Minggu, Januari 26, 2020
Buol
Buol

Buol (68)

 
 
Buol, ALASANNEWS.COM -- Dugaan tindak pidana yang telah dilakukan oleh pemerintah desa dalam hal tersebut berupa pemalsuan tanda tangan ketua BPD tentang berita acara rapat badan permusyawaratan Desa Langudon bahwa telah menyetujui rancangan peraturan desa serta pemalsuan tanda tangan di laporkan ke kejasanaan negeri Buol.
 
Hal ini terkait adanya persetujuan bersama kepala desa dan BPD tentang peraturan desa APBdes perubahan tahun anggaran 2017 dimana sejumlah yang menjadi dugaan penyalagunaan tersebut adalah disebutkan oleh ketua BPD kini mengemuka setelah laporannya tidak ditindak lanjuti oleh polsek bokat yang sudah dilaporkan beberapa waktu lalu.
 
Menurut Taslim pada media ini Senin (28/5) di kediamnya, Pembangunan kandang gaduh ternak tidak selesai dengan sumber dana DDS senilai Rp 75.000.000 juta rupiah dana yang terpakai senilai Rp.35.508.000 dana yang tidak tersalurkan senilai Rp 39.492.000 Pembangunan MCK tipe 120 unit dengan anggaran Rp 25.400.000 juga tidak selesai yang terpakai Rp 5,374.000 dana yang tidak terpakai Pembangunan MCK tipe 2 juga tidak selesai dengan pagu dana Rp.95.256.000 yang terpakai Rp.27.924.000 dan masih banyak lagi yang belum saya sebutkan nanti di kejaksaan saja lebih lengkapnya saya uraikan, kata Taslim.
 
Hal ini sudah saya laporkan kepada Polsek Bokat namun sampai saat ini tidak ada penyelesaian sehingga saya harus mencari jalur hukum lain untuk menindak lanjuti permasalahan ini" ujarnya Ketua BPD Langudon Taslim selaku mitra kerja oleh pemerintah Desa merasa tidak difungsikan oleh pemerintah ketika melakukan proses pembahasan rencana anggaran desa maupun kegiatan lain. 
 
Ironisnya setiap pemerintah desa membuat laporan pertanggung jawaban justeru tertera tandatangan ketua BPD seakan-akan laporan tersebut sudah berdasarkan persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa.
 
Untuk memberikan klarifikasi hal ini mantan kepala Desa Langudon NAWAL ditemui oleh awak media di kediamannya namun tidak berada di tempat sehingga berita ini dinaikan.RB
 
 
Buol, ALASANNEWS. COM -- Setelah melalui proses yang alot, akhirnya PPK  secara resmi menandatangani dokumen kontrak proyek pembangunan masjid raya buol tahap IV senilai Rp. 14 miliar Thn 2018 secara lengkap dan komplit.
 
Penanda tanganan kontrak tersebut dihadiri semua pihak terkait baik dinas, konsultan dan rekanan sebagai penyedia jasa yang memenangkan tender pada lelang bulan april 2018 yang lalu.
 
Dalam agenda tersebut hadir kepala dinas pekerjaan umun dan penataan ruang Kabupaten Buol (Ir Supangat) Selaku Kuasa pengguna anggaran (KPA) dan struktur organisasi pembangunan mesjid raya tahap IV tahun 2018 Pejabat pembuat komitmen PPK (Hasyim BD Hasjim S.st).pejabat pelaksana tehknis kegiatan PPTK (Agusalim St).yang membawahi devisi beton (Rusdianto Hasan St).Devisi Besi (Ramli.St)Devisi Peranca Bekisting(Suparman St). Devisi Listrik(Moh.Sapri) Devisi Adninistrasi (Sahril Sri.Asma) Devisi Sanitair(Moh Sabil) serta penyedia jasa konsultan PT Abitama Karya Konsultan(Akbarrudin St selaku team leader) dan penyedia Jasa pemenang tender PT Kilongan Nusa Konstruksindi (Ir Jemmy Hosan M.Si).
 
Dalam kesempatan itu kepala dinas PU-TR Ir Supangat memberikan saran serta harapan kepada seluruh pihak yang terkait agar bisa bekerjasama agar selama pelaksanaan sangat dibutuhkan koordinasi sehingga tidak terjadi komunikasi yang terputus.baik pihak pelaksana tehknis.
 
