Minggu, Januari 19, 2020

Kategori Berita

Categories Accordion
Berita Nasional
Berita Nasional
Presiden Joko Widodo saat melakukan kunjungan kenegaraan di Timur Tengah   JAKARTA -- alasannews  |  Presiden
Hits: 21
19 January 2020
JAKARTA -- alasannews | Wakil Presiden (Wapres) KH. Ma’ruf Amin pagi tadi menggelar silaturahmi dengan Forum Pemimpin
Hits: 294
08 January 2020
Foto: BPMI Setpres/Rusman JAKARTA -- alasannews | Presiden Joko Widodo memberikan sejumlah arahan mengenai
Hits: 73
07 January 2020
JAKARTA -- alasannews | Pembangun atau repitalisasi gedung di Taman Ismail Marzuki (TIM) di Jakarta terus berjalan.
Hits: 58
06 January 2020
JAKARTA -- alasannews | Banjir tanggal 1 Januari 2020 ini, menjadi catatan khusus buat Gubernur Anies Baswedan.
Hits: 80
04 January 2020
  • «
  • 1
  • 2
  • »
Politik
Politik
JAKARTA -- alasannews | Politisi Partai Golkar yang juga Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsudin dilaporkan ke Komisi
Hits: 26
05 January 2020
JAKARTA -- alasannews (3/1) Pemerintah Indonesia menegaskan China telah melakukan pelanggaran batas wilayah di Laut
Hits: 63
03 January 2020
SELAYAR -- alasannews | Pergantian tahun 2019 ke tahun baru 2020 tinggal menghitung jam. Sejalan dengan hal tersebut,
Hits: 36
01 January 2020
ANcom, Jakarta | Mantan terpidana korupsi tak dilarang maju berdasarkan Peraturan KPU (KPU) tentang Pencalonan dalam
Hits: 56
06 December 2019
  • «
  • 1
  • 2
  • »
Sulteng
Sulteng
PALU -- alasannews | Aroma tak prosedural dalam tender proyek lanjutan pembangunan bandara udara Banggai Laut, bak
Hits: 50
07 January 2020
Palu, alasannews --- Andalan urusan komunikasi dan informasi (Kominfo) Kwartir daerah (kwarda) pramuka Sulawesi tengah
Hits: 56
07 January 2020
Hits: 62
01 January 2020
Alasannews.com, Tolitoli | Bencana banjir bandang di Bolapapu, Kulawi Kabupaten Sigi.masih menyisahkan duka dan
Hits: 120
14 December 2019
Alasannews.com, PALU | Kapolda Sululawesi Tengah (Sulteng) Inspektur Jenderal Pol Drs Lukman Wahyu Hariyanto, M.Si
Hits: 124
07 December 2019
  • «
  • 1
  • 2
  • »
Olah Raga
Pemred

Pemred

ANcom-NTB | Sumbawa saat ini mengalami kemarau panjang, akibatnya puluhan daerah mengalami krisis air terutama air bersih. kendati demikian, Pemerintah dalam penangan persoalan ini sangatlah lamban seakan terkesan menutup mata dan telinga.

Ketua BMPAN Kabupaten Sumbawa, Muhammad Isnaini, Jumat (18/10), kepada media ini menyebutkan, hampir di 24 kecamatan di Sumbawa terdapat daerah atau wilayah yang mengalami krisis air akibat kemarau panjang.

Bupati Sumbawa sepatutnya hadir dalam persoalan ini, dengan kapasitasnya sebagai kepala daerah guna mengatasi persoalan yang mendera daerah.

"Pak bupati cepat urus krisis air ini, keluarkan anggaran taktis, angaran sakti atau anggaran apalah namanya, perintahkan semua dinas terutama dinas tehnis untuk berpartisipasi dan membangun sinergisitas mengatasi persoalan ini," ujar Muhammad Isnaini.

Tanpa menggurui Bupati, Ismu memberikan solusi seandainya BPBD berkutat pada persoalan anggaran, maka perintah dinas atau lembaga untuk beramal sedikit dalam mendistribusikan air ke daerah kekeringan ini. iya paling tidak sampai musim penghujan.

Selain itu, Ismu juga meminta agar Bupati memanggil semua perusahaan di Sumbawa untuk bersatu padu mendistribusikan CSR nya ke pendistribusian air saat ini.

"Kalau sudah terbangun sinergisitas ya amanlah krisis air saat ini, bagi zona dan wilayah buat mereka, gak susah kok, yang susah itu ya ogah memikirkannya," kata Ismu.

Ia meminta agar sejenak sambil kerja politik atau berhenti sejenak memikirkan politik untuk mengurus persoalan krisis air ini. " nantilah pikir siapa yang maju apa tidak, pikir siapa berpasangan dengan siapa, pikir siapa ketua komisi dan lainnya, sekarang kita fokus pikir krisis air ini," minta Muhammad Isnaini.

secara organisasi dan pribadi Ismu menyampaikan ucapan terimakasih kepada PMI Cabang Sumbawa, yang terus melaksanakan tugas kemanusiaannya, mendistribusikan air ke daerah- daerah sesuai dengan kemampuannya. " terimakasih buat PMI yang begitu reaktif dengan kondisi, bekerja tanpa pamrih dan mengerti kebutuhan hari ini," tutup ketua BMPAN.

 

Mulan Jameela (Foto: Noel/detikFoto)
anc--Jakarta | Mulan Jameela anggota DPR Fraksi Gerindra, tetap menjadi top berita dalam setiap aktivitasnya.

Seperti dikutip dari detik.com, baru-baru isteri musisi Ahmaf Dani itu mengunggah foto kacamata merek Gucci di akun Instagram-nya.

Ternyata, kacamata merk ternama itu kiriman dari sahabatnya. Sontak, KPK pun mengingatkan soal etika sebagai pejabat negara.

Dilihat detikcom dari akun @mulanjameela1, pukul 17.23 WIB, Kamis (17/10/2019), tampak ada foto tiga kacamata dengan kartu merek Gucci yang diunggah di akun Mulan.

"Bismillahirrahmanirrahim...Terimakasih @jakarta_eyewear ngirim kacamata sebagus ini, buat sahabat onlineku yang lagi cari supplier kacamata termurah. bisa order langsung di @jakarta_eyewear ya...," tulis Mulan mengiri postingannya itu.


KPK kemudian angkat bicara tentang postingan kacamata bermerek oleh Mulan tersebut. Menurut KPK, jatuhnya seseorang itu sering masuk dari pintu sederhana seperti ditraktir minum kopi.

