hpn2020
Senin, 23 Desember 2019 02:14

FPI Tidak Urus SKT, Ini Penjelasannya

Ditulis oleh
Nilai butir ini
(1 Pilih)

JAKARTA | Tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden (KSP) Dr Ali Muhtar Ngabali, mengatakan organisasi yang ingin hidup baik di Indonesia harus mengikuti aturan hukum Indonesia.

Ali Muchtar mengatakan itu, terkait ormas FPI yang belum mengurus surat keterangan terdaftar (SKT) ke Kemendagri.

" Ada sejumlah regulasi yang mengatur ormas, perkumpulan. Kalau tidak peduli, mau bilang apa lagi," tandas Ali di Jakarta, Minggu (22/13).

Dikutip dari detik.com, Front Pembela Islam (FPI) menegaskan selama tak melanggar hukum organisasi akan tetap berjalan meskipun surat keterangan terdaftar (SKT) tak dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri.

Ketua Tim Bantuan Hukum FPI, Sugito Atmo Prawiro menyebut tak ingin mendebatkan soal perpanjangan SKT FPI lantaran pihaknya telah beritikad baik dengan surat pernyataan kesetiaan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

"Jadi kalau SKT tidak keluar ya nggak apa-apa organisasi tetap jalan. Selama tidak melanggar hukum nggak ada masalah," ujar Sugito saat dihubungi, Minggu (22/12). Sugito menilai kegiatan-kegiatan FPI selama ini tak banyak menerima bantuan dari pemerintah.

FPI, lanjut dia, pendanaannya cenderung bersifat mandiri dengan iuran dari anggotanya sendiri. Sugito juga menuturkan jika SKT mandek, tidak akan mengubah bentuk organisasi FPI. FPI tetap akan menjadi organisasi massa (ormas) pada umumnya.

"Selama ini tetap seperti yang kemarin, yang jelas kita tetap sebagai ormas. Tapi karena kita sudah punya itikad baik rupanya sudah tidak keluar SKT-nya ya sudah, yang penting kita sudah punya kemauan untuk melengkapi dokumen yang terkait dengan SKT," katanya.

Sugito menyebut SKT dibutuhkan untuk menjadi mitra dan menerima bantuan jika ada kegiatan yang bisa kerjasama. Namun, dia tak menyoal dengan tidak menerima dana mitra kegiatan bersama lantara tak terdaftar.

"Ya dana mitra untuk kegiatan bersama, ya nggak apa-apa. Selama ini juga jarang menerima itu, jadi kita tetap kalau kegiatan-kegitan sosial, penanggulangan banjir, penanggulangan bencana ya itu iuran dari donatur dan anggota," katanya. puan

Baca 125 kali
Umroh

Kontak Polisi

RESOR PALU