Rabu, Januari 29, 2020
Olah Raga
Pemred

Pemred

Foto: fadli syarif

ANcom--Selayar | Warga Desa Kembang Ragi, Kecamatan Pasimasunggu, Kecamatan Pasimasunggu, Kabupaten Kepulaan Selayar, Sulawesi-Selatan dihebohkan oleh penemuan jasad bayi tak berdosa yang ditemukan tergelatak di pinggir jalan, pada hari Rabu, (23/10) subuh.


Jasad bayi malang, tak berdosa ini, diemukan pertama kali oleh salah seorang warga masyarakat yang hendak pulang ke rumah, sekembali dari pasar. Jasad bayi ditemukan dalam kondisi yang menggenaskan, setelah sebahagian anggota tubuhnya, habis tercabik-cabik oleh anjing.


Kapolsek Pasimasunggu, AKP. Rahman, dan anggota yang menerima laporan kejadian, langsung bergerak menuju ke tempat kejadian peristiwa (TKP) dan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).
Tak ingin berspekulasi mengenai sosok pelaku, pembuang bayi, Kapolsek Pasimasunggiu, AKP. Rahman mengaku akan menyisir rumah, di sekitar lokasi penemuan jasad bayi yang diduga kuat, berjenis kelamin perempuan itu.


Untuk memastikan pelakunya, kita akan menyisir rumah di sekitar tempat kejadian perkara, sebab pelakunya, diperkirakan malu, mengandung, dan melahirkan anak dari hasil hubungan gelap, jelas AKP. Rahman, di sela-sela pelaksanaan olah tempat kejadian perkara.


Usai melakukan proses olah tempat kejadian perkara, jasad bayi yang proses kelahirannya, dipsatikan berjalan normal ini, langsung di bawah ke Puskesmas Pasimasunggu untuk menjalani proses visum et repertum, dan autosi.


Dari hasil visum yang dilakukan tim medis Puskesma Pasimasunggu, Kepala PKM, H. Abdullah, menyebut, jasad bayi yang diperkirakan baru berusia delapan jam tersebut, diduga berjenis kelamin perempuan, dan dilahirkan dalam kondisi normal.


Setelah menjalani proses visum dan autopsi, jasad bayi yang ditemukan dalam kondisi menggenaskan tersebut, langsung dimakamkan secara layak, bertempat, di Taman Pemakaman Umum (TPU) Taman Roya, Benteng Jampea.


Secara terpisah, Kepala Dusun Benteng Barat, H.M. Hisab yang didampingi Kepala Dusun Bonelambere, menampik, jikalau jasad bayi temuan warga, berasal dari dusun yang dipimpinnya.
“Jasad bayi ini, bisa jadi, berasal dari luar dan diperkirakan sengaja dibuang orang tuanya, saat melintas di tkp”, cetus H.M. Hisab kepada awak media.


“Meski begitu, kami ,selaku kepala dusun, akan membantu aparat kepolisian untuk menelusuri orang tua, pelaku pembuang bayi, dan mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum”. (Fadly Syarif)

ANcom--Shanghai | Indonesia resmi ditunjuk FIFA jadi tuan rumah Piala Dunia U-20 2021. Indonesia mengalahkan Peru dan Brasil sebagai pesaingnya.

Keputusan ini dikeluarkan FIFA dalam Council Meeting di Shanghai, Kamis (24/10/2019) siang waktu setempat. Rapat tersebut dipimpin Presiden FIFA Gianni Infantino.

Selain membahas sejumlah agenda FIFA yang dihelat dalam dua tahun ke depan, FIFA juga mengumumkan negara yang jadi tuan rumah FIFA U-17, U-20, dan juga Piala Dunia Sepakbola Pantai.

 

FIFA juga menentukan siapa yang jadi tuan rumah Piala Dunia Antarklub 2021 serta membahas penjadwalan Piala Dunia 2022.

Setelah FIFA mengumumkan, giliran PSSI yang memberikan kabar gembira ini lewat akun twitter resminya.

"Alhamdulillah presentasi PSSI diterima dengan baik sehingga kita diterima jadi tuan rumah," ujar Direktur Media dan Digital PSSI, Gatot Widakdo, kepada detikSport.

 Puan

#KamiSiap

 

 


ANcom--Selayar | Gelar operasi zebra 2019, hari pertama, di jajaran satuan lalu lintas Polres Kepulauan Selayar, Sulawesi-Selatan, pada sekitar pukul 06.00 Wita, hari Rabu, (23/10), bertempat di ruas jalan, Soekarno Hatta, Benteng, berjalan mulus tanpa hambatan.

Tidak kurang dari lima puluh enam pengendara, terjaring razia yang digelar aparat satuan lalu lintas, hingga pukul 18.00 Wita, hari Rabu, (23/10). Dua puluh delapan diantaranya, mendapat sanksi tilang karena terjaring, saat tengah berkendara, melawan arus, serta tidak menggunakan helm standar nasional Indonesia (SNI).
Dalam gelar operasi yang sama, dua puluh empat pengendara lainnya juga ikut terjaring razia pemeriksaan kelengkapan surat-surat kendaraan.


Kasat Lantas Polres Kepulauan Selayar, AKP. Nurhaeni, S.Sos, menandaskan, “untuk mendukung berjalan lancarnya pelaksanaan giat razia, bersandikan operasi zebra 2019 yang kita gelar hari ini, Rabu, (23/10) jajaran aparat satuan lalu lintas menerjunkan kurang lebih dua puluh orang personil gabungan untuk melakukan tugas pengaturan arus lalu lintas yang didukung oleh sepuluh personil, berikut kendaraan patroli”.
Selain melakukan pengaturan lalu lintas dan penindakan, tim operasi zebra 2019, Polres Kepulauan Selayar juga melibatkan sejumlah personil lain, diantaranya, personil penjagaan, personil LLAJ Dishub, layanan jasa raharja, dan satuan penyelenggara administrasi SIM atau satpas.