"Isu utama dari jatuhnya sesosok rezim atau perorangan itu sering masuk dari pintu yang sesederhana seseorang ditraktir minum Kopi di warung, apalagi kacamata bermerek," ujar Wakil Ketua KPK Saut Situmoran.

Dia mengatakan seorang penyelenggara negara harus jauh dari konflik kepentingan. Saut juga bicara tentang norma dan etika sebagai pejabat publik yang harus diperhatikan oleh seseorang yang sedang menjabat.

"Itu sebabnya mengapa seorang penyelenggara negara perlu dijaga oleh KPK agar mereka tetap fokus perform pada kinerja utama mereka karena jauh dari prilaku yang kemungkinan adanya conflict of interest (COI). Bisa saja seseorang akan sustain integritasnya dengan kata lain pemberian tidak akan membuat dirinya goyah integritasnya itu sebabnya beri memberi pada seorang penyelenggara negara tidak saja harus dilihat dengan pendekatan potensi COI yang akan timbul, akan tetapi ada isu lainnya antara lain tentang keadilan, norma, etika, kepantasan dan lain-lain," ucap Saut.

Saut kemudian mengingatkan soal aturan bagi seorang pejabat untuk menolak ataupun melaporkan segala pemberian dari pihak lain kepada KPK. Penolakan ataupun pelaporan itu harus dilakukan karena sulit memahami apakah suatu pemberian ke pejabat berkaitan atau tidak dengan posisinya sebagai penyelenggara negara atau tidak.

Diskon saja direkomendasikan untuk ditolak atau dilaporkan ketika anda seorang penyelenggara negara, karena sulit dipahami bahwa pemberian itu tidak ada kaitan dengan posisi anda sebagai penyelenggara negara. Ya saran saya dilaporkan saja ke KPK," ucap Saut.

Mulan sendiri belum merespons saat ditanya tentang postingannya itu. Namun, dilihat detikcom pada pukul 07.12 WIB, Jumat (18/10/2019), kalimat yang mengiri postingan kacamata Gucci itu berubah. Berikut bunyinya:

"Bismillahirrahmanirrahim... Wwooww @jakarta_eyewear kacamatanya bagus banget, buat sahabat onlineku yang lagi cari supplier kacamata termurah. bisa order langsung di @jakarta_eyewear ya...••#paidpromote," tulis Mulan.

puan

Kamis, 17 Oktober 2019 07:16

BPPKB Banten Jakarta Pusat Peduli

 

Alasannews.com, Jakarta | H. Cipta Wahyudi Okis Ketua Dewan Pimpinan Cabang Badan Pembinaan Potensi Keluarga Besar Banten (DPC BPPKB) Jakarta Pusat memberikan sumbangan untuk pembangunan masjid Al Istiqomah di Jalan Petamburan V Tanah Abang Jakarta Pusat.

Penyerahan bantuan diterima oleh H. Thabrani Muin Sesepuh yang juga penasehat Masjid Istiqomah.

Pria yang disapa H. Okis ini datang beserta rombongan, langsung menuju tempat wudhu dan melaksanakan sholat magrib berjamaah.

Usai melaksanakan sholat H.Okis langsung menjumpai ketua pembangunan masjid untuk menyerahkan bantuan berupa sejumlah uang dan 2 buah kipas angin.

"Ini adalah bentuk kepedulian serta salah satu program keagamaan yang ada di BPPKB Banten Jakarta Pusat. Dan alhamdullilah ada sedikit rezeki untuk kami sisihkan dan kami sumbangkan untuk pembangunan masjid Istiqomah ini," katanya, Selasa (15/10/2019) petang.

Sejalan dengan itu dihadapan para pengurus dan jamaah, Okis berjanji untuk kembali.

"Insya Allah, kami akan kembali untuk memberikan AC. Agar yang beribadah di masjid ini sejuk," tuturnya.

Sementara itu H. Thabrani mengatakan bahwa bantuan atau sumbangan yang diberikan oleh BPPKB Banten Jakarta Pusat dapat bermanfaat.

"Terimakasih atas bantuan yang diberikan oleh Ketua BPPKB Banten Jakarta Pusat semoga Allah Subhanahuwattallah melimpahkan rahmat dan hidayahNya,"ujarnya. (yn).

Jakarta, alasannews.com | Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) menerbitkan foto resmi presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Foto tersebut sudah bisa dipajang di kementerian/lembaga setelah Jokowi-Ma'ruf dilantik.

"Dengan hormat, sehubungan dengan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019 s.d. 2024 yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2019, kami sampaikan bahwa Kementerian Sekretariat Negara telah menerbitkan foto resmi Presiden dan Wakil Presiden Rl periode 2019 s.d. 2024," tulis surat edaran Kemensetneg, seperti dilihat, tulis detik.com, Kamis (17/10/2019).

Foto ini sudah bisa diakses dan diunduh di situs resmi Kemensetneg. Ada 2 ukuran yang disediakan, yaitu A2 dan A3.


Surat edaran tentang foto resmi Presiden tersebut ditujukan kepada para pimpinan lembaga negara, menteri kabinet, Gubernur BI, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen.

Baca juga: Jelang Pelantikan Presiden, Panglima TNI-Kapolri Gelar Apel Keamanan


Selain itu para pimpinan lembaga nonstruktural, para gubernur, para bupati dan wali kota, para kepala perwakilan RI di luar negeri.

"Berkenaan dengan hal tersebut, Bapak lbu dapat mengunduh foto resmi dimaksud melalui website Kementerian Sekretariat Negara (www.setneg.go.id). Penggunaan foto resmi dimaksud agar dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanganyang berlaku," tulis surat Kemensetneg yang diteken Mensesneg Pratikno. (Puan)

 

Kamis, 17 Oktober 2019 01:19

UU KPK Mulai Berlaku Hari Ini


Jakarta, alasannews.com |  Undang-Undang KPK yang baru akan berlaku mulai Kamis (17/10). Dengan berlakunya UU KPK yang baru, sejumlah perubahan lembaga yang bermarkas di Kuningan, Jakarta Selatan ini akan terjadi.

UU KPK yang disahkan DPR pada 17 September 2019 itu bakal menggantikan UU KPK Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Berikut adalah perubahan yang bakal terjadi pada KPK bila UU baru itu berlaku.


