Minggu, Januari 19, 2020

Kategori Berita

Categories Accordion
Berita Nasional
Berita Nasional
Presiden Joko Widodo saat melakukan kunjungan kenegaraan di Timur Tengah   JAKARTA -- alasannews  |  Presiden
Hits: 21
19 January 2020
JAKARTA -- alasannews | Wakil Presiden (Wapres) KH. Ma’ruf Amin pagi tadi menggelar silaturahmi dengan Forum Pemimpin
Hits: 294
08 January 2020
Foto: BPMI Setpres/Rusman JAKARTA -- alasannews | Presiden Joko Widodo memberikan sejumlah arahan mengenai
Hits: 73
07 January 2020
JAKARTA -- alasannews | Pembangun atau repitalisasi gedung di Taman Ismail Marzuki (TIM) di Jakarta terus berjalan.
Hits: 58
06 January 2020
JAKARTA -- alasannews | Banjir tanggal 1 Januari 2020 ini, menjadi catatan khusus buat Gubernur Anies Baswedan.
Hits: 80
04 January 2020
  • «
  • 1
  • 2
  • »
Politik
Politik
JAKARTA -- alasannews | Politisi Partai Golkar yang juga Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsudin dilaporkan ke Komisi
Hits: 26
05 January 2020
JAKARTA -- alasannews (3/1) Pemerintah Indonesia menegaskan China telah melakukan pelanggaran batas wilayah di Laut
Hits: 63
03 January 2020
SELAYAR -- alasannews | Pergantian tahun 2019 ke tahun baru 2020 tinggal menghitung jam. Sejalan dengan hal tersebut,
Hits: 36
01 January 2020
ANcom, Jakarta | Mantan terpidana korupsi tak dilarang maju berdasarkan Peraturan KPU (KPU) tentang Pencalonan dalam
Hits: 56
06 December 2019
  • «
  • 1
  • 2
  • »
Sulteng
Sulteng
PALU -- alasannews | Aroma tak prosedural dalam tender proyek lanjutan pembangunan bandara udara Banggai Laut, bak
Hits: 50
07 January 2020
Palu, alasannews --- Andalan urusan komunikasi dan informasi (Kominfo) Kwartir daerah (kwarda) pramuka Sulawesi tengah
Hits: 56
07 January 2020
Hits: 62
01 January 2020
Alasannews.com, Tolitoli | Bencana banjir bandang di Bolapapu, Kulawi Kabupaten Sigi.masih menyisahkan duka dan
Hits: 120
14 December 2019
Alasannews.com, PALU | Kapolda Sululawesi Tengah (Sulteng) Inspektur Jenderal Pol Drs Lukman Wahyu Hariyanto, M.Si
Hits: 124
07 December 2019
  • «
  • 1
  • 2
  • »
Sabtu, 02 November 2019 02:36

KPU Selayar ‘Ancam’ Penyelenggara Badan Adhoc di Pilkada

  • Cetak
  • Email
Nilai butir ini
(1 Pilih)

 

 ANcom--SELAYAR | Issu pilkada bupati tahun 2020 disikapi secara serius oleh Komisi Pemilihan Umum selaku penyelenggara pemilu. KPU, tampaknya tidak main-main dalam rangka menghadapi momentum pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipastikan akan berlangsung pada medio bulan, September 2020.

Koordinator divisi tekhnis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi-Selatan, Andi Dewantara, SH menandaskan, kami tidak akan mentolerir, dan memberikan toleransi dalam bentuk kebijakan apapun, kepada badan adhoc yang dinilai melakukan tindak pelanggaran kode etik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Sebagai bentuk keseriusan dalam penanganan pelanggaran kode etik badan adhoc, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyiapkan, setidaknya tiga jenis sanksi, bagi petugas panitia pemungutan suara (PPS) dan panitia pemilihan kecamatan (PPK) yang dinilai tidak netral atau menunjukkan keberpihakan, baik secara langsung, maupun tidak langsung, kepada salah satu pasangan calon di pilkada.

“Sanksi teguran, dan peringatan secara tertulis akan kami layangkan, kepada panitia pemungutan suara (PPS) dan panitia pemilihan kecamatan (PPK) yang diduga melakukan pelanggaran kode etik badan adhoc”.

“Jika sanksi tersebut, tidak indahkan, maka kami tidak akan sungkan-sungkan, untuk menjatuhkan sanksi pemberhentian, dan pencopotan kepada yang bersangkutan”.

Andi Dewantara menjelaskan, “dugaan tindak pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh badan adhoc pilkada, akan diakumulasikan dalam bentuk daftar inventaris masalah (DIM) penanganan dugaan pelanggaran kode etik badan adhoc”.

“Mekanisme pemberian sanksi terhadap penyelenggara badan adhoc yang terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan pelanggaran kode etik, akan diputuskan langsung oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU)”.
“Ini bukan sekedar ancaman, karena sanksi pemberhentian sudah pernah kami jatuhkan kepada salah seorang oknum petugas pemungutan suara (PPS) pada penyelenggaraan, pemilihan legislatif lalu, saat oknum pps, dilaporkan, melakukan pendistribusian kalender, salah seorang caleg”, urainya memberikan contoh kasus.

Terkait akan tersebut, Andi Dewantara berharap, hal ini hendaknya dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran, bagi para bakal calon penyelenggara pemilu (badan adhoc) baru, yang akan direcrut, pada tanggal, 1 Januari tahun 2020 mendatang.

Senada dengan Andi Dewantara, Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar, Mansur Sihadji, S.KM., M.Kes menegaskan, “mekanisme pemberian sanksi terhadap penyelenggara badan adhoc yang patut diduga melakukan pelanggaran kode etik akan di dasarkan klasifikasi permasalahan dengan mendengar dan menerima saran atau masukan, serta rekomendasi dari para komisioner kpu”.

Sercara terpisah, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar, Nandar Jamaluddin, S.Pd., M.SI, mengingatkan, “Penyelenggara badan adhoc merupakan ujung tombak dan penyangga utama, dalam persoalan tekhnis, penyelenggaraan pemilu”.

Oleh karenanya, “penyelenggara badan adhoc hasil recruitmen medio bulan Januari 2020, diharapkan dapat menghasilkan orang-oramg yang beridealisme, indenpendent, berintegritas, dan senantiasa mengedepankan netralitas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, selaku penyelenggara pemilu, di tingkat kelurahan, desa, dan kecamatan”.

“Dengan persyaratan melekat ini, kita berharap, bisa memastikan, bahwa mutu, dan kualitas ‘produk’ yang dihasilkan dari penyelenggaraan pilkada, akan menjanjikan masa depan yang jauh lebih baik, dan cerah bagi masyaraka,”.

“Dalam konteks itu pula,saya menitipkan harapan besar, kepada generasi muda, khususnya, elemen mahasiswa dan pelajar yang memiliki perhatian dan kepedulian terhadap peningkatan kehidupan berdemokrasi, dan stabilitas politik untuk ikut berpartisipasi menjadi penyelenggara pilkada”.

Buktikan, teori akademik, yang telah anda dapatkan dari lingkungan kampus dengan terjun langsung menjadi penyelenggara pilkada, dan ikut berkhidmat, pada perjuangan demokrasi, sekaligus mengasah skill, kreativitas, keterampilan, dan wawasan kepemiluan” tantang, Nandar Jamaluddin saat dihubungi awak media, hari Sabtu, (02/10). (fadly syarif)

Baca 46 kali

Kontak Polisi

RESOR PALU