Jumat, Januari 24, 2020
Olah Raga
Pemred

Pemred

Presiden Jokowi: Semangat PON Bukan Hanya Kompetisi, Tetapi Juga Solidaritas Antardaerah Presiden saat memimpin Rapat Terbatas mengenai Penyelenggaraan PON ke-20 Tahun 2020 di Kantor Presiden, Provinsi DKI Jakarta, Jumat (17/1).

 

JAKARTA -- alasannews | Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa semangat dari penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) di Papua bukan hanya sebagai ajang kompetisi olahraga semata, tetapi yang paling penting juga arena memperkuat jalinan persaudaraan, persatuan, dan solidaritas antardaerah.

“Sekaligus menunjukkan pada dunia bahwa tanah Papua banyak lahir talenta-talenta hebat di bidang olahraga,” ujar Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas mengenai Penyelenggaraan PON ke-20 Tahun 2020 di Kantor Presiden, Provinsi DKI Jakarta, Jumat (17/1).

PON yang akan berlangsung di Papua tanggal 20 Oktober hingga 2 November 2020, menurut Presiden sudah sangat dekat sekali. “Waktu sekarang tinggal 276 hari dan saya ingin mendapatkan laporan, yang pertama mengenai infrastruktur pendukung untuk penyelenggaraan PON mulai dari pembangunan venue maupun non-venue hingga kesiapan akomodasi bagi kurang lebih 9411 atlet dan official yang akan datang ke Papua,” tutur Presiden.

Pada kesempatan itu, Presiden mengaku telah menerima laporan dari Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) yang sudah memutuskan pengurangan dari 40 cabang olahraga yang dipertandingkan, menjadi 37 cabang olahraga dengan 678 nomor pertandingan.

"Selain itu lokasi pertandingan juga dipusatkan di 4 daerah yaitu di Kota Jayapura, di Kabupaten Jayapura di Kabupaten Mimika, dan di Kabupaten Merauke,” ujar Presiden.

Untuk itu, Presiden menegaskan kembali meminta laporan dari kementerian dan lembaga termasuk dari Wakil Gubernur Papua mengenai progres penyiapan infrastruktur yang sudah ada di lapangan.

Di akhir pengantar, Presiden ingin menitipkan pesan agar pembangunan infrastruktur pendukung ini agar dipikirkan tidak hanya untuk PON saja, tapi juga pasca penyelenggaraan PON juga bisa dipakai untuk kegiatan yang lain.

“Jangan sampai sarana dan prasarana olahraga yang sudah dibangun dengan biaya yang tidak sedikit justru tidak dimanfaatkan lagi karena tidak terawat. Karena itu, saya menegaskan lagi agar Gubernur Papua, Provinsi Papua membuat rencana pemanfaatan sarana prasarana olahraga ini terutama untuk pemilihan bibit-bibit unggul anak-anak Papua di bidang olahraga,” pungkas Presiden di akhir Pengantar.

Turut hadir dalam ratas kali ini di antaranya Menko Polhukam Mahfud MD, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Marinves Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, KSP Moeldoko, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menhub Budi Karya Sumadi, Menteri Agraria Sofyan Djalil, Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar, Menkes Terawan, Menteri BUMN Erick Thohir, Menpora Zainuddin Amali, Mendagri Tito Karnavian, Menkominfo Jhonny G. Plate, Menparenkraf Wishnutama, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Jaksa Agung ST Burhanudin, Kapolri Idham Aziz, Kabin Budi Gunawan, Wamenkeu Suahasil Nazara, Wamenlu AM Fachir, Wagub Papua Klemen Tinal, Ketua KONI Marciano Norman, Plt. Kepala BPKP Iswan Elmi, Kepala LKPP Roni Dwi Susanto, dan jajaran eselon satu di lingkungan Lembaga Kepresidenan. ????????✍?????????

JAKARTA -- alasannews | Wakil Presiden (Wapres) KH. Ma’ruf Amin pagi tadi menggelar silaturahmi dengan Forum Pemimpin Redaksi (Pemred) Indonesia di pendopo rumah dinas Wapres Jl. Diponegoro Jakarta, Jum’at (17/1/2020).

Acara yang dimulai pukul 08.00 hingga 09.30 itu diawali dengan sarapan pagi bersama dengan 47 pemred atau wakil pemred dari berbagai media massa yang berakhir dengan sesi foto bersama.

Dalam pengantarnya, Wapres mengucapkan terima kasih kepada para pemred atau wakil pemred yang telah hadir untuk menjalin silaturahmi antara Wapres dengan Pimpinan Redaksi dari berbagai media.

“Kami sekarang sudah kerja hampir sudah 100 hari, dan bapak/ibu tentu sudah merekam berbagai kegiatan yang dilakukan pemerintah,” ujarnya.

Lebih lanjut Wapres menjelaskan bahwa prioritas pemerintah ke depan ini ada 5 hal, yaitu; pertama, pemberdayaan SDM, kemudian infrastruktur kita, kemudian penyederhanaan regulasi dan reformasi birokrasi, dan yang terakhir transformasi ekonomi.

“Saya rasa bapak/ibu sudah merekam, bukan hanya merekam saja tapi juga sosialisasikan kegiatannya kepada publik,” terangnya.

Wapres berharap pertemuan ini, Pemred dapat memberi masukan yang berharga kepada pemerintah. “Tentu, kita pemerintah ingin memperoleh umpan balik, pandangan yang sebenarnya apa yang harus dilakukan pemerintah yang dianggap belum sesuai,” tuturnya.

Karena itu, Wapres merencanakan bahwa pertemuan yang penting ini digelar secara berkala. “saya inginkan pertemuan ini tidak hanya sekali tapi terus kita lakukan rutin. Untuk kita mengevaluasi keadaan,” pintanya.

Menurut Wapres, wartawan banyak mengetahui banyak hal terkait keinginan rakyat. “Sebab biasanya kita kurang melihat apa yang terlihat, tak semua bisa terlihatlah. Wartawan ini kan banyak mata telinganya sehingga lebih banyak tahu dan paham dan juga merekam keinginan masyarakat,” ucapnya.

Oleh karena itu, kata Wapres, perlu sesuaikan antara keinginan pemerintah dengan aspirasi masyarakat. “Kalau ini kita bisa jembatani terus, mudah-mudahan situasi keadaan kondusif,” pesannya.

 

Kepengurusan Forum Pemred periode 2018-2021:

iKetua Kemal E. Gani dari Majalah SWA, Wakil Ketua Irvan Djunadi dari Republika, Bendahara Hery Triyanto dari Bisnis Indonesia, Wakil Bendahara Aprevita dari MNC. Bidang Pengembangan Jurnalisme & Media, Ketua Titin Rosmasari dari CNN Indonesia dan Wakil Ketua Petty S Fatimah dari Femina. Bidang Pengembangan Organisasi, Ketua Marthen Selamat S dari Koran Jakarta dan Wakil Ketua Muhamad Ihsan dari Warta Ekonomi. Bidang Pengembangan Konten dan Isu, diketuai oleh Ardian Taufik Gesuri dari Kontan, wakil ketua Claudius Boekan dari Berita Satu News.com.

Dewan Penasehat

Ketua Suryopratomo dari Metro TV dan anggota yaitu Rikard Bangun dari Kompas, Ilham Bintang dari Cek dan Ricek, Zulfiani Lubis dari DN Times.

Dewan Pengawas,

Ketua Budiman Tanuredjo dari Kompas, dan anggota Meidyatama Surodiningrat dari LKBN Antara, Arif Budisusilo dari Bisnis Indonesia, Nurjaman Mochtar dari Arah.com, Primus Dorimulu dari Suara Pembaharuan. ????????✍?????????

