hpn2020
Pemred

Pemred

JAKARTA -- alasannews.com | Presiden Joko Widodo menghadiri pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Bulan Bintang (PBB) yang digelar di Hotel Aston Kartika Grogol, Jakarta, pada Kamis, 6 Februari 2020. Dalam sambutannya, Presiden menyampaikan pentingnya menjaga kesolidan bangsa.

"Kesolidan sebuah bangsa, persatuan sebuah bangsa itu sangat sangat penting. Merajut ukhuwah, baik itu ukhuwah islamiyah, ukhuwah wathaniyah, ukhuwah basyariyah penting dalam kita membangun sebuah persatuan di negara besar seperti negara kita,” kata Presiden.

Sebagai sebuah negara besar Indonesia memiliki 714 suku yang berbeda-beda, lebih dari 1.100 bahasa daerah yang beragam, juga agama yang berbeda-beda.

Menurut Presiden, di dalam dunia yang semakin terglobalisasi, dunia yang saling terkoneksi dan terinteraksi, ukhuwah menjadi semakin penting dan utama. Imbas dari dunia yang semakin terkoneksi tersebut, kata Presiden, jika ada suatu masalah di sebuah negara, maka akan merembet ke negara lain.

Presiden mencontohkan, perang dagang yang terjadi antara Tiongkok dan Amerika juga berimbas kepada negara lain termasuk Indonesia. “Ada Brexit di Inggris, padahal jauh sekali, kita juga kena imbasnya. Solusi pun juga harus dilakukan sekarang antarnegara tidak hanya satu negara, tidak bisa. Oleh karena itu, persaudaraan antarbangsa itu maha penting. Apalagi persaudaraan antaranak bangsa, saudara sebangsa dan setanah air itu sangat penting,” paparnya.

Contoh lainnya, kata Presiden, adalah mewabahnya virus korona yang awalnya hanya melanda sebuah kota, yaitu Kota Wuhan di Provinsi Hubei. Virus tersebut kemudian menyebar dengan sangat cepat karena interaksi dan konektivitas antarbangsa sekarang juga berlangsung dengan sangat cepat.

“Tapi alhamdulillah sampai saat ini negara kita, saya belum mendapatkan laporan warga kita yang berada di Tanah Air ini ada yang terjangkit virus korona. Meskipun ada satu, tetapi posisi warga negara kita ada di Singapura,” imbuhnya. Ol

Oleh sebab itu, Presiden menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia secara cepat memutuskan kebijakan untuk menghentikan penerbangan dari dan ke Tiongkok. Selain itu, pemerintah juga melarang impor hewan hidup dari Tiongkok untuk sementara.

“Juga kita mengatur ulang pemberian visa, penerbitan visa, dan apa pun saya sampaikan kepentingan nasional adalah tetap yang nomor satu,” tegasnya.

Kepala Negara menyadari bahwa kebijakan-kebijakan tersebut memiliki konsekuensi yang tidak kecil, terutama karena Tiongkok merupakan mitra dagang Indonesia yang strategis. Tak hanya itu, Tiongkok juga menyumbang wisatawan mancanegara yang banyak ke Indonesia.

“Kita tahu kita ekspor ke Tiongkok besar sekali. Turis yang dari sana ke sini juga tidak kecil. Seperti kita lihat sekarang di negara-negara dekat kita betul-betul sangat sepi sekali. Masih beruntung, alhamdulillah kita tidak tergantung pada turis dari satu, dua, tiga negara. Turis kita berasal dari hampir seluruh negara,” jelasnya.

"Sehingga kita harapkan ini tidak mempengaruhi banyak pariwisata di Tanah Air. Tapi dari sisi ekonomi memang tekanan itu begitu sangat terasa saat ini. Ekspor menurun, turis menurun, semoga tidak berimbas pada pertumbuhan ekonomi yang kita miliki,” tandasnya.

Turut hadir dalam acara tersebut antara lain, Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra. (Sumber:

Sumber: BPMI Setpres)

TOLITOLI -- alasannews.com | Kebakaran di Jalan Bubara (Komplek Pelabuhan Dedek) Kelurahan Sidoarjo Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli pada Minggu (2/2/2020) pukul 22.30 WITA, dalam penyelidikan Labfor Polri Cabang Makassar.

Bahkan untuk mengungkap penyebab kebakaran yang meluluhlantahkan ratusan rumah tersebut, Tim Labolatorium Forensik (Labfor) Polri Cabang Makassar yang didampingi Sat Reskrim Polres Tolitoli telah melakukan oleh Tempat Kejadian Perkara (TKP), Kamis (6/2/2020).

Kehadiran Labfor Cabang Makassar di TKP kebakaran tersebut dipimpin langsung oleh Kompol I Nengah Tetep ST MH didampingi Banum Subbid Balmetfor Bid Labfor Polda Sulsel Pengtu Nursalam Mappa dan unit Identifikasi Sat Reskrim Polres Tolitoli.

Dalam olah TKP yang dilakukan tersebut, Tim Labfor Polri Cabang Makassar berhasil mengamankan beberapa sampel untuk dilakukan uji leb guna mengetahui penyebab kebakaran yang menghanguskan puluhan rumah di Kelurahan tersebut.

Selain itu, Tim Labfor juga memeriksa para saksi-saksi dengan mengambil keterangan yang nantinya akan dijadikan bahas penyelidikan.

Olah TKP yang dilakukan oleh tim Labfor merupakan bagian dari SOP untuk menentukan penyebab terjadinya kebakaran. (sa)

JAKARTA -- alasannews.com | Pembangunan infrastruktur maupun perencanaan pembangunan erat kaitannya dengan pemanfaatan ruang dan penggunaan lahan. Untuk itu, agar diperoleh satu referensi geospasial dengan satu standar dan satu basis data, pemerintah sejak tahun 2016 terus berupaya melakukan percepatan kebijakan satu peta.

Kini, berdasarkan laporan yang diterima Presiden, tim percepatan kebijakan satu peta hampir merampungkan kompilasi sejumlah peta tematik yang telah ditetapkan.

Untuk itu, Kepala Negara memimpin jalannya rapat terbatas untuk menindaklanjuti hal tersebut di Kantor Presiden, Jakarta, pada Kamis, 6 Februari 2020. “Saya telah menerima laporan bahwa tim percepatan kebijakan satu peta ini telah berhasil mengompilasi 84 peta tematik dari target 85 peta tematik. Tinggal satu peta tematik terkait peta batas administrasi, desa, atau kelurahan yang kita targetkan selesai di Desember 2020,” ujarnya.