1. KPK jadi lembaga rumpun eksekutif


Hal ini diatur dalam Pasal 3. Dalam versi lama, KPK disebut sebagai 'lembaga negara' saja. Namun dalam UU KPK yang baru, KPK disebut sebagai 'lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif'.

Pasal 3:

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.


Pegawai KPK nantinya juga adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) alias PNS. Mereka harus taat para peraturan perundang-undangan mengenai ASN. Sebelumnya, pegawai KPK bukanlah PNS melainkan diangkat karena keahliannya.

Pasal 1 ayat 6:

Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan aparatur sipil negara.

2. Pimpinan KPK bukan lagi penyidik-penuntut umum

Dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 alias UU KPK yang lama, para pimpinan KPK adalah penyidik dan penuntut umum. Namun dalam UU KPK yang baru, para pimpinan KPK bukan lagi sebagai penyidik dan penuntut umum.

Ini diatur dalam Pasal 21. Dalam Pasal 21 UU KPK yang lama, ada 6 ayat. Dalam Pasal 21 UU KPK yang baru, ada 4 ayat. Hal yang tak ada dalam UU KPK yang baru adalah ayat 4 yang menjelaskan pimpinan KPK sebagai penyidik dan penuntut umum.


Dalam UU KPK yang baru, ayat 6 yang menjelaskan bahwa pimpinan KPK sebagai penanggung jawab tertinggi juga tak ada lagi.

Selama ini, penetapan tersangka hingga proses penyelidikan dilakukan lewat persetujuan para pimpinan KPK, karena status mereka adalah penyidik.

Berikut bunyi pasal 21 yang baru.

Pasal 21

(1) Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas:
a. Dewan Pengawas yang berjumlah 5 orang;
b. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari 5 orang Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi ;dan
c. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.

(2) Susunan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
a. ketua merangkap anggota; dan
b. wakil ketua terdiri dari 4 (empat) orang, masing-masing merangkap anggota.

(3) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pejabat negara.

(4) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat kolektif kolegial.


3. Penyelidik dan penyidik harus sehat jasmani

Dalam UU KPK yang baru, penyelidik dan penyidik harus memenuhi syarat sehat jasmani dan rohani. Pada UU KPK yang lama, syarat itu tidak ada. Selain itu, penyidik dan penyelidik harus sarjana dan lulus pendidikan di bidang penyelidikan/penyidikan. Berikut bunyi pasalnya.

Pasal 43A
(1) Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. berpendidikan paling rendah S1 atau yang setara;
b. mengikuti dan lulu pendidikan di bidang penyelidikan;
c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
d. memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.


Pasal 45A
(1) Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. berpendidikan paling rendah S1 atau yang setara
b. mengikuti dan lulus pendidikan di bidang penyidikan
c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
d. memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Dikutip/ dilansir dari detik.com, kamis 17 oktober 2019

Foto:humas

alasannews.com, Tolitoli | Untuk memperoleh gambaran mengenai program pendidikan yang sudah dan yang akan dilaksanakan di Kabupaten Tolitoli, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tolitoli melaksanakan rapat koordinasi daerah (RAKORDA) yang akan berlangsung selama 3 (tiga) hari di Tolitoli.

Kegiatan Rakorda tersebut, dibuka oleh Bupati Tolitoli yang diwakili oleh Asisten Sekretaris Daerah bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Ir. Muh. Nur Munawar di Aula Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) pada Rabu pagi (16/10).

Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tolitoli Sukirnov Larate, SH selaku Ketua Panitia Rakorda melaporkan bahwa Rakorda ini juga bertujuan melakukan inventarisasi program sekolah dan coordinator wilayah kecamatan, menyebarluaskan program sekolah, sekaligus menjelaskan tugas dan fungsi lembaga pada tingkat kabupaten dan Kecamatan serta sekolah.

Rakorda ini diikuti oleh seluruh koordinator pendidikan wilayah Kecamatan, pengawas pendidikan, Kepala SMP Negeri dan swasta sebanyak dan pengurus PGRI Kabupaten Tolitoli dengan total peserta sebanyak 66 orang.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tolitoli Dr. Adjimain Laterey, M.Si mengatakan, kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan rumusan yang nantinya akan dijadikan pedoman dalam aktivitas sehari-hari dan mengharapkan pelaksanaan rapat koordinasi daerah 2019 ini lebih baik lagi dari tahun sebelumnya.

Bupati Tolitoli dalam sambutan tertulisnya  mengatakan, pendidikan merupakan aspek penting dalam meningkatkan kualitas kehidupan manusia, olehnya itu peningkatan kualitas pendidikan merupakan tanggung jawab semua pihak. Melalui pendidikan, sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional akan dapat diwujudkan.

Sumber daya manusia yang bermutu kata Bupati merupakan produk dari pendidikan serta merupakan kunci keberhasilan bagi program pembangunan, demikian pula halnya Pemerintah Kabupaten Tolitoli juga memprioritaskan pembangunan pendidikan. Hal itu sebagaimana tertuang dalam misi pemerintah daerah yaitu mewujudkan sumber daya manusia melalui pendidikan berkarakter dan kesehatan berkualitas.

Bupati Tolitoli berharap agar semua pemangku kepentingan di bidang pendidikan di Kabupaten Tolitoli untuk mengimplementasikan berbagai kebijakan bidang pendidikan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Olehnya itu, melalui Rakorda ini Bupati mengharapkan agar berbagai permasalahan yang ada di sektor Pendidikan seperti pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, ujian nasional serta mengevaluasi berbagai hasil pembangunan bidang pendidikan untuk dijadikan bahan perencanaan pembangunan kedepannya sehingga menjadi lebih baik.

Reporter : amalia

Editor: puan

 

Alasannews.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku sudah rampung menyusun kabinet menteri pemerintah periode keduanya. Namun Jokowi belum mengumumkan kabinet menteri tersebut.

Jokowi sebagaimana ditayangkan dalam video akun YouTube Sekretariat Presiden, Senin (14/10). "Sudah rampung," ujar Jokowi dalam video itu.

Meski begitu, Jokowi merasa masih mempertimbangkan untuk mengumumkan kabinetnya saat pelantikan presiden. Tapi semua persiapan sudah dilakukan oleh Jokowi.

"Mungkin bisa hari yang sama dengan pelantikan, mungkin bisa sehari setelah pelantikan insyaallah semua sudah kita siapkan," kata Jokowi.

Formasi kabinet tersebut, sambung Jokowi masih bisa berubah setelah bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Jokowi memang telah bertemu SBY di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (10/10).