BANDUNG -- alasannews | Dalam rapat bersama Gubernur Jawa Barat, Ridwal Kamil dan Menteri PUPR, dan sejumlah Kepala Daerah hari ini di Gedung Sate, khusus untuk bencana di Kabupaten Bogor. Darurat Bencana yang harusnya berakhir hari ini (16-01-2020) diperpanjang hingga 14 hari ke depan setelah melalui pertimbangan bersama dan kajian di lapangan oleh Tim Terpadu. Dalam masa ini, akan difokuskan untuk penanganan bencana di lima Kecamatan (Gunung Putri, Sukajaya, Jasinga, Cigudeg dan Nanggung) dan membuka akses jalan menuju desa yang masih terisolasi. Kepada pemerintah pusat melalui Menteri PUPR saya usulkan demi kenyamanan dan kelayakan tempat tinggal korban-korban terdampak bencana, agar segera membantu untuk merelokasi pengungsi kepada hunian sementara . Rekomendasi titik koordinat untuk kebutuhan relokasi akan segera disampaikan Pemkab Bogor setelah kajian kelayakan serta data korban selesai di verifikasi. Pada kesempatan ini juga, gubernur mengusulkan kepada pak Menteri agar tidak hanya waduk Cibeet yang disiapkan sebagai penampung air ke Bekasi dan Karawang, tapi juga dibangun Waduk Cijurei, yang manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh warga di Bogor bagian Timur . Alhamdulillah Pak Menteri menyetujui setelah sekian lama upaya membangun waduk ini tertunda. Mudah-mudahan hasil rapat hari ini, bisa berjalan sesuai rencana. Amin.

Alasannews -- Hukum shalat jumat bagi laki – laki ialah wajib karena shalat jumat seperti halnya shalat lima waktu. Pernyataan ini didasarkan dari sebual dalil yang bisa kita lihat di Al Quran yang sudah disepakati oleh para ulama. Tercantum dalam Al Quran firman Allah Swt surat Al Jumu’ah ayat 9 dengan penjelasan sebagai berikut :

"Hai orang – orang yang beriman, apabila diserukan untuk menunaikan shalat jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkan jual beli.” (QS. Al-Jumu’ah : 9)

PALU -- alasannews | Aroma tak prosedural dalam tender proyek lanjutan pembangunan bandara udara Banggai Laut, bak gelinding bola salju.

Setelah ditengarai tidak prosedural dan syarat arahan, Kepala Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara (LPPBMN) Kementrian Perhubungan (Kemenhub) Harno Trimadi ST MT kembali angkat bicara. 

Dia, meminta penundaan proses tender proyek lanjutan pembangunan Bandara Banggai Laut, Sulawesi Tengah, demikian ditegaskan pemerhati perhubungan Hasanudin Lamata di Palu, Rabu (16/1/20).

Menurutnya, jika benar ada dugaaan berbau aroma koncoisme, maka penerbitan surat penunjukan pemenang harus ditunda. "Demikian halnya dengan tanda tangan kontrak dengan pejabat pembuat komitmen (PPK)," tegas Hasanudin.

Oleh karenanya, Hasanudin menunggu langkah tepat dan tepat pada Pokja dan ULP yang bertanggung jawab tender ini. "Saya menunggu keberanian pak Harno mengambil sikap terhadap kekisruhan ini," pungkasnya.

Sesuai data di Inaprog dan LPSE Kemenhub, Penunjukan penyedia jasa terjadwal 3-28 Januari 2020, sedangkan penandatangan kontrak dengan PPK. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pemenang tender diduga diplot sedemikian rupa. Padahal, sumber-sumber menyebutkan pemenang tersebut jauh memenuhi persyaratan.

Sebelumnya, Yahdi Basma, anggota DPRD Sulawesi Tengah (Sulteng) meminta, agar Kemenhub menghindari praktek koncoisme dan kepentingan sepihak. Aktifis Pena 98 ini mengingatkan visi ke-lima Presiden Jokowi tentang penggunaan APBN yang harus fokus dan tepat sasaran.

"Presiden mengatakan setiap rupiah yang keluar dari APBN, semuanya harus memiliki manfaat ekonomi, manfaat kepada rakyat, terutama meningkatkan kesejahteraan," tutur politisi dari Nasdem ini.

Diakui Yahdi, masyarakat Kabupaten Banggai Laut, tidak terkait dengan proses tender tersebut mengingat ini proyek pusat dimana Banggai Laut cuma ketempatan (lokasi). Namun kata dia, mengingat lahan tanah untuk pembangunan bandara berasal dari hibah Pemda dan masyarakat, mereka tak ingin nantinya terjadi masalah "Kalau nanti bermasalah, dampaknya ke Pemda dan masyarakat setempat juga", ujar Yahdi.

Seperti diketahui, tender proyek paket pengawasan 1 pembangunan lanjutan Bandara Banggai Laut, Sulawesi Tengah dengan pagu senilai Rp 30.157.600.000,00. PT SMA yang berdomisili di Menado, Sulawesi Tengah, mengajukan HPS Rp 29.625.000.090,00 diduga sudah diatur untuk jadi pemenang Pembangunan Bandar Udara di Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah, dimulai sejak Maret 2019 lalu.

Adanya bandara diharapkan dapat memberikan solusi bagi masyarakat setempat yang membutuhkan transportasi yang lebih cepat. Aksesbilitas antar pulau lancar dan mampu mengembangkan potensi pariwisata.

Pembanguban bandara merupakan respons serta antisipasi terhadap penanganan kepada daerah terisolir, mengingat waktu tempuh di wilayah ini memiliki jarak kurang lebih 10 jam dengan daerah terdekat Apalagi data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan, Banggai Laut, memiliki risiko tinggi seperti gempa bumi, dan tsunami sehingga dibutuhkan aksesibilitas yang cepat guna mitigasi bencana.

Keputusan Menteri Perhubungan No. 1457/2018 tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara Baru di Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah.Lahan bandara seluas 2.234.834 merupakan hibah dari Pemda dan masyarakat Banggai Laut Pembangunan tahap awal, tahun 2019 Kemenhub telah mengalokasikan anggaran Rp10 miliar untuk melakukan pekerjaan Clearing dan Grubing serta biaya pengawasan pekerjaan.

Tahap awal akan dibangun panjang landas pacu (runway) sepanjang 800 m x 23 m dan akan diperpanjang hingga 1.600 m x 30 m, taxiway 93 m x 15 m dan akan diperpanjang hingga 93 m x 18 m. Apron memiliki luas 60 m x 70 m dan akan diperluas hingga 130 m x 70 Sementara terminal tahap awal akan dibangun 330 m2 dan akan diperluas hingga 1.730 m2. Pada tahap satu, untuk stage 1 pesawat yang akan melayani rute di Bandar Udara Banggai Laut adalah pesawat berjenis Cessna/Grand Caravan dengan target penumpang sebanyak 17.146 per tahun. Sampai rampung tahap pertama nantinya Bandara Banggai Laut diperkirakan menelan biaya Rp 400 - 500 milyar. (Lian/tim)

Palu, alasannews --- Andalan urusan komunikasi dan informasi (Kominfo) Kwartir daerah (kwarda) pramuka Sulawesi tengah (Sulteng), Hasanudin Lamatta, SH, kritisi dinamika dan kinerja pengurus harian Kwarda pramuka sulteng, antara lain pengelolaan administrasi kebijakan yang simpang siur bahkan soal dugaan penyalahgunaan wewenang dan APBD 2018-2019 dalam setiap program kerja kwarda pramuka sulteng .

Hal tersebut lanjut Hasanudin secara terang-terangan melanggar Surat Keputusan (SK) Kwartir Nasional (kwarnas) gerakan pramuka No 222 tahun 2007 tentang petunjuk penyelenggaraan organisasi dan tata kerja kwartir daerah.

Kritikan Udin Lamatta sapaan Hasanudin, diungkapkan dalam rapat yang bertajuk “Diskusi bedah kinerja kwarda 2018-2019” yang diikuti sejumlah pengurus kwarda sulteng, yang selanjutnya menamakan diri Tim Peduli Pramuka, yang digelar di Jalan Poebongo Palu Senin, 13 Januari 2020.