Presiden mengatakan, dengan rampungnya satu peta nasional ini nantinya akan memberikan kemudahan atas permasalahan tumpang tindih informasi-informasi geospasial yang ada di berbagai daerah. Satu peta ini juga diyakini dapat menjadi solusi untuk menjawab berbagai tantangan dan hambatan selama proses pembangunan yang sering menyebabkan terjadinya tumpang tindih penggunaan lahan.

“Setelah kompilasi peta tematik selesai kita akan bisa lebih fokus mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah tumpang tindih antarinformasi geospasial tematik yang terjadi di berbagai daerah,” tutur Presiden.

Oleh karena itu, sambil menunggu penyelesaian percepatan kebijakan satu peta tersebut, Presiden Joko Widodo memberikan sejumlah arahan yang selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh tim terkait serta jajaran kementerian dan lembaga.

“Pertama, saya minta informasi geospasial yang telah dihasilkan dari kebijakan satu peta ini bisa diakses dalam satu geoportal sehingga masing-masing kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah dapat memperoleh satu sumber data spasial, satu standar, satu referensi, satu basis data, dan satu geoportal,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Negara meminta agar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah segera memanfaatkan satu data spasial ini sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan. Dengan mengacu pada satu data yang sama, diharapkan kebijakan dan perencanaan satu dengan lainnya dapat saling tersinkronisasi.

“Dengan adanya satu peta yang termuat dalam satu geoportal tidak boleh lagi terjadi perbedaan basis data dalam penyusunan kebijakan, perencanaan tata ruang, serta penyelesaian berbagai masalah yang terkait dengan spasial di negara kita,” imbuhnya.

Selain itu, Presiden juga meminta seluruh pihak untuk bekerja sama dalam menyelesaikan persoalan tumpang tindih pemanfaatan lahan. Berdasarkan hasil identifikasi, setidaknya terdapat kurang lebih 77,3 juta hektare lahan atau 46 persen luas wilayah Indonesia yang masih mengalami tumpang tindih tersebut.

“Tumpang tindih itu telah menimbulkan yang namanya sengketa lahan dan tidak memberikan kepastian hukum dalam kita berusaha di negara kita. Karena itu saya minta hal ini juga segera diselesaikan. Gunakan peta indikatif tumpang tindih informasi geospasial tematik sebagai peta kerja untuk menyelesaikan masalah tumpang tindih pemanfaatan lahan,” tandasnya.

(BPMI Setpres)

Kamis, 06 Februari 2020 08:32

Peran DPR RI Dalam Melahirkan PUIC atau OKI

JAKARTA -- alasannews.com | Delegasi DPR RI turut andil dalam lahirnya lima konsensus hasil diselenggarakannya Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) atau Konferensi Persatuan Parlemen Negara Anggota OKI ke-15 di Ouagadougou, Burkina Faso pada 27-30 Januari 2020. Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Muhammad Farhan menyatakan bahwa isi dari lima consensus ini mencakup soal posisi Islam terhadap dunia global. Serta sikap Negara-Negara Anggota OKI terhadap terorisme juga peran yang akan mereka jalankan. “Pertama adalah pernyataan bahwa kerja sama parlemen negara anggota OKI adalah bentuk kerja sama global untuk mewujudkan ajaran Islam sebagai rahmatan lil alamin. Kedua, seluruh anggota PUIC mengutuk semua bentuk kekerasan dan terorisme yang merengut korban kemanusiaan! Sehingga adalah sebuah kesalahan fatal jika mengindetikan kekerasan dengan Islam,” ucap Farhan dalam rilis kepada Parlementaria, Jumat (31/1/2020). . . Politisi Fraksi Partai NasDem ini kemudian melanjutkan kesepakatan antara Negara-Negara OKI yang ketiga. “Dengan semangat rahmatan lil alamin, kami ingin Islam dan parlemen anggota OKI bisa mencari solusi inovatif untuk implentasikan ide-ide perdamaian Dunia, Regional maupun di semua negara anggota Persatuan Parlemen Negara Anggota OKI,” jelas Anggota Komisi I DPR RI itu. . . Keempat, seluruh parlemen negara OKI secara konsisten dan sungguh-sungguh menegakan nilai kemanusiaan di seluruh dunia. Untuk itu OKI menolak kekerasan sistematis terhadap bangsa Rohingya, Uighur dan Palestina. Terakhir, OKI mengajak semua parlemen negara Anggota OKI untuk melihat masa depan dengan optimis dengan semangat tinggi. Walaupun tantangan makin besar baik dibidang keamanan, sosial dan ekonomi, peluang untuk menjadikan Dunia ini lebih baik dengan nilai-nilai Islami tetap terbuka lebar. Farhan menjelaskan bahwa dalam konferensi yang berlansung selama tiga hari tersebut juga dibahas secara khusus kondisi di Palestina terkait proposal damai yang diajukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. “Khusus terkait Palestina, seluruh delegasi PUIC sepakat mendesak seluruh pihak yang terlibat sengketa di Palestina untuk menghormati resolusi yang telah dikeluarkan PBB,” tutup legislator dapil Jawa Barat I itu. #DiplomasiDPR #PUIC15al

TOLITOLI -- alasannews.com | Jalan Dr Sam Ratulangi di Tuweley Tolitoli, jadi buah bibir. Pasalnya, jalan poros di tengah kota itu jadi berlubang dan lumpur saat musim hujan.

Berikut, keterangan Kabid Bina Marga PUPR Tolitoli, Saifuddin ST MT, Rabu (6/2/2020) kepada alasannews.com. Sekadar menutup lubang-lubang, pihak kami dari PUPR sudah melakukan penimbunan.

"Ini upaya penanganan sementara. Karena tahun ini baru akan melalui proses lelang di LPSE," terang Saifuddin.

Berapa alokasi anggarannya tahun ini, pemerintah telah menyiapkan pagu sebesar Rp 2 M.

Jadi, mohon maaf dan bersabarlah kepada warga Tolitoli yang paling sering melintas di jalan ini. Pemerintah melalui dinas PUPR sudah menyiapkan anggaran,tandasnya.