"Ya mungkin ada beberapa pertimbangan masih bisa," ucap Jokowi.

 Sementara itu, politikus PKB Abdul Kadir Karding, meyakini Jokowi sudah menyusun kabinet pemerintah mendatang. Namun disebut Karding masih ada beberapa perubahan siapa dan jumlah kementerian apa.

"Saya menyakini bahwa rancangan komposisi kabinet ini pasti sudah tersusun. Walaupun itu tentu ada alterntif-alternatif di setiap kementerian mungkin ada satu-dua orang sebagai alternatif tetapi tentang siapa menduduki apa, siapa dari mana, lalu jumlah kementerian seperti apa sampai hari ini saya kira hanya Pak Jokowi yang mengetahuinya," kata Karding kepada wartawan, Senin (14/10/2019.


Untuk pengumuman kabinet, Karding menyebut akan sulit jika dilakukan saat pelantikan presiden pada Minggu (20/10) nanti. Diyakini Karding kemungkinan pengumuman kabinet menteri Jokowi-Ma'ruf setelah pelantikan presiden.

"Termasuk soal pengumuman bisa saja tanggal 20 oktober, tetapi tanggal 20 Oktober tentu menurut saya sih mungkin sulit karena pelantikan saja tanggal 20 Oktober pukul 16.00 WIB, kita perkirakan selesai magrib agak sulit kalau pelantikan hari tanggal 20 Oktober, bisa jadi setelah tanggal 20 Oktober," tutur Karding. Puan

Alasannews.com, PALU | Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tengah, terhitung mulai hari ini 15 Oktober 2019 naik status. Sebelumnya berstatus tipe B dinaikan menjadi Polda tipe A.

Kenaikan dari tipe B ke tipe A tersebut berdasarkan keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor :Kep/1965/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019 tentang perubahan Tipe Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah dari Kepolisian Daerah Tipe B menjadi Kepolisian DaerahTipe A.

Seiring perubahan Tipe tersebut, susunan organisasi dan tata kerja Polda akan mengalami penyesuaian dengan tetap berpedoman dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2018 seperti penyusunan perencanaan penyesuaian anggaran, sarana prasarana dan penambahan kekuatan personel yang dilakukan secara bertahap.

Kenaikan Tipe Polda Sulteng menjadi Tipe A ini tidak terlepas dari pindahnya Ibu Kota Negara Republik Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan.

Tentunya secara otomatis Provinsi Sulawesi Tengah menjadi penyangga Ibu Kota, maka sudah seharusnya Polda Sulteng dipimpin perwira tinggi (Pati) berpangkat Ispektur Jenderal Polisi (Irjen Pol).

Usulan kenaikan Tipe Polda Sulteng ini dilakukan sejak lama, hal itu dilakukan dengan pertimbangan adanya peningkatan beban kerja, penguatan organisasi dan peningkatan dukungan Sumber Daya Manusia Polri.

Kabidhumas Polda Sulteng AKBP Didik Supranoto S.IK mengatakan “Kita bersyukur dengan kenaikan Polda Sulteng menjadi Tipe A, hal ini menunjukan Polda Sulteng dan jajaran telah meningkatkan kualitas pelayanan yang didukung dengan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan penerapan transparansi dan akuntabilitas unit kerja dalam mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) ujarnya.

Ditulis : Subbid Penmas Bidhumas.

alasannews.com, Indramayu | Bupati Indramayu, Supendi, diamankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT). Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengaku prihatin.

"Ya kami tetep prihatin saja. Ya itu aja," kata Tjahjo singkat di Grand Paragon Hotel, Jalan Gajah Mada, Jakarta Barat, Selasa (15/10/2019).

Dikutip dari detik.com, Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan Supendi ditangkap terkait dugaan suap dari pihak swasta untuk mendapat proyek di Dinas PU.

"Diduga ini terkait dengan pemberian sejumlah uang dari rekanan kepada Bupati Indramayu untuk mendapatkan pekerjaan di Dinas PU Kabupaten Indramayu," kata Agus kepada wartawan, Selasa (15/10).

Supendi ditangkap di Indramayu sekitar pukul 03.00 WIB, Selasa (15/10). Total ada delapan orang yang ditangkap tim KPK.

"Unsurnya Bupati, ajudan, pegawai, rekanan, dan Kepala Dinas dan beberapa pejabat Dinas PU lain," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Selasa (15/10).

Saat ini, ada lima orang yang sudah dibawa ke gedung KPK Jakarta untuk diperiksa secara intensif. Selain itu, KPK menyita duit ratusan juta rupiah dalam OTT ini.

"Uang sekitar seratusan juta," tuturnya. (puan)

Alasannews.com, Tokyo | Korban Tewas Topan Hagibis di Jepang Jadi 56 Orang. Petugas melakukan pencarian korban setelah Jepang diterjang topan dahsyat Hagibis.

Puluhan ribu petugas masih bekerja mencari korban selamat dari topan dahsyat Hagibis yang menerjang Jepang. Dikabarkan jumlah korban tewas menjadi 56 orang.

Dilansir AFP, Selasa (15/10/2019), jumlah korban tewas terus bertambah. Penyiar nasional NHK mengatakan Senin malam bahwa 56 orang telah terbunuh dan 15 orang masih hilang.

Jumlah ini didasarkan pada pelaporan lokal. Petugas terus bekerja mencari dan mengevakuasi korban dari mobil dan rumah yang dilanda banjir, sungai meluap, dan tanah longsor. Namun, upaya pencarian terhambat hujan yang turun di Jepang bagian tengah dan timur.

"Bahkan sekarang, banyak orang masih belum ditemukan di daerah yang dilanda bencana," kata Perdana Menteri Shinzo Abe dalam pernyataannya, Senin (14/10).

Dia mengatakan negara mengusahakan terus untuk penyelamatan terhadap korban. Dia meminta Kementerian Pertahanan menambah 1.000 pasukan cadangan. Saat ini sudah ada 31.000 pasukan aktif dalam operasi pencarian.puan/detik.com

*Terkait Aset Wanprestasi 1,6 T, Ampeka Datangi Kejagung RI*

alasannews.com, Jakarta |  Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Peduli Keadilan Melaporkan dan Mendatangi Kejaksaan Agung RI Terkait Kasus Persoalan aset wanprestasi senilai 1,6 T, saat ini ramai diperbincangkan hal layak publik. Kini masuk dalam babak baru bagi Aparat Penegak Hukum (APH), agar bisa mengungkap siapa dalang mafia aset senilai 1,6 T tersebut.

