hpn2020
Minggu, 08 Desember 2019 23:27

Menteri Teten Masduki Dan Sekaratnya Koperasi Indonesia ? (Bagian lI): 'Ketika Koperasi Berhadapan Dengan Bumdes yang Diperkuat Negara'

Ditulis oleh
Nilai butir ini
(1 Pilih)



Tantangan Koperasi yang kini ditangani Menteri Teten bukan saja tergerus akibat soal internal perkoperasian. Persoalannya semakin hebat ketika kebijakan negara melalui kementrian Desa mendorong secara massif organ baru di desa bernama Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).

'Mahluk Desa' sokongan Kementrian Desa itu seolah menjadi tema model perekonomian baru pada tingkat desa. Seolah menangkap pesan sekaratnya Koperasi di tingkat Desa, Bumdes mendapatkan posisi strategis di desa.

Dukungan modal dan seabrek kebijakan yang diberikan kepada Lembaga usaha pemerintah desa itu. Demikian pula dukungan infrastruktur dari desa membuatnya menggeliat ditengah semakin hancurnya citra Koperasi sebagai kekuatan perekonomian kelas masyarakat kecil.

Bukan hanya modal dan dukungan kebijakan. Bahkan Bumdes memiliki penguatan kebijakan yang menyertai kebijakan pengalokasian Dana Desa sebagaimana ketentuan UU Desa. Termasuk kebijakan khusus yang mengharuskan adanya pengalokasian dana untuk modal Bumdes dan dikawal oleh pendamping secara berjenjang dari Pusat hingga ke Desa.

Tentu tak sepadan dan tak adil membandingkan Koperasi dengan Bumdes. Sebab Koperasi lahir dari keswadayaan masyarakat yang mau bekerja sama. Sementara Bumdes rohnya adalah lembaga bisnis yang dimodali dan dikendalikan oleh desa sebagai pemegang otoritas pemerintahan paling bawah.

Mungkin bisa di jelaskan secara teoritis bahwa Bumdes dan Koperasi adalah entitas yang berbeda. Namun di mata awam, Bumdes hadir dan menggeser Koperasi sebagai model dan sokoguru perekonomian Indonesia dari pikiran masyarakat.

Sebuah rintangan yang seolah benang kusut tak gampang diurai. Pekerjaan maha berat untuk mengembalikan koperasi sebagai doktrin perekonomian yang memiliki landasan konstitusional dan landasan sosiologis yang kuat di negeri ini.

Faktor trush, kepercayaan rakyat yang telah lama hilang dari ruh dan semangat kerakyatan menjadi biang keroknya.

Jelas pertanyaannya adalah sejauh mana kekuatan strategis kementrian Koperasi dibawah komando sang Menteri Teten mampu mengembalikan kepercayaan itu dan menghadirkannya kembali dalam habitat aslinya.

Nilai esensi Koperasi yang semakin terpojok oleh kebijakan negara dalam konteks investasi dan pengerahan modal melalui kebijakan Bumdes, KUR dan lain sebagainya. Kebijakan semacam itu seolah jalur altetnati atau baypass kebijakan untuk menyentuh rakyat kecil.

Akibatnya, peran koperasi sebagai krlembagaan dan konsep menjadi stagnan dan mundur perlahan dari jagad perekonomian bangsa.

Tentu kita tak menginginkan Koperasi nampak hanya seremonial belaka. Kita tak ingin Kementrian Koperasi maupun kegiatan riilnya sekedar memenuhi tuntutan konstitusional saja.

Menjadi penting menghadirkan kembali kesadaran kita semua pada identitas perekonomian yang bersifat gotong royong. Perekonomian yang lahir dari kerelaan bekerja sama dan saling menopang sesama anak bangsa.

Sangat perlu menghadirkan Koperasi dalam wajah yang lebih modern. Bergeser dari wajah tradisional yang beku. Menjadi lembaga perekonomian dengan penerapan teknologi informasi.

Sebuah keyakinan mendasar bahwa tabiat masyarakat bangsa ini adalah bekerja sama, berkelompok dan saling menolong. Hal itu adalah modal utama tetap bertahannya konsep Koperasi di alam kesadaran masyarakat Indonesia untuk mewujudkan kemandirian ekonomi.

Pemikiran ini yang kita kenal dengan istilah ekonomi yang berdikari...... (Selesai)

Bogor, 09 Desember 2019.

Baca 179 kali
Umroh

Kontak Polisi

RESOR PALU