JAKARTA -- alasannews.com | Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa hingga saat ini pemerintah masih dalam proses pembahasan rencana pemulangan ratusan warga negara Indonesia (WNI) eks organisasi Negara Islam di Iraq dan Suriah (ISIS) ke Tanah Air dari berbagai faktor. Menurut Kepala Negara, pandangan dari jajarannya diperlukan sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan tersebut. “Kita ini pastikan semuanya harus lewat perhitungan, kalkulasi, plus minusnya, semuanya dihitung secara detail dan keputusan itu pasti kita ambil di dalam rapat terbatas setelah mendengarkan dari kementerian-kementerian dalam menyampaikan hitung-hitungannya,” kata Presiden di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 5 Februari 2020. Namun saat ditanya wartawan bahwa ada dari mereka yang telah memusnahkan paspor dengan membakarnya, Presiden menjawab tidak setuju dengan rencana kepulangan mereka. “Kalau bertanya kepada saya, ini belum ratas lo ya, saya akan bilang tidak. Tapi masih dirataskan,” ucap Presiden. (BPMI Setpres)

TOLITOLI -- alasannews.com | Jajaran di Polres Tolitoli, Sulawesi Tengah patut diacungi jempol dalam memberikan pertolongan kemanusiaan yang dialami warga tertimpa kebakarana di Kel Sidoarjo.

Media ini mencatat, bahu membahu Kapolres AKBP Hendro Purwoko bersama Jajarannya turun memberikan perhatian dari pemadaman sampai membuka Posko Bantuan Kemanusiaan di area lokasi di Kelurahan Sidoarjo Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli.

Ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian korban kebakaran di Jalan Bubara (Komplek Pelabuhan) dan di tenda pengungsian. Dapat dikatakan jajaran All Out memberikan bantuan.

Pendirian posko ini untuk menampung dan menerima sumbangan berupa sembako, pakaian layak pakai, makanan siap saji, obat-obatan dan lainnya. Posko tersebut dibuka setiap hari dan dijaga personil Polres Tolitoli.

Mereka siap menerima bantuan dari pihak instansi maupun swasta ataupun masyarakat yang ingin membantu.

Posko ini didirikan untuk menampung bantuan baik anggota Polres Tolitoli dan jajaran maupun masyarakat yang ingin menyalurkan bantuan kepada korban kebakaran di Komplek Pelabuhan maupun yang ada di tenda pengungsian.

Ini sebagai wujud kepedulian Polres Tolitoli terhadap saudara-saudara kita yang tertimpa musibah dan membutuhkan uluran tangan. (sa)

BENGKULU -- alasannews.com | Ketua DPR RI Puan Maharani bersama Presiden Joko Widodo pada hari ini, Rabu, 5 Februari 2020, bertolak menuju Provinsi Bengkulu guna melakukan kunjungan kerja. Politisi PDIP itu bersama Presiden dan rombongan lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 sekitar pukul 08.35 WIB. Puan Maharani, Wanita pertama menjadi Ketua DPR RI. Dalam karier politik, Puan adalah salah satu politisi senior partai itu yang malang melintang di Senayan hingga akhirnya kini ia menjadi ketua. Setibanya di Bandar Udara Fatmawati Soekarno, Kota Bengkulu, Presiden akan langsung menuju Rumah Ibu Fatmawati Soekarno. Di dalam rumah yang menjadi museum tersebut terdapat sejumlah memorabilia, antara lain mesin jahit kuno yang dipakai untuk menjahit bendera Merah Putih pertama untuk dikibarkan pada 17 Agustus 1945. Kepala Negara kemudian akan berjalan kaki menuju Simpang Lima Ratu Samban, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu. Di tempat tersebut, Presiden akan meresmikan Monumen Pahlawan Nasional Ibu Agung Hj. Fatmawati Sukarno. #puanmaharanicentre

BENGKULU -- alasannews.com | Presiden Joko Widodo meresmikan Monumen Pahlawan Nasional Ibu Agung Hj. Fatmawati Sukarno di Simpang Lima Ratu Samban, Kota Bengkulu, pada Rabu, 5 Februari 2020. Peresmian ini dilakukan bertepatan dengan hari lahir Ibu Fatmawati, yaitu pada 5 Februari 1923. Dalam sambutannya, Presiden mengenang Ibu Fatmawati sebagai seorang tokoh pahlawan bangsa yang sangat berjasa, baik pada bangsa maupun negara. “Ibu Fatmawati bukan hanya ibunya warga Bengkulu, tapi juga ibunya seluruh rakyat Indonesia. Beliau selamanya akan dikenang karena visi dan pandangan beliau yang jauh ke depan, dan juga atas jasa beliau kita bangsa Indonesia memiliki bendera pusaka Merah Putih yang tadi sudah diceritakan panjang lebar oleh Ibu Sukmawati, yang dijahit dengan tangan beliau sendiri, dan dipersiapkan sebelum Indonesia merdeka,” ungkap Presiden. Sebagai Ibu Negara Republik Indonesia yang pertama, Presiden menuturkan, Ibu Fatmawati selalu setia mendukung perjuangan Presiden Soekarno. Ibu Fatmawati juga, lanjutnya, selalu memberikan keteladanan tentang pentingnya pengorbanan, dan selalu menekankan pentingnya menjaga semangat, menjaga mimpi di tengah keterbatasan-keterbatasan yang ada. “Monumen ini menjadi penanda bukti hormat kita atas perjuangan beliau Ibu Fatmawati. Mengingatkan kita semua anak-anak bangsa generasi penerus untuk meneladani sikap kenegarawanan Ibu Fatmawati. Memotivasi bangkitnya sikap-sikap kepahlawanan, rela berkorban untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa,” paparnya. Monumen Fatmawati merupakan karya salah satu maestro patung Indonesia asal Bali I Nyoman Nuarta. Monumen berupa patung Ibu Fatmawati yang sedang menjahit tersebut memiliki total tinggi 7 meter, yang terdiri atas dudukan setinggi 2 meter dan patung setinggi 5 meter. “Terakhir, saya titip kepada seluruh masyarakat Bengkulu, marilah kita menjaga dengan baik monumen ini, merawat agar tidak rusak, merawat agar tidak lekang oleh waktu, sama seperti semangat Ibu Fatmawati yang tidak pernah luntur sampai kapan pun,” tandasnya. Turut hadir dalam acara peresmian Monumen Fatmawati antara lain, Ketua DPR RI Puan Maharani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Sosial Juliari Peter Batubara, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah. (BPMI Setpres)

Rabu, 05 Februari 2020 08:53

Donasi untuk Tolitoliku

TOLITOLI -- alasannews.com | Bencana di Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah dinilai kurang mendapat perhatian pemerintah pusat.