Terkait hal tersebut, daerah telah dirugikan akibat sistem pengelolaannya tidak sesuai prosedur dan mekanisme yang jelas. Sehingga keberadaan dari aset tersebut bukan malah diuntungkan melainkan dirugikan, Padahal pemprov NTB memiliki hak dalam menertibkan aset-asetnya baik yang berada di Gili Trawangan maupun di kawasan ITDC, secara baik dan benar untuk kepentingan peningkatan PAD, malah dilakukan pembiaran dan menguntungkan pihak-pihak tertentu. ujar ketua Ampeka Yasmin, senin (14/10).

Lanjut ia mengatakan bahwa keberadaan Aset yang disebut keberadaan dikawasan strategis sebagai pusat wisata dunia atau kawasan ekonomi khusus di pulau Lombok tersebut.

"kami dari bagian orang yang peduli tentang daerah, Ampeka akan selalu mengawal kebijakan tersebut. Kami mengindikasi bahwa diduga ada operator mafia di Pemprov NTB Yang menyalahgunakan kekuasaan, pangkat, jabatan dan wewenangnya untuk memperkaya diri, orang lain atau suatu koorporasi sehingga daerah dirugikan," ungkapnya.

Mengenai hal tersebut, kami menduga bahwa pemangku jabatan strategis di Pemprov NTB. Selama ini telah menjadikan aset tersebut sebagai sumber kejahatan yakni meraup keuntungan pribadi dan kelompoknya.

"Terkait orang yang diduga terlibat dalam persoalan tersebut, kami yakin dalam waktu dekat Kejagung RI dan Kajati NTB akan memanggil serta mengadili secara pidana," tegas yasmin.

Oleh karena itu, terkait persoalan tersebut merupakan kejahatan terhadap aset daerah pemprov NTB. Dan Tidak bisa dibiarkan begitu saja dan perlu dikawal hingga tuntas persoalan tersebut, karena ini menyangkut aset sebagai kekayaan daerah yang perlu dijaga keberlangsungannya dari tangan-tangan oknum pejabat yang tidak bertanggung jawab di Pemprov NTB. ucapnya.

Diketahui bahwa tidak hanya aset dari sejumlah tanah 64 hektar yang diungkapkan oleh Kajati NTB bahkan didalam temuan tersebut, kami ada sejumlah tanah-tanah lain ratusan hektar milik pemprov NTB yang ada di seluruh Kabupaten / Kota Se NTB. Keberadaan tersebut diduga di bluur pengelolaannya oleh pihak pemangku jabatan strategis di pemprov NTB, yang diduga untuk kepentingan pribadi yaitu memperkaya diri dan kelompok .

Untuk itu dalam waktu dekat, kami akan sampaikan laporan tambahan terhadap Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menindak dengan tegas dan sekaligus mengungkap siapa saja oknum pemilik jabatan strategis tersebut. imbuhnya.

Ampeka menegaskan kembali bahwa siapapun oknum yg pernah menjabat sebagai gubernur NTB, Sekda NTB bahkan seterusnya adalah orang yang diduga ikut terlibat dalam mafia aset Yang kami maksudkan. "kami dari Ampeka akan kawal serta lawan sampai titik terang persoalan tersebut, dan kami tidak kenal dari mana anda dilahirkan atau kelompok mana karena persoalan kejahatan negara telah mengamanahkan kepada siapapun untuk brantas habis siapapun yg mencoba berbuat curang terhadap kekayaan daerah," pangkas yas sapa akrabnya.

Kami dari Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Peduli Keadilan (Ampeka) mendukung serta mendorong Aparat Penegak Hukum (APH) dalam hal ini Kejati NTB, Kejagung RI hingga komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menuntaskan persoalan tersebut hingga ke tuntas serta akarnya.

Adapun tuntutan kami kepada APH tersebut yakni 1. Meminta Kejagung RI untuk mendorong penyelesaian persoalan Wanprestasi senilai Rp.1,6 Triliun, 2. Segera panggil dan periksa Sekda NTB yang diduga kuat sebagai otak utama dalam persoalan tersebut., 3. Segera tetapkan status hukum sebagai tersangka terhadap oknum pemangku Jabatan di NTB atas indikasi keterlibatannya dalam persoalan tersebut. tutupnya. ( Tim JN)

Alasannews.com,  CNN Indonesia  | Penentuan batas wilayah antara Buol (Sulteng) dengan Tolinggula (Gorontalo) menuai protes warga setempat. 

Puluhan warga Kecamatan Tolinggula, Gorontalo Utara, menutup akses jalan lintas Sulawesi di Kecamatan Tolinggula, yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, Minggu (13/10).

Warga memblokir jalan dengan bambu tepat di Jembatan Otabiu, Desa Tolinggula Ulu dan Tolite Jaya.
Lihat juga: Menengok Rumah Masa Kecil Habibie di Parepare

Mereka menghalau kendaraan baik motor dan mobil, serta pejalan kaki dari Buol ke Gorontalo Utara dan sebaliknya.

Seorang warga setempat, Jakaria Hulimo, mengatakan mereka memblokir jalan sebagai protes soal tapal batas yang tak kunjung selesai.


"Warga tidak ingin persoalan tapal batas berlarut-larut, karena dapat mengancam stabilitas kehidupan di wilayah perbatasan ini," ujar Jakaria, seperti yang dikutip dari Antara.

Pemblokiran tersebut merupakan sikap warga Gorontalo Utara di Kecamatan Tolinggula, yang menolak dimasukkan ke wilayah Buol, Sulawesi Tengah.

"Kami sebagai warga Gorontalo Utara, sudah menjalani kehidupan berpuluh-puluh tahun dengan sangat kondusif, kami adalah warga Gorontalo Utara asli tidak ingin dipaksakan menjadi warga Buol," ujar Jakaria.
Lihat juga: PUPR Siapkan Antisipasi Kekeringan di 12 Provinsi

Dalam pemblokiran jalan tersebut warga menyampaikan sejumlah tuntutan, seperti menolak keras tapal batas wilayah bergeser karena akan mengancam keberadaan desa-desa yang ada di Kecamatan Tolinggula.

Seorang warga lainnya, Acon Abjul, mengungkapkan jika tapal batas bergeser, mereka khawatir dengan ancaman konflik horisontal.

