Rabu, Januari 22, 2020
Berita >> Berita Daerah
Pemred

Pemred

JAKARTA -- alasannews | Dua nama calon wakil gubernur (cawagub) DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria dari Gerindra dan Nurmansyah Lubis dari PKS, bagi PSI perlu diuji. Padahal DPRD DKI akan menggelar pemilihan untuk menentukan salah satu dari mereka yang akan menjadi wagub DKI. Kecuali PSI ogah bila disuruh bak memilih kucing dalam karung. "Kita sangat ingin ada public hearing atas keduanya, juga ada uji publik juga untuk kedua kandidat, agar masyarakat tidak mendapat kucing dalam karung," kata Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI, Justin Adrian, kepada wartawan, Rabu (22/1/2020). Wakil rakyat di DPRD DKI bisa menjadi ujung tombak warga DKI menguji Riza dan Nurmansyah. PSI berharap uji publik itu digelar seperti proses uji kepatutan dan kelayakan, terbuka bagi pantauan publik. "Dari mereka, kami ingin ada jaminan soal kapabilitas dan kualitas supaya bisa melengkapi gubernyr kita yang memang butuh bantuan. Wakil gubernur juga harus antikorupsi dan anti-intoleransi," ujar Justin. Hingga saat ini, PSI belum memutuskan akan memilih Riza atau Nurmansyah. Gerindra dan PKS DKI Jakarta telah menyerahkan surat berisi nama cawagub DKI secara langsung kepada Gubernur Anies Baswedan, Selasa (21/1) kemarin. Mereka berjanji segera mempercepat proses pemilihan yang sudah lama terkatung-katung. Kami akan proses juga di DPRD setelah kami terima surat dari Pak Gubernur," ucap Wakil Ketua DPRD DKI yang juga Ketua Gerindra DKI, M Taufik, di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (21/1) kemarin.

NTT -- alasannews | lDi hari ketiga kunjungan kerjanya ke Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Presiden Joko Widodo menyerahkan 2.500 sertifikat hak atas tanah untuk rakyat. Acara penyerahan digelar di Kantor Bupati Manggarai Barat, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Selasa, 21 Januari 2020. Dalam sambutannya, Presiden menjelaskan alasan pemerintah terus mendistribusikan sertifikat hak atas tanah untuk rakyat. Salah satunya, masih maraknya konflik dan sengketa tanah yang terjadi di seluruh Tanah Air. “Dulu 2015 setiap saya ke desa, setiap saya ke kampung, setiap saya ke daerah, apa yang saya dengar? Sengketa tanah, konflik tanah, konflik lahan, sengketa lahan, di mana-mana di seluruh Indonesia. Apa penyebabnya? Masyarakat kita memiliki lahan, memiliki tanah, tapi belum pegang sertifikat,” kata Presiden. Pada 2015, kata Presiden, dari 126 juta bidang tanah yang harusnya bersertifikat, baru 46 juta bidang tanah yang rampung. Sisanya, sebanyak 80 juta lahan belum memiliki tanda bukti hak hukum berupa sertifikat tersebut. “Artinya punya tanah tapi gak pegang sertifikat, kemudian tumpang tindih akhirnya sengketa di mana-mana,” lanjutnya. Minimnya penyerahan sertifikat kepada masyarakat juga dikarenakan sebelumnya pemerintah hanya mengeluarkan sekitar 500-600 ribu sertifikat setiap tahunnya. Maka itu, pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional meluncurkan program prioritas nasional berupa percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). “Saat itu saya perintah pada menteri, siapkan, 2017 saya minta 5 juta harus keluar dari Kantor BPN, bukan 500 ribu lagi. Caranya seperti apa? Pak Menteri yang cari agar 5 juta itu keluar. Tahun 2018, 7 juta minta keluar sertifikat, 2019 9 juta harus keluar. Mungkin ini Kantor BPN enggak tidur semua, enggak apa, yang jelas rakyat harus dilayani. Sertifikat harus dipegang oleh rakyat. Kalau enggak terus sengketa lahan,” paparnya. PTSL adalah proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, yang dilakukan secara serentak dan meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan di dalam suatu wilayah desa atau kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu. Melalui program ini, pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki masyarakat. Turut mendampingi Presiden dalam acara penyerahan sertifikat hak atas tanah tersebut yaitu, Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri Sekretaris Negara Pratikno beserta Ibu Siti Faridah Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Surya Tjandra. Selain itu hadir pula Gubernur NTT Viktor B. Laiskodat, Bupati Manggarai Barat Agustinus Ch Dula, dan Staf Khusus Presiden Adamas Belva Syah Devara. (BPMI Setpres)