Ditambahkan Udin Lamatta, tim peduli pramuka ini terbentuk meyusul maraknya dinamika/ konflik dan perdebatan di group WA kwarda Sulteng terkait janji-janji ketua harian Kwarda sulteng Baharudin HT soal rapat tahunan (Rapat andalan), yang sedianya digelar setiap akhir tahun anggaran terus berulang hingga berminggu-minggu tanpa digubris oleh ketua harian Baharudin HT itu.

Hebatnya, sehari sebelum tim peduli pramuka ini gelar diskusi, ketua harian Baharudin HT lagi-lagi berjanji kalau pihaknya sudah akan bersungguh sungguh menggelar rapat tahunan (Rapat andalan) pengurus kwarda secara resmi.

Tapi apalacur, ketika tiba hari H atau sehari sebelum sebagaimana dijanjikan ketua harian itu, Udin sang inisiator terbentuknya tim peduli pramuka tersebut menghubungi Via WA, namun ketua harian Baharudin HT itu tidak menggubrisnya. Lanjut Udin Lamatta, janji-janji ketua harian Baharudin HT tersebut, juga sering dialami oleh Wakil ketua Bina anggota dewasa ( Waka binawasa) Anto Pusadan, SH., MH.

Sebagaimana diakui yang bersangkutan via telepon 082 136 605 sekian sekian. Sementara itu kepala pusat pendidikan dan latihan (ka pusdiklat) kwarda Sulteng Nur Syhahrul dalam diskusi malam itu mengaku bahwa kepemimpinan pengurus kwarda saat ini memang sudah lepas kontrol.

“Berjalan sendiri dan membuat kebijakan tanpa prosedur sebagaimana diamanatkan SK Kwarnas No 222 tersebut diatas” kata kak Nur, seraya menyarankan kwarda ini harus membentuk satuan pengawas independen (SPI) diluar teras kwarda sulteng yang bertugas mengawasi sekaligus menilai segala kegiatan kwarda untuk selanjutnya dilaporkan ke pucuk pimpinan kwarda sebagaimana pesan Musyawarah nasional (Munas) gerakan pramuka 2018 di Kendari.

Kak Saiful yang juga Andalan Kominfo kwarda sulteng lain lagi. Menurutnya ada dana bantuan bencana Likuifaksi dan Tsunami Sulteng september 2018 dari berbagai kwarda yang masuk ke rekening kwarda sulteng sebesar sekitar 1 Milyar rupiah yang sampai saat ini belum dilaporkan, baik dalam rapat pengurus maupun kepada publik. Lain halnya Andalan satuan karya (Saka)kwarda Sulteng Agustinus Moto alias kak Agus.

Pihaknya lebih menghimbau ketua harian Baharudin HT, sekertaris dan wakil sekertaris kwarda untuk sigap mengumpulkan data guna penyelesaian konflik ini. Terhadap konflik tersebut, kak syahrun Halili andalan aset kwarda sulteng berpendapat kebiasaan buruk kepemimpinan pengurus harian itu pasti akan terus terwariskan.

Jika tidak amanah, “Maka lebih baik mundur semua dari kepengurusan, dan berikan kesempatan kepada yang lain. Gerakan pramuka ini harus satu Jendral, satu komando agar lahir kader pengurus pramuka selanjutnya. Kwarda sulteng ini butuh Revolusi” kunci andalan aset Kwarda itu.

Kembali ke komentar Udin Lamatta. “Saya sangat kecewa dengan kepemimpinan ketua harian, sekertaris, wakil sekertaris serta bendahara yang kinerjanya tidak jelas, tidak bertanggung jawab kalau tidak dikatakan sesat, serta terus membiarkan terjadinya konflik internal sambil terus berjanji akan menyelesaikan dengan alasan pembenaran” tandas Udin Lamatta, sambil menambahkan dana anggaran kegiatan program tahunan yang setiap tahun sebesar Rp 500 juta digunakan tidak sesuai program kerja sebagaimana ditetapkan oleh rapat kerja daerah(Rakerda).

Setiap tahun penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD tidak pernah dipertanggung jawabkan, baik ke rakerda maupun kepada publik sebagaiaman parentah SK Kwarnas No 222 tahun 2007 BAB II tentang Tugas pokok, fungsi organisasi butir 8 dan 9 yakni “ Membuat laporan tahunan, termasuk laporan keuangan kepada majelis pembimbing daerah (Mabida) dan rakerda, serta mengkomunikasikan misi dan program gerakan pramuka di daerahnya kepada masyarakat melalui jalur kehumasan”.

Untuk keseimbangan berita, awak media ini pun lakukan upaya konfirmasi ke ketua harian Badarudin, namun gagal. Whatsap (WA) konfirmasi yang dikirim ke nomor WA 081145693xx miliknya cuma dibaca dan tidak digubris. Sementara itu, sekretaris kwarda, DR. Muzakir Tawil yang dihubungi via telepon selulernya hanya menjawab pendek, no comment (yat/Ud)

Foto: BPMI Setpres/Rusman

JAKARTA -- alasannews | Presiden Joko Widodo memberikan sejumlah arahan mengenai pemindahan ibu kota negara. Bersama dengan jajaran terkait, Kepala Negara melanjutkan pembahasan persiapan pemindahan ibu kota dalam rapat terbatas yang digelar di Kantor Presiden, Jakarta, pada Rabu, 15 Januari 2020.

Hal pertama yang diminta Presiden kepada jajarannya ialah soal kesiapan regulasi-regulasi terkait pemindahan ibu kota tersebut. Terkait hal ini, pemerintah betul-betul memperhatikan aspek dasar hukum dengan mempersiapkan regulasi yang menjadi kekuatan hukum tetap.

"Saya dengar Pak Menteri Bappenas ini sudah siap sehingga segera kita sampaikan, kita berikan kepada DPR, agar bisa diselesaikan,” kata Presiden.

Di samping regulasi, pemerintah juga bersegera untuk membentuk lembaga yang berwenang untuk mempersiapkan, membangun, hingga memproses pemindahan ibu kota tersebut.

Dalam sejumlah kesempatan, Presiden Joko Widodo menekankan bahwa pemindahan ibu kota tidak sekadar memindahkan kantor pemerintahan ke lokasi baru, melainkan juga mewujudkan sebuah transformasi secara menyeluruh yang menyebabkan diperlukannya badan otoritas tersendiri.

Mengenai desain ibu kota baru, Kepala Negara juga menjelaskan bahwa desain terkait ibu kota baru tersebut telah tersedia yang salah satunya didapatkan melalui sayembara. Tema Nagara Rimba Nusa yang menjadi juara pertama dalam sayembara tersebut dapat menjadi gagasan besar dan dapat disempurnakan.

“Saya kira gagasan besar untuk desainnya sudah ada, tetapi juga desain ini adalah sebuah desain yang bisa diperbaiki dan bisa berubah sehingga saya harap nanti semuanya bisa memberikan masukan mengenai desain ini,” ujarnya.

Menurutnya, tema Nagara Rimba Nusa tersebut turut mengangkat konsep mengenai kota yang ramah lingkungan sehingga aspek tersebut juga harus menjadi perhatian utama pemerintah dalam mempersiapkan ibu kota baru.

"Konsep gagasan Nagara Rimba Nusa artinya kita memiliki kewajiban untuk memperbaiki dari lingkungan yang kurang baik menjadi baik, hutan yang rusak menjadi hutan yang kita rehabilitasi dan kita perbaiki,” tuturnya.

"Oleh sebab itu, saya juga sudah minta kepada Menteri LHK (Lingkungan Hidup dan Kehutanan) agar disiapkan kurang lebih 100 hektare untuk persiapan nursery, persiapan untuk persemaian, baik bibit-bibit yang berkaitan dengan mangrove atau tanaman-tanaman yang lain,” imbuh Presiden.

Sementara mengenai lahan yang dibutuhkan, pemerintah saat ini tengah menyiapkan kurang lebih 256.000 hektare untuk kebutuhan pembangunan ibu kota baru dalam jangka pendek dan menengah. Secara keseluruhan, lahan seluas 410.000 hektare akan disiapkan untuk pembangunan jangka panjang.