Bupati Tolitoli, H Moh Bantilan SH MH ketika meninjau lokasi eks kebakaran di Kel Sidoarjo Tolitoli, Rabu (5/2/2020) mengatakan bencana kebakaram di Tolitoli jadi pembicaraan di Rakornas Penaggulangan Bencana 2020 di Bogor. "Heboh Tolitoli..Heboh kemarin di BNPP," sebut bupati saat berdialog dengan masyarakatnya.

Dia menyebut, dua kali bencana Tolitoli 2017 banjir dan 2020 ini kebakaran BNPB itu cuma bantu Rp 150 juta. Itu pun, belum turun. Dia janji bulan depan baru turun, terang bupati.

Dalam video yang diunggah di Grup Adat Matanggauk itu, bupati seolah mengingatkan kita bahwa bantuan pusat itu sangat.minim dalam menangani bencana di Tolitoli.

Didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Hj Eny Bantilan, bupati mengarahkan Lurah Sidoarjo, untuk menginventarisir para pemilik lokasi eks kebakaran. Sementara dari barak penampungan atau tenda penampumpungan sementara mulai muncul keluhan warga.

Mereka ingin secepatnya mendapatkan tempat layak seperti sedia kala. Mereka mulai memasang plang tulisan di eks kabakaran yang ditujukan kepada presiden RI Joko Widodo.

Pemda berencana akan menampung ratusan jiwa ini disatu tempat untuk memudahkan penyaluran bantuan. Sedang yang menempati rumah saudara, pemda juga sedang melakukan inventarisasi.

BOGOR -- alasannews | Indonesia dan Singapura sepakat untuk meningkatkan kerja sama di beberapa bidang, seperti investasi, hubungan antarmasyarakat, hingga pengembangan sumber daya manusia dan pendidikan.

Hal tersebut tercermin dari kunjungan kenegaraan Presiden Singapura Halimah Yacob ke Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Selasa, 4 Februari 2020.

Saat memberikan pernyataan pers bersama, Presiden Jokowi mendorong kedua negara untuk terus memperkokoh hubungan yang saling menguntungkan, terutama mengingat kedua negara merupakan tetangga dekat.

"Hubungan erat yang telah kita bangun bukan hanya di bidang ekonomi tapi juga hubungan antarmasyarakat,” kata Presiden Jokowi.

Dalam pertemuan bilateral, kedua kepala negara membahas dua hal besar, yaitu kemajuan hubungan setelah pertemuan Presiden Jokowi dengan Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong, pada Oktober 2019 yang lalu, dan kerja sama investasi serta hubungan masyarakat.

“Saya sangat puas dengan kemajuan kerjasama kita, antara lain ditandatanganinya yang pertama, selesainya negoisasi perjanjian persetujuan penghindaran pajak berganda yang tadi telah kita saksikan dan telah ditandatangani,” ujarnya.

Kedua, selesainya perundingan dan telah ditandatanganinya kerja sama penegakan hukum kepabeanan antara Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan Singapore Police Coast Guard. Ketiga, implementasi RISing (Republic Indonesia-Singapore) Fellowship Program berupa pelatihan sejumlah kepala daerah dari Indonesia.

"Yang keempat telah disepakatinya perpanjangan repurchase agreement pada November 2019 antara Bank Indonesia dengan Monetary Authority of Singapore, dan yang kelima realisasi dan penguatan kerja sama dalam pelatihan industri 4.0,” imbuhnya.

Selain itu, kedua kepala negara juga membahas kerja sama di bidang investasi dan pengembangan sumber daya manusia. Menurut Presiden Jokowi, Singapura adalah negara sumber investasi terbesar di Indonesia sejak 2014.

"Saya sangat menghargai komitmen Singapura untuk terus melanjutkan kerja sama investasi termasuk proyek infrastruktur di Indonesia,” ujarnya.

Sementara itu di bidang pendidikan, kata Presiden, ada sejumlah kerja sama yang akan terus didorong oleh kedua negara.

Pertama, proyek penguatan kerja sama di Block 71, kolaborasi pebisnis Indonesia dan unit bisnis salah satu universitas di Singapura.

Kedua, kerja sama pelatihan bagi pengajar dosen politeknik difasilitasi Singapore Polytechnic dan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia.

Ketiga, kerja sama pelatihan antara Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) dan Singapore International Foundation dan Singapore Health Services.

Keempat, kerja sama pendidikan dan research and development (R&D) antara universitas kedua negara.

“Saya juga mengajak Presiden Halimah untuk terus mendorong penguatan kerjasama pendidikan dan R&D khususnya di bidang pelatihan vokasi dan hubungan antarmasyarakat,” tandasnya.

(BPMI Setpres)

BOGOR -- alasannews | Presiden Joko Widodo meminta jajarannya menghitung secara cermat dampak penerapan kebijakan terkait penyebaran virus korona terhadap perekonomian Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Presiden dalam rapat terbatas dengan topik “Kesiapan Menghadapi Dampak Virus Korona” di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Selasa, 4 Februari 2020.

“Saya minta dikalkulasi secara cermat dampak dari kebijakan ini pada perekonomian kita, baik dari sektor perdagangan di sektor investasi dan di sektor pariwisata,” kata Presiden.

Terkait sektor perdagangan, Presiden menuturkan bahwa Republik Rakyat Tiongkok (RRT) merupakan negara tujuan ekspor pertama dengan pangsa pasar 16,6 persen dari total ekspor Indonesia. Tak hanya itu, RRT juga merupakan negara asal impor terbesar bagi Indonesia.

"Hal itu betul-betul harus diantisipasi dampak dari virus korona dan perlambatan ekonomi di RRT terhadap produk ekspor kita,” imbuhnya.

Kepala Negara juga memandang bahwa ada peluang untuk memanfaatkan ceruk pasar ekspor di negara-negara lain yang sebelumnya banyak mengimpor produk yang sama dari RRT. 

"Saya juga melihat hal ini memberikan momentum bagi industri substitusi impor di dalam negeri untuk meningkatkan produksi berbagai produk yang sebelumnya diimpor dari Tiongkok,” lanjutnya.