Selasa, 21 Januari 2020 09:56

Nasionalisme dan Islam di Indonesia

Penulis: Elky Ulfa Qumairoh

Menurut saya, saya pernah mendangar dulu semasa hidup Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pernah bertanya kepada umat muslim kurang lebih begini pertanyaannya :

Kita ini sebenarnya orang islam yang hidup diindonesia ataukah orang indonesia yang beragama islam? Saat itu Gus Dur mengatakan bahwa “islam datang bukan untuk mengubah budaya leluhur kita menjadi budaya arab, bukan untuk ‘aku’ jadi ‘ana’, ‘sampean’jadi ‘antum’, ‘sedulur’ jadi ‘akhi’.

Kita pertahankan milik kita. Kita serap ajarannya, tapi bukan budaya arabnya.” Agama islam memiliki banyak aliran yang membedakan budaya masing-masing maka dari itu tetap mengikuti ajarannya bukan malah mengubah budayanya.

Banyak orang-orang indonesia yang mengubah identitasnya sebagai arab agar supaya bisa meneguhkan dirinya sebagai umat islam. Bahkan ada pula yang sampai memakai barang-barang arabnya.

Islam nusantara banyak memiliki adat, budaya, bahasa dan masih banyak lagi. Sudah banyak dibuktikan bahwa islam banyak berkembang dan diterima oleh masyarakat karna perkembangannya yang baik.

Sebenarnya yang lebih penting bukan soal perbedaan pendekatab (islam nusantara dan pendekatan lainnya) tetapi dengan saling bahu membahu dalam mewujudkan kebenaran bangsa. Fakultas: ilmu administrasi prodi administasi bisnis (1E)

Selasa, 21 Januari 2020 04:14

Mengintip Kecanggihan Samsung A71

Foto: Samsung Galaxy A71. (Detikcom)

Jakarta, cnbc/alasannews- Ponsel anyar Samsung Galaxy A71 sudah resmi masuk di Indonesia.

Bahkan ponsel ini, bisa di pesan secara pre-order mulai tanggal 20-27 Januari 2012. Galaxy A71 sendiri memiliki keunggulan pada sektor fotografi. Karena ia membawa kamera belakang dengan resolusi 64MP.

Berikut spesifikasi lengkap dari Samsung Galaxy A71: 

Layar: 6,7 inch Super AMOLED FHD+ (1080x2400) , 16 M colors, 20:9 ratio - Berat: 179 gram. - Prosesor: Qualcomm Snapdragon 730 (8nm), CPU (2x2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 470 Silver), GPU Adreno 618 - Sistem operasi: Android 10.0, One UI 2 - Kamera: kamera belakang terdiri dari 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.7", 0.8µm, PDAF 12 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1.12µm 5 MP, f/2.4, 40mm (telephoto), dedicated macro camera 5 MP, f/2.2, (wide), 1/5.0", 1.12µm, depth sensor. - Kamera depan terdiri dari 32 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm - Memori: RAM 8GB, ROM 128 GB MicroSD (up to 512 GB) - Baterai: 4.500 mAh, fast charging 25W - Fitur lain: Supports multi-functional NFC, USB Type-C, in-screen fingerprint sensor, face unlock.

Untuk menarik minat konsumen, Samsung membuat paket bundel. Setiap pembelian ponsel Galaxy A71 akan mendapatkan Galaxy Buds seharga Rp 1.799.000 dengan cuma-cuma. Ponsel ini hadir dengan tiga pilihan warna.

Diantaranta Prism Crush Black, Prism Silver dan Prism Blue. Samsung Galaxy A71 dibanderol di Indonesia dengan harga Rp. 6.099.000. Ponsel ini bisa dipesan secara pre-order melalui website resmi Samsung dan e-commerce

Jakarta - Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto memberi lampu hijau kepada sang Wakil Ketua Dewan Pembina, Sandiaga Uno soal kode 2024.

