hpn2020
Selasa, 10 Desember 2019 07:20

Terkait Konflik Lahan Ibu Kota, Presidium Nasional Gerakan Rakyat Anti Korupsi: Kembalikan Tanah Kesultanan, Gubernur Kaltim Jangan Bohongi Prsiden dan Rakyat

Ditulis oleh
Nilai butir ini
(1 Pilih)

Ma'ruf Asli, Ketua Presidium Nasional Gerakan Rakyat Anti Korupsi dan Penyalahgunaan Kewenangan

Alasannews.com. Jakarta l Dinamika terkini agenda pemindahan ibu kota negara, dengan munculnya protes dari keluarga besar dan kerabat Kesultanan Kutai Ing Martadipura yang dianggap sebagai upaya perampasan hak adat dan tanah kesultanan mendapat reaksi keras dari Prsidium Nasional Gerakan Rakyat Anti Korupsi dan Penyalahgunaan Kewenangan (GerakKPK).

Ketua Umum Presnas GerakKPK, Hikma Ma'ruf Asli kepada sejumlah media melalui rilis resminya, Senin (9/12/2019) mengatakan bahwa dengan adanya protes warga yang mengaku adanya upaya perampasan tanah milik mereka untuk lokasi ibu kota negara adalah preseden buruk. hal itu menjadi bukti proses pemindahan ibu kota itu bermasalah. Tidak seperti yang disampaikan oleh sejumlah petinggi negara termasuk Gubernur Kaltim Isran lokasi ibukota adalah Tanah Negara.

"Gubernur Kalimantan Timur jangan bohongi Presiden dan Rakyat Indonesia. Katanya 90% lahan lokasi ibu kota adalah tanah negara. Faktanya rakyat teriak tanahnya dirampas," ujar Ketua Presnas GerakKPK dalam rilis tertulisnya.

Menurut Ma'ruf Asli, proses pengambilalihan tanah rakyat baik itu masyarakat umum maupun tanah kesultanan dengan cara merampas atas nama negara adalah tindakan yang tidak bis dibenarkan.Tindakan itu menyalahi aturan dan merupakan tindakan yang tidak pancasilais.

Ma'ruf menuding danya kelompok mafia tanah yang mengatasnamakan negara untuk mendapatkan keuntungan. Untuk itu pihaknya meminta presiden untuk ermat dalam soal pengadaan lokasi ibu kota negara itu.

'Kami akan mengawal proses ini dan kami harap rakyat didengarkan dan wajib dilindungi hak-haknya. Jika terdapat indikasi kuat penyalahgunaan kewenangan dan atau tindakan yang mengarah pada perbuatan korupsi dalam pengadaan lahan ibu kota, maka akan kami dorong pada ranah hukum. rakyat jangan takut membela hak-haknya," tandas Ma'ruf Asli.

Ditambahkan Ma'ruf, merespon persoalan konflik lahan ibu kota negara itu, dalam waktu dekat pihaknya akan menurunkan tim investigasi dan mengumpulkan data-data lapangan.

Sebelumnya, seperti dilansir media online kaltimkece.id, persoalan kepemilikan lahan pembangunan ibu kota negara (IKN) yang diklaim pemerintah sebagai tanah milik negara.dipersoalkan 6 pemangku hibah Kesultanan Kutai Ing Martadipura. Mereka membeberkan sejumlah bukti baru atas kepemilikan lahan Kesultanan Kutai Kartanegara yang diklaim menjadi milik pemerintah.

Melalui salah satu anggota kuasa hukumnya, 6 Pemangku Hibah Grand Sultan, Muhammad Marwan memaparkan, pengakuan atas kepemilikan tanah milik kerabat kesultanan tertuang dalam surat Pengadilan Negeri Tenggarong yang berisikan Surat Ketua Pengadilan Daerah Tingkat II Kutai nomor: W.1.8 PCHT.10-76-A/1997.

Isi surat tersebut menyebutkan, memandang sangat perlu adanya penetapan kepemilikan tanah adat keluarga besar Kesultanan Kerajaan Kutai Kartanegara/Grand Sultant, sebagai jaminan perlindungan hukum bagi setiap ahli warisnya.

“Selain itu, hak kepemilikan yang sah juga tercantum di dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) no: 05/lhn-1960, Pasal 20, ketentuan konversi Pasal 18 (Grand Sultant) tanggal 24-9-1960, terkait dengan hukum adat, dikuatkan oleh Peraturan Menteri Pertanahan dan Agraria no: 03 tahun 1962,” jelas Marwan, Minggu 8 Desember 2019.

Selain itu, pengakuan atas hak kepemilikan tanah itu, tertuang dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai nomor: HUK-898/C-43/Ahr080/1973 tentang Penetapan Hak Kepemilikan Tanah Adat Keluarga Besar Grand Sultan.