Konsultan dan penyedia jasa diwajibkan setiap saat berada dilapangan"saya selaku pengguna anggaran berhatap kepada kawan-kawan yang terlibat dalam pelaksanan kegiatan ini agar lebih mengutamakan kerjasama "kata Supangat” Proses tender Mesjid Raya Buol tahun anggaran 2018 yang bersumber dari dana APBD Senilai Rp 14 miliar lebih yang sebelumnya penandatanganan kontrak sempat tertunda disebabkan adanya perbedaan pendapat antara PPK dan POKJA mengalami perbedaan pendapat sehingga harus dilakukan evaluasi oleh kepala dinas pekerjaan umum Ir Supangat. 
 
Berdasarkan hasil evaluasi tersebut kepala dinas PU berkeyakinan bahwa proses tender yang dilakukan oleh POKJA dan ULP sudah sesuai mekanisme sehinga pada hari selasa tanggal 22 Mei 2018 Pejabat Pembuat Komitmen mendatangani dokumen Kontrak dengan nomor surat perjanjian 640/03.03/BG.CK-PUTR/2018 tertanggal 17 mei 2018 Ditempat terpisah dirut PT Kilongan Nusa Konstruksindo Jemmy Hosan di telepon seluler oleh awak media memberikan komentar dan harapan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut akan berjalan dengan lancar sehingga pihaknya meminta dukungan dari seluruh pihak untuk bekerjasama.
 
"Saya berharap kegiatan ini berjalan sesuai apa yang kita inginkan bersama dan saya akan berupaya pelaksanaan proyek ini bisa selesai sampai batas waktu yang di tentukan "kata Jemmy.RB


Buol, Alasanews.com--Kapolres Buol, AKBP Budi Priyatno mengajak masyarakat untuk mempertahankan situasi Kantibmas yang kondusip terutama bulan suci ramadhan ini.

Himbauan itu disampaikan Kapolres menjawab jurnalist Alasannews, Rabu (16/5) melalui pesan Whatshap. Alhamdulillah aman, katanya singkat.

Khusus bulan ramadhan ini jajaran Kepolisian termasuk di Buol akan menggelar operasi pekat.

Operasi ini akan berjalan selama sebulan, karena pengamanan masyarakat yang menjalankan ibadah puasa mendapat perhatian khusus.

Kepada semua elemen masyarakat diminta membantu polri dalam menjaga Kantibmas Buol yang kondusif memasuki bulan puasa ini.

"Mari kita jaga toleransi ummat beragama dan menghormati mereka yang sedang menjalankan ibadah", tegas Kapolres Budi.si

Senin, 30 April 2018 12:50

26 Politisi dan Mantan Birokrat Berebut Kursi DPD RI

Ditulis oleh

Calon DPD Hamza Puluhulawa saat pemasukan berkas

Buol, alasannews.com -- Peta politik untuk keterwakilan leqat pintu DPD  menuju Senayan 2019 mengalami pergeseran.

Jurnalist alasannews.com, Minggu (29/4) melaporkan tidak masuknya nama Nurmawaty Dewi Bantilan SE jadi pembicaraan sejumlah polisi di Bumi Pogogul Buol dan Bumi Cenhkeh Tolitoli, Sulawesi Tengah.

Kali-kali politik, pemilih di dua daerah yang menjadi lumbung suara Waty sapaan akrab Nurmawaty Dewi Bantilan (NDB) itu sedang mencermati nama-nama yang bakal mereka pilih untuk DPD tahun 2019 nanti.

Salah seorang pemerhati sosial politik di Buol, R Bantilan kepada Alasannews.com (29/4) mengatakan, tidakmmasuknya Waty ke percaturan politik DPD RI membuka peluang bagi putra putri Buol dan Tolitoli untuk memilih kandidat lainya.

Pada batas akhir pemasukan berkas untuk DPD RI, 26 nama setidaknya ada tiga nama dari Buol dan tiga nama dari Tolitoli, untuk Dapil Sulawesi Tengah.

Di antarana itu terdapat nama mantan birokrat dari Parigi Moutong Yunan Lampasio, Syarifuddin Sudding mantas politisi dari Hanura yang masih duduk di DPR RI sekarang.

