Rabu, Januari 29, 2020
Rabu, 02 Oktober 2019 07:57

Komnas HAM Perwakilan Sulteng Apresiasi Langkah dan Komitmen Kapolda Proses Hukum Anggota Polri Represif Pada Mahasiswa Dan Jurnalis

Ditulis oleh
Nilai butir ini
(1 Pilih)

Dedi Askary, SH., Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Perwakilan  Sulawesi Tengah 

Alasannews.com, Palu-Sulteng | Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM-RI) Perwakilan Sulteng menyampaikan apresiasi sekaligus menaruh hormat kepada Institusi Polri, khususnya Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah (Polda Sulteng) dan Polres Palu terkait komitmen proses hukum anggotanya yang telah bertindak represif dalam penanganan aksi mahasiswa 25 September silam.
 
Kapolda dalam sebuah kesempatan berkomitmen memproses secepatnya anggotanya yang bertindak anarkis dan terlibat melakukan tindakan menghalang-halangi, merampas dan menghapus rekaman hasil peliputan cameramen/wartawam TVRI Palu. 
 
Sikap Komnas HAM RI Perwakilan Sulteng terungkap dalam rilis resminya hari ini, Rabu (2/10/2019), yang ditandatangani Ketua Komnas HAM RI Perwakilan Sulteng, Dedi Askary, SH.
 
Selain itu, Lembaga Hak Asasi Manusia ini juga mengapresiasi serta menaruh hormat pada Kapolda Sulteng dan Kapolres Palu bersama seluruh jajarannya dalam pengamanan aksi Demonstrasi Mahasiswa Palu gelombng kedua pada Selasa (1/10) berjalan lancar dan berakhir damai.
 
"Jika terhadap Demonstrasi 25 September 2019, apresiasi dan hormat kami atas komitmen menindak tegas dan memproses anggota yang dalam menjalankan tugas masih ramai dengan respon dan tindakan-tindakan represif. Sementara apresiasi dan penghargaan serupa kami sampaikan ke rekan-rekan kepolisian dalam hal ini anggota Polri yamg bertugas di Polda Sulteng dan Polres Palu, yang sukses melakukan pengamanan atas Demonstrasi yg kemabali dilakukan Mahasiswa di Kota Palu, Selasa, 1 oktober 2019," tulis Lembaga Hak Asasi Manusia di Sulteng itu dalam rilisnya.
 
"Proses pengamanan dengan berbagai respon simpatik yang dilakukan oleh jajaran kepolisian yang ada di Wilayah Hukum Polda Sulteng dan Polres Palu khususnya kepada Kapolda Sulteng dan Kapolres Palu bersama jajarannya terhadap massa aksi dalam Demo mahasiswa Selasa, 1 oktober tersebut selaras dengan apa yg dikehendaki oleh pimpinan Polri, yakni Institusi Polri dengan jajaran anggota yang profesional," lanjutnya.
 
Terkait komitmen dan kehendak Polda Sulteng  sebagaimana yang ditegaskan langsung oleh Kapolda Sulteng dalam pemberitaan berbagai media untuk segera memproses dan menindak tegas anggotanya, tidak sebatas pada mereka yang merampas dan menghapus hasil rekaman liputan kameramen TVRI Palu.
 
Lebih jauh dari itu, Komnas HAM Sulteng ini menekankan bahwa tindakan tegas Pimpinan Polri Sulteng juga harus dilakukan terhadap seluruh anggota Polri yang teridentifikasi dan diketahui melakukan tindakan-tidakan kekerasan lainnya terhadap massa aksi Demonstrasi yang berakhir ricuh tangga 25 September 2019.
 
Tidak juga sebatas tataran anak buahnya, namun harus dilanjutkan dan menyentuh pimpinan atau atasan langsung saat mereka ditugaskan dilapangan dalam hal ini Komandan regu dari berbagai unit/satuan, peoses hukum dan tindakan tegas sebagaimana yang diatur dalam mekanisme dan berbagai peraturan internal Polri lainnya.
 
"Langkah dan tindakan atau upaya tersebut, terkait dan erat hubungannya dengan akuntabilitas dan Profesionalitas Institusi Polri beserta jajarannya dimata publik, serta senantiasa dan selalu di publis secara terbuka, minimal sudah sejauh mana tahapan atau progres atas upayah dan langkah yang sdh dilakukan, agar tidak menjadi misteri dan tanya bagi publik," lanjut rilis itu.
 
Saat dikonfirmasi mengenai rilisnya, Ketua Komnas HAM RI Perwakilan Sulteng, menegaskan kembali sikapnya seperti dalam rilisnya yang diterima Alasannews.com. Ia lantas mengatakan bahwa model pelaksanaan pengamanan dan/atau respon disertai berbagai aksi-aksi simpatik yang dilakukan merupakan kehendak atau sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pimpinan Polri. 
 
Bahkan secara tertulis diejawantahkan dalam bentuk kebijakan atau aturan dalam Peraturan Kapolri no. 9 tahun 2008 tentang tata cara penyelenggaraan, pelayanan, pengamanan dan penanganan perkara penyampaian pendapat dimuka umum. Demikian pula Peratiran Kapolri nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa.........(Ma'rusf).
Baca 128 kali

Formulir Pendaftaran

Click Disini

Kontak Polisi

RESOR PALU