor pertambangan. Salah satunya di Provinsi NTB yang ada di Kab. Sumbawa Barat, misalnya yang merupakan penyumbang pendapatan daerah untuk kemajuan daerah tersebut, ujar Baiq Idayani, Supertanden Komunikasi PT. AMNT saat confirmasi jayantaranews.com, rabu (23/10). Lanjut ia menjelaskan bahwa Perusahaan pertambangan Indonesia selalu mengedepankan kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat, Dan terkait pengakhiran Kontrak Karyawan Macmahon tersebut, proses perpanjangan dan pengakhiran kontrak kerja di PT Macmahon Indonesia dilakukan melalui sosialisasi ke perwakilan LSK Bipartite. Untuk diketahui dari sekitar 600 orang yang akan berakhir Kontrak Kerjanya Oktober ini, yang tidak diperpanjang 56 karyawan dengan alasan Kinerja dan Perilaku. Dan ada 37 orang dengan alasan rekam medis, proses evaluasi karyawan terkait hal ini masih terus berlangsung. ungkapnya. Bahkan saat ini, PT Macmahon Indonesia akan melanjutkan hubungan kerja sekitar 500-an karyawan dan menjadikan karyawan permanen. Selama proses diatas berlangsung, operasional PT. AMNT dan PT Macmahon Indonesia terus berjalan lancar. jelas baiq Idayani. Oleh karena itu saat ini, komposisi karyawan Macmahon saat ini, yang berasal dari KSB 58% (1192 karyawan), NTB 18% ( 367 karyawan) dan Non NTB 24% (503 karyawan). Sebagian besar tenaga kerja yang bekerja di PT Macmahon adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). pungkas baiq Idayani. (Zi JN)

Alasannews.com, Jakarta  | Bank Indonesia (BI) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 2020 di kisaran 5,1% - 5,5%.

Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan hal ini bisa tercapai karena ekonomi global tahun depan pertumbuhannya diprediksi akan membaik.

Kemudian, kesepakatan perundingan perdagangan antara Amerika Serikat (AS) dan China yang mulai menemui titik temu.

"Dengan kesepakatan ini sampai implementasi butuh perundingan kesepakatan itu akan membawa lebih baik. Itu bisa menjadi sumber ekonomi Indonesia," kata Perry dalam konferensi pers di Gedung BI, Jakarta, Kamis (19/12/).

Dia mengungkapkan, saat ini ekspor sudah mulai membaik mulai dari kendaraan hingga pulp and paper. Lalu program pemerintah dari stimulus fiskal dan penyaluran bantuan sosial yang lebih tinggi akan mendorong perekonomian nasional.

"Stabilnya konsumsi rumah tangga dan pemerintah juga menjadi sumber pertumbuhan," jelas dia.

Selain itu sumber pertumbuhan dari perbaikan investasi non bangunan yang sejalan dengan reformasi pemerintah. Dalam hal ini Presiden Joko Widodo serius mendorong investasi swasta dan menggerakkan perekonomian berbasis pariwisata, hilirisasi dan ekonomi yang berbasis pertanian.

Kemudian kebijakan BI yang akomodatif juga akan membantu pertumbuhan ekonomi. Misalnya sepanjang 2019 BI sudah menurunkan bunga sebanyak 4 kali, penurunan giro wajib minimum (GWM) relaksasi kebijakan makroprudensial.

"Ke depan ini akan mendorong ekonomi kita dan investasi sampai ekspor. Empat faktor ini digunakan kenapa kami optimis tahun depan ekonomi bisa lebih baik," jelas dia.

 

Puan /detik

Rabu, 18 Desember 2019 16:04

Harga Tiket ke Papua Meroket

Alasannews.com, JAKARTA | Harga tiket jelang natal dan tahun baru 2020 meroket. Bahkan, di sampai belasan juta. Informasi yang dikumpulkan alasannews.com, Rabu (18/12) menyebutkan, harga tiket ke salah satu kota di Timur Indonesia pekan ini sampai Rp 17 jutan. Dilihat di salah satu aplikasi, harga tiket untuk ke Monokwari Papu per 21 Desember tertera Rp 17 juta. Bahkan diliat jelang sore hari, Rabu harga bergerak naik lagi sampai Rp 18 juta lebih. Tokoh masyarakat di derah menyebut, sejumlah warga di sana yang ingin merayakan natal bakal mengalami kesulitan. "Bila saja berangkat sendiri mungkin bisa dipaksakan. Tapi, bagaimana kalau satu keluarga sampai lima orang, maka akan sangat terasa harga ini mencekik," tukas seorang warga.