"Pemerintah diharapkan mendengar tuntutan masyarakat dan tidak membuat keputusan yang memberi dampak merugikan bagi masyarakat Tolinggula," ujarnya.

-puan-

Jakarta | Melihat Parade Hari Santri Indonesia yang dilaksanakan hari ini, Minggu (13/10) di tengah kegiatan rutin CFD, Jalan Tahmrin Jakarta. 

"Acara ini dilepas Menteri Agama Lukman Saefuddin di halaman Kemenag, Jakarta diikuti ribuan santri yang membaur dengan busana khas muslimnya," ujar salah seorang pengurus saat di tanyai alasannews.com, di sela-sela kegiatan.

Tampak, ribuan santri yang ikut berjalan kaki dari halaman kantor Kemenag hingga mutar balik dari Bundara HI kembali ke halaman Kemenang. Panggung acarapu ntampak dihibur oleh musim dan lagu milenial hingga lagu bernuansa islami.

Sebetulnya, hari Santri ini jatuh 22 Oktober namun pelaksanaan Paradenya dilaksanakan hari ini. Tidak ada alsan spesifik tentang dimajukannya, ini hanya sebuah parade semacam pawai yang dikuti santri dan sejumlah pengurus pesantrennya.

Susana gembira bercampir haru pun tampak di wajaha para santri yang mengusung thema, Santri Indonesia untuk Perdamaian Dunia. Mereka membaur satu sama lain dari berbagai pondok yang khusus di sekitar Jabodetabek ini.

Selamat Hari Santri, semoga snatri Indonesia menjadi suri tauladan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang berlandaskan Pancasila ini.


Alasannews.com, Jakarta | Majelis Ulama Indonesia (MUI) meluncurkan Aplikasi 'Dakwah MUI'. Aplikasi ini dibuat untuk menyesuaikan tantangan dakwah di era milenial.

"Dakwah di era digital ini memerlukan penyesuaian dengan perkembangan teknologi agar dakwah semakin efektif. Perlu diketahui objek dakwah saat ini adalah kaum millenial, yaitu mereka yang lahir kurun waktu tahun 1980-2000," kata Ketua Komisi Dakwah dan Pengembamgan Masyarakat MUI Pusat KH M Cholill Nafis, dalam keterangannya, Sabtu (12/10/2019).

Peluncuran ini dilakukan di sela Rapat Kerja Nasional (Rakermas) V MUI yang digelar di Masjid Al Bilad kawasan Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB). Rakernas ini digelar 11-13 Oktober.

Cholil mengatakan peluncuran 'Dakwah MUI' ini karena generasi milenial lekat dengan gadget yang tersambung internet. Pengguna ponsel pintar di Indonesia pun bertumbuh pesat. Menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), ada 171,17 juta pengguna internet Indonesia di tahun 2018.

"Dengan aplikasi ini para dai diberi kemudahan akses informasi tentang problematika dakwah di daerah yang akan didakwahinya, demikian juga para dai dapat mengakses panduan-panduan dakwah MUI, bahan ceramah, fatwa dan produk MUI dan masyarakat akan dapat dengan mudah mengakses dai-dai yang sudah mendapat rekomendasi MUI (dai bersertifikat)," bebernya.

Lewat aplikasi ini, masyarakat juga bisa mengetahui waktu salat, cara membayar zakat, menemukan masjid, restoran halal, data-data keumatan, hingga keberadaan kantor MUI dan ormas Islam lainnya. Di aplikasi ini juga disematkan Alquran digital agar masyarakat bisa membaca di mana pun berada.

Puan

 

alasannews.com, Tolitoli | TNI-Polri dan masyarakat Kabupaten Tolitoli melakukan doa bersama untuk keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dilaksanakan bertempat di Gedung Olahraga Mokodongan Tolitoli Jalan Veteran Kelurahan Baru Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli, Jumat (11/10/2019).

Doa bersama tersebut diselenggarakan atas kerjasama Polres Tolitoli bersama Kodim 1305/BT dan Pemerintah Kabupaten Tolitoli.

Doa bersama yang mengangkat tema “Doa untuk Negeri, Merajut dan Merawat NKRI, Bersama Kita Ciptakan Kamtibmas yang Sejuk, Aman dan Kondusif” ini juga dalam rangka menjelang pelantikan Presiden-Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024 yang dilangsungkan pada 20 Oktober 2019.

Kapolres Tolitoli AKBP Hendro Purwoko SIK MH, Dandim 1305/BT Letkol (Inf) Gunnarto SH, Danlanal Tolitoli Letkol L (PM) Bayu Dewe beserta rombongan pejabat TNI-Polri wilayah Kabupaten Tolitoli dan Asisten Pemerintahan Kabupaten Tolitoli Anhar Daeng Mallawa SE turut hadir.

Sekertaris Kabupaten Tolitoli Drs Mukaddis Syamsudin M.Si, Ketua Pengadilan Agama, Kajari Tolitoli, Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli, Kepala Kementrian Agama, Pimpinan Pesantren Hidayatullah, Pimpinan Pondok Pesantren Sirojul Ma’ruf Dapalak juga turut hadir.

Doa bersama ini dipimpin langsung oleh para Tokoh Agama yang ada di Kabupaten Tolitoli yaitu Hi Husni Mubarak Lc sebagai pemimpin doa agama Islam, Pendeta D Tabang Pada Sth sebagai pemipin doa Kristen Protestan, Pendeta Frengki Piyo pemipin doa agama Kristen Katolik, Putu Toniada agama Hindu dan Suwitno Gunawan pemimpin doa agama Budha.

Asisten Pemerintahan Kabupaten Tolitoli dalam sambutannya mengucap syukur karena di tengah keberagaman masyarakat Kabupaten Tolitoli telah hidup dengan damai dan saling berdampingan dalam bingkai toleransi yang kuat.

“Perbedaan bukanlah hal yang harus di perdebatkan, justru ditengah beragamannya perbedaan menjadi energi positif untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan yang dapat memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tolitoli," ucapnya.

Asisten Pemerintahan Kabupaten Tolitoli juga mengajak kepada masyarakat Kabupaten Tolitoli untuk selalu mejaga persaudaraan, mejaga persatuan dan generasi.

Selanjutnya Dandim 1305/BT berpesan kepada masyarakat Kabupaten Tolitoli untuk mempererat silaturahmi antara seluruh komponen masyarakat dan agama yang ada di Kabupaten Tolitoli untuk menjaga keamanan di Kabupaten Tolitoli.