Sedang politisi lainya seperti Lucky Semen, sekarang anggota DPRd Sulteng, Hamzah Puluhulawa mantan anggota DPRD Tolitoli,Agussalim aktivis.si

Inilah 26 BAKAL CALON ANGGOTA DPD RI, DAPIL SULTENG utk Pemilu 2019.
1. Abdul Rachman Thaha
2. Muhammad J. Wartabone
3. Yunan Lampasio
4. Syamsidi Markus
5. Syahruddin A Douw
6. Lukky Semen
7. Ma'mun Amir
8. Maziru L. Masri
9. Heri Sugianto
10. I Gede Yogantara
11. Sahrum B. Shira
12. Shaleh Muh Aljufri
13. Ahmad Syaifullah Malonda
14. Syarifuddin Sudding
15. Musdar M. Amin
16. Budiman Jaya Ashari
17. Agussalim
18. Muh. Amin
19. Triyanto Dai
20. Nursalam
21. Hamzah Puluhuwa
22. Arif Latadano
23. Andi Vivaldy
24. Adhi Kusuma Wahab
25. Gland David Levi Rewah
26. Usman Samuddin

Editor:suardi



Buol, alasannews -- Keamanan dan ketertiban dilingkungan warga masyarakat adalah dambaan setiap warga masyarakat selama ini, jauh dari kesan rawan dan selalu kondusif. Untuk mewujudkan situasi Kamtibmas. kejahatan itu normal ada di semua masyarakat dan hampir tidak mungkin menghilangkan kejahatan dalam masyarakat. 

Kejahatan memiliki fungsi dan disfungsi dalam masyarakat. Kejahatan bersifat disfungsi karena memberikan efek yang merusak terhadap tatanan sosial, menimbulkan rasa tidak aman dan ketakutan serta menambah beban ekonomi yang besar bagi masyarakat. 

Selain bersifat disfungsi, kejahatan juga dapat memberikan efek positif bagi pembangunan fungsi sosial. Kejahatan dapat menumbuhkan rasa solidaritas dalam kelompok, memunculkan norma-norma atau aturan yang mampu mengatur masyarakat serta mampu memperkuat penegakkan hukum, serta menambah kekuatan fisik atau organisasi untuk memberantas kejahatan, maka usaha pencegahan kejahatan yang merupakan usaha yang melibatkan berbagai pihak. 

Hal ini ditegaskan Kapolres Buol,  AKBP Budi Prianto pekan lalu saat minum kopi bersama para Wartawan  di Kantin Kopi Polres Buol.
Menurutnya, Jenis dan bentuk kejahatan selalu berkembang dari waktu ke waktu seiring dengan dinamika sosial yang berkembang dalam masyarakat. Pola dan modus kejahatan juga kian berkembang sebagai dampak kemajuan teknologi. Kompleksitas gangguan keamanan saat ini tidak lagi bersifat konvensional, namun telah berkembang dalam bentuk-bentuk kejahatan lintas negara (transnational crimes), seperti pembajakan (piracy), kejahatan pencucian uang (money laundering), perdagangan gelap narkotika dan senjata (illicit drugs and arm), perdagangan manusia (trafficking-in persons), penyelundupan barang (smuggling), kejahatan mayantara (cyber crime), illegal logging, illegal mining, illegal fishing hingga berkembangnya jaringan terorisme internasional.
"Dampak dinamika perkembangan lingkungan strategik (lingstra) dewasa ini, ragam pola dan bentuk kejahatan terus mengalami perkembangan yang luar biasa. Kondisi ini tentunya berimplikasi terhadap meningkatnya beban tugas dan tanggung jawab Polri sebagai penyelenggara negara di bidang keamanan dalam negeri," jelas Budi Prianto.
Ia menambahkan, Untuk memungkinkan terbangunnya kerjasama yang menjadi tujuan penerapan Polmas sebagaimana telah diuraikan di atas, maka sasaran yang harus dicapai adalah : pertama, membangun Polri yang dapat dipercaya oleh warga setempat ; dan kedua, membangun komunitas yang siap bekerjasama dengan Polri termasuk dengan pemerintah daerah dalam meniadakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban serta menciptakan ketenteraman warga setempat. 

Polri yang dapat dipercaya tercermin dari sikap dan perilaku segenap personel Polri baik dalam kehidupan pribadi sebagai bagian dari komunitas maupun dalam pelaksanaan tugas mereka, yang menyadari bahwa warga komunitas adalah stakeholders kepada siapa mereka dituntut untuk menyajikan layanan kepolisian sebagaimana mestinya. 

"Sedangkan komunitas yang siap bekerjasama adalah kesatuan kehidupan bersama warga yang walaupun dengan latar belakang kepentingan yang berbeda, memahami dan menyadari bahwa kepentingan penciptaan situasi keamanan dan ketertiban umum merupakan tanggungjawab bersama antar warga, antara warga dengan polisi. Harapan ke depan melalui Polmas ini, kemitraan, sinergitas Polri – Masyarakat – Pemerintah dapat terbangun dan bermanfaat bagi masyarakat," jelas Kapolres.

Apa langkah dan strategi dilakukan dalam pencegahan dan penindakan. ?