Dikatakannya, razia bersandi operasi zebra 2019 digelar untuk menanamkan rasa kepatuhan, ketaatan, dan sikap kedisiplinan berlalu lintas yang bermuara pada upaya untuk menekan angka tindak pelanggaran dan sekaligus mengurangi potensi kecelakaan lalu lintas.

Dengan demikian, pengendara atau pengemudi diharapkan akan lebih berhati-hati dan mengedepankan keselamatan berkendara.  “pelaksanaan razia, mengacu pada dua belas item, sasaran pelanggaran prioritas yang terdiri dari 1. Pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM (surat izin mengemudi). 2. Kendaraan bermotor roda dua atau roda empat yang tidak dilengkapi dengan STNK. 3. Pengendara yang melawan arus. 4. Tidak menggunakan helm SNI. 5. Mengemudikan kendaraan tidak menggunakan sabuk keselamatan atau safety bell. 6. Menggunakan ponsel saat mengemudi. 7. Pengendara di bawah umur atau pengendara yang tidak memiliki SIM 8. Berkendara sepeda motor berbonceng tiga. 9. Kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang tidak memenuhi persyaratan layak jalan. 10. Kendaraan roda dua dan roda empat yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan yang standar. 11. Berkendara di bawah pengaruh alkohol. 12. Kendaraan bermotor yang memasang rotator atau sirine yang bukan untuk perentukannya”.

Kendati begitu, kita tetap akan melakukan penindakan terhadap segala bentuk tindak pelanggaran lalu lintas lainnya yang berpotensi membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain di jalan, pungkasnya kepada awak media di sela-sela pelaksanaan gelar operasi zebra 2019, hari pertama. (fadly syarif)

Kamis, 24 Oktober 2019 01:59

Pilkada dan Pemimpin Bersih

Foto: ilustrasi

ANcom--SOROT | Belakangan, pelakor jadi isu dalam Pilkada. Entah siapa yang menggiringnya dan dikaitkan dengan moral dan etika calon pemimpin.

Redaksi alasannews.com, dari sejumlah sumber untuk edisi tayang hari ini berjudul menyarikan untuk Anda " Pilkada dan Pelakor" atau Tolitoli mencari pemimpin Bersih"

Pilkada adalah pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Masyarakat dihadapkan pada pilihan, hak mutlak masyarakat dinomor satukan dalam artian memilih siapa saja calon pemimpin yang menurutnya baik dan benar.

Undang undang mengatur, calon kepala daerah mendaftarkan diri atau diusung oleh partai atau gabungan parti.

Berarti, pintu partai menjadi tempat pertama untuk seleksi calon kepala daerah. Partai memiliki peran penting dalam menyodorkan calon, apakah secara moral sudah sesuai harapan masyarakat atau sebaliknya.

Partai bertanggjngjawab kepada masyarakat untuk tidak sekadar menyodorkan atau menyeleksi calon hanya karena kenal, berduit, pintar dan lain sebagainya. 

Sebab, kesalahan partai menyodorkan nama ke masyarakat bisa membuahkan pemimpin yang tidak diharapkan. Misal, korupsi. Meskipun belum ada study soal perilaku korup dipicu karena adanya main mata dengan wanita atau laki lain.

Sebaliknya, masyarakat sebagai benteng terakhir untuk benar benar melakukan filter terhadap calon yang bersih, baik moral maupun perbuatan lainnya. Masyarakat pun jangan digiurkan dengan penampilan atau bujuk rayu money poltik lagi.

Masyarakat harus tau trad record seseorang calon, sebab secara moral masyarakat harus pahami calon pimpinan yanh hendak dipilihnya. 

Pemimpin yang terindikasi moral dan korupsi sebaiknya dihindari  agar tidak masuk bursa  yang akan dipilih.

Ingat, moral calon seorang pemimpin sederhananya bisa diukur misal, tidak terkait isu rumah tangga atau dengan pelakor atau hal korupsi yang patut diduga atau sudah memiliki kekuatan hukum.

Akhir akhir ini di beberapa daerah pemimpin dikaitkan dengan harmonisasi keluarganya. Idealnya, calon pemimpin adalah individu yang mental spiritualnya baik dan tidak dikaitkan dengan korupsi dan wanita simpanan atau wil atau tersandung oleh pelakor. 

Allahuallam tergantung masyarakatnya.

Puan

Foto: Fadli Syarif

ANcom--Selayar | Kapolres Kepulauan Selayar, Sulawesi-Selatan,  AKBP TAOVIK IBNU SUBARKAH, S.IK, menegaskan, permasalahan lalu lintas di Indonesia, telah mengalami perkembangan yang relatif cepat, dan sangat dinamis, hingga terkadang, dibutuhkan, langkah terobosan yang arif, dan bijaksana.

Operasi zebra 2019, merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan secara continue setiap tahunnya, dalam rangka untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan berlalu lintas di masyarakat.

Hal itu kata Kapolres tertuang pada thema pelaksanaan gelar operasi zebra tahun iini yang mengetengahkan, peningkatan kesadaran dan kepatuhan berlalu lintas di masyarakat, dalam rangka untuk mewujudkan kamseltibcar lancar, urai taovik, mengutip amanat seragam, Kapolda Sulsel, Irjen Pol. Drs. Mas Guntur Laupe, S.H., M.H.

Sasaran dan target operasi zebra 2019, difokuskan pada dua belas item pelanggaran prioritas, mulai dari pengendara motor yang tidak menggunakan helm standar nasional Indonesia (SNI), pengemudi dan atau pengendara yang tidak mengenakan sabuk pengaman (safety belt).

Operasi zebra 2019 juga ikut menyasar, pengemudi, dan atau pengendara yang melebihi batas kecepatan, pengemudi dan atau pengendara yang berada di bawah pengaruh minuman keras beralkohol, dan obat-obat terlarang, kemudian, pengemudi, dan atau pengendara di bawah umur, pengemudi, dan atau pengendara yang melawan arus, serta kerap menerobos rambu-rambu lalu lintas, dan lampu merah, terakhir, pengemudi, atau pengendara yang berkendara, sambil menggunakan handphone.