Dengan menyatakan, hak kepemilikan hibah tanah adat Kesultanan Kutai serta isi kandung buminya, meliputi Muara Wahau dan sekitarnya. Kemudian Bentian Besar dan sekitarnya. Lalu, Land dan sekitarnya.

Tidak hanya itu, hak kepemilikan tanah adat itu juga meliputi Sangkulirang, Bontang, Sangatta, Muara Badak, Sangasanga, Anggana, Long Pahangai, Long Iram, Tabang, S Seluwang, Samboja, dan sekitarnya, serta meliputi wilayah kesultanan se-Kabupaten Tingkat II Kutai.

“Seluruh tanah itu masuk hak milik keluarga Kesultanan Kutai Kartanegara dengan kepala ahli waris pemangku hibah nama Sultan Mohd Alimoeddin din Sultan Mohd Soelaiman bin Sultan Mohd Shalihoeddin (Adji Imboet) Kerajaan Koetai Kartanegara,” bebernya.

Marwan mempertanyakan, terkait Hutan Adat yang diakui, sedangkan Hak Kerajaan tidak. Jika negara mengklaim adanya kepemilikan atas hutan adat dan hutan hak, maka yang menjadi pertanyaan Marwan selaku kuasa hukum 6 Pemangku Hibah Grand Sultan.

Lalu mengapa pemerintah pusat maupun Pemerintah Kaltim menganggap tidak ada tanah yang menjadi hak Kesultanan Kutai.Sementara eksistensi Kerajaan Kutai Kartanegara Ing Martadipura sudah sangat jelas secara historis.

Jika merujuk putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor: 35/PUU-X/2012 tentang putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, dalam amar putusan poin 1.2, Pasal 1 angka 6, Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, sudah jelas mengatur adanya hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.

Kemudian di poin 1.3, Pasal 4 Ayat (3) Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, menyebutkan, penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.

Putusan itu diperkuat dalam surat edaran Menteri Kehutanan nomor: SE.1/Menhut-11/2013 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 35/PPU-X/2012 tertanggal 16 Mei 2016. Termasuk dalam Undang-Undang nomor 41 tahun 1999, Pasal 5 Ayat (1) mengatur, hutan berdasarkan statusnya terdiri dari hutan negara, hutan adat, dan hutan hak.

 “Pertanyaannya, kalau hutan adat saja diatur, mengapa yang menjadi hak Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura tidak diakui pemerintah. Apalagi sebelumnya Gubernur Kaltim Isran Noor bahwa semua tanah yang ada di lokasi IKN adalah milik negara. Padahal itu nyata-nyata adalah milik kerabat Kesultanan Kutai,” imbuhnya. 

Marwan menyebutkan, setidaknya terdapat lahan seluas 120 ribu hektare milik kerabat Kesultanan Kutai Ing Martadipura yang disebut diklaim pemerintah sebagai tanah milik negara. Lahan itu terbentang di daerah Sepaku dan Semoi, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) serta di Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).

 “Semua itu merupakan tanah warisan Kesultanan  Kutai kepada 6 pemangku hibah grand sultan. Masyarakat yang memegang hak pakai atas beberapa tanah milik kerabat Kesultanan Kutai, memberikan respons baik saat kami mendata tanah-tanah itu. Mereka bahkan memberikan surat atas pelepasan hak garap (kelompok tani),” sebutnya.

Lebih lanjut, saat ini 6 pemangku kerabat grand sultan sedang menyiapkan proses hukum atas klaim Gubernur Kaltim Isran Noor atas lahan IKN sebagai tanah milik negara. Rencana untuk melayangkan somasi terhadap Pemerintah Kaltim pun sedang dipertimbangkan pihaknya.

 “Kami sedang membuat surat terbuka (untuk menuntut kepemilikan lahan kerabat kesultanan di IKN) dari para ahli waris yang masih mempunyai hak. Nantinya, kami akan mengadakan rapat dengar pendapat dengan Pemerintah Kaltim untuk membahas persoalan ini,” tuturnya.

 Marwan menambahkan, jika nantinya dari berbagai upaya persuasif yang dilakukan 6 pemangku hibah grand sultan tidak direspons secara baik oleh pemerintah pusat, khususnya Pemerintah Kaltim, maka pihaknya tidak akan sungkan-sungkan membawa persoalan klaim lahan tersebut ke ranah hukum.

Dia merasa yakin dapat memenangkan perkara itu jika di bawah ke meja hukum, karena pihaknya memiliki semua bukti dan dokumen pendukung.

 “Kami mempunyai semua dokumen yang dibutuhkan. Dari putusan MA, Pengadilan, serta Badan Pertanahan Nasional yang mengakui keberadaan tanah hibah dari para ahli waris grand sultan. Kalau memang diperlukan, kami akan membawa persoalan ini ke Pengadilan Internasional,” tegasnya. (SY)

Baca 493 kali
Umroh

Kontak Polisi

RESOR PALU