Salah satu bentuk pendekatan pre-emtif dalam pencegahan kejahatan (crime prevention) dilakukan melalui pola kemitraan Polri dengan masyarakat dan pihak-pihak terkait (stakeholders). Kemitraan Polri dengan masyarakat dan stakeholders dibutuhkan karena masyarakat setempat yang paling mengetahui dan merasakan berbagai persoalan kamtibmas dilingkungannya. Untuk itu, perlu adanya sinergi antara Polri dengan masyarakat dan stakeholders dalam memecahkan akar persoalan kejahatan. Keberhasilan sinergi Polri dengan masyarakat dan stakeholders dalam memecahkan persoalan kamtibmas akan dapat menciptakan rasa aman dan nyaman masyarakat dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari, sehingga proses pembangunan nasional dapat terselenggara dengan baik dan lancar. Memperkuat Polsek sebagai ujung tombak pemeliharaan kamtibmas.

Melembagakan Polmas di seluruh desa dan komunitas dalam rangka mencegah kejahatan dan gangguan kamtibmas. Membangun citra Polisi sebagai mitra masyarakat.Membangun kerjasama lintas sektoral departemen dalam rangka mewujudkan keamanan. Membangun kemampuan manajemen Kepolisian yang profesional dan akuntabel. Mewujudkan sistem penghargaan terhadap prestasi kinerja anggota Polisi dan komponen keamanan swakarsa.

"Membangun sistem pengawasan dan pengendalian yang objektif dan edukatif dalam rangka mewujudkan akuntabilitas Polri," jelas Budi Prianto.

Apa Idikatornya Pak  ?

Kapolres mengatakan Indikator keberhasilan strategi pencegahan kejahatan ditandai dengan semakin menurun atau minimnya tingkat keluhan masyarakat terhadap pelayanan kamtibmas. Kondisi ini ditandai dengan sedikit atau tidak adanya anggota masyarakat yang menyampaikan keluhan atas berbagai pelayanan kamtibmas yang diberikan Polri."Keberhasilan strategi pencegahan kejahatan Polri juga ditandai dengan meningkatnya kepuasan masyarakat atas kinerja pelayanan Polri," ungkapnya.
Lebih jauh jelas Kapolres, meningkatnya kepuasan masyarakat tersebut dapat diketahui dari meningkatnya indeks kepuasan masyarakat dari hasil survey pelayanan Polri. Meningkatnya kepuasan masyarakat dapat diketahui dengan meningkatnya dukungan masyarakat atas Polri dan minimnya tingkat keluhan masyarakat atas kinerja pelayanan Polri. "Meningkatnya Partisipasi Masyarakat" katanya.
Dia menjelaskan, menurun atau minimnya tingkat kejahatan dan gangguan kamtibmas juga menunjukkan bahwa masyarakan ikut berperan serta dalam memelihara situasi kamtibmas melalui berbagai laporan atau pengaduan atas berbagai kasus kejahatan dan gangguan kamtibmas. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat ikut berpartisipasi dalam mencegah terjadinya tindak kejahatan dengan senantiasa memelihara kemanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas) dilingkungan sosialnya. 