Dalam kesempatan yang sama, kapolres menitipkan harapan, semoga pelaksanaan operasi zebra 2019 akan dapat mendorong dan meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan sekaligus menekan, tingginya angka kecelakaan lalu lintas dengan kategori korban berat.

“kita berharap, “operasi zebra 2019 dapat meminimalisir kemacetan arus lalu lintas dalam rangka mewujudkan kamselticar lancar yang mantap”, tandasnya, di hadapan. peserta apel gelar pasukan operasi zebra gabungan 2019, yang dilaksanakan secara terpusat, di lapangan Mapolres Kepulauan Selayar, hari Rabu, (23/10).

Bertindak selaku perwira upacara, apel gelar pasukan operasi zebra 2019, Kasat Lantas Polres Kepulauan Selayar, AKP. Nurhaeni, S.Sos. Sementara komandan apel diamanahkan kepada, IPDA Malkadri Ibrahim, SH.
Pelaksanaan apel gelar pasukan operasi zebra 2019 ditandai oleh penyematan pita secara simbolis oleh kapolres, kepada perwakilan tim operasi zebra yang sekaligus menjadi pertanda dimulainya pelaksanaan operasi zebra 2019. (fadly syarif)

ANcom--Jakarta | Usai melantik Jenderal Pol Tito Karnavian jadi mendagri, Presiden Jokowi langsung mengajukan nama pengganti . Nama Kabareskrim Komjen Idham Aziz diajukan ke DPR.

"Kami ajukan hari ini Pak Idham Aziz Kabareskrim," kata Jokowi di Istana Negara, Rabu (23/10/2019).

Jokowi menyampaikan hal tersebut menjawab pertanyaan wartawan mengenai siapa sosok Kapolri pengganti Tito Karnavian.

"Untuk diketahui, Idham Aziz baru akan pensiun 22 Januari 2021. Dia masih memiliki waktu 1,5 tahun masa tugas aktif sebagai perwira polisi.

Saat ini tugas Kapolri dijalankan oleh Wakapolri Komjen Ari Dono. Jenderal bintang tiga ini akan pensiun pada 23 Desember 2019.

 

Foto:dok

ANcom-- Jakarta | Presiden Jokowi memanggil para calon pembantunya selama dua hari ini. Sebagian calon menteri mengungkap terang-terangan posisinya, sebagian lainnya memberi petunjuk dalam bentuk sejumlah kata kunci.

detikcom mengumpulkan data keterangan dan petunjuk-petunjuk yang disampaikan para calon menteri sepanjang hari ini, Selasa (22/10/2019). Selain itu, detikcom memperoleh informasi dari sumber-sumber kredibel. (Data ini diperbarui pada Rabu, 23 Oktober 2019 pukul 07.35 WIB)

Data dan informasi itu lalu kami elaborasi untuk menyusun prediksi formasi Kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin. Formasi yang kami tampilkan ini, sekali lagi, sebatas prediksi, masih sangat mungkin berubah esok hari saat pengumuman kabinet selengkapnya. Sejumlah posisi yang dirasa masih belum jelas benar tak kami isi dengan nama calon menteri.


Berikut prediksi formasi kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin:

1. Menko Polhukam: Mahfud Md
2. Menko Perekonomian: Airlangga Hartarto
3. Menko Kemaritiman dan Investasi: Luhut B Pandjaitan
4. Menko PMK: Muhadjir Effendy
5. Mensesneg: Pratikno
6. Mendagri: Jenderal Tito Karnavian
7. Menlu: Retno LP Marsudi
8. Menhan: Prabowo Subianto
9. Menkum HAM: Yasonna Laoly
10. Menkeu: Sri Mulyani
11. Menteri ESDM:
12. Menperin: Agus Gumiwang Kartasasmita
13. Mendag: Agus Suparmanto
14. Mentan: Syahrul Yasin Limpo
15. Menteri KLHK: Siti Nurbaya Bakar
16. Menhub: Budi Karya Sumadi
17. Menteri KKP: Edhy Prabowo
18. Menaker: Ida Fauziyah
19. Mendes PDTT: Abdul Halim Iskandar
20. Menteri PUPR: Basuki Hadimuljono
21. Menkes: dr Terawan
22. Mendikbud Dikti: Nadiem Makarim
23. Menteri Investasi dan BKPM: Bahlil Lahadalia
24. Mensos: Juliari Batubara
25. Menteri Agama: Jenderal (Purn) Fachrul Razi
26. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: Wishnutama
27. Menkominfo: Johnny G Plate
28. Menkop UKM: Teten Masduki
29. Menteri PPPA: Gusti Ayu Bintang Darmavati
30. MenPAN-RB: Tjahjo Kumolo
31. Menteri PPN/Kepala Bappenas: Suharso Monoarfa
32. Menteri ATR/Kepala BPN: Sofyan Djalil
33. Menteri BUMN: Erick Thohir
34. Menpora: Zainudin Amali

Jaksa Agung: ST Burhanuddin
Panglima TNI: Marsekal Hadi Tjahjanto
Kapolri: Plt Wakapolri Komjen Ari Dono
Sekretaris Kabinet: Pramono Anung
Kepala Staf Kepresidenan: Moeldoko

Puan:dikutip dari detik.com

(6 WIB

ANcom--POLITIKA | Jelang Pilkada Tolitoli, isu moral muncul di tengah masyarakat. Apakah ada kaitanya dengan kandidat yang bakal bertarung? Rdaksi alasannews.com, mulai edisi ini ikuti selengkapnya.

Ketua Lembaga Sawadaya Masyarakat Gerakan Indonesia Anti Korupsi (LSM GIAK) Provinsi Sulawesi Tengah, Hendri Lamo mengemukakan, kalau masyarakat mengingatkan agar untuk menjadi pemimpin harus benar benar bersih dari hal hal yang dianggap tabu dalam budaya ketimuran.