Senin, 16 Desember 2019 16:54

Program KOTAKU Sapugarut Diduga Tidak Wajar

Alasannews.com, Pekalongan | Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) adalah salah satu dari sejumlah upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia, selain upaya untuk membantu sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat. Program KOTAKU yang dikerjakan oleh KSM di masing-masing desa dan kelurahan dengan anggaran yang begitu besar itu, kadang lepas kontrol dari berbagai pihak. Seperti yang terjadi di Kelurahan Sapugarut, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan. Dimana, kelurahan itu mendapatkan bantuan sarana dan prasarana air bersih, paving block dan saluran drainase, dengan masing-masing anggarannya dari BDI dan swadaya masyarakat untuk pengadaan satu unit air bersih sebesar Rp 452.850.000,- yang meliputi; sumur bor, tower dan perlengkapannya. Sedangkan untuk paving block dan drainase memakan anggaran dari BDI dan swadaya sebesar Rp 932.865.000,-. Program KOTAKU yang dikerjakan secara swakelola ini, diduga ada ketidakwajaran dan tidaksesuaian pembangunan, dimana sumber dana yang diambil dari BDI ini, seakan tidak dibarengi swadaya yang cukup mumpuni. Hal ini seperti diungkapkan oleh Ketua Umum PWOIN Ferry Rusdiono. Ia mengatakan," Program KOTAKU di Kelurahan Sapugarut, Kecamatan Pabuaran yang sekarang dalam pengerjaan, sungguh tidak masuk di akal. Pasalnya, anggarannya terhitung cukup besar, namun pembangunannya tidak sesuai dengan apa yang dikerjakannya," jelas Ferry. " Sepertinya Program KOTAKU ini lepas dari pengawasan, karena KSM yang mengerjakan proyek tersebut tidak mencantumkan mulai pengerjaan dan akhir pengerjaan. Bahkan, untuk pengadaan sarana air bersih, swadaya masyarakat hanya sebesar Rp 3 juta. Selain itu, pengerjaannya untuk sarana air bersih dikerjakan oleh KSM Suka Maju 3, sedangkan untuk paving block dan saluran drainase dengan volume pengerjaan 400 meter-850 meter dikerjakan oleh KSM Suka Maju 2," ungkap Ferry. Pengerjaan proyek KOTAKU di Kelurahan Sapugarut dengan nilai anggaran hampir mencapai 1 milyar ini, dikerjakan oleh 2 KSM. Ironisnya, dengan anggaran sebesar itu, dan sekarang sudah mau berakhir pada bulan Desember 2019 yang notabene anggaran pemerintah seharusnya sudah tutup anggaran, namun ini masih bisa mengerjakannya. (Tim)

Senin, 16 Desember 2019 13:51

Dua Isteri Wabup Blitar jadi Kades

Alasannews.com, Blitar | Dua istri Wabup Blitar, Marhaenis Urip Widodo, dila3ntik sebagai kepala desa di Kecamatan Talun secara bersamaan.

Mereka berhasil unggul melawan kandidat lainnya berkat program unggulan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Dua istri Wabup Blitar itu adalah Halla Unariyanti (48 tahun) istri pertama wabup, terpilih kembali menjadi Kepala Desa Bendosewu. Sedangkan istri kedua, Fendriana Anitasari (33 tahun), terpilih menjadi kepala desa di Desa Wonorejo.

Pelantikan ini merupakan penanda keduanya melanjutkan kepemimpinan untuk periode kedua. Dihubungi detikcom, Fendriana mengatakan berhasil meraup 2.275 suara dari 3.539 daftar pemilih tetap, dengan jumlah kehadiran 2.789 warga.