“Pak Menteri BPN dengan Menteri LHK agar ini segera dirampungkan sehingga nanti arsitek, desainer, dan urban planner-nya bisa masuk dan bisa menyelesaikan desain,” ucap Presiden.

Adapun yang berkaitan dengan anggaran dan pembangunan, Kepala Negara menegaskan bahwa infrastruktur dasar dan klaster pemerintahan di ibu kota baru nantinya akan dikerjakan sendiri oleh pemerintah. Di luar tersebut, pihaknya membuka peluang kerja sama investasi terhadap pembangunan ibu kota baru tersebut. 

"Infrastruktur dasar nanti akan dikerjakan oleh Kementerian PU (Pekerjaan Umum). Kemudian untuk klaster pemerintahan yang berkaitan dengan Istana dan gedung-gedung kementerian, ini juga akan dikerjakan oleh pemerintah,” ujarnya.

 

(BPMI Setpres)

TOLITOLI -- alasannews | PPK Proyek perbaikan atap jembatan Kapas Dakopemean, menepis anggapan kualitas bahan yang digunakan adalah barang KW an.

"Tidaklah. Itu sudah sesuai dengan spek yang direncanakan. Tapi hari itu, memang angin sangat kencang," ujar Nurahmansyah Baadib, PPK Proyek Pengadaan Atap Jembatan Pantai Kapas, di Dinas Pariwisata Tolitoli, Senin 11 Januari 2020.

Saksi mata di Lokasi kejadian menyatakan bahwa tiupan angin saat itu luar biasa. Sehingg atap dermaganya yang ada ambruk, kata Nurrahmansyah "Awalnya, atap dermaga yang di bagi arah laut yang terhampas ke laut.

Kemudian sampai ke tepi daratnya," jelas Maman sapaan Nurrahmansyah. Seperti diketahui, bahwa pada hari Minggu Pukul 05.30 Wita terjadi Angin Kencang yang terjadi di Desa Kapas dan Menghantam Dermaga Pantai Kapas.

Angin ini, mengakibatkan Ambruknya atap dermaga Pantai Kapas. Angin juga mengakibatkan Pohon di Gunung Kapas Tumbang dan menutupi Badan Jalan. Untuk konstruksi sudah sesuai dengan perencanaan pak tidak mungkin kita mau pame Baja KWan cuma memang ini faktor Alam...klu memang bajax KWan mungkin sudah lama ini dermaga rubuh.

Untuk menanggulangi kerusakan, akses satu-satu ke destynasi wisata P Kapas, pihak Dinas sudah bertemu rekanan. "Kemarin kontraktor sudah berusaha untuk membongkar kembali konstruksi yang ada...atap dan konstruksi atap masihh bisa kami gunakan dan saya upayakan untuk diperbaiki kembali sesuai Perintah Pak Bupati, ungkap Maman.

 

Sementara untuk akses ke Pulau Kapas, tetap dilayani cuma harus melalui tepi pantai. "Inshaa Allah besok sudah bisa selesai pembongkarannya dan kami akan cari bgmn solusi utk perbaikannya," kata Maman.

Karena masyarakat sangat berharap .... soalx roda perekonomian sudah berputar dengan baik semenjak dermaga dan pulau kapas kami Lounching sebagai destinasi baru di kabupaten Tolitoli, pungkasnya.

Puan

Selasa, 07 Januari 2020 02:17

Pilkada NTB, PDIP Ogah Dukung Husni

TOLITOLI -- alasannews | Potres bukit Asa -- puncak dan lembah Lampasio -- saat musim hujan. Kapung berselibut kabut di Tolitoli--Sulawesi Tengah itu, kini jadi salah satu objek sekaligus destynasi yang penuh sensasi. Bagaimana ceritanya? Bukit asa sebetulnya bukanlah nama asli. Namanya sebenarnya adalah Babo Anjam (puncak Anjam) atau punjung Anjam. Tapi pegiat wisata di Tolitoli, menamai kawasan dengan sebutan Asa atau bukti asa. Ini bermula ketika mereka mengamaiti kabun tebal yang saban pagi menyelimuti kawasan itu sebagai satu potensi yanh sangat sensasional.bila dikemas menjadi objek wisata terkhusus. Sellimut kabut yang begitu yeras bila melintasi jalan trans Sulawesi yang membela bukti itu, sangat jaeang bahkan tidak kita temui ditempat lait di negeri ini. Itulah sebabnya, pegiat wisata bapak Amiruddin cs menggulirkan kawasan ini sebagai salah satu daerah tujuan. Apa saja yang anda bila lakukan disini? Daerah ketinggi ini.menjadi areal.kebun sayuran dan perkebunan lainnya seperti coklat dan cengkeh. Anda bisa menikmati panganan jagung di bakar atau rebus. Jagung manis asal Lampasio, sangat familiar bagi warga di sana. Daerah ini penghasil buah buahan seperti rambutan, langsat, salak bahkan durian dan mangga serta jeruk dan buah naga. Lengkap sudah bagi yang melakukannya dan selamat menikmati. Puan

Senin, 06 Januari 2020 17:36

Jakpro Terus Bangun TIM, Seniman Meradang

JAKARTA -- alasannews | Pembangun atau repitalisasi gedung di Taman Ismail Marzuki (TIM) di Jakarta terus berjalan. Keresahan pekerja senipun semakin membara!

Bagaimana ceritanya? Senin (5/1/2020) alasannews menemui sejumlah seniman di TIM. "Ya kami tidak pernah putus asa. Ini harus tetap diperjuangkan agar apa yang dirisaukan teman-teman jangan sampai terjadi", ujar David.

Sekitar 20 senin yang tengah kumpul di pelataran TIM menyatakan, tetap menolak pembangunan TIM sebagaimana yang digagas Jakpro.

Di posko sementara para pejuang senin ini tetap melakukan 'perlawanan' atas ide pemerintah (gubernur-baca) DKI Jakarta.

Mereka kata David akan mengajukan gagasan bagaimana baiknya membangun TIM ke depan. "Kita akan ajukan naskah akademik ke Pemda tentang bagaimana membangun TIM dengan berbagai alasan dan pertimbangan," papar David.

Tersiar kabar, Pemda akan melakukan kompromi dengan pekerja seni yang sudah menahun dan menggap bahwa TIM adalah rumah mereka.

"Ini rumah kita. Bagaimana mungkin kita mau 'diusir' dari rumah kita sendiri," tegas David.

Bahkan dalam dua kali pertemuan dengan DPRD DKI Jakarta dalam hal ini Fraksi PDIP, bagaimana hasil dan keberpihakannya ke pekerja seni belum jelas.

Puan

SELAYAR -- alasannews | Percepatan pembangunan akses jalan tani disuarakan masyarakat Dusun Pa’batteang, Desa Lalang Bata, Kecamatan Buki, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulsel menjelang tahapan pembahasan dan penyusunan RAPBD perubahan TA. 2020.

Masyarakat Pa’batteang meminta perhatian serius instansi tekhnis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk dapat segera mengalokasikan pos anggaran pembangunan akses jalan tani berkonstruksi rabat beton di sejumlah titik lokasi jalan tani yang sebelumnya telah dirintis dan melalui tahapan pengerasan.

Harapan serupa dititipkan warga masyarakat kepada segenap unsur pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar, terkhusus yang berasal dari daerah pemilihan Kecamatan Buki-Bontomate’ne.

Warga berharap, akses jalan tani ruas sungai Li’boia dapat segera ditingkatkan statusnya dari perintisan dan pengerasan menjadi jalan rabat beton.

Selain akses jalan tani ruas Li’boia, warga masyarakat juga berharap perhatian serius dari jajaran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk dapat segera menfasilitasi pengalokasian anggaran pembangunan akses jalan tani lingkar Buhung Tujuh, Ere Botto, dan akses jalan tani, ruas Pa’batteang-Gassa yang mencapai ukuran panjang dua kilometer.