Sementara itu, terkait dengan sektor pariwisata, Presiden meminta agar jajarannya mempersiapkan langkah-langkah kontingensi, terutama untuk Bali dan Sulawesi Utara. Kedua daerah tersebut diketahui banyak dikunjungi oleh wisatawan dari RRT.

“Dan dalam jangka pendek saya minta dimanfaatkan peluang untuk menyasar ceruk pasar wisatawan mancanegara yang sedang mencari alternatif untuk destinasi wisata karena batal berkunjung ke RRT,” jelasnya.

Sebelumnya, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa kebijakan terkait penyebaran virus korona. Pada awal ratas, Presiden kembali mengingatkan jajarannya untuk mengambil langkah-langkah perlindungan dan pencegahan.

"Juga memberikan pengertian pada seluruh masyarakat, seluruh rakyat di mana pun berada agar tidak perlu panik karena kita telah mengambil langkah-langkah yang cepat, mulai dari pemberlakuan protokol kesehatan, kemudian tidak mengizinkan semua pendatang yang tiba dari mainland China atau sudah berada di sana selama 14 hari untuk masuk dan transit di Indonesia,” paparnya.

Selain itu, pemerintah juga telah menghentikan sementara fasilitas bebas visa dan visa on arrival bagi warga negara Tiongkok. Presiden menyebut, kebijakan-kebijakan tersebut dilakukan demi kebaikan seluruh rakyat Indonesia.

“Sekali lagi, keputusan itu harus diambil dalam rangka untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia di Tanah Air dari penyebaran virus korona,” tegasnya.

Pada Minggu, 2 Februari 2020, pemerintah Indonesia telah mengevakuasi 243 orang, termasuk 5 orang tim aju, dari Provinsi Hubei, RRT, wilayah yang menjadi pusat penyebaran wabah virus korona. Semuanya kini telah berada di Natuna untuk menjalani observasi selama 14 hari, sebelum diperbolehkan pulang ke keluarganya masing-masing.

(BPMI Setpres)

PEKANBARU ----- alasannews | Terkait dugaan Korupsi akan pembangunan Jembatan Water City Front, yang diduga melibatkan eks mantan Bupati Kampar, dan Eks Kepala Dinas Bina Marga 2015-2016 Indra Pomi yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR kota Pekanbaru Provinsi Riau mengundang pertanyaan bagi masyarakat dan media kasus yang saat ini sudah ditangani hingga sampai dimana.

Salah seorang warga yang tidak ingin disebutkan Identitasnya dan minta namanya untuk dilindungi, mempertanyakan tindak lanjut akan dugaan pemeriksaan oknum-oknum yang diduga terlibat dugaan Korupsi pembangunan Jembatan Water City Front City Bangkinang.Jum'at (6/12/2019) lalu 11 orang yang diperiksa KPK itu dipanggil pada Jumat (6/12/019), satu diantaranya adalah Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kampar 2015-2016 Indra Pomi Nasution, selaku Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kampar 2015-2016, yang saat ini Indra Pomi menjabat Kadis PUPR Kota Pekanbaru.sebut Narsum (Narasumber) , Selasa (04/02/2020)

Saat dipertanyakan, dari mana bapak mengetahui KPK diduga telah lakukan pemeriksaan terhadap Indra Pomi Kadis PUPR kota Pekanbaru?. " Hal pemeriksaan Indra Pomi Kadis PUPR kota Pekanbaru bukan lagi rahasia pribadi,melainkan sudah menjadi rahasia Umum yang mana pemeriksaan terhadap Indra Pomi telah banyak di publikasikan di berbagai media online diantara salah satu media online gagasanriau.com dengan link pemberitaan :https://gagasanriau.com/news/detail/42015/jumat-keramat-indra-pomi-dan-10-orang-saksi-diperiksa-kpk-terkait-korupsi-water-front-city-kampar." jelas Narsum .

Terkait Pemanggilan atau Pemeriksaan apalah itu namanya yang diduga dilakukan KPK sebagai Lembaga Anti Rasuah kepada Indra Pomi sampai saat ini tidak jelas,apakah dirinya (Indra Pomi) di Panggil dan diperiksa sebagai "Saksi" atau "Tersangka".Ketidak jelasan tersebut saya sebagai masyarakat kota Pekanbaru meminta kepada KPK sebagai Lembaga Anti Rasuah jelas-jelas dalam menangani kasus dugaan Korupsi yang jelas telah merugikan Negara.

Saya meminta KPK transparan dalam menangani kasus Korupsi yang ditanganinya,seperti halnya kasus dugaan Korupsi Water Front City Bangkinang Kabupaten Kampar Provinsi Riau, yang banyak melibatkan 11 oknum diantara salah satunya Indra Pomi Kadis PUPR kota Pekanbaru.

Jika benar bersalah dan mendapatkan bukti,maka hendaknya Indra Pomi ditingkatkan statusnya sebagai Tersangka agar tidak lagi menghirup Udara Bebas alias Lenggang Kangkung.Jika ini tidak dilakukan,maka akan menjadi pertanyaan bagi masyarakat banyak khususnya masyarakat Provinsi.Riau.tolong pak, media untuk terus mengawal kasus ini hingga tuntas.tegas dan tutup Narsum (Nara Sumber) pada awak media.

Awak media yang usai mendapatkan pernyataan masyarakat akan dugaan korupsi Water Front City Bangkinang Kab.Kampar,awak mediapun langsung melakukan Konfirmasi ke pada Indra Pomi Kadis PUPR Via WhatsApp Pribadinya 082268XXXXXX,Selasa (04/02/2020). Untuk mempertanyakan kebenaran apakah dirinya (Indra Pomi) benar telah dilakukan dan atau diduga telah diperiksa KPK, Jum'at (06/12/2019) lalu sebagaimana informasi yang telah diperoleh awak media dan melihat dan membaca link berita yang telah diberikan Narsum ( Narasumber) dengan link berita :

https://gagasanriau.com/news/detail/42015/jumat-keramat-indra-pomi-dan-10-orang-saksi-diperiksa-kpk-terkait-korupsi-water-front-city-kampar. Indra Pomi yang di Konfirmasi Via Whatsapp pribadinya saat di pertanyakan :