"Saya akan melanjutkan visi misi yang belum terealisasi pada periode sebelumnya. Ada empat pengembangan ekonomi rakyat, yakni mengembangkan simpan pinjam syariah di BumDes, mengangkat produk unggulan genteng dan ukm serta membuat desa wisata," jawab Fendriana di ujung telepon, Senin (16/12)

Tak berbeda dengan Fendri, Halla pun juga unggul dalam perolehan suara dalam pilkades serentak Oktober 2019 lalu. Menurut Fendri, kedua wanita pendamping Wabup Blitar ini senantiasa berkoordinasi dan saling bersinergi untuk memajukan desa mereka.

Secara lokasi, Desa Wonorejo berada di sebelah utara rumah pribadi wabup, yang berada di Desa Bendosewu. "Yang jelas kami bekerjasama agar dua desa jadi tolak ukur di Kecamatan Talun dan Kabupaten Blitar. Kebetulan dua desa ini sebagai sentra genting di Kabupaten Blitar," ungkapnya.

Fendri bersyukur selama menjadi Kades Wonorejo tidak mengalami kendala berarti. Semakin tingginya kesadaran sosial masyarakat menurutnya memudahkan upaya kemajuan bersama. Bagi Fendri, kendala yang dihadapi sekarang justru pada sistem birokrasi dan regulasi pelaporan penggunaan anggaran yang rumit.

Sementara, perangkat desa belum mendapatkan pelatihan sampai betul-betul mumpuni mengolah data menjadi bentuk laporan Sistem Keuangan Desa (siskeudes) "Saya sangat mendukung Bapak Presiden tidak memperumit birokrasi. Pelaporan penggunaan uang negara itu penting dan sangat saya dukung. Saya berharap ada pelatihan terus menerus pada perangkat desa, supaya mereka bisa bekerja maksimal, sama-sama enaknya," pungkasnya.

Detik.com/puan

Alasannews.com, spot wisata | Singgah berkunjung dan menyambangi warung tegal Jateng di jalan poros Dusun Pa’batteang, Desa Lalang Bata, Kecamatan Buki, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi-Selatan, seolah menjadi sebuah keharusan bagi setiap pelancong dan traveller yang mungkin sekali waktu sempat melintas dan berpetualang menyusuri keragaman potensi wisata di wilayah dusun berpenduduk dua ratus delapan puluh jiwa tersebut.

Suguhan menu berupa mie pangsit, sate, dan kopi panas dapat dinikmati pengunjung di warung Danau Lolang, Pa’batteang asuhan Wasimun, warga asal Aceah Tamian.

Sebuah bangunan warung makan berkesan sederhana, dan berdesign minimalis yang terletak, tepat di gerbang utama Dusun Pa’batteang.

Kesan kearifan lokal terpancar jelas dari kolaborasi property dan ornamen bahan baku bambu lokal, yang ‘membungkus’ bangunan warung Danau Lolang Pa’batteang.

Daya pikat lain, ditonjolkan lewat perbedaan citarasa dan kemasan makanan siap saji yang disuguhkan oleh pihak pengelolah warung.

Letaknya yang berada tepat di pinggiran jalan poros ibukota dusun Pa’batteang menjadi sebuah bentuk kemudahan tersendiri bagi pengunjung untuk mengakses dan menjangkau lokasi warung Danau Lolang dari seluruh penjuru dengan menggunakan kendaraan roda dua dan atau mobil pribadi.

Pengunjung yang berkesempatan mampir untuk menikmati suguhan menu sate ayam, tahu bakar, bakso kuah, bakso bakar, mie pangsit, dan kopi panas di warung Danau Lolang, tak perlu repot mengeluarkan biaya besar.

Cukup dengan merongoh saku celana dan atau saku baju, pengunjung sudah dapat menikmati berbagai bentuk suguhan menu khas ala warung Danau Lolang. Bermodal uang recehan senilai dua ribu rupiah, pengunjung sudah dapat menikmati dan membawa pulang satu tusuk sate ayam yang dipanggang diatas api, berbahan bakar arang tempurung.