"Ini sinyal. Bahwa masyarakat tidak akan memilih calon yang ada kaitannya dengan masalah rumah tangga atau pernah bersentuhan dengan moral," tandas Hendri.
Tanpa mengurangi maksud duga menduga, alumnus Tadulako University ini bahwa fakta ideal tidaknya pemimpin harus memiliki moral baik menurut ukuran ketimuran.

Di America sana katanya, politisi yang punya skandal dengan wanita pasti dia mundur dari panggung politik. Ini artinya, setiap politisi ingin jadi kepala daerah pun harus demikian.
"Ya tahu dirilah," imbuhnya.

Menurut aktivia ini, calon pemimpin seharus memiliki tiga hal pokok, pertama moral yang baik, intelektual yang cukup dan emosional yang terukur.

Hendri tampaknya paham akan masalah moral sangat mempengaruhi kepemimpin seseorang dalam menjalan tugas dan tanggungjawabnya sehari-hari. Seseorang yang secara moral tidak baik akan cenderung dalam kepemimpinannya tidak optimal.

Dia kata Hendri, mungkin tidak bisa adil dalam memberi pelayanan. Padahal seorang pemimpin itu, seyogyanya mengayomi seluruh elemen dan kelompok dalam masyarakat, baik agama, suku dan tradisi budaya yang begitu beragam.

Bahkan jelas moral pemimpin dapat terlihat bagaimana dalam kehidupannya sehari-hari. Keluarganya, merupakan gambaran calon pemimpin yang dipilih. Artinya tidak hanya sekadar memiliki intelektual bagus la tas itulah pemimpin, tiga hal itu akan saling terlihat manakala moralnya baik.

Intinya soal moral itu harus dikedepankan bagi seseorang yang ingin menjadi pemimpin. Sikap dan tindakannya akan bisa dilihat masyarakat, jika pemimpin itu terindikasi memiliki moral yang kurang baik. Bisa saja dia akan korupsi, katanya.

Penghargaan kepada seseorang atau kelompok tidak bisa dilihat status sosialnya saja. 

Di Tolitoli, masalah pelakor meski tidak bermuara ke kehukum, tapi santer di masyarakat. Ikuti edisi lanjutannya. Puan

 

 

Foto: Sekda Hidayat Berswafoto dengn warga

ANcom--PALU | Sekretaris Daerah Provinsi Sulteng Dr. H. Moh. Hidayat Lamakarate, M.Si menjadi narasumber acara Libu Ntodea di Kecamatan Tawaeli, Kelurahan Panau, Kota Palu, Sabtu malam (19/10).

Libu Ntodea adalah sarana kearifan lokal menjaring aspirasi warga yang rutin digelar Pemerintah Kota Palu di tiap kelurahan.

Adapun tema yang diangkat adalah "Kepemimpinan Strategis, Peluang dan Tantangan".

Selain sekda, turut jadi narasumber walikota Drs. Hidayat, M.Si, akademisi Dr. Irwan Waris dan budayawan Hapri.

Kepemimpinan strategis dalam hemat sekda adalah bagaimana upaya pemimpin merubah pola-pola lama supaya kian optimal melayani warga.

Selain itu, pemimpin juga dituntut selalu hadir saat dibutuhkan, memahami apa yang diinginkan, memberikan sesuatu sebelum diminta dan membuka ruang-ruang untuk warga beraktivitas dengan lancar.

"Karena merasa dibutuhkan maka kita terdorong untuk berubah," jelasnya.

Tambahnya, kinerja aparatur dan perkembangan suatu wilayah sangat dipengaruhi pula oleh kualitas pemimpin ybs.

"Olehnya kami siap dimarah-marah dan dikritik karena inilah model kepemimpinan jaman baru untuk mendengar apa-apa yang dikeluhkan dan mewujudkannya," pungkas sekda bersemangat.

Meski acara berakhir sudah larut, sekda tetap sabar melayani swafoto dari warga sebelum pamit.bhst

Foto:Gubernur Tinjau Aktivitas Kampung Dongeng

ANcom--PALU | Aktivitas mendongeng sangat digemari anak-anak karena lebih mudah bagi mereka menyerap pesan-pesan moral dari ceritanya.

Selain itu mendongeng dapat membantu pemulihan trauma dari kesedihan seperti dialami anak-anak penyintas bencana di Donggala.

Upaya pemulihan ini lah yang diapresiasi Gubernur Drs. H. Longki Djanggola, M.Si saat meninjau aktivitas kampung dongeng di salah satu SD di Desa Lende Tovea, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, Sabtu pagi (19/10).

Kedatangan gubernur tidak disangka para siswa yang sedang asyik mendengar cerita dari relawan komunitas kampung dongeng.

Memakai boneka sebagai lawan bicara sukses mengocok perut berkat dialog-dialog jenaka dari pendongeng dan si boneka Cilo.

Sepintas teknik ini mengembalikan ingatan ke boneka Susan dan sosok Ria Enes yang diidolai anak-anak tahun 90-an.

Meski tidak sampai selesai mendengar cerita, gubernur menyempatkan foto bersama dan salaman dengan siswa.

"Ayo-ayo salamnya yang tertib," ajak gubernur ke siswa, sebelum beranjak dari sana.bhst

 

Minggu, 20 Oktober 2019 00:39

Mengetahui Arti Bentuk Bendera Nepal

ANcom--Jakarta | Nepal adalah satu-satunya negara di dunia yang bentuk benderanya unik. Bukan persegi, melainkan seperti dua segitiga bertumpuk. Apa makna bendera itu?

Jika menyebut bendera paling unik di dunia, maka Nepal adalah jawabannya. Bentuk bendera negara yang merdeka pada tahun 1923 dari Inggris tersebut, berupa dua segitiga.

Dirangkum detikcom dari berbagai sumber, Jumat (18/10/2019) bendera Nepal yang bentuknya unik itu sudah digunakan sebagai bendera nasional pada 16 Desember tahun 1962. Ada tiga versi yang menyatakan, mengapa bendera Nepal bentuknya segitiga.