Kode itu sebelumnya dilempar oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Kepala BIN Budi Gunawan. Kode untuk Sandiaga itu kali pertama dilontarkan oleh Jokowi dalam acara HIPMI pada 15 Januari 2020 lalu.

Kode itu bermula dari pernyataan Kepala BPKM yang juga mantan Ketum HIPMI, Bahlil Lahadalia, yang menyinggung kontestasi Jokowi dengan Sandiaga di Pilpres 2019.

Bisa Saja Menimpali Bahlil, Jokowi menyapa Sandiaga Uno dengan berpesan 'hati-hati 2024'.

Jokowi juga mengamini pernyataan Bahlil bahwa penggantinya di 2024 akan berasal dari kalangan HIPMI, meski dia tidak menyebutkan nama.

Sandiaga sendiri merupakan mantan pengurus HIPMI. "Yang saya hormati senior-senior Hipmi, mantan ketua umum yang tidak bisa sebutkan satu per satu. Yang hafal hanya satu, Bapak Sandiaga Uno," kata Jokowi di Ballroom Raffles Hotel, Jalan Prof Dr Satrio, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (15/1).

"Hati-hati 2024," sambung Jokowi disambut riuh teriakan anggota Hipmi. Kali kedua, kode soal Pilpres 2024 dilontarkan Ketua BIN yang juga Ketua PB Esport Indonesia, Budi Gunawan (BG) dalam acara pelantikan pengurus PB Esport periode 2020-2024, Sabtu (18/1).

BG kala itu menyapa Sandiaga sembari menyinggung soal calon kuat presiden penerus.

"Presiden kemarin sudah menyatakan Bapak Sandiaga Uno ini sebagai yang calon punya peluang yang sangat kuat menjadi presiden penerus, begitu. Kami sangat meyakini bahwa dengan dukungan kekuatan dari e-sport, kelompok milenial dan gen-Z akan bersatu untuk menangkan Pak Sandiaga Uno," kata BG.

 

Pesan 'Hati-hati 2024' dari Jokowi untuk Merangkul Semua Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pun kemudian ikut berkomentar perihal kode 2024 untuk Sandiaga dari Jokowi dan BG. Prabowo tampak memberikan lampu hijau untuk mantan pasangannya di Pilpres 2019 itu.

Dia mengatakan bisa saja Sandiaga menjadi capres di 2024. "Bisa saja, bisa," kata Prabowo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2020).

Kendati demikian, Menteri Pertahanan itu enggan berkomentar banyak soal kode untuk Sandiaga. Prabowo mengatakan kontestasi di 2024 masih lama untuk diperbincangkan.

"Masih lama, masih lama itu," kata dia.

Puan / detikcom

NTT-MANGGARAI -- alasannews | Presiden Joko Widodo menaruh perhatian besar pada pengembangan destinasi wisata Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kunjungannya kali ini adalah untuk melihat secara langsung pengembangan salah satu destinasi wisata prioritas tersebut. Dalam rapat koordinasi antara kementerian dan lembaga terkait, termasuk dengan provinsi dan dengan kabupaten, Presiden menekankan berbagai aspek dalam pengembangan Labuan Bajo. Hal ini untuk memastikan bahwa produk yang ditawarkan telah siap sebelum dipromosikan.

“Ini sebuah pekerjaan yang besar yang harus kita selesaikan akhir tahun ini yaitu memperbaiki produk yang ada di sini. Infrastruktur, landscape, sampah, air baku yang juga kurang, semuanya ini kita siapkan dan kita harapkan akhir tahun ini selesai. Sehingga 2021 itu langsung Kementerian Pariwisata bisa promosi besar-besaran,” kata Presiden dalam keterangan pers usai rapat di Hotel Plataran Komodo, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Senin, 20 Januari 2020.

Lebih lanjut Presiden mengatakan bahwa hal terpenting dari pengembangan Labuan Bajo adalah karena Indonesia menyiapkannya untuk sejumlah agenda internasional. Untuk diketahui, pada tahun 2023 Indonesia akan menjadi Ketua ASEAN sekaligus Ketua G20.

“Tetapi yang paling penting juga bahwa kita ingin mempersiapkan Labuan Bajo ini untuk G20 di 2023 dan ASEAN Summit di 2023. Sehingga dalam rangka persiapan ke sana pun ini mulai direncanakan, disiapkan mulai dari sekarang,” imbuhnya.