Hal ini diutarakan Fadly Syarif, S.I.KOM, dalam kapasitasnya sebagai seorang pemerhati kehidupan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Pernyataan tersebut dilontarkannya, usai mengunjungi dan menyaksikan secara langsung, kondisi akses jalan tani di empat titik lokasi di Dusun Pa’batteang. Selain diharapkan mampu untuk memberikan kemudahan bagi petani dalam mengakses, mengangkut, dan memasarkan produk hasil pertanian milik petani.

 

“Kebijakan ini juga diharapkan dapat memimalisir kemungkinan tersesatnya petani, saat akan menuju ke kebun yang dikelilingi oleh rerimbunan rumput dan tanaman liar”. Persoalan akses jalan tani di Dusun Pa’batteang merupakan sebuah hal yang bersifat urgent dan harus segera dituntaskan untuk menekan potensi kecelakaan tunggal, terutama di musim penghujan. Ungkapan ini didasarkan pada pertimbangan kondisi fisik infrastruktur jalan tani yang licin dan sangat sulit untuk diakses, terutama di musim hujan. Selain tidak bisa diakses dengan menggunakan kendaraan sepeda motor, akses jalan tani di Dusun Pa’batteang juga terkadang, mengharuskan petani berjalan kaki tanpa sendal. Ironisnya, petani harus melalui jalan berbatu yang dikelilingi oleh rumput berduri dan beresiko melukai bagian kaki warga masyarakat, saat akan menuju ke kebun. Terkait akan hal tersebut, Fadly berharap agar pemerintah kabupaten segera mengambil sikap melalui pengalokasian anggaran pembangunan akses jalan tani pada ke empat ruas jalan dimaksud, tandasnya, hari Senin, (31/12) siang. Selain pemerintah kabupaten, Pemprov Sulsel bersama anggota DPRD Dapil IV yang meliputi Kabupaten Selayar, Bantaeng, dan Jeneponto pun ikut diminta untuk memberikan atensi terhadap upaya percepatan pembangunan akses jalan tani tersebut. Menindak lanjuti aspirasi peningkatan jalan tani Dusun Pa’batteang, Sekretariis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar, Agus Salim, SP yang ditemui wartawan di ruang kerjanya, hari Senin, (31/12) siang menandaskan “melihat dan mempertimbangkan usianya, jalan tani dimaksud, sudah bersyarat untuk ditingkatkan statusnya dari pemadatan menjadi jalan rabat beton”. Oleh karenanya, ia meminta kerjasama kepala dusun dan pemerintah desa untuk membuat usulan ke Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan melalui mekanisme persuratan resmi dengan melampirkan tanda tangan masyarakat. Hal ini kata dia, diharapkan bisa menjadi dasar pengalokasian platfom pengusulan anggaran pada moment penyusunan dan pembahasan anggaran perubahan tahun 2020. Untuk mengantisipasi, tidak terakomodirnya aspirasi tersebut, ia meminta bantuan kerjasama masyarakat, kepala dusun, bpd, dan jajaran pemerintah desa untuk tetap mengusul aspirasi peningkatan jalan tani dimaksud, melalui forum musyawarah rencana pembangunan desa (musdes) untuk ditindaklanjuti pada tahapan penyusunan dan pembahasan pos RAPBD Pokok TA. 2021 mendatang. Ucapan terima kasih dan apresiasi disampaikan Sekdin Pertanian dan Ketahanan Pangan atas penyampaian aspirasi ini, kepada pihak Distan KP, selaku instansi tekhnis terkait, yang berkewenangan dan bertanggung jawab untuk menjawab persoalan masyarakat, di sektor pertanian. (fadly syarif)

JAKARTA -- alasannews | Politisi Partai Golkar yang juga Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsudin dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lantaran dituding telah menerima fee terkait dana alokasi khusus (DAK) Kabupaten Lampung Tengah sebesar delapan persen pada 2017. Tudingan itu sebagaimana disampaikan Ketua Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI), Arifin Nur Cahyono, usai melaporkan, di Gedung KPK, Jakarta, Senin (6/1/12). "Bupati Lampung Tengah, Mustafa mengatakan dan melakukan testimoni bahwa politisi Partai Golkar, Azis Syamsudin menerima fee dari DAK 2017 Kabupaten Lampung Tengah sebesar delapan persen, yang juga diakui oleh Yaya Purnomo dalam persidangannya di Pengadilan," kata dia. Ia mengaku telah membuat laporan resmi atas pengakuan Mustafa dan Yaya Purnomo ke pimpinan KPK. Dia mengharapkan, laporan itu dapat ditindaklanjuti lembaga antirasuah. "KPK pernah mengaku akan mengembangkan kasus suap dana perimbangan daerah pada APBN-P 2017 dan 2018. Penyidik menduga masih ada praktik rasuah dalam pengurusan dana perimbangan," kata Arifin. Sebelumnya, Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah menyatakan, mengaku akan mengembangkan kasus suap dana perimbangan daerah pada APBN-P 2017 dan 2018. Penyidik menduga masih ada praktik rasuah dalam pengurusan dana perimbangan. "Ada sejumlah fakta sidang yang muncul sebelumnya, diduga pengurusan dana perimbangan daerah juga terjadi di daerah lain," ujar Febri pada 12 Februari 2019 lalu. Pengusutan perkara dipastikan tak berhenti pada kasus dana perimbangan Kabupaten Kebumen yang menjerat mantan Wakil Ketua Taufik Kurniawan. Termasuk kasus dana perimbangan Kabupaten Arfak yang menyeret Politikus PAN Sukiman. Pada saat itu, Febri mengakui ada fakta-fakta baru yang muncul dalam persidangan anggota Komisi XI DPR Fraksi Demokrat, Amin Santono dan Ditjen Perimbangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Yaya Purnomo. Semua hal yang muncul dalam persidangan akan ditindaklanjuti. Apalagi, sepanjang persidangan, terungkap praktik suap dalam pengurusan dana perimbangan di beberap daerah lain. Salah satunya pengurusan DAK di Kabupaten Lampung Tengah. Dalam tuntutan Yaya Purnomo disebutkan, jika dana DAK dan DID untuk Lampung Tengah berhasil dicairkan senilai Rp 79 miliar. Bahkan, Ketua Banggar Azis Syamsuddin disebut menerima fee dari pengurusan dana perimbangan untuk Lampung Tengah tersebut. Mantan Bupati Lampung Tengah, Mustafa menyebut Azis Syamsuddin meminta uang fee sebesar 8 persen terkait pengesahan dana alokasi khusus (DAK) perubahan 2017 untuk Kabupaten Lampung Tengah pada Badan Anggaran DPR. Hal ini diungkapkan Mustafa saat membesuk ayahandanya, di Rumah Sakit Harapan Bunda Lampung Tengah, Rabu (25/12) lalu. Azis, sebut Mustafa, menjabat sebagai Ketua Banggar saat ia meminta bantuan terkait pengesahan DAK perubahan 2017 pada Banggar DPR untuk Lampung Tengah. Mustafa mengaku diajak oleh mantan Ketua DPRD Lampung Tengah Fraksi Golkar, Junaidi yang juga terjerat beberapa kasus korupsi di Lampung Tengah, untuk bertemu dengan Azis. Saat bertemu itu, Mustafa mengaku terkejut lantaran Azis meminta fee sebesar 8 persen dari DAK yang akan diterima Lampung Tengah. Selanjutnya Mustafa meminta Azis untuk berkomunikasi dengan Kepala Dinas Bina Marga Lampung Tengah pada saat itu dijabat oleh Taufik Rahman yang juga telah divonis hakim Katta/puan

BOGOR -- Semrawut atas-bawa. Itulah mungkin yang pantas diucapkan ketika berada di salah satu perempatan kota bogor.

Pantauan alasannews, Minggu (4/2/2020) tampak semrautnya arus kendaraan di perempatan. Saling mendahului, roda dua maupun roda empat.

Pemotor yang kebanyakan warga yang bekerja di jasa angkutan dengan aplikasi, paling terkesan ingin memnopoli jalan terutama ketika di perempatan.