Pertama, bentuk segitiga melambangkan wilayah Nepal yang berupa pegunungan. Tak ayal, negara ini memang dilintasi oleh Pegunungan Himalaya dengan banyak puncak yang berbentuk segitiga.

Kedua, bentuk segitiga merupakan bendera-bendera kerajaan Hindu dan Buddha di Asia dari zaman dulu. Nepal pun ingin mempertahankan hal tersebut.

Versi ketiga, dua segitiga pada bendera Nepal melambangkan dua dinasti yang pernah berkuasa di Nepal. Kedua dinasti tersebut adalah dinasti Shah dan Rana.


Warna merah yang jadi latar warna benderanya, melambangkan keberanian. Sedangkan pinggiran bendera yang berwarna biru, melambangkan kedamaian.

Pada bendera negara Nepal, juga terdapat lambang bulan sabit di bagian atas dan matahari di bagian bawah. Lambang-lambang itu menggambarkan betapa dinginnya dan hangatnya Nepal.

Usut punya usut, bendera Nepal berbentuk segitiga itu sudah dipakai oleh Prithvi Narayan Shah. Dia merupakan seorang pria yang menyatukan semua kerajaan di Nepal pada tahun 1768.

 

 

WIB

ANcom-Jakarta |  Pelantikan Presiden Jokowidodo dan Wakil Presiden Maruf Amin, Besok siang Minggu (201/10) bakal dihadiri 17 kepala negara sahabat.

Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyebut hal itu sudah terkonfirmasi akan hadir di pelantikan presiden dan wakil presiden. Bamsoet juga mengatakan sejumlah politikus yang diundang dipastikan akan hadir.

"Ada 17 kepala negara, kepala pemerintahan, dan utusan khusus yang konfirm hadir besok. Seperti Wapres RRC (Republik Rakyat China), PM Singapura, Malaysia, dan Australia," ujar Bamsoet seusai geladi bersih di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (19/10).

"(Duta Besar yang hadir) ada sekitar 168," imbuhnya.

 Selain itu, Bamsoet memastikan sejumlah tokoh negara seperti Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto hingga Presiden Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan menghadiri pelantikan besok.

"Seluruhnya alhamdulillah confirm hadir," katanya.

Bamsoet juga meminta doa dari masyarakat agar prosesi pelantikan besok berjalan dengan lancar. Ia juga memastikan persiapan untuk besok sudah hampir rampung.

 Mantan Ketua DPR itu juga menyampaikan harapan untuk pelantikan presiden besok Minggu (19/10). Ia berharap Jokowi-Ma'ruf mampu mengemban tugas untuk 5 tahun mendatang, dan siap menghadapi tantangan ekonomi dan teknologi yang semakin berkembang pesat.

"Kita berharap pencapaian yang telah diraih oleh Pak Jokowi dan Pak Jusuf Kalla bisa ditindaklanjuti oleh pasangan baru ini. Saya percaya beliau bisa melanjutkan apa yang sudah dicapai. Tantangan ke depan memang tidak ringan, kalau kita kompak dan gotong royong pasti semua bila dihadapi, tantangan kita tantangan ekonomi, persaingan dagang, kemajuan teknologi," jelas Bamsoet.

Ia juga berharap dengan adanya sosok Ma'ruf Amin di pemerintahan selanjutnya, dapat mempersatukan bangsa. Ia berharap tak ada lagi perbedaan ideologi di Indonesia.

"Rasanya Pak Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden kombinasi dengan Pak Jokowi sebagai nasionalis dan agamis, maka kita harapkan pertentangan ideologi sudah tak ada, dan ke depan saatnya mari bersatu membangun bangsa," pungkasnya.

Dikutip dari detikcom, Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin resmi ditetapkan KPU menjadi pemenang Pilpres 2019. Keduanya akan dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024 pada Minggu (20/10).

 

ANcom-Jakarta |  Skuter listrik di Jakarta makin ngetren. Tidak hanya anak-anak, orang tupun tampak menggunakan alat ini. Tidak sekadar santai, tapi untuk keperluqn khusus yang jaraknya relatif dekat, bisa pakai alat ini saja.

Bagaimana dengan aturannya? Dishub DKI Jakarta mengaku sedang melakukan kajian aturan mengenai operasional skuter listrik.

"Jadi sedang kita kaji bersama-sama, kemudian mereka akan gunakan lajur mana itu juga akan masuk ke dalam kajian yang sedang kita siapkan," ucap Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (17/10).


Syafrin menyebut pengguna dan operator skuter listrik tidak perlu menunggu lama. Syafrin akan menuntaskan aturan tersebut pada tahun ini.

Menurut Syafrin, banyak hal akan diatur dalam peraturan tentang skuter listrik. Teknis operasional skuter hingga usia penggunanya tengah dikaji.

"Kan dari aspek teknis kemudian operasionalnya termasuk di dalamnya kecepatan, dan penggunaan lajurnya. Termasuk dalamnya usia, jadi jangan sampai usia pengguna itu ada anak kecil yang nggak mengerti rambu-rambu apa dia menggunakan itu, sementara dia ada kecepatan tertentu kan ya yang harus dia lalu," ujar Syafrin.


Selain soal skuter listrik, Pemprov DKI juga mengkaji sistem sepeda sewa atau sharing bike. Sehingga menjadi pilihan warga Jakarta menuju lokasi tujuan.

"Untuk sharing bike, kita arahkan memang ke pusat-pusat kegiatan. Tujuannya adalah dia menjadi last mile di tujuan akhir si pelaku perjalanan," kata Syafrin.

"Contohnya mereka akan membuat misalnya di kawasan Jalan Sudirman- Thamrin. Tapi, ini pun masih dalam pembahasan bersama. Kemudian, setelah ini kita akan (buat) regulasinya di tahap awal," sambungnya. Tatif alat buatan China ini sejam Rp 5000 dengan beban bisa untuk 200 Kg, atau bisa digunakan untuk dua orang sejaligus.puan

ANcom-NTB | Sumbawa saat ini mengalami kemarau panjang, akibatnya puluhan daerah mengalami krisis air terutama air bersih. kendati demikian, Pemerintah dalam penangan persoalan ini sangatlah lamban seakan terkesan menutup mata dan telinga.