Meningkatnya dukungan dan partisipasi masyarakat dalam harkamtibmas juga menunjukkan semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat atas kinerja pelayanan Polri," Keberhasilan Polri dalam membangun kemitraan dengan masyarakat dan stakeholders," tegas Kapolres mengakhiri.Upaya Dan Strategi Polres Buol Mencegah Gangguan Kambtimas
Pena Buol-
Keamanan dan ketertiban dilingkungan warga masyarakat adalah dambaan setiap warga masyarakat selama ini, jauh dari kesan rawan dan selalu kondusif. Untuk mewujudkan situasi Kamtibmas. kejahatan itu normal ada di semua masyarakat dan hampir tidak mungkin menghilangkan kejahatan dalam masyarakat. Kejahatan memiliki fungsi dan disfungsi dalam masyarakat. Kejahatan bersifat disfungsi karena memberikan efek yang merusak terhadap tatanan sosial, menimbulkan rasa tidak aman dan ketakutan serta menambah beban ekonomi yang besar bagi masyarakat. Selain bersifat disfungsi, kejahatan juga dapat memberikan efek positif bagi pembangunan fungsi sosial. Kejahatan dapat menumbuhkan rasa solidaritas dalam kelompok, memunculkan norma-norma atau aturan yang mampu mengatur masyarakat serta mampu memperkuat penegakkan hukum, serta menambah kekuatan fisik atau organisasi untuk memberantas kejahatan,maka usaha pencegahan kejahatan yang merupakan usaha yang melibatkan berbagai pihak. Hal ini ditegaskan Kapolres Buol,  AKBP Budi Prianto pekan lalu saat minum kopi bersama para Wartawan  di Kantin Kopi Polres Buol.
Menurutnya, Jenis dan bentuk kejahatan selalu berkembang dari waktu ke waktu seiring dengan dinamika sosial yang berkembang dalam masyarakat. Pola dan modus kejahatan juga kian berkembang sebagai dampak kemajuan teknologi. Kompleksitas gangguan keamanan saat ini tidak lagi bersifat konvensional, namun telah berkembang dalam bentuk-bentuk kejahatan lintas negara (transnational crimes), seperti pembajakan (piracy), kejahatan pencucian uang (money laundering), perdagangan gelap narkotika dan senjata (illicit drugs and arm), perdagangan manusia (trafficking-in persons), penyelundupan barang (smuggling), kejahatan mayantara (cyber crime), illegal logging, illegal mining, illegal fishing hingga berkembangnya jaringan terorisme internasional.
"Dampak dinamika perkembangan lingkungan strategik (lingstra) dewasa ini, ragam pola dan bentuk kejahatan terus mengalami perkembangan yang luar biasa. Kondisi ini tentunya berimplikasi terhadap meningkatnya beban tugas dan tanggung jawab Polri sebagai penyelenggara negara di bidang keamanan dalam negeri," jelas Budi Prianto.
Ia menambahkan, Untuk memungkinkan terbangunnya kerjasama yang menjadi tujuan penerapan Polmas sebagaimana telah diuraikan di atas, maka sasaran yang harus dicapai adalah : pertama, membangun Polri yang dapat dipercaya oleh warga setempat ; dan kedua, membangun komunitas yang siap bekerjasama dengan Polri termasuk dengan pemerintah daerah dalam meniadakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban serta menciptakan ketenteraman warga setempat. Polri yang dapat dipercaya tercermin dari sikap dan perilaku segenap personel Polri baik dalam kehidupan pribadi sebagai bagian dari komunitas maupun dalam pelaksanaan tugas mereka, yang menyadari bahwa warga komunitas adalah stakeholders kepada siapa mereka dituntut untuk menyajikan layanan kepolisian sebagaimana mestinya. "Sedangkan komunitas yang siap bekerjasama adalah kesatuan kehidupan bersama warga yang walaupun dengan latar belakang kepentingan yang berbeda, memahami dan menyadari bahwa kepentingan penciptaan situasi keamanan dan ketertiban umum merupakan tanggungjawab bersama antar warga, antara warga dengan polisi. Harapan ke depan melalui Polmas ini, kemitraan, sinergitas Polri – Masyarakat – Pemerintah dapat terbangun dan bermanfaat bagi masyarakat," jelas Kapolres.

Apa langkah dan strategi dilakukan dalam pencegahan dan penindakan. ?

Salah satu bentuk pendekatan pre-emtif dalam pencegahan kejahatan (crime prevention) dilakukan melalui pola kemitraan Polri dengan masyarakat dan pihak-pihak terkait (stakeholders). Kemitraan Polri dengan masyarakat dan stakeholders dibutuhkan karena masyarakat setempat yang paling mengetahui dan merasakan berbagai persoalan kamtibmas dilingkungannya.

 Untuk itu, perlu adanya sinergi antara Polri dengan masyarakat dan stakeholders dalam memecahkan akar persoalan kejahatan. Keberhasilan sinergi Polri dengan masyarakat dan stakeholders dalam memecahkan persoalan kamtibmas akan dapat menciptakan rasa aman dan nyaman masyarakat dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari, sehingga proses pembangunan nasional dapat terselenggara dengan baik dan lancar. 

Memperkuat Polsek sebagai ujung tombak pemeliharaan kamtibmas.Melembagakan Polmas di seluruh desa dan komunitas dalam rangka mencegah kejahatan dan gangguan kamtibmas. Membangun citra Polisi sebagai mitra masyarakat.Membangun kerjasama lintas sektoral departemen dalam rangka mewujudkan keamanan. Membangun kemampuan manajemen Kepolisian yang profesional dan akuntabel. 

Mewujudkan sistem penghargaan terhadap prestasi kinerja anggota Polisi dan komponen keamanan swakarsa."Membangun sistem pengawasan dan pengendalian yang objektif dan edukatif dalam rangka mewujudkan akuntabilitas Polri," jelas Budi Prianto.

Apa Idikatornya Pak  ?