Kapolres Tolitoli dalam kesempatannya juga mengajak kepada masyarakat untuk menciptkan situasi kamtibmas yang sejuk, aman, damai dan kondusif diwilayah Kabupaten Tolitoli.

“Keamanan itu bukan hanya tanggung jawab TNI-Polri, akan tetapi ada sistem pengamanan swakarsa yang melibatkan seluruh elemen masyarakat” kata Kapolres Tolitoli.

“Sore hari ini kita berkumpul bersama-sama untuk menyatukan persepsi, kita satukan dalam doa denga rasa kebhinekaan untuk keselamatan Negeri ini dari segala gangguan yang ingin memecah belah persatuan Negara kita” ucapnya.

Kapolres Tolitoli juga mengajak untuk membangun rasa kebersamaan, rasa toleransi dalam umat beragama, saling menghargai dan memberikan dukungan dalam segala hal yang bersifat positif.

“Tumbuhkan rasa memiliki Negeri ini dengan mendukung setiap program Pemerintah,” tambahnya.

Kapolres Tolitoli mengatakan melalui doa bersama ini untuk bersama-sama meningkatkan iman dan taqwa kepada Tuhan YME, dan menjauhi segala pelanggaran dan kejahatan.(sa)

Alasannews.com, Tolitoli | Sebanyak 50 Kepala Keluarga (KK) kurangbmampu di Desa Mulyasari, Lampasio Tolitoli mendapat bantuan sembako dari Polsek Lampasio Polres Tolitoli.

Bantuan sosial kepada warga Desa Mulyasari Kecamatan Lampasio, Kabupaten Tolitoli, diserahkan Kapolsek Ipda Pol H Siswanto SH dan jajarannya Jumat (11/10).

Kegiatan sosial ini, meruapakn bagian dari kegiatan Polsek Lampasio yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Lampasio Ipda H Siswanto SH yang bekerjasama dengan Pemerintah Desa Mulyasari dan salah satu pengusaha yang ada di Kabupaten Tolitoli memberikan bantuan sembako berupa beras, mie instan dan telur ayam.

Tak hanya itu, Polsek Lampasio juga memberikan alat tulis menulis kepada siswa/siswi di SD Mulyasari berupa buku tulis, pensil warna dan kaos kaki untuk mereka gunakan.

Bantuan sembako tersebut diserahkan kepada 50 Kepala Keluarga masyarakat yang kurang mampu di Desa Mulyasari.

alasannews.com, Jakarta | Suami isteri yang diduga terpapar ISIS,  mencoba  'bunuh' Menkopolhukam dengan cara menusuk mengaku berharap ditembak oleh Polisi.

SA alias Abu Rara berharap ditembak mati saat melakukan perlawanan dalam aksi penusukan terhadap, Menko Polhukam Wiranto. Abu Rara disebut berharap hal itu agar aksinya sukses, .

"Dia punya harapan, saya ditangkap, saya akan melakukan lakukan perlawanan semaksimal mungkin, saya akan ditembak, ditembak mati. Jihadnya berhasil," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Jumat (11/10).

Dalam penyerangan itu, Abu Rara dan istrinya Fitria disebut membagi tugas untuk menyerang target masing-masing. Sang istri yang diperintahkan menyerang polisi juga memberikan perlawanan.

"Begitu juga istrinya. Kamu melakukan perlawanan sebisa mungkin. Makanya sampai istrinya nekat melakukan perlawanan ke Kapolda," ujar Dedi.

Penusukan Wiranto itu terjadi pada Kamis (10/10) di Alun-alun Menes, Pandeglang, Banten. Wiranto saat itu baru selesai dari acara di Universitas Matla'ul Anwar (Unma) dan hendak kembali ke Jakarta dengan helikopter.

Akibat peristiwa itu, Wiranto mengalami luka di bagian perut dan Kompol Dariyanto di bagian punggung. Selain Wiranto dan Dariyanto, ada dua orang lain yang terluka.

Abu Rara sendiri disebut tak tahu kalau pejabat yang akan diserangnya itu adalah Wiranto. Dia disebut merencanakan penyerangan itu secara spontan saat tahu ada helikopter datang ke lokasi itu.

Foto: KSAD Jenderal Andika Perkasa di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat. (detikcom)


alasannews.com, Jakarta | Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa menjatuhkan sanksi untuk dua anggota TNI AD. Keduanya dihukum karena istri mereka memposting soal penusukan Menko Polhukam Wiranto di media sosial.

"Sehubungan dengan beredarnya postingan di sosial media menyangkut insiden yang dialami oleh Menko Polhukam, maka Angkatan Darat telah mengambil keputusan. Pertama kepada individu yang juga merupakan istri dari anggota TNI AD, yang pertama berinisial IPDN, dan yang kedua adalah LZ," kata Andika di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Jumat (11/10/2019).

IPDN merupakan istri dari Komandan Kodim Kendari, Kolenel HS. Sedangkan LZ istri dari Sersan Dua inisial Z. Kedua orang itu diarahkan ke ranah peradilan umum.


Dikutip dari detik.com, Andika mengatakan pihaknya menindak suami keduanya. Kolonel HS dan Sersan Dua Z disebut telah memenuhi pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 yaitu hukum disiplin militer.

"Sehingga konsekuensinya kepada Kolonel HS tadi sudah saya tandatangani surat perintah melepas dari jabatannya dan akan ditambah dengan hukuman disiplin militer berupa penahanan selama 14 hari, penahanan ringan selama 14 hari," ujarnya.

"Begitu juga dengan Sersan Z, telah dilakukan surat perintah melepas dari jabatannya dan kemudian menjalani proses hukuman disiplin militer," ujarnya.

Andika mengatakan sudah menandatangani proses serah terima atau pelepasan administrasi keduanya. Tapi, besok baru akan dilepas oleh Panglima Kodam di Makassar karena masuk di Kodam Hasanuddin yaitu Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara.

Puan

Alasannews.com, Brebes | Fitri Andriana alias Pipit (FD) terperiksa penusukan Kapolsek Menes, di Padeglang, yang jugai istri Syahril Alamsyah (SA), lelaki yang menusuk Wiranto, oleh  pihak keluarga buaknlah suami isteri.

Menurut kerabatnya di Brebes, selama ini orang tua FD belum pernah menikahkan FD. IniBantahan soal status FD disampaikan oleh Rustini (46), kerabat dekat keluarga FD yang tinggal bersebelahan dengan rumah Sunarto, ayah FD, di Desa Sitanggal, Larangan, Brebes, Jawa Tengah.