Apakah benar abang telah dilakukan pemanggilan oleh KPK akan hal dugaan tersebut diatas?, Apakah benar abang telah dilakukan pemanggilan oleh KPK yang diperkirakan pada tanggal 6/12/2019 lalu? Jika benar dalam Kapasitas apa dilakukan pemanggilan abang oleh KPK ?,

Apakah benar adanya informasi yang dilakukan pemanggilan terhadap diri abang oleh pihak KPK dilakukan bersamaan dengan 11 oknum lainnya?. Serta Apakah benar telah dilakukan pemanggilan kembali oleh KPK setelah tanggal 06/12/2019 lalu ?, Jika benar informasi tsb,dalam kapasitas apa lagi KPK melakukan pemanggilan thdp abang kembali yg baru-baru ini diduga dilakukan oleh KPK sbgmn Informasi yg diperoleh. Hingga berita ini dipublikasikan, Indra Pomi Kadis PUPR kota Pekanbaru yang di Konfirmasi Via Whatsapp pribadinya tidak memberikan jawaban apapun. Melainkan, "Off the record..ya" pinta Indra Pomi dan langsung memblokir WhatssApp Pribadinya pada awak media ini..........Nantikan Episode selanjutnya (Team)

Jakarta, alasannews | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah memberi restu kepada konsorsium Al Falah Investments Pte. Ltd. menjadi investor PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Hl

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso setelah melakukan Rapat Kerja dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), seperti dikutip dari CNBC Indonesia.

"Ini kan tinggal eksekusi, eksekusi itu proses-proses administrasi. [Calon investor] sudah ada. Konsorsium Al-Falah," kata Wimboh.

Wimboh menekankan bahwa OJK sudah memberikan persetujuan kepada konsorsium tersebut untuk menjadi investor Bank Muamalat. Saat ini OJK sedang menyelesaikan kelengkapan informasi dan dokumentasi. "Tinggal eksekusinya. Secepatnya," tambah Wimboh.

Sebelumnya, Al Falah yang merupakan perusahaan yang didirikan oleh Ilham Habibie (putra mendiang Presiden BJ Habibie), ngotot untuk menyuntikkan modal kepada Muamalat meski konsorsium investasi yang diajukan ini pernah ditolak OJK.

Ilham Habibie yang juga merupakan Komisaris Utama Bank Muamalat mengatakan, Al Falah merupakan salah satu investor yang paling siap menyuntikkan modal ke Muamalat.

"Ya masih seperti semula, jadi pernah ada penawaran dari Al Falah itu masih berlaku tapi sampai saat ini belum ada kesepakatan. OJK tidak menyetujui itu, jadi masih dalam bahasan," kata Ilham seusai RUPS Luar Biasa Bank Muamalat, Senin (16/12/2019).

Ilham menegaskan hanya konsorsium Al Falah yang paling terdepan dan termaju dalam menyuntikkan modal ke Muamalat. Konsorsium ini sebelumnya telah memiliki komitmen suntikan modal sebesar Rp 4 triliun.

Waktu itu, OJK tak mengizinkan konsorsium Al Falah untuk masuk ke pemegang saham Muamalat, maka pihaknya akan mencari investor lain. Sebagai perbandingan, mengacu laporan keuangan Bank Muamalat 2018, saham Seri A bank syariah pertama di Indonesia ini dipegang Koperasi Perkayuan Apkindo MPI 1,30%, Islamic Development Bank 1,30%, Badan Pengelola Dana ONHI 0,98%, Publik 4,25%, dan Reza Rhenaldi Syaiful 0,00%.

Sementara Seri B paling besar saham Muamalat dipegang IDB 31,44%, Boubyan Bank Kuwait 22%, Atwill Holding Limited 17,91%, dan national Bank of Kuwait 8,45%, dan IDF Foundation 3,48%, serta BMF Holdings Limited 2,84%. (hps/hps)

BOGOR -- alasannews | Presiden Joko Widodo memerintahkan seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah untuk bersinergi melakukan pencegahan, mitigasi, dan meningkatkan kesiagaan dalam menanggulangi bencana yang terjadi.

Hal itu menjadi salah satu arahan Presiden Joko Widodo dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020 di Sentul International Convention Center, Kabupaten Bogor, pada Selasa, 4 Februari 2020.

"Saya perintahkan kepada seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah harus bersama-sama bersinergi untuk melakukan pencegahan, mitigasi, dan meningkatkan kesiapsiagaan. Yang selama ini sudah cukup baik perlu lagi kita tingkatkan agar lebih baik lagi,” ucapnya.

Sementara dalam hal penanganan bencana yang terjadi di daerah-daerah, Kepala Negara memerintahkan para kepala daerah untuk segera menyusun rencana kontingensi agar tata laksana pascabencana dapat berjalan dengan baik.

“Kita juga harus melakukan pengendalian tata ruang berbasis pengurangan risiko bencana serta selalu sigap dalam upaya menghadapi potensi-potensi risiko yang ada sesuai dengan karakteristik wilayah dan potensi ancamannya,” imbuh Presiden.

Lebih jauh, Presiden juga mengajak berbagai pihak yang tergabung dalam unsur pentahelix, yakni pemerintah, dunia usaha, akademisi atau pakar, masyarakat, dan media massa untuk berkolaborasi dalam melakukan pencegahan, pengelolaan lingkungan, rekonstruksi, hingga rehabilitasi dampak bencana di Indonesia.

“Penanggulangan bencana harus dilaksanakan dengan pendekatan kolaboratif. Pemerintah pusat dan daerah harus meningkatkan kepemimpinan dan mengembangkan sumber daya manusia yang andal dalam penanggulangan bencana, penataan kelembagaan yang mumpuni, termasuk program dan anggaran yang harus ditingkatkan sesuai dengan prioritas RPJMN 2020-2024,” tuturnya.

Terakhir, Presiden juga mengingatkan agar TNI dan Polri untuk selalu siap siaga dan turun ke lapangan serta bersinergi dengan pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung kegiatan penanggulangan bencana.

(BPMI Setpres)

JAKARTA -- alasannews | Penetapan pemenang tender proyek jalan di bawah koordinasi Balai Jalan wilayah 8, Bali dan Nusa Tenggara Barat menimbulkan tanda tanya. Pasalnya, dari tujuh (7) paket pekerjaan akan dimenangkan satu perusahaan.