Ketua BMPAN Kabupaten Sumbawa, Muhammad Isnaini, Jumat (18/10), kepada media ini menyebutkan, hampir di 24 kecamatan di Sumbawa terdapat daerah atau wilayah yang mengalami krisis air akibat kemarau panjang.

Bupati Sumbawa sepatutnya hadir dalam persoalan ini, dengan kapasitasnya sebagai kepala daerah guna mengatasi persoalan yang mendera daerah.

"Pak bupati cepat urus krisis air ini, keluarkan anggaran taktis, angaran sakti atau anggaran apalah namanya, perintahkan semua dinas terutama dinas tehnis untuk berpartisipasi dan membangun sinergisitas mengatasi persoalan ini," ujar Muhammad Isnaini.

Tanpa menggurui Bupati, Ismu memberikan solusi seandainya BPBD berkutat pada persoalan anggaran, maka perintah dinas atau lembaga untuk beramal sedikit dalam mendistribusikan air ke daerah kekeringan ini. iya paling tidak sampai musim penghujan.

Selain itu, Ismu juga meminta agar Bupati memanggil semua perusahaan di Sumbawa untuk bersatu padu mendistribusikan CSR nya ke pendistribusian air saat ini.

"Kalau sudah terbangun sinergisitas ya amanlah krisis air saat ini, bagi zona dan wilayah buat mereka, gak susah kok, yang susah itu ya ogah memikirkannya," kata Ismu.

Ia meminta agar sejenak sambil kerja politik atau berhenti sejenak memikirkan politik untuk mengurus persoalan krisis air ini. " nantilah pikir siapa yang maju apa tidak, pikir siapa berpasangan dengan siapa, pikir siapa ketua komisi dan lainnya, sekarang kita fokus pikir krisis air ini," minta Muhammad Isnaini.

secara organisasi dan pribadi Ismu menyampaikan ucapan terimakasih kepada PMI Cabang Sumbawa, yang terus melaksanakan tugas kemanusiaannya, mendistribusikan air ke daerah- daerah sesuai dengan kemampuannya. " terimakasih buat PMI yang begitu reaktif dengan kondisi, bekerja tanpa pamrih dan mengerti kebutuhan hari ini," tutup ketua BMPAN.

 

Mulan Jameela (Foto: Noel/detikFoto)
anc--Jakarta | Mulan Jameela anggota DPR Fraksi Gerindra, tetap menjadi top berita dalam setiap aktivitasnya.

Seperti dikutip dari detik.com, baru-baru isteri musisi Ahmaf Dani itu mengunggah foto kacamata merek Gucci di akun Instagram-nya.

Ternyata, kacamata merk ternama itu kiriman dari sahabatnya. Sontak, KPK pun mengingatkan soal etika sebagai pejabat negara.

Dilihat detikcom dari akun @mulanjameela1, pukul 17.23 WIB, Kamis (17/10/2019), tampak ada foto tiga kacamata dengan kartu merek Gucci yang diunggah di akun Mulan.

"Bismillahirrahmanirrahim...Terimakasih @jakarta_eyewear ngirim kacamata sebagus ini, buat sahabat onlineku yang lagi cari supplier kacamata termurah. bisa order langsung di @jakarta_eyewear ya...," tulis Mulan mengiri postingannya itu.


KPK kemudian angkat bicara tentang postingan kacamata bermerek oleh Mulan tersebut. Menurut KPK, jatuhnya seseorang itu sering masuk dari pintu sederhana seperti ditraktir minum kopi.

"Isu utama dari jatuhnya sesosok rezim atau perorangan itu sering masuk dari pintu yang sesederhana seseorang ditraktir minum Kopi di warung, apalagi kacamata bermerek," ujar Wakil Ketua KPK Saut Situmoran.

Dia mengatakan seorang penyelenggara negara harus jauh dari konflik kepentingan. Saut juga bicara tentang norma dan etika sebagai pejabat publik yang harus diperhatikan oleh seseorang yang sedang menjabat.

"Itu sebabnya mengapa seorang penyelenggara negara perlu dijaga oleh KPK agar mereka tetap fokus perform pada kinerja utama mereka karena jauh dari prilaku yang kemungkinan adanya conflict of interest (COI). Bisa saja seseorang akan sustain integritasnya dengan kata lain pemberian tidak akan membuat dirinya goyah integritasnya itu sebabnya beri memberi pada seorang penyelenggara negara tidak saja harus dilihat dengan pendekatan potensi COI yang akan timbul, akan tetapi ada isu lainnya antara lain tentang keadilan, norma, etika, kepantasan dan lain-lain," ucap Saut.

Saut kemudian mengingatkan soal aturan bagi seorang pejabat untuk menolak ataupun melaporkan segala pemberian dari pihak lain kepada KPK. Penolakan ataupun pelaporan itu harus dilakukan karena sulit memahami apakah suatu pemberian ke pejabat berkaitan atau tidak dengan posisinya sebagai penyelenggara negara atau tidak.

Diskon saja direkomendasikan untuk ditolak atau dilaporkan ketika anda seorang penyelenggara negara, karena sulit dipahami bahwa pemberian itu tidak ada kaitan dengan posisi anda sebagai penyelenggara negara. Ya saran saya dilaporkan saja ke KPK," ucap Saut.

Mulan sendiri belum merespons saat ditanya tentang postingannya itu. Namun, dilihat detikcom pada pukul 07.12 WIB, Jumat (18/10/2019), kalimat yang mengiri postingan kacamata Gucci itu berubah. Berikut bunyinya:

"Bismillahirrahmanirrahim... Wwooww @jakarta_eyewear kacamatanya bagus banget, buat sahabat onlineku yang lagi cari supplier kacamata termurah. bisa order langsung di @jakarta_eyewear ya...••#paidpromote," tulis Mulan.

puan

Kamis, 17 Oktober 2019 07:16

BPPKB Banten Jakarta Pusat Peduli

 

Alasannews.com, Jakarta | H. Cipta Wahyudi Okis Ketua Dewan Pimpinan Cabang Badan Pembinaan Potensi Keluarga Besar Banten (DPC BPPKB) Jakarta Pusat memberikan sumbangan untuk pembangunan masjid Al Istiqomah di Jalan Petamburan V Tanah Abang Jakarta Pusat.