Hubungan kekerabatan dan rumahnya yang bersebelahan dengan Sunarto, membuat Rustini selalu diajak pembicaraan jika keluarga Sunarto akan mengambil keputusan apapun.

Sebulan lalu, FD memang pulang ke Brebes bersama seorang pria yang disebutnya berasal dari Medan. Kepada keluarga, FD mengenalkan pria tersebut sebagai lelaki yang akan menikahinya. Setelah itu FD kembali ke Jakarta bersama lelaki tersebut.

Namun tentang status FD yang dikabarkan sudah menikah dengan SA, Rustini secara tegas membantahnya. Menurut dia, saat bertemu lebaran kemarin, FD tidak pernah cerita soal rencana menikah.

Rustini memang sempat diberitahu oleh Sunarto dan Carti (ibu FD) soal FD yang minta restu mau nikah. Hanya saja, orang tua tidak mengizinkan lantaran beberapa alasan.

"Kemarin mereka ngomong katanya FD mau nikah. Tapi tidak direstui. Alasannya, rumah calonnya jauh di Medan dan orang tua belum mengenal orang itu (SA)," imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, FD dan SA terlibat dalam aksi penyerangan terhadap Menko Polhukam Wiranto saat di Pandeglang Banten kemarin. (mbr/mbr)

 

Jumat, 11 Oktober 2019 04:21

Penerjuan AURI Pertama Tutup Usia

Alasannews.com, Jakarta - Imanuel Nuhan telah berpulang pada usia 96 tahun. Pada 72 tahun lalu, Nuhan dan 12 prajurit lainnya melakukan aksi yang berani. Mereka terjun dari pesawat ke tanah Kalimantan tanpa pendidikan terjun yang memadai.

Peristiwa itu menjadi tonggak sejarah, menandai lahirnya Satuan Tempur Darat Matra Udara yang dimiliki TNI AU. Aksi penerjunan Nuhan dan kawan-kawan dilatarbelakangi blokade Belanda di Laut Jawa. Blokade Belanda membuat aliran bantuan dari Jawa ke Kalimantan terhambat.

Dilansir detikcom dari situs resmi TNI AU, Kamis (10/10/2019), warga Kalimantan tidak terima dengan pendudukan NICA (Pemerintahan Sipil Hindia-Belanda) karena Indonesia sudah merdeka sejak 17 Agustus 1945. Warga Kalimantan membentuk pemerintahan daerah sebagai bagian dari Indonesia. Mereka juga berharap ada pelatihan dari Jawa supaya dapat melawan penjajah Belanda.

Namun pelatihan dari Jawa tak bisa datang lantaran laut diblokade oleh Belanda. Satu-satunya jalan mendatangkan tentara dari Jawa ke Kalimantan adalah lewat udara. Gubernur Kalimantan Muhammad Noor meminta bantuan kepada Kepala Staf AU Komodor Udara Suryadi Suryadarma untuk melatih pemuda-pemuda Kalimantan. Pihak AU kemudian berencana membentuk tim penerjun payung.

Dalam waktu singkat, 60 pejuang dari Kalimantan, Sulawesi, Jawa, dan juga dari Madura berhasil dikumpulkan. Mereka semua bersedia diterjunkan ke Kalimantan. Pelatihan terjun payung dilakukan oleh AURI di Maguwo, Yogyakarta.

Sayangnya, waktu latihan sangat singkat. 60 Pejuang hanya mendapat pelatihan di darat selama sepekan. Latihannya berupa teori terjun dan cara melipat payung. Mereka tidak sempat dilatih terun dari pesawat. Akhirnya, tak semua dari 60 orang itu terpilih untuk diterjunkan di Kalimantan melainkan hanya 12 orang saja yang diambil.

12 Orang terpilih itu semua paham Bahasa Dayak Kahayan, bahasa yang dituturkan di titik penerjunan, ditambah dua orang non-Kalimantan yakni montir radio dan juru radio. Total ada 14 orang penerjun yang akan berangkat ke Kalimantan.

Salah satu dari mereka adalah Imanuel Nuhan, putra Dayak dari Kahayan Hulu. Misi Nuhan dan kawan-kawan adalah membentuk dan menyusun kekuatan inti gerilya di daerah asal Suku Dayak, membuka stasiun pemancar induk, serta menyiapkan daerah penerjunan untuk operasi selanjutnya. Diharapkan dengan adanya pemancar radio di Kalimantan, maka koordinasi dengan pejuang Jawa dan Sumatera bisa berjalan lebih mudah.

Hari penerjunan telah tiba, yakni 17 Oktober 1947. Dini hari, pilot Bob Earl Freeberg, co-pilot Opsir Udara III Makmur Suhodo, dan Operator Penerjun Opsir Muda Udara III Amir Hamzah telah bersiap di pesawat Dakota RI-002. Mayor Tjilik Riwut bertindak sebagai penunjuk daerah penerjunan. Ditetapkanlah satu titik tujuan penerjunan: Sepanbiha (saat ini masuk Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah).


Pukul 02.30 WIB, pesawat Dakota RI-002 yang membawa 14 penerjun lepas landas dari Maguwo. Pukul 05.30 pagi, Dakota RI-002 sudah melayang-layang di atas rawa-rawa Kalimantan. Tjilik Riwut sempat ragu, apakah mereka sudah berada di atas Sepanbiha atau belum. Terlepas dari keraguan itu, dia akhirnya memutuskan sekaranglah saatnya untuk menerjunkan para prajurit.

Di antara 14 prajurit, ada satu yang tak jadi terjun karena takut, namanya Djarni. Yang lain langsung terjun. Adapun ke-13 anggota pasukan payung yang berhasil mendarat dengan selamat adalah Hari Hadisumantri, Achmad Kosasih, (Mangkahulu), Iskandar, Ali Akbar (Balikpapan), Mica Amiruddin, Imanuel Nuhan (Kahayanhulu), C Williams (Kuala Kapuas), Morawi (Rantau Pulut), Bachri (Barabai), Darius (Kadingan), M Dachlan (Sampit), J Bitak (Kepala Baru), dan Suyoto.


Beberapa dari mereka tersangkut di pohon. Mereka mendarat di tempat-tempat terpisah. Tak semua parasut bisa ditemukan kembali. Semuanya baru bisa berkumpul pada hari ketiga.

Halaman 10 dari 169

Kontak Polisi

RESOR PALU