Menyikapi hal tersebut, Forum Masyarakat Indonesia Bersih dan Adil mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mabes Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung), dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk melakukan pemantauan dan monitoring lapangan atas proses pelelangan di Kementrian PUPR, khususnya Proses lelang Proyek Pekerjaan jalan APBN PUPR Wilayah Bali “Forum mencermati secara seksama, Proses lelang Proyek Pekerjaan jalan APBN PUPR Wilayah Bali di bawah koordinasi Balai jalan wilayah 8 memperlihatkan kejanggalan,” kata Ketua Umum Forum Masyarakat Indonesia Bersih dan Adil, Hikma Ma'ruf Asli dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Senin (3/2/2020).

Ma’ruf menjelaskan, dari 6 paket pekerjaan jalan di biayai APBN 2020 Kementrian PUPR sebanyak 4 paket dimenangkan satu nama perusahaan kontraktor berdasarkan pengumuman hasil lelang di halaman LPSE, yaitu PT. Sanur Jaya Utama.

Ma’ruf mengatakan, empat paket di Provinsi Bali itu, pertama preservasi jalan klungkung-penelokan,sakah-ubud,teges-istana presiden. Kedua preservasi jalan sp. Cokroaminoto-kosamba,sp tohpati - nusa dua,jimbaran - uluwatu. Pagu anggaran sebesar RP 23.547.249.000. Ketiga, preservasi jalan sp. kediri bts kota singaraja,mengwitani – dalam kota denpasar. pagu anggaran sebesar RP11.891.987.000. Keempat, preservasi jalan dalam kota singaraja-kubutambahan-bts.kota amlapura.pagu anggaran sebesar rp. 40.878.932.000. Total pagu yang di kuasai sebesar RP106.074.482.000

Ma’ruf menyebutkan bahwa dengan fakta penguasaan paket proyek dimenangkan satu Perusahaan Konstruksi secara bersamaan, ia meragukan terkait kemampuan operasional Perusahaan tersebut. Terlebih lagi, kata dia, dari hasil pantauanya bahwa Perusahaan itu masih berjalan proses lelang di wilayah NTB.

Ada indikasi kuat PT. Sanur jaya utama memenangkan beberapa paket pekerjaan di NTB. Dikatakan Ma’ruf bahwa ada indikasi kuat permufakatan antara pihak rekanan kontraktor dengan pejabat berwenang Kementrian PUPR di Bali.

“Kejanggalan atas fakta itu berindikasi proses lelang akal-akalan, titipan dan pengarahan, kongkalikong, sarat rekayasa untuk memenangkan perusahaan yang sama dalam paket pekerjaan,” jelasnya.

Ia mengatakan, Syarat Sisa Kemampunyan Nyata (SKN) sesuai PERKA LKPP No 09/2018 dan SE PUPR no 10/2018 perlu di pertanyakan karena merupakan syarat kualifikasi kemampuan keuangan penyedia jasa dengan memperhatikan Neraca Tahun sebelumnya atau Laporan Keuangan pada SPT tahun sebelum tender/pelelangan yaitu pada Ekuitas (modal disetor+Keuntungan/Laba).

“Sisa Kemampuan Nyata perlu di pertanyakan karena SKN merupakan kemampuan penuh, kemampuan keuangan dan kemampuan pemodalan untuk melaksanakan paket pekerjaan tersebut,” pungkasnya.

Menyikapi hal tersebut kata Ma’ruf, Forum Masyarakat Indonesia Bersih dan Adil meminta kepada Mentri PUPR, pertama segera melakukan evaluasi mendasar dan menyeluruh atas proses lelang pekerjaan fisik Jalan daerah Bali dan beberapa di daerah lain terindikasi monopoli Kedua, segera audit kinerja pejabat PUPR terkait di wilayah bali mulai dari pokja, PPK dan satker oleh inspektorat dengan juga melibatkan masukan publik Ketiga, segera lakukan lelang kembali dengan prosedur yang sesuai mekanisme, pengawasan yang ketat, transparan, adil dan bebas kolusi atau suap menyuap. Keempat, persoalan di Bali sangat besar kemungkinan hanyalah puncak gunung es perilaku menyimpang dalam proses lelang paket pekerjaan PUPR secara nasional tahun anggaran 2020.

Olehnya itu mendesak Menteri PUPR melakukan evaluasi menyeluruh atas proses lelang yang terindikasi curang di seluruh tanah air. Kelima, mendesak aparat penegak hukum, KPK, Mabes Polri, Kejaksaan Agung, KPPU intuk melakukan pemantauan dan monitoring lapangan atas proses pelelangan di kementrian PUPR.[]

JAKARTA -- Penyanyi cantik dan sexy asal kota kembang Bandung Cinta Meyling  , bikin geger dunia musik dangdut dengan hits singlenya yang berjudul " Enak Sampai Bawah" ciptaan Aip Ar. , Arransemen musik Apep Zilt. Pemunculan lagu "Enak Sampai Bawah" membuat geger lantaran judulnya yang terkesan porno. "Itukan hanya judul lagu saja, isinya tidak seperti yang dibayangkan, coba deh dengerin dulu lagunya, bisa di lihat di youtube kok" ujar Cinta Meyling pemilik akun instagram  @Cintameyling_real. Cinta Meyling merupakan gadis berdarah Sunda kelahiran Sumedang 08 Mei. Yang memiliki hobi menari , menyanyi dan akting. Prestasi yang pernah diraih oleh Cinta yaitu Juara 2 Menari jaipong , Juara 1 akting Hits single "Enak Sampai Bawah" Cinta Meyling featuring Rude Sundanis dan video klip Sutradarai oleh  Sundanis. Rencananya untuk launching pemutaran serentak 100 Radio akan dilaksanakan pada bulan Febuari 2020. "Untuk urusan promosi aku serahkan semuanya sama manager aku Mas Heru BosBro karena beliau yang lebih paham dan pengalaman" kata Cinta yang diaamiini oleh Heru BosBro sang manager. Untuk radio yang ingin mendapatkan lagu MP3 "Enak Sampai Bawah" , mau wawancara atau mau order untuk job bisa hubungi management artist BosBro Production whatsapp 08159222111, instagram @bosbroproduction atau @herubosbro.

BOGOR -- alasannews | Presiden Joko Widodo meninjau lokasi bencana di Harkatjaya, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, pada Senin, 3 Februari 2020.

Di kali kedua kunjungannya ke desa tersebut, Presiden melihat bangunan dam penahan longsor dan pembuatan bronjong kawat di daerah yang sempat dilanda longsor pada awal Januari 2020 lalu.