Dalam kesempatan berbincang dengan wartawan pengelolah warung Danau Lolang, Pa’batteang yang akrab disapa Wasimun ini, menuturkan, “warung Danau Lolang dibangun dan dirintis selama kurang lebih satu bulan setengah bermodal lima belas juta rupiah” Tak hanya menyiapkan menu siap saji, warung Danau Lolang, Pa’batteang juga ikut menyediakan sarana tempat peristrahatan, berbahan baku bambu lokal, berukuran tiga kali dua meter yang dikemas dalam bentuk dego-dego.

Menutup rangkaian petualangan dan agenda tour, pengunjung dapat memanfaatkan latar belakang taman segi tiga, di pertigaan ibukota Dusun Pa’batteang untuk sekedar berpose dan melengkapi bukti dokumentasi kunjungan. (fadly syarif)

Keputusan DPN PERADI SLIPI dinilai sewenang-wenang, Anggota Menggugat Ket gambar: Jonen Naibaho, S.H, Rudolf Naibaho, S.H., dkk selaku Kuasa Hukum menyatakan bahwa Klien Kami Andreas Bresman Sinambela, S.H.,MH, dkk yang dalam kedudukannya sebagai Anggota PERADI merasa Keberatan terkait adanya Perubahan Anggaran Dasar PERADI yang dilakukan secara sepihak, yang dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut Ketua Umum seolah-olah masih mempunyai hak, dimana Perubahan Anggaran Dasar harusnya melalui MUNAS dilakukan.

 

 J3AKARTA, Aladannews.com | Andreas Bresman Sinambela, Cindy B. Doloksaribu, serta Halman Simanulang merasa keberatan terhadap tindakan DPN (PERADI) Slipi atas Surat Keputusan No. 104/Peradi/DPN/IX/2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar, akibat surat perubahan AD-ART itu ke tiga anggota diatas menempuh jalur hukum dengan mempolisikan DPN Peradi.

Kepada Media ini kuasa hukum dari anggota yang merasa dirugikan itu memaparkan bahwa Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia sepertinya kembali akan mendapat gejolak organisasi.

Yang mana sebanyak 3 orang anggotanya yang menjadi klien kami telah resmi menempuh langkah hukum, dan kami siap secara hukum. Andreas Bresman Sinambela, Cindy B.

Doloksaribu, serta Halman Simanulang merasa keberatan terhadap tindakan DPN (PERADI) Slipi yang mengeluarkan Surat Keputusan No. 104/Peradi/DPN/IX/2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar. Atas keberatan tersebut mereka menempuh upaya hukum.

Oleh karena itu Jonen Naibaho, S.H, Rudolf Naibaho, S.H., dkk selaku Kuasa Hukum menyatakan bahwa Klien Kami Andreas Bresman Sinambela, S.H.,MH, dkk yang dalam kedudukannya sebagai Anggota PERADI merasa Keberatan terkait adanya Perubahan Anggaran Dasar PERADI yang dilakukan secara sepihak, yang dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut Ketua Umum seolah-olah masih mempunyai hak, dimana Perubahan Anggaran Dasar harusnya melalui MUNAS dilakukan.

Perubahan Anggaran Dasar yang dilakukan awalnya bermula pada hasil MUNAS II di Pekan Baru dimana Berita Acara Musyawarah Nasional II Perhimpunan Advokat Indonesia tanggal 12-13 Juni 2015 , pada acara 4 : Penetapan dan /atau Perubahan Anggaran Dasar PERADI yang bertalian dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Musyawarah Nasional II Perhimpunan Advokat Indonesia , tanggal 19 Juni 2015 Nomor 09, dibuat dihadapan Tutty Soetrisno, SH. , Notaris di Pekan Baru , Musyawarah Nasional berbunyi : “menetapkan, menyetujui dan menyerahkan kepada Pengurus Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia untuk melakukan perubahan dan pengesahan Anggaran Dasar Perhimpunan Advokat Indonesia dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan, terhitung sejak tanggal diputuskan dalam Musyawarah Nasional II Perhimpunan Advokat Indonesia. Berdasarkan amanat MUNAS II Pekan Baru tersebut, Ketua Umum terpilih dalam hanya memiliki tenggang waktu 6 (enam) bulan untuk melakukan Perubahan Anggaran Dasar PERADI, dan pada tanggal 21 Agustus 2015 melalui Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI) telah melaksanakan hasil Munas II tersebut dengan mengeluarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor :

KEP.504/PERADI/DPN/VIII/2015 Tentang Perubahan Pertama Anggaran Dasar Perhimpunan Advokat Indonesia. Namun Pada tanggal 4 September 2019 Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia menerbitkan Surat Keputusan Nomor : KEP.104/PERADI/DPN/IX/2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perhimpunan Advokat Indonesia, yang mana dalam Konsiderans surat keputusan ini tercantum di dalamnya Perubahan tersebut merupakan amanah dari MUNAS II Pekan Baru tanggal 19 Juni 2019 yang menyetujui dan menyerahkan kepada Pengurus Dewan Pimpinan Nasional untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar, dimana keputusan inilah yang dinilai oleh Klien kami bertentangan dan melanggar Keputusan MUNAS II PERADI sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Musyawarah Nasional II Perhimpunan Advokat Indonesia tanggal 12-13 Juni 2015 , pada acara 4 : Penetapan dan /atau Perubahan Anggaran Dasar PERADI yang bertalian dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Musyawarah Nasional II Perhimpunan Advokat Indonesia , tanggal 19 Juni 2015 Nomor 09, dibuat dihadapan Tutty Soetrisno, SH. , Notaris di Pekan Baru. Karena perbuahan yang diamanatkan oleh Keputusan MUNAS II Pekan Baru telah lewat waktu dan telah pula dipergunakan sebagaimana dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor : KEP.504/PERADI/DPN/VIII/2015 Tentang Perubahan Pertama Anggaran Dasar Perhimpunan Advokat Indonesia. "Berdasarkan hal tersebut maka seharusnya Anggaran Dasar hanya dapat dirubah melalui MUNAS berikutnya, sehingga secara hukum perubahan Anggaran Dasar diluar MUNAS merupakan perubahan secara sepihak dan cacat hukum".

Oleh karena Anggaran Dasar Perhimpunan Advokat Indonesia merupakan Kitab Suci dari Advokat dan setiap anggota harus tunduk dan patuh kepada Anggaran Dasar, maka Klien kami yang merupakan Anggota PERADI merasa telah terjadi perbuatan yang semena-mena dalam Perubahan Anggaran Dasar tersebut, dan hak-hak dari Klien kami telah dirugikan. Berdasarkan hal tesebut, maka Klien kami telah melakukan upaya hukum dengan mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Jakarta Barat dengan Register Perkara Nomor :

1000/Pdt.G/2019/PN Jkt. Brt., Tergugat I DPN PERADI, Tergugat II Prof. Dr. FAUZI YUSUF HASIBUAN,S.H,.M.H, Tergugat III THOMAS E. TAMPUBOLON,S.H., M.H, Turut Tergugat TUTTY SOETRISNO, S.H. Terhadap perubahan Anggaran Dasar tersebut Klien Kami juga telah melaporkan ke Pihak Kepolisian di Polda Metro Jaya terkait Dugaan Tindak Pidana menempatkan keterangan Palsu atau memberikan keterangan yang seolah-olah isinya benar dalam hal perubahan Anggaran Dasar PERADI tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Nomor : KEP.104/PERADI/DPN/IX/2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perhimpunan Advokat Indonesia, yang dalam surat keputusan tersebut seolah-olah Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia masih mempunyai hak untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar PERADI berdasarkan hasil MUNAS II Pekan Baru, namun amanah MUNAS II Pekan Baru telah dilaksanakan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor : KEP.504/PERADI/DPN/VIII/2015 Tentang Perubahan Pertama Anggaran Dasar Perhimpunan Advokat Indonesia. Dugaan Menempatkan Keterangan Palsu dalam Surat Keputusan Perubahan Anggaran Dasar Nomor : KEP.104/PERADI/DPN/IX/2019 tersebut sebagaimana dalam Pasal 263 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut telah dibuat Laporan Polisi ke Polda Metro Jaya, terhadap proses hukumnya kita percayakan kepada pihak Kepolisian. Menurut Andreas Bresman Sinambela yang merupakan anggota resmi dari PERADI SLIPI selaku pihak yang keberatan, dimana Surat Keputusan Perubahan Anggaran Dasar Nomor : KEP.104/PERADI/DPN/IX/2019 menyatakan Bahwa Surat Keputusan Nomor : KEP.104/PERADI/DPN/IX/2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perhimpunan Advokat Indonesia yang seolah-olah menggunakan Konsiderans dari hasil Munas II Peradi di Pekan Baru adalah merupakan tindakan yang sangat liar dan sangat berbahaya bagi Organisasi Advokat dan Para Advokat, yang mana dengan adanya Surat Keputusan Perubahan Anggaran Dasar Nomor : KEP.104/PERADI/DPN/IX/2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perhimpunan Advokat Indonesia, mengakibatkan credibilitas / kepercayaan terhadap Perhimpunan Advokat Indonesia menjadi merosot dimata masyarakat pencari keadilan dan dimata sesama para penegak hukum; Bahwa merosotnya credibilitas/ kepercayaan terhadap Perhimpunan Advokat Indonesia tempat kami selaku Advokat bernaung, menyebabkan credibilitas/ kepercayaan terhadap seluruh Advokat anggota PERADI merosot dimata masyarakat pencari keadilan dan dimata sesama para penegak hukum. Andreas Sinambela juga menambahkan upaya hukum yang kami tempuh ini adalah bentuk kecintaannya kami pada Organisasi PERADI tutupnya dengan semangat optimis[]