Sehingga kadang bahkan nyaris senggol menyenggol antara sesama pengguna jalan itu. Tampak di gambar, tengok ke atas kabel atau haringan telepon seakan tidak mau kalah dengan semrautnya.

Sepintas ini tidak mengganggu. Tapi, bila ditatap makan akan kesan semraut semakin tidak mendukung keindahan kota. Apalagi berada persis di jalan raya tengah kota.

Padahal walikota Bogor, berupaya bagaimana menjadi Bogor sebagai kota yang asri, penuh kehijauan bila menatap ke atas. Ternyata kita bisa sekaligus menatap atas-bawa sama-sama semrautnya.

Parahnya, buasa di tengah kesemrautan itu yang berdiri mengatur dan membantu kelancara arus lalu lintas adalah polisi swasta alias pa "ogah".

 

Puan

Bangkrutnya Jiwasraya bak bola salju yang menggelinding dari puncak. Di sepanjang jalannya, ia menerjang apa saja dan menyeret segala sesuatu di sekitarnya. Jiwasraya jelas-jelas dibangkrutkan oleh eks Dirut dan tukang goreng saham. Mungkin saja sejumlah elit ikut terlibat. Makanya banyak orang lama yang gelisah dan ingin membelokkanya.

—————————————————

LAPORAN  masalahnya pernah ada sejak 2006, namun disembunyikan rapat-rapat oleh para penjahat “kerah putih”. Pat gulipat para elit itu luput dari perhatian publik. Sehingga meski pemerintahan sudah beberapa kali berganti, kongkalikongnya baru terbuka saat ini.

Maka kini muncul buzzer politik yang berupaya menguburnya kembali. Media dan jagat sosial media (sosmed) diarahkan ke titik lain, semisal sertifikat award. Sedangkal itulah otak busuk para pembelok perhatian mengelabui demokrasi. Agak ganjil memang.

Apa yang telah dilakukan pemerintah, DPR, dan KPK sebelumnya?

Sebab konon, dulu, kabarnya BPK pernah memberikan sinyal lampu kuning kepada kalangan terbatas di Senayan. Tapi tak ada yang menggubrisnya sampai BPK lupa lagi. Mungkin karena banyak oknum yang sudah ikut menikmati dan duitnya sudah mengalir kemana-mana.

Kini lemak jahatnya menumpuk. Dan membuat Jiwasraya kolaps. Kok semua baru heboh sekarang? Digoreng Rizal Ramli dan Said Didu Alih-alih menganalisis yang benar, muncul pahlawan kesiangan yang biasa tektokkan menggoreng isue.

Namanya Rizal Ramli dan Said Didu yang sama-sama pernah diberhentikan Jokowi. Yang satu dipecat sebagai menko, yang satunya sebagai komisaris BUMN di tambang batubara PT. Bukit Asam karena tak becus bekerja.

Bak yuotuber tua yang sedang mencari follower, mereka menyeret nama Rhenald Kasali, terkait ambruknya Jiwasraya hanya karena mereka menemukan tandatangan Rhenald Kasali sebagai ketua dewan juri penghargaan pada perusahaan-perusahaan BUMN.

Karena senior dan independen, Dia (Kasali) memang sering didapuk menjadi penengah para juri oleh media masa dan komisi-komisi independen. Mulai dari Panitia Seleksi (Pansel) KPK sampai urusan kemanusiaan, namanya dipercaya publik. Namun kali ini kedua buzzer politik itu kena batunya.

Yang mereka hadapi bukan anak baru kemarin yang mudah digertak dan diragukan publik. Apalagi keduanya sudah tua dan ketahuan tengah bermain. Karier mereka berada di ujung senja dalam kesepian orangtua yang pikun dan renta. Ini contoh pikunnya, dalam jejak digitalnya ternyata Said Didu juga anggota dewan juri pada majalah BUMN Track.

Bahkan ia turut mendirikan majalah itu saat menjadi Sesmen pada Kementrian BUMN. Mungkin sebagai pejabat, ia pernah berharap majalah itu bisa menjadi besar seperti Tempo dan banyak iklan masuk dari BUMN yang kelak bisa ikut ia nikmati. Namun sayang zaman berubah.

BUMN yang dulu mudah diatur Didu, kini governance-nya sudah jauh lebih baik. Bahkan saat ditanya wartawan, pemimpin perusahaan BUMN Track, H. Sutarto mengatakan, “Sejak menjadi politisi….” Dia lalu berhenti menjelaskan. Mungkin maksudnya, Didu mulai tak bisa diikuti logika berpikirnya. Nah sebagai pengoper bolapanas pada Rizal, Didu lupa bahwa ia punya masa lalu yang tak bersih-bersih amat.

Di tengah karier senjanya sejak dipecat sebagai komisaris BUMN, Didu kini hanya sibuk ngetwit dan memandikan sapi-sapi di peternakan besar miliknya yang dibangun saat menjadi pejabat tinggi di Kementrian BUMN.

Tampaknya Didu ingin membelokkan kasus yang menjerat teman-temannya yang dia angkat sebagai direktur di Jiwasraya saat ia menjadi pejabat di kementrian BUMN itu. Untuk itu Didu butuh senior yang sedikit dungu, Rizal Ramli.

Maksud saya, di dunia ini yang berani bicara ngasal pasti rada-rada begitulah. Beda benar dengan orang berwawasan luas yang lebih cermat. Dia tertarik karena ada kebutuhan lain yang mendesak.

Nanti anda akan tahu kemana muaranya. Rizal inilah yang dulu juga bisa dipakai geng mereka untuk nenutupi kasus bengebnya wajah Ratna Sarumpaet yang ternyata cuma sandiwara bedah pelastik.

Rizal saat itu dengan lantang muncul di media yang mengatakan dia tahu persis Ratna adalah aktivis yang berjuang untuk rakyat dan percaya Ratna digebuki oknum polisi. Namun selang beberapa menit kemudian, muncullah wajah Ratna di televisi yang mengaku bahwa ia telah merekayasa berita itu bersama teman-temannya.

Rizal yang sudah kadung berbohong pun menghilang. Ajang BUMN Biasa Tak ada yang aneh dalam penjurian BUMN itu. Di situ pemetaan dilakukan di antara sesama perusahaan “plat merah”, pada beragam industri. Bukan sesama perusahaan keuangan.

Jiwasraya dianugerahi perunggu (bukan emas) dalam proses pengembangan produk. Tahun 2018 ketika itu, majalah BUMN Track membuat award. Rhenald Kasali diminta para pakar untuk menjadi ketua dewan juri ajang tersebut. Tidak ada hal luar biasa di sana. Karena bahan penilaian berasal dari presetasi eksekutif dan sumber-sumber resmi.

Di antaranya adalah laporan dari auditor kantor akuntan publik PricewaterhouseCoopers, yang menyatakan Jiwasraya tahun sebelumnya untung Rp 1,6 Trilyun dan tahun berikutnya direksi lama mengklaim untung Rp 2,7 Trilyun. Tak percaya begitu saja, Rhenald mengecek pada jaringannya di BUMN itu. Ternyata ia menemukan direksi baru kurang yakin dengan angka itu.

Belakangan, KAP PWC mengkoreksi untung bersihnya menjadi Rp 360 miliar. Karena itulah ia menurunkan grade award-nya dari emas ke perunggu. Dan harap maklum, di negeri ini semua produk jasa keuangan harus lolos persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Maka compliance adalah bagian dari proses yang dinilai itu.

Di sini Jiwasraya pun comply pada aturan. Sebagai investasi legal, semua anggota dewan juri yang terdiri dari para wartawan senior dan pakar bisnis sepakat, pemberian penilaian selanjutnya tidak bermasalah.

Boroknya Ada di Sisi Lain Persoalan Jiwasraya itu karena direksi lama menyembunyikan fraud mereka secara rapih pada sisi investasi. Mereka melakukan window dressing dan berkolusi dengan pialang saham dan emiten yang sahamnya sulit dijual. Maka mereka butuh direktur yang busa diatur dan mau bagi-bagi. Bahkan bersedia membeli kalau harga per unitnya dinaikkan. Tentu saja mereka bukan orang bodoh.