Kepala Negara tiba di lokasi sekitar pukul 10.04 WIB dengan didampingi oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Ia kemudian disambut oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Bupati Bogor Ade Yasin.

Dalam keterangannya kepada jurnalis di lokasi terpisah, Presiden mendorong upaya pendekatan vegetatif dalam penanganan bencana banjir dan longsor, di samping pendekatan fisik. Presiden menyebut, penanaman bibit pohon yang dilakukan di Kecamatan Sukajaya merupakan salah satu contoh pendekatan vegetatif.

“Jadi di tempat-tempat yang terjadi bencana banjir dan utamanya yang tanah longsor, pendekatan kita sekarang bukan hanya pendekatan-pendekatan fisik saja, bukan hanya bangunan-bangunan fisik saja, tetapi juga yang berkaitan dengan vegetatif seperti ini mulai kita dekati, sehingga ekosistem yang ada itu tidak terganggu dan rusak karena memang kita perbaiki. Misalnya, saya berikan contoh di Sukajaya ini,” kata Presiden di Kebun Bibit Desa Pasir Madang, Kecamatan Sukajaya.

Untuk daerah Sukajaya sendiri, Presiden menuturkan, pemerintah menyiapkan kurang lebih 92 ribu bibit tanaman. Bibit tanaman tersebut terdiri atas tanaman yang memiliki nilai ekonomi seperti jengkol, durian, sirsak, hingga petai, dan tanaman yang berfungsi untuk memperbaiki ekosistem, seperti tanaman vetiver dan sereh wangi.

“Ini yang akan terus kita dekati dengan cara-cara itu, sehingga kita harapkan dengan dua pendekatan ini, bencana banjir dan longsor bisa kita selesaikan,” jelasnya.

"Tetapi untuk yang lebih luas kita akan siapkan lagi dalam jumlah jutaan bibit-bibit seperti ini. Jangan sampai, sekali lagi, kita hanya pendekatan fisik, tetapi pendekatan vegetatif, ekologi, ekosistem kita lakukan juga. Seperti tadi yang ditanam di Harkat Jaya, ada kemiringan, sudah tanam vetiver,” imbuhnya.

Untuk diketahui, selepas melakukan peninjauan lokasi terdampak bencana longsor di Harkatjaya, Presiden beranjak menuju Desa Pasir Madang yang berjarak sekitar setengah jam dari lokasi peninjauan untuk melakukan kegiatan penanaman bibit di kebun bibit desa.

Kegiatan tersebut disebut Presiden sebagai bagian dari kegiatan untuk mengedukasi masyarakat terkait pendekatan vegetatif dalam penanganan bencana. Secara khusus, Presiden meminta masyarakat setempat agar memanfaatkan tanaman bernilai ekonomis serta tidak merusak tanaman pencegah longsor seperti vetiver.

“Saya kira nanti dari Kementerian LHK menanam sambil mengedukasi masyarakat karena yang menanam juga masyarakat,” ungkapnya.

Terkait dengan program tersebut, Presiden mengatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp1,9 triliun untuk seluruh Indonesia pada tahun 2020.

Pemerintah juga telah memetakan, tidak hanya daerah yang terkena bencana, tetapi juga daerah lain yang berpotensi mengalami kerusakan ekologi. “Kita sudah petakan, misalnya kita tidak hanya yang terkena bencana, tetapi yang debit airnya sudah turun seperti Danau Toba, itu kan kita siapkan jutaan (bibit) untuk kita hijaukan kembali. Gajah Mungkur yang sedimentasinya sudah turun masuk ke waduk juga sama. Sampai kapan pun kalau kita keruk hanya sedimen-sedimen, (tapi) di atasnya, di hulunya tidak ditanami, ya tiap hari kita hanya urusan-urusan kayak gini terus,” paparnya.

Sementara itu, terkait dengan penambangan liar yang ada di daerah terebut, Presiden menyebut Kementerian LHK sudah melakukan upaya penutupan. Meski demikian, ia menggarisbawahi agar area bekas penambangan tersebut direhabilitasi kembali. Adapun untuk relokasi korban bencana, Kepala Negara telah meminta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Bupati Bogor Ade Yasin untuk segera menentukan lokasi.

Jika nantinya akan memakai lahan PT Perkebunan Nusantara (Persero), lanjutnya, maka pemerintah pusat yang akan menanganinya. “Kalau memang itu memakai lahan PTPN, nanti itu bagian dari pemerintah pusat, akan langsung saya perintahkan kepada Menteri BUMN untuk segera diberikan, secepat-cepatnya. Begitu land clearing selesai, PU langsung masuk, secepatnya. Kita sudah siap. Hanya tinggal penentuan lokasi dari Pak Gubernur sama Bu Bupati,” tandasnya.

(BPMI Setpres)

Selasa, 04 Februari 2020 00:22

Lagi, Tolitoli Kebakaran:RM Mas Eko Ludes

TOLITOLI -- alasannews | Lagi, musiba kebakaran landa kota Cengkeh, Tolitoli. Kali ini, sebuah rumah makan ludes di lalap si jago merah.

Informasi yang dikumpulkan redaksi alasannews.com, menyebutkan kebakaran kali ini tepatnya RM Mas Eko yang ada diperempatan lonti, Kel Baru Kecamatan Baolan, Tolitoli.

Beruntung, upaya pemadaman dari pihak kepolisia yang mengerahkan mobil water canon dan dibantu masyatakat api bisa dijinakkan.

Kebakaran Selasa dini hari sekitar 03.30 itu, mengejutkan warga sekitar yang sudah terlelap dalam tidurnya. Dua hari berturut-turut Tolitoli dilanda kebakaran, sebelumnya terjadi di Kel Sidoarjo, Baolan Tolitoli dimana 385 rumah ludes.

Sementara penanganan korban kebakaran di Sidoarjo pemerintah perlu uluran tangan baaik provinsi bahkan dari pemerintah pusat.

Persoalan hari-hari yang akan dihadàpi lebih kurang 1.500 jiwa korban kebakaran adalah selain makan adalah soal tempat berteduh. Penyelidikan dari polisin juga belum menyimpulkan penyebab kebakaran baik di Sidoarjo maupun di Kel. Baru.

Halaman 4 dari 177
Umroh

Kontak Polisi

RESOR PALU