Penyerahan bantuan diterima oleh H. Thabrani Muin Sesepuh yang juga penasehat Masjid Istiqomah.

Pria yang disapa H. Okis ini datang beserta rombongan, langsung menuju tempat wudhu dan melaksanakan sholat magrib berjamaah.

Usai melaksanakan sholat H.Okis langsung menjumpai ketua pembangunan masjid untuk menyerahkan bantuan berupa sejumlah uang dan 2 buah kipas angin.

"Ini adalah bentuk kepedulian serta salah satu program keagamaan yang ada di BPPKB Banten Jakarta Pusat. Dan alhamdullilah ada sedikit rezeki untuk kami sisihkan dan kami sumbangkan untuk pembangunan masjid Istiqomah ini," katanya, Selasa (15/10/2019) petang.

Sejalan dengan itu dihadapan para pengurus dan jamaah, Okis berjanji untuk kembali.

"Insya Allah, kami akan kembali untuk memberikan AC. Agar yang beribadah di masjid ini sejuk," tuturnya.

Sementara itu H. Thabrani mengatakan bahwa bantuan atau sumbangan yang diberikan oleh BPPKB Banten Jakarta Pusat dapat bermanfaat.

"Terimakasih atas bantuan yang diberikan oleh Ketua BPPKB Banten Jakarta Pusat semoga Allah Subhanahuwattallah melimpahkan rahmat dan hidayahNya,"ujarnya. (yn).

Jakarta, alasannews.com | Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) menerbitkan foto resmi presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Foto tersebut sudah bisa dipajang di kementerian/lembaga setelah Jokowi-Ma'ruf dilantik.

"Dengan hormat, sehubungan dengan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019 s.d. 2024 yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2019, kami sampaikan bahwa Kementerian Sekretariat Negara telah menerbitkan foto resmi Presiden dan Wakil Presiden Rl periode 2019 s.d. 2024," tulis surat edaran Kemensetneg, seperti dilihat, tulis detik.com, Kamis (17/10/2019).

Foto ini sudah bisa diakses dan diunduh di situs resmi Kemensetneg. Ada 2 ukuran yang disediakan, yaitu A2 dan A3.


Surat edaran tentang foto resmi Presiden tersebut ditujukan kepada para pimpinan lembaga negara, menteri kabinet, Gubernur BI, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen.

Baca juga: Jelang Pelantikan Presiden, Panglima TNI-Kapolri Gelar Apel Keamanan


Selain itu para pimpinan lembaga nonstruktural, para gubernur, para bupati dan wali kota, para kepala perwakilan RI di luar negeri.

"Berkenaan dengan hal tersebut, Bapak lbu dapat mengunduh foto resmi dimaksud melalui website Kementerian Sekretariat Negara (www.setneg.go.id). Penggunaan foto resmi dimaksud agar dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanganyang berlaku," tulis surat Kemensetneg yang diteken Mensesneg Pratikno. (Puan)

 

Kamis, 17 Oktober 2019 01:19

UU KPK Mulai Berlaku Hari Ini


Jakarta, alasannews.com |  Undang-Undang KPK yang baru akan berlaku mulai Kamis (17/10). Dengan berlakunya UU KPK yang baru, sejumlah perubahan lembaga yang bermarkas di Kuningan, Jakarta Selatan ini akan terjadi.

UU KPK yang disahkan DPR pada 17 September 2019 itu bakal menggantikan UU KPK Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Berikut adalah perubahan yang bakal terjadi pada KPK bila UU baru itu berlaku.


1. KPK jadi lembaga rumpun eksekutif


Hal ini diatur dalam Pasal 3. Dalam versi lama, KPK disebut sebagai 'lembaga negara' saja. Namun dalam UU KPK yang baru, KPK disebut sebagai 'lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif'.

Pasal 3:

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.


Pegawai KPK nantinya juga adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) alias PNS. Mereka harus taat para peraturan perundang-undangan mengenai ASN. Sebelumnya, pegawai KPK bukanlah PNS melainkan diangkat karena keahliannya.

Pasal 1 ayat 6:

Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan aparatur sipil negara.

2. Pimpinan KPK bukan lagi penyidik-penuntut umum

Dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 alias UU KPK yang lama, para pimpinan KPK adalah penyidik dan penuntut umum. Namun dalam UU KPK yang baru, para pimpinan KPK bukan lagi sebagai penyidik dan penuntut umum.

Ini diatur dalam Pasal 21. Dalam Pasal 21 UU KPK yang lama, ada 6 ayat. Dalam Pasal 21 UU KPK yang baru, ada 4 ayat. Hal yang tak ada dalam UU KPK yang baru adalah ayat 4 yang menjelaskan pimpinan KPK sebagai penyidik dan penuntut umum.


Dalam UU KPK yang baru, ayat 6 yang menjelaskan bahwa pimpinan KPK sebagai penanggung jawab tertinggi juga tak ada lagi.

Selama ini, penetapan tersangka hingga proses penyelidikan dilakukan lewat persetujuan para pimpinan KPK, karena status mereka adalah penyidik.

Berikut bunyi pasal 21 yang baru.

Pasal 21

(1) Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas:
a. Dewan Pengawas yang berjumlah 5 orang;
b. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari 5 orang Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi ;dan
c. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.

(2) Susunan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
a. ketua merangkap anggota; dan
b. wakil ketua terdiri dari 4 (empat) orang, masing-masing merangkap anggota.

(3) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pejabat negara.

(4) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat kolektif kolegial.