Mereka tahu trik dan pasti minta bagian. Setelah dibeli lalu dicatat sebagai aset. Pencairannya di kemudian hari bertahun-tahun kemudian jelas akan membuat perusahaan rugi. Sebab, setelah itu harga akan jatuh. Tapi itu bukan urusan mereka. Sambil melihat timeline, direktur lama tahu kapan harus berhenti. Urusan rugi menjadi beban direktur berikutnya.

Diam-diam mereka melakukan investasi mirip skema ponzi. Tak ada cara lain, mereka harus menggunakan uang orang baru untuk membayar kewajibannya. Jiwasaraya pernah menawarkan investasi yang menggiurkan pada tahun 2012. Dengan janji pemberian bunga pasti (fix rate) 9 persen sampai 13 persen untuk produk JS Saving Plan.

Bahkan untuk produk asuransi tradisional diberikan bunga hingga 14 persen. Jangan heran, hampir semua bank asing dan bank BUMN yang dijaga bankir-bankir handal pun taruh uangnya di sana. Ada yang ratusan miliar ada yang trilyunan. Tahun 2017 skema itu mulai dikendurkan, kembali normal. Dalam kondisi itu, siapapun akan rawan kejeblos.

Tak terkecuali para anggota dewan juri yang melapor pada Rhenald Kasali. Mereka hanya menilai aspek lain. Yang ia nilai proses pengembangan produk, bukan produk itu sendiri sebagaimana nama kategori penghargaan: Product Development. Itupun diantara sesama BUMN pada beragam industri. Bukan khusus asuransi.

Dan juri hanya boleh mengamati dari luar jendela. Kesalahan Rhenald Kasali sebenarnya hanya satu, dia adalah pendukung Jokowi. Dia percaya negeri ini butuh pemimpin yang bekerja, bukan pewacana kosong yang hanya mengeram di istana seperti yang biasa kita baca dari buku-bukunya.

Di mata Rizal Ramli, para pendukung Jokowi adalah ancaman. Mereka musuh yang harus ditumbangkan. Oleh sebab itu, dengan segala cara ia akan menjatuhkannya. Termasuk ketika Rizal Ramli menolak pencalonan Ahok masuk ke jajaran elit BUMN. Selama ini, Rhenald Kasali selalu mematahkan argumen Rizal Ramli terkait kondisi ekonomi yang sedang mengalami great shifting.

Ada fenomena disruptif yang gagal dipahami orang-orang semacam Rizal Ramli. Karena “Rajawali Kepret” itu melihat segala sesuatu dengan kacamata jadulnya. Dia belum bisa mengerti ada perusahaan masa kini yang tak punya modal besar tetapi bisa memberikan pendapatan besar seperti Go-jek yang bahkan tak punya aset barang satu sepeda motor pun atau Airbnb yang tak punya satu gedung kamar pun.

Oleh sebab itu, Rhenald Kasali menjadi batu sandungan. Ia mengganggu langkah Rizal Ramli dalam mencemari ruang publik dengan argumen ekonomi tunggalnya. Karena ternyata ada penyebab lain yang luput dicermatinya. Satu peregeseran baru yang sulit dipahami oleh orang-orang lama.

Maka tak heran jika Rizal Ramli begitu bernafsu menghabisi nama baik Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) tersebut. Serangan Rizal Ramli terhadap Rhenald Kasali bukan yang pertama kali. Hanya saja, kali ini dia menemukan momentum yang tepat.

Dia dapat kawan Said Didu yang juga tengah menyembunyikan masa lalunya. Rizal Ramli menunggangi bola salju yang telah menggelinding dari atas bukit. Di ujung jalur bergulirnya itu, kaki Rhenald Kasali diseret agar terperosok lobang. Kali ini dia keliru, sebab publik tahu mana yang benar dan siapa yang tengah membelokkan persoalan. Rhenald dikenal cermat dan berwawasan luas. Apa yang disampaikannya selalu bernas dan quotable bagi media.

Para pencundang sangat segan menghadapinya. Mahasiswanya ada dimana-mana di seantero negeri ini. Sementara bobroknya Jiwasraya disebabkan kawan-kawan kedua tokoh itu yang sengaja melakukan kolusi dan window dressing. Kalau kita mau jujur, pada saat yang sama ada banyak media dan lembaga yang ikut memberi penghargaan.

Ada majalah Warta Ekonomi, SWA, Infobank, Menkominfo, Markplus, majalah Investor, dan sejumlah media lainnya. Namun mereka tak diseret Rizal dan Said Didu karena tak ada tokoh besarnya yang bisa digoreng. Namun sayangnya Markplus dan sejumlah pemberi anugerah buru-buru menghapus jejaknya dari website masing-masing. Untungnya di website resmi Jiwasraya semua masih tertera rapih.

Rhenald Kasali jelas tidak ada kaitannya dengan kasus Jiwasraya. Dia tak menilai sendirian dan telah memutuskan dengan benar pada tempatnya dari data yang ada. Alih-alih ikut membuat perusahaan asuransi itu bangkrut. Framing jahat Rizal Ramli dan Said Didu itu seperti menepuk air di dulang, terpercik mukanya sendiri. Karena konon, Rizal Ramli ternyata berhubungan dekat dengan mantan Dirut Jiwasraya ketika itu, Hendrisman Rahim. . Dia sedang menskenariokan cerita seolah-olah Rhenald Kasali harus bertanggung-jawab atas ambruknya Jiwasraya.

Padahal tidak ada sangkut-pautnya. Kalau saya ada di posisi Renald Kasali, tak ada yang perlu dikhawatirkan. Tidak ada yang patut disesali. Termasuk ketika memberikan dukungan pada Jokowi. Meskipun risikonya, kelompok sebelah akan senantiasa memusuhinya. Padahal Pilpres telah selesai. Prabowo dan teamnya bahkan jadi pembantunya Jokowi. Kasus bangkrutnya Jiwasraya sengaja dibelokkan, demi menjadikan orang lain kambing hitam. Orang-orang yang membenci Rhenald Kasali tidak peduli dengan kasus fraud perusahaan itu. Yang terpenting bagi mereka adalah meremukkannya sehancur-hancurnya. Menistakan namanya sehina-hinanya. Betapa picik dan kejinya pemikiran semacam ini.

*) Penulis adalah pegiat masalah sosial

Sabtu, 04 Januari 2020 21:52

Indahnya Jakarta Tanpa Banjir

JAKARTA -- alasannews | Banjir tanggal 1 Januari 2020 ini, menjadi catatan khusus buat Gubernur Anies Baswedan.

Bagaimana tidak? Ini merupakan banjir pertama dan terbesar di hadapi Pemda DKI Jakarta di era Anies. Bukan berarti di era gubernur sebelum Jakarta tanpa banjir.

Jakarta tanpa banjir adalah hal indah dan dirindukan semua warga. Banyak pihak yang dengan banjir menggiring opini ke ranah politik, seakan gubernur gagal dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayanan masyrakat Jakarta yang multi majemuk itu.

Lantas bertebaran cibiran hanya karena banjir. Seperti kata orang Jakarta yang bersimpati kepada kepemimpinan Anies " tidak adil, menyerang anies di tengah banjir" kata Djaelani (56).

Anies memang tengah memperindah kota Jakarta. Sejumlah uang digelontorkan untuk proyek taman dan trotoar untuk mengidahkan Jakarta.

"Jakarta memang indah tanpa banjir" Tapi apakah Anies gagal dan disuruh mundur karena alam mencurahkan hujan di sekitar Jakarta lalu kemudian Jakarta dikepung banjir? Tidak indah peta politik menjadikan kondisi alam buat serangan.

Memang Jakarta selalu ditebar isu agar andrenalin pemimpin tetap melek kepada kepentingan publik bukan untuk hanya gagahan jadi gubernur. Piye to mas Anies! Tetap bekerja pa sesuai standar dan tuntutan warga mu.