Langkah Teknis Penataan Labuan Bajo Dalam rapat koordinasi, Presiden bersama jajaran membahas sejumlah hal teknis berkaitan dengan beberapa isu di Labuan Bajo. Untuk persoalan sampah, Presiden mengatakan, penanganan sampah akan dilakukan baik untuk sampah di laut maupun di darat.

"Dua, jadi sampah yang ada di laut dan sampah yang ada di darat. Yang ada di laut tadi sudah diputuskan kita akan kirim di sini kapal untuk membersihkan dan mulai Februari nanti kita juga akan bergerak ke bawah laut untuk mengambil sampah.

Meskipun belum banyak, tapi harus dimulai. Jangan sampai ada sampah di Labuan Bajo,” tegasnya. “Yang di darat nanti Kementerian PU akan mempersiapkan incinerator dan juga tempat pembuangan sampah akhirnya.

Dan juga yang paling penting juga pendidikan masyarakat mengenai budaya sampah,” tambahnya. Sementara itu untuk keluhan soal ketersediaan air baku, Presiden menyebut sudah ditambah 100 mililiter/detik. Kementerian PU juga disebutnya tengah mempersiapkan tambahan yang lebih besar lagi.

Adapun soal kelestarian lingkungan di kawasan Labuan Bajo, Presiden menyampaikan bahwa dirinya telah memerintahkan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar untuk membuat nursery yang bisa memproduksi 5-7 juta pohon setiap tahunnya.

“Nanti setiap tahun menanam segitu terus, rutin. Sudah detail sekali tadi, saya kira pembicaraan kita sudah teknis dan sangat detail sehingga semuanya yang kira-kira kita ragu semuanya sudah kita tutup,” jelasnya.

Labuan Bajo sendiri memang dipersiapkan sebagai destinasi wisata dengan kelas super premium yang memiliki diferensiasi dari tempat-tempat wisata lain. Presiden berharap, wisatawan yang datang ke Labuan Bajo bisa berbelanja lebih banyak dan tinggal lebih lama.

“Kita harapkan di sini belanjanya lebih besar, tinggalnya lebih lama, kita harapkan itu. Artinya bukan jumlah turisnya, tetapi spending-nya, belanjanya yang lebih banyak. Kira-kira itu,” tandasnya. (BPMI Setpres)

TOLITOLI --  Meski sudah menepati janjinya akan merealisasikan pembayaan dana alokasi desa (ADD) senin tanggal 20 Januari, sejumlah kades mengaku belum.bisa langsung mencairkan fisik dananya.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Tolitoli, Moh  Asrul Bantilan yang dihubungi alasannews.com, Senin kemarin mengatakan kalau sudah merealisasikan pencairan uang Alokasi Dana Desa (ADD) hari ini, Senin (20/1/2020).   

Sebelumnya, pencairan ADD di BKD Tolitoli mendapat perhatian politisi di DPRD setempat. Namun pihal eksekuti dalam hal ini BAdan keuangan menyatakan senin Tgl 20 audah klir. Mungkin hanya persoalan twhnis sehingga dana ADD belum.bisa langsung dicairlan para kades.

"Iya, keuangan sudah mentransfer uang ADD tersebut ke rekening desa masing-masing," ujar pejabat diinstansi itu.   "Sudah di transfer ke rekening masing-masing desa pak. Sesuai data yang diperintahkan bayar, sudah kami bayarkan," ujar Supri melalui sambungan telpon seluler, Senin sore (20/1/2020), tulis Clicknusantara news.   

Seperti diketahui, hari ini merupakan batas yang dijanjikan pihak Badan Keuangan Tolitoli dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPRD Tolitoli awal Januari lalu.   RDP itu sendiri diadakan atas desakan sejumlah Kepala Desa di Tolitoli yang mempersoalkan keterlambatan pencairan ADD hingga menyeberang tahun.  

Sekalipun dikatakan sudah sampai di rekening masing-masing desa, tersiar kabar bahwa dana tersebut belum bisa langsung dicairkan karena menunggu dokumen APBDes dari setiap desa.  Puan

PALU--- alasannews | Mewakili Ketua Kwartir daerah (Ka Kwarda) pramuka Sulteng Dr. Hidayat Lamakarate, Sekertaris Kwarda Sulteng Dr. Muzakir Tawil memberikan klarifikasi atas polemik dugaan penyalahgunaan wewenang dan APBD 2018-2019 sebagaimana telah diberitakan sejumlah media online beberapa hari lalu.