Alasannews.com, Jakarta - Sembilan jabatan di lingkungan Polri bergeser. Tapi, yang dinanti publik adalah jabatan Kabareskrim yang diduduki mantan ajudan Jokowi.

Dikutip dari derik, Irjen Listyo Sigit resmi menjabat sebagai Kabareskrim Polri. Sigit mengisi jabatan yang satu setengah bulan kosong, lantaran pejabat sebelumnya yakni Jenderal Idham Azis (kala itu masih berpangkat Komjen) diangkat Presiden Jokowi menjadi Kapolri.

Upacara serah terima jabatan Kabareskrim dipimpin langsung oleh Idham Azis selaku inspektur upacara di lantai 9, Gedung Bareskrim Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (16/12/2019).

Selain jabatan Kabareskrim, dilakukan juga serah terima jabatan Kabaharkam Polri, Asops Kapolri, Aslog Kapolri dan beberapa Kapolda. Dengan naiknya Listyo Sigit sebagai Kabareskrim, jabatan lama yang ditinggalkannya yakni Kadiv Propam Polri diisi oleh Brigjen Ignasius.

Serah terima jabatan ini dilakukan berdasarkan surat telegram Kapolri nomor ST/3229/XII/KEP./2019 yang diterbitkan pada Jumat (6/12). Berikut nama-nama perwira tinggi (pati) Polri yang melakukan serah terima jabatan pagi ini:

1. Komjen Firli menyerahkan jabatan Kabaharkam Polri kepada Irjen Agus Andrianto

2. Irjen Agus Andrianto menyerahkan jabatan Kapolda Sumatera Utara kepada Irjen Martuani Sormin

3. Irjen Martuani Sormin menyerahkan jabatan Asisten Kapolri bidang Operasi (Asops) kepada Brigjen Herry Rudolf Nahak

4. Brigjen Herry Rudolf Nahak menyerahkan jabatan Kapolda Papua Barat kepada Brigjen Tornagogo Sihombing

5. Brigjen Tornagogo Sihombing menyerahkan jabatan Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri ke Brigjen Daniel Tahi Silitonga

6. Irjen Ahmad Dofiri menjadi Asisten bidang Logistik Kapolri dan menyerahkan jabatan Kapolda DIY kepada Irjen Asep Suhendar

8. Irjen Fakhrizal menyerahkan jabatan Kapolda Sumatera Barat kepada Irjen Toni Hermanto

9. Irjen Lukman Wahyu menyerahkan jabatan Kapolda Sulteng kepada Brigjen Syafril Nursal.

 

Detik/puan

Halaman 11 dari 176
Umroh

Kontak Polisi

RESOR PALU