Kapolres mengatakan Indikator keberhasilan strategi pencegahan kejahatan ditandai dengan semakin menurun atau minimnya tingkat keluhan masyarakat terhadap pelayanan kamtibmas. Kondisi ini ditandai dengan sedikit atau tidak adanya anggota masyarakat yang menyampaikan keluhan atas berbagai pelayanan kamtibmas yang diberikan Polri."Keberhasilan strategi pencegahan kejahatan Polri juga ditandai dengan meningkatnya kepuasan masyarakat atas kinerja pelayanan Polri," ungkapnya.
Lebih jauh jelas Kapolres, meningkatnya kepuasan masyarakat tersebut dapat diketahui dari meningkatnya indeks kepuasan masyarakat dari hasil survey pelayanan Polri. Meningkatnya kepuasan masyarakat dapat diketahui dengan meningkatnya dukungan masyarakat atas Polri dan minimnya tingkat keluhan masyarakat atas kinerja pelayanan Polri. "Meningkatnya Partisipasi Masyarakat" katanya.
Dia menjelaskan, menurun atau minimnya tingkat kejahatan dan gangguan kamtibmas juga menunjukkan bahwa masyarakan ikut berperan serta dalam memelihara situasi kamtibmas melalui berbagai laporan atau pengaduan atas berbagai kasus kejahatan dan gangguan kamtibmas.

U Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat ikut berpartisipasi dalam mencegah terjadinya tindak kejahatan dengan senantiasa memelihara kemanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas) dilingkungan sosialnya. Meningkatnya dukungan dan partisipasi masyarakat dalam harkamtibmas juga menunjukkan semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat atas kinerja pelayanan Polri," Keberhasilan Polri dalam membangun kemitraan dengan masyarakat dan stakeholders," tegas Kapolres mengakhiri.bsr/an.com

Sabtu, 10 Maret 2018 05:22

Turnamen Sepak Bola Camat Cup 2018, Berakhir

Ditulis oleh

Foto : Team Sepak Bola

BUOL, alasannews -- Camat Paleleh Barat menutup turnamen sepak bola Camat Cup 2018 yang dis0elenggarakan Pemerintah Kecamatan Paleleh Barat dalam rangkah memeriahkan HUT Kecamatan Paleleh Barat yang ke 10 di lapangan Bati Wakal Timbulon.

Camat Paleleh Barat, Drs. Ibrahim Gurugala dalam sambutanya mengatakan, turnamen sepak bola camat cup 2018 merupakan ajang untuk menunjukan kreatifitas dan mengombangkan bakat berolahraga dalam hal ini sepak bola, agar dapat tercipatanya talenta-talenta sepak bola yang mampu berkepontensi di kanacah yang lebih tinggi."Sekaligus menyeleksi pemain terbaik dari seluruh Desa yang ada di kecamatan Paleleh Barat," ujar.

Ibrahim Gurugala menambahkan,
turnamen sepak bola Camat Cup tersebut merupakan suatu kegiatan positif dalam mencari pemain sepak bola berbakat di kecamatan paleleh Barat." Turnamen ini ini dilaksanakan untuk mencari para pemain ulung berbakat, " jelas Camat.

Sebelum upacara penutupan  dilaksanakan pertandingan final,mempertemukan dua kesebelasan yaitu Matador Harmoni dengan Real Hulubalang.

Ruang Sidang PN Buol

BUOL, alasannews -- Ketokan palu hakim pengadilan negeri (PN) Buol, Sulawesi Tengah terhadap anggota DPRD terkait Sabu dinilai nitizen mencederai hukum dan program pemerintah memberantas narkotika khususnya Sabu.

Seyogyanya tulia nitizen di laman face book grup Kabupten Buol, baik Beny maupun isteri divonis lebih dari ketokan palu hakim yang hanya menetapkan 8 bulan.

Apalagi, anggota DPRD Kabupaten Buol bersama Istri, dinyatakan bersalah sebagai pengguna narkotika jenis Shabu. Tapi disayangkan Majelis hakim menghukum keduanya dengan pidana penjara selama 8 bulan.
Hakim ketua Bambang Condro Waskito SH MH, yang didampingi Hakim, Tommy Febransyah SH MH, dan  Mukhlisin SH,menyatakan bahwa kedua terdakwa terbukti sebagai pengguna narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
"Menjatuhkan pidana penjara selama 8 bulan terhadap kedua terdakwa," ujar Bambang di Pengadilan Negeri Buol, Kamis (01/02/2018) waktu itu.

Atas putusan ini, Beny dan Istrinya, Sri Wahyuni menyatakan menerimah.Jaksa penuntut umum M Rifani Agustam SH juga menyatakan menerima.
Putusan tersebut jauh lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). sebelumnya, dimana terdakwa Benny dan Sri Wahyuni dituntut selama 10 Bulan penjara.

Berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, serta diperkuat keterangan sejumlah saksi, terdakwa terbukti bersalah dalam penyalahgunaan narkotika,” katanya.
Menurut hakim, hal yang memberatkan terdakwa, tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.
Sementara hal yang meringankan bagi terdakwa, karena belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, masih berusia muda, sehingga masih bisa memperbaiki kesalahannya, serta memiliki tanggungan keluarga.
Berbagai kritik itu ada yang menyebut apakah hukum di Buol seperti sebilah pisau. Ada juga yang menyebut hukum di Buol itu sudah bisa..(maaf).
Bagi penegak hukum siapapun dan dimanapun, hendaknya memperhatikan program pemerintah dalam memberantas narkotika. Apalagi, kasus ini ditunjukkan bagi seorang anggota dewan yang terhormat.an.com/bs

Foto : Jalan Kantong Produksi Lakea-1

BUOL, alasannews -- Diduga tidak sesuai perencanaan spesifikasi teknis pekerjaan dan kontrak kerja, (asal jadi)  paket proyek peningkatan jalan, yang telah menghabiskan APBD/Dana Alokasi Khusus (DAK 2017) yang di kelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang Kabupaten Buol, miliaran rupiah, baru satu bulan lebih setelah dikerjakan disepanjang  ruas peningkatan jalan tersebut sudah rusak parah.

Demikian yang disampaikan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Pemantau Korupsi (KPK).Jony Hatimurah
kepada wartawan, Senin (06/03/2018), Ketika diminta tanggapannya.

Jony Hatimurah mengatakan, untuk membuktikan ada tidaknya penyimpangan/kecurangan terhadap pelaksanaan proyek peningkatan jalan kantong produksi Lakea 1 bersumber Dana Alokasi Khusus (DAK) T.A. 2017, dengan Nilai kontrak Sebesar Rp. 4.942.350.000,00 yang dikerjakan rekanan Kontraktor pelaksana PT.Bintang Prajala Membangun, Peningkatan Jalan Lakea 1,
kantong produksi, hendaknya pihak aparat hukum yakni Polda Sulteng dan Kejaksaan Tinggi Sulteng, segera mengusutnya atas dugaan kecurangan Pekerjaan yang dilakukan oleh  rekanan dan memanggil PPK   dan memanggil konsultan pengawas dan PHO/FHO  untuk mempertanggung jawabkan jika hal ini ada indikasi kerugian terhadap pekerjaan tersebut.
Sebagaimana yang kita saksikan bersama disaat kita melakukan pemantauan dilokasi  proyek tersebut diatas, kondisinya dilapangan sungguh sangat memprihatinkan, baru satu bulan setelah dikerjakan sudah hancur." Lebih parahnya lagi di ruas jalan peningkatan  banyak patahnya disana sini," jelasnya

Selanjutnya kata Jhony, peningkatan jalan tersebut kuat dugaan tidak sesuai spesifikasi teknis pekerjaan dan kontrak kerja, (Asal Jadi) dapat dilihat dari hasil pelaksanaannya dilapangan yang baru 1 bulan lebih setelah  dikerjakan sudah hancur/rusak parah dan  sudah mulai patah disepanjang ruas jalan disebabkan kualifikasi beton mutu rendah dan tidak sesuai didalam RAB/BOQ dokumen kontrak."Besarnya anggaran yang di kucurkan untuk pengerjaan proyek peningkatan jalan, harusnya hasil dari proyek tersebut bisa bertahan lama. Tapi baru saja selesai satu bulan lebih kondisi jalan sudah tampak hancur," ujarnya.

Papan Proyek Peningkatan Jalan Lakea I

Lebih jauh terang, Jony Hatimura
Pada item pekerjaan lainnya, seperti pembangunan parit semen yang dikerjakan pondasnya tidak kuat. Begitu juga pembangunan tembok penahan terdapat celah antara tebing yang ditembok dengan fisik bangunan. "Melihat kondisi pekerjaan yang sedemikian rupa maka diyakini proyek tersebut dikerjakan asal-asalan dan mungkin tanpa pengawasan dari pihak instansi terkait.Dan yang bertanggung jawab penuh soal ini adalah pemerintah daerah," Kepada Dewan perwakilan Rakyat(DPRD) Kabupaten Buol tolong jangan tidur.
Legislatif adalah pengawas eksekutif sebagai pelaksana, yang jika menyalahi ketentuan akan diadili yudikatif. Legislatif memiliki fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi. Apakah pengawasan DPRD terhadap kerja eksekutif (pemerintah) sudah berfungsi baik? Apakah fungsi pembuatan anggaran bersama pemerintah juga berlangsung baik? Apakah dalam pembuatan legislasi, fungsi DPR sudah berjalan baik? "Pertanyaan-pertanyaan introspektif itu seharusnya yang banyak direnungkan DPRD kita," pungkas Jony mengakhiri.