3. Penyelidik dan penyidik harus sehat jasmani

Dalam UU KPK yang baru, penyelidik dan penyidik harus memenuhi syarat sehat jasmani dan rohani. Pada UU KPK yang lama, syarat itu tidak ada. Selain itu, penyidik dan penyelidik harus sarjana dan lulus pendidikan di bidang penyelidikan/penyidikan. Berikut bunyi pasalnya.

Pasal 43A
(1) Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. berpendidikan paling rendah S1 atau yang setara;
b. mengikuti dan lulu pendidikan di bidang penyelidikan;
c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
d. memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.


Pasal 45A
(1) Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. berpendidikan paling rendah S1 atau yang setara
b. mengikuti dan lulus pendidikan di bidang penyidikan
c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
d. memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Dikutip/ dilansir dari detik.com, kamis 17 oktober 2019

Foto:humas

alasannews.com, Tolitoli | Untuk memperoleh gambaran mengenai program pendidikan yang sudah dan yang akan dilaksanakan di Kabupaten Tolitoli, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tolitoli melaksanakan rapat koordinasi daerah (RAKORDA) yang akan berlangsung selama 3 (tiga) hari di Tolitoli.

Kegiatan Rakorda tersebut, dibuka oleh Bupati Tolitoli yang diwakili oleh Asisten Sekretaris Daerah bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Ir. Muh. Nur Munawar di Aula Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) pada Rabu pagi (16/10).

Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tolitoli Sukirnov Larate, SH selaku Ketua Panitia Rakorda melaporkan bahwa Rakorda ini juga bertujuan melakukan inventarisasi program sekolah dan coordinator wilayah kecamatan, menyebarluaskan program sekolah, sekaligus menjelaskan tugas dan fungsi lembaga pada tingkat kabupaten dan Kecamatan serta sekolah.

Rakorda ini diikuti oleh seluruh koordinator pendidikan wilayah Kecamatan, pengawas pendidikan, Kepala SMP Negeri dan swasta sebanyak dan pengurus PGRI Kabupaten Tolitoli dengan total peserta sebanyak 66 orang.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tolitoli Dr. Adjimain Laterey, M.Si mengatakan, kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan rumusan yang nantinya akan dijadikan pedoman dalam aktivitas sehari-hari dan mengharapkan pelaksanaan rapat koordinasi daerah 2019 ini lebih baik lagi dari tahun sebelumnya.

Bupati Tolitoli dalam sambutan tertulisnya  mengatakan, pendidikan merupakan aspek penting dalam meningkatkan kualitas kehidupan manusia, olehnya itu peningkatan kualitas pendidikan merupakan tanggung jawab semua pihak. Melalui pendidikan, sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional akan dapat diwujudkan.

Sumber daya manusia yang bermutu kata Bupati merupakan produk dari pendidikan serta merupakan kunci keberhasilan bagi program pembangunan, demikian pula halnya Pemerintah Kabupaten Tolitoli juga memprioritaskan pembangunan pendidikan. Hal itu sebagaimana tertuang dalam misi pemerintah daerah yaitu mewujudkan sumber daya manusia melalui pendidikan berkarakter dan kesehatan berkualitas.

Bupati Tolitoli berharap agar semua pemangku kepentingan di bidang pendidikan di Kabupaten Tolitoli untuk mengimplementasikan berbagai kebijakan bidang pendidikan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Olehnya itu, melalui Rakorda ini Bupati mengharapkan agar berbagai permasalahan yang ada di sektor Pendidikan seperti pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, ujian nasional serta mengevaluasi berbagai hasil pembangunan bidang pendidikan untuk dijadikan bahan perencanaan pembangunan kedepannya sehingga menjadi lebih baik.

Reporter : amalia

Editor: puan

 

Alasannews.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku sudah rampung menyusun kabinet menteri pemerintah periode keduanya. Namun Jokowi belum mengumumkan kabinet menteri tersebut.

Jokowi sebagaimana ditayangkan dalam video akun YouTube Sekretariat Presiden, Senin (14/10). "Sudah rampung," ujar Jokowi dalam video itu.

Meski begitu, Jokowi merasa masih mempertimbangkan untuk mengumumkan kabinetnya saat pelantikan presiden. Tapi semua persiapan sudah dilakukan oleh Jokowi.

"Mungkin bisa hari yang sama dengan pelantikan, mungkin bisa sehari setelah pelantikan insyaallah semua sudah kita siapkan," kata Jokowi.

Formasi kabinet tersebut, sambung Jokowi masih bisa berubah setelah bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Jokowi memang telah bertemu SBY di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (10/10).

"Ya mungkin ada beberapa pertimbangan masih bisa," ucap Jokowi.

 Sementara itu, politikus PKB Abdul Kadir Karding, meyakini Jokowi sudah menyusun kabinet pemerintah mendatang. Namun disebut Karding masih ada beberapa perubahan siapa dan jumlah kementerian apa.

"Saya menyakini bahwa rancangan komposisi kabinet ini pasti sudah tersusun. Walaupun itu tentu ada alterntif-alternatif di setiap kementerian mungkin ada satu-dua orang sebagai alternatif tetapi tentang siapa menduduki apa, siapa dari mana, lalu jumlah kementerian seperti apa sampai hari ini saya kira hanya Pak Jokowi yang mengetahuinya," kata Karding kepada wartawan, Senin (14/10/2019.


Untuk pengumuman kabinet, Karding menyebut akan sulit jika dilakukan saat pelantikan presiden pada Minggu (20/10) nanti. Diyakini Karding kemungkinan pengumuman kabinet menteri Jokowi-Ma'ruf setelah pelantikan presiden.

"Termasuk soal pengumuman bisa saja tanggal 20 oktober, tetapi tanggal 20 Oktober tentu menurut saya sih mungkin sulit karena pelantikan saja tanggal 20 Oktober pukul 16.00 WIB, kita perkirakan selesai magrib agak sulit kalau pelantikan hari tanggal 20 Oktober, bisa jadi setelah tanggal 20 Oktober," tutur Karding. Puan

Halaman 12 dari 171

Formulir Pendaftaran

Click Disini

Kontak Polisi

RESOR PALU