Kak Mute sapaan akrab Sekertaris Muzakir di kantor kwarda jalan Cendrawasi, kemarin 19 Januari 2020 mengatakan bahwa Ka Kwarda merasa heran kenapa tiba-tiba muncul pemberitaan semacam itu.

“Padahal tim peduli pramuka yang digagas kak Hasanudin Lamatta itu baru saja datang ke rumah saya bersama dua rekan timnya, dan kita bicara untuk pertemuan tanggal 22 januari guna menyelesaikan polemik internal yang terjadi di group WA Kwarda’’ terang kak Mute menirukan keheranan ka Kwarda.

Dalam memberikan klarifikasi ka Kwarda, Mute yang didampingi Wakil ketua bidang bina anggota dewasa (Waka Binawasa), Anto Pusadan, SH., MH mengatakan transparansi dan mekanisme pengelolaan menegemen organisasi dan keuangan sudah sesuai dengan aturan dan amanat Munas, Rakernas dan Rakerda.

Terhadap pernyataan tim peduli pramuka yang diinisiasi kak Udin sapaan Hasanudin yang menyorot kepemimpinan ketua Harian Baharudin HT yang dinilai tidak mampu menjalankan dan mempertanggung jawabkan tugas ketua harian, bahkan diduga terjadi penyalahgunaan wewenang serta penggunaan APBD sebagaimana diberitakan itu, lanjut Mute merupakan dinamika biasa dalam setiap organisasi.

Dan kalaupun terjadi silang pendapat dan atau penilaian miring dari sesama pengurus, hal itu hak aspirasi bagi setiap pengurus Kwarda, dan selalu dan pasti kita cross cek, dan selesaikan secara demokratis serta senantiasa berlandaskan dasa darma pramuka antara lain suci dalam pikiran perkataan dan perbuatan.

Dan memang, setelah Ka Kwarda Hidayat menghubungi satu persatu Waka waka bidang serta kepada ketua haian Baharudin HT terkait dugaan dimaksud, jelas Mute tidak ada penyalahgunaan sebagaimana diberitakan itu.

“Transparansi pengelolaan dan laporan keuangan dan kegiatan rapat rapat, tak terkecuali gelar Rakerda semua dilakukan sesuai aturan dan tupoksinya, termasuk mengenai penyusunan dan pelaksanaan program kerja” kata Sekertaris Mute yang lagi lagi menirukan pesan Ka Kwarda, sambil menambahkan tidak ada yang ditutup tutupi, bahkan saya (Ka Kwarda Hidayat, Red), menginstruksikan agar berhati hati dalam menggunakan anggaran, dan kalau toch ada hal hal yang kurang dipahami atau terjadi dinamika selalu kita putuskan bareng bareng.

“Jika ada kesan kebijakan ketua harian timpang tindih hal itu adalah manusiawi karena beliau juga banyak kegiatan organisasi lain yang butuh perhatian beliau” ungkap Dosen Untad Palu itu.

Pokoknya, kata Sekertaris Kwarda, untuk mencapai tujuan visi misi gerakan pramuka, seluruh kebijakan yang ditetapkan oleh kita di Rakerda selalu dan terus diupayakan memberikan kewenangan penuh pada masing masing Waka bidang dan andalan untuk melaksanakan kegiatan sesuai program yang sudah ditetapkan.

“Memang ada beberapa item program yang berubah lantaran kondisi dan situasi yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan menyusul terjadinya bencana gempa tsunami dan likuifaksi di Palu, 28 September 2018 yang hingga saat ini partisipasi pramuka Sulteng pasca bencana itu masih terus dilakukan, seperti misalnya pembangunan Huntap, kerjasama kwarda Jatim” tandasnya, sambil menambahkan bahwa pada pasca bencana Sulteng kami memang lakukan kegiatan lain diluar program, seperti misalnya menghadiri musyawarah cabang (Mucab) dan pelantikan pengurus Kwarcab di kabupaten kota namun hal itu tidak keluar dari substansi program kerja 2