Sementara itu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sahlan saat ditemui dilokasi proyek jalan tersebut mengatakan, kami sudah melaksanakan kegiatan proyek peningkatan jalan kantong produksi ini sudah sesuai Rab, Petunjuk Tehnik (Juknis) dan Petunjuk Pelaksanaan(Juklaknya)."Kalau ada yang mengatakan  pekerjaan tidak dilakukan sesuai RAB dan juklak juknis yang ada, lantas mengacu kemana pekerjaannya. Ini jelas akan merugikan pemerintah dan masyarakat, kerena anggaran yang di serap oleh adalah uang rakyat," jelas Sahlan.
Ditempat terpisah  Masyarakat Lakea 1 Jakir menyampaikan, jalan produksi ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengembangkan potensi pertanian maupun perkebunan di daerahnya.

“Jalan ini merupakan infrastruktur sangat berperan besar dalam pergerakan perekonomian. Jika tak ada jalan, pengembangan pertanian dan perkebunan bakal berjalan lamban dan ekonomi di kampung kami pasti lemah. Itu sudah pasti,” katanya kepada Wartawan

Jakir menambahkan, proyek peningkatan jalan kantong produksi tersebut sangat mengecewakan masyarakat Lakea 1 pasalnya proyek yang baru saja dikerjakan 1 bulan lebih ini sudah rusak para akibat dari pekerjaan yang amburadul."Saya menduga ada permainan kotor antara kontraktor dan pihak Dinas terkait sehingga saya berharap atas nama masyarakat Lakea 1agar pihak penegak hukum segera mengusut tuntas kasus ini kasian masyarakat," tegasnya.bs/an.com

Sabtu, 03 Maret 2018 14:40

Curah Hujan Tinggi, Buol Kebanjiran

Ditulis oleh

Foto : Air Meluap di Buol

BUOL, alasannews.com--Curah hujannyang tinggi dinkabupaten Buol, membuat sebagian ibukota trsebt trendam banjir hingga setinggi dadat orang dewasa.
Laporan. Kontributor alasannews.com malam ini meski hujan sedikit mulai redah, sebagian bezarbwarga di Kelurahan Kali, Buol amoak tidak tenangnkarena rumahbmereka masih terendam banjir berlumpur.
 
Disebutkan, banjir kalinini terhitung palingnbesar kurunnwaktu 20 tahun terakhir.
Pihak kepolisian berusaha memberinperhatian dengan menghimbau agar masyarakat tidak.panik. 
Samoai berita ini.tayang, sebagainnibukota trutamandi Kali masih terendam banjir.an.com
Sabtu, 03 Maret 2018 02:38

Anggota DPRD Buol dan Istri di Vonis Kasus Sabu

Ditulis oleh

Foto : Anggota DPRD Buol dan Istri di ruang persidangan

Alasannews--BUOL,-Beny anggota DPRD Kabupaten Buol bersama Istri, dinyatakan bersalah sebagai pengguna narkotika jenis sabu. 

Majelis hakim menghukum keduanya dengan pidana penjara selama 8 bulan.

Hakim ketua Bambang Condro Waskito SH MH, yang didampingi Hakim, Tommy Febransyah SH MH, dan  Mukhlisin SH,menyatakan bahwa kedua terdakwa terbukti sebagai pengguna narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

"Menjatuhkan pidana penjara selama 8 bulan terhadap kedua terdakwa," ujar Bambang di Pengadilan Negeri Buol, Kamis (1/3).
Atas putusan ini, Beny dan Istrnya, Sri Wahyuni menyatakan menerimah. Jaksa penuntut umum M Rifani Agustam SH juga menyatakan menerima.
Putusan tersebut jauh lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Sebelumnya, dimana terdakwa Benny dan Sri Wahyuni dituntut selama 10 Bulan penjara. Berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, serta diperkuat keterangan sejumlah saksi, terdakwa terbukti bersalah dalam penyalahgunaan narkotika,” katanya.
Menurut hakim, hal yang memberatkan terdakwa, tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.
Sementara hal yang meringankan bagi terdakwa, karena belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, masih berusia muda, sehingga masih bisa memperbaiki kesalahannya, serta memiliki tanggungan keluarga.an.com/fb

Halaman 5 dari 5

Terkini Olah Raga

Formulir Pendaftaran

Click Disini

Kontak Polisi

RESOR PALU