Puan

BOGOR --alasannews | Julukan Bogor sebagai kota hujan, merupakan satu fakta bahwa curah hujan di kota ini di atas rata-rata kota lain. Apa saja yang harus diperhatikan Pemda dalam membangun infrastruktur untuk ke indahan kota?  Pantauan alasannews, Minggu (4/1/2020) menyebutkan, beberapa hal yang tampak perlu dibenahi seperti jalan masuk Terminal Bubulak Kota Bogor, jalan lingkungan masuk Ke SMP N 13 dan beberapa lagi. Tidak hanyabjalan masuk, di pelataran parkir terminal tersebut saat kontras karena bis bis yang mewah dan bagus bagus parkir kiri kanan becek. Sangat tidak nyaman, kata seorang sopir antar kota yang kebetulan ngopi di areal terminal itu.

 

"Bapak liat sendiri tu, calon penumpang milih duduk di trotoar atau bahu jalan ketimbang duduk areal terminal sambil menunggu kendaraan," tunjuk salah seorang sopir. Iya menjelaskan, terminal minim fasilitas. Sementara bis dan angkot yang masuk begitu banyak. Ini sebuah pertanyaan kilah sopir lainnya. Tampak jalur masuk terminal mulai berlubang,,sedang jalur keluar sudah diperbaiki dengan mengecor badan jalannya. Demikian halnya jalan masuk ke kawasan SMP N 13, separuhnya atau disisih kiri saat masuk sudah dicor tapi sisi kakan masih berantakàn alias becek becek ketika curah hujan tinggi seperti sekarang. Puan

Jumat, 03 Januari 2020 00:39

TNI Siap Tempur di Laut Natuna Utara

JAKARTA -- alasannews (3/1) Pemerintah Indonesia menegaskan China telah melakukan pelanggaran batas wilayah di Laut Natuna. TNI pun melaksanakan operasi siaga tempur terkait dengan adanya pelanggaran di kawasan tersebut. Dikutip dari detik.com, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I Laksdya Yudo Margono, mengatakan operasi siaga tempur dilaksanakan oleh Koarmada 1 dan Koopsau 1 dengan Alutsista yang sudah digelar, yaitu tiga KRI dan satu Pesawat intai maritim dan satu pesawat Boeing TNI AU. Dua KRI lagi masih dalam perjalanan dari Jakarta menuju Natuna. "Selanjutnya dikatakan Pangkogabwilhan I bahwa operasi ini digelar untuk melaksanakan pengendalian wilayah laut khususnya di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) laut Natuna Utara," demikian keterangan tertulis yang disampaikan Kabid Penum Puspen TNI, Kolonel Sus Taibur Rahman, Jumat (3/1/2020). Yudo Margono mengatakan wilayah Natuna Utara saat ini menjadi perhatian bersama. Karena itu, operasi siaga tempur diarahkan ke Natuna Utara mulai 2020. "Operasi ini merupakan salah satu dari 18 operasi yang akan dilaksanakan Kogabwilhan I di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya," imbuhnya. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Lestari Priansari Marsudi mengatakan pemerintah Indonesia akan mengambil langkah tegas terkait Laut Natuna yang diklaim China sebagai teritorial mereka. Retno menegaskan kapal China telah melakukan pelanggaran di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) RI. "Bahwa kami baru saja melakukan rapat koordinasi untuk menyatukan dan untuk memperkuat posisi Indonesia dalam menyikapi situasi di Perairan Natuna," ujar Retno setelah mengikuti rapat koordinasi di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (3/1). Puan

BOGOR -- alasannews | Curah hujan di Bogor, Jawa Barat terpantau masih cukup berpotensi menimbulkan banjir. Meski tidak seperti curah hujan sehari sebelumnya, hari ini Jumat (4/1/2020) hujan dengan intensitas tinggi hanya beberapa saat. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menghadapi banjir di ibu kota turun langsung memberikan bantuan bagi masyarakat terdampak. "Kami di DKI fokus untuk membantu warga dengan menangani segala permasalahannya," tegas Anies. "Soal revitalisasi kali atau sungai, itu sudah jelas seperti kata presiden menjadi tugas dan tanggungjawab pemerintah pusat," tandas Anies. Bagaimana semua warga yang terdampak bisa lega dan tidak semakin berat bebanya, Pemda DKI hadir memberikan bantuan sepenuhnya. Saat ini kata gubernur, mereka mengedapankan pemberian bantuan dan atau penyelematan warga terdampak dulu. Soal penanganan kali atau sungai, Pemda DKI akan melakukan kajian bersama pemerintah pusat agar tidak tumpang tindih. Soal pelebaran atau revitalisasi kali, tersebut pemerintah terkendala dalam soal pembebasan lahan di sekitar bantaran kali atau sungai. Untuk normalisasi kali atau sungai di DKI, pemerintah pusat sepertinya harus siap menggelontorkan dana yang cukup besar. Puan

JAKARTA -- alasannews | Banjir di beberapa wilayah di Jakarta Barat, terpantau masih menggenangi sebagian rumah warga.

Diliat alasannews, Kamis (2/1) siang ini di daerah bantaran sungai dan rumah-rumah warga sekitar jalan Kembangan masih direndam banjir.

Meskipun agak sururt dibanding kemaren dan semalam, hari ini genangan air bearus masih setinggi pinggang orang dewasa.

"Ya, rumah saya bagian bawah masih terendam pak," ujar Bu Bell salah seorang warga di Jalan Kembangan Baru.

"Kalau mau ke rumah saya, mending besok saja pak dan semoga banjirnya sudah surut benar," imbuhnya lagi.

Sementara di kutip dari media ibukota bahwa banjir di Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi mulai surut, tetapi warga belum bisa kembali ke rumah mereka karena sebagian akses jalan masih tergenang atau terhalang kendaraan yang "bertumpukan" di depan rumah mereka.

Dari pantauan Antara pada Kamis (2/1/2020), ketinggian air di Perumahan Jatirasa sudah sangat menurun, meskipun di sejumlah titik masih terdapat genangan, terutama di tempat-tempat cekungan jalan kompleks.

Warga pun umumnya belum menempati rumah mereka kembali, mereka menunggu air benar-benar surut. Jalan-jalan di Kompleks Pondok Gede Permai (PGP), yang merupakan lokasi banjir terparah sejak Rabu (1/1), juga masih tergenang.

Akses masuk Kompleks PGP juga terhambat karena banyak kendaraan warga yang tertumpuk di dekat pintu masuk.

Arus banjir yang deras telah menyeret mobil-mobil milik warga, lalu tertumpuk di depan pintu masuk perumahan. Warga PGP belum banyak yang kembali ke rumah, bahkan mereka juga belum bisa membersihkan rumah-rumah mereka karena air bersih tidak tersedia dan listrik hingga saat ini masih dipadamkan oelh PLN.

Pemadaman tetap dilakukan oleh PLN untuk menghindari risiko arus pendek. Hal yang sama juga terjadi di Vila Nusa Indah. Genangan dan lumpur masih terdapat di jalanan kompleks perumahan yang masuk wilayah Kabupaten Bogor itu.

Aparat pemerintah bersama TNI dan Polri bekerja keras menangani persoalan tersebut dengan membuka posko untuk dapur umum maupun kesehatan. Aparat juga melakukan evakuasi terhadap warga yang bertahan di lantai dua rumahnya.

Sejumlah warga yang terdampak banjir berharap situasi segera membaik, walaupun saat ini mereka masih khawatir terjadi banjir susulan karena situasi Jakarta dan sekitarnya yang saat ini masih mendung.

Banjir di wilayah ini akibat meluapnya Kali Cikeas. Arus di kali ini masih deras dan menerabas pohon-pohon pisang yang banyak terdapat di daerah aliran sungai.

 

Puan/detik.com

Halaman 3 dari 170

Formulir Pendaftaran

Click Disini

Kontak Polisi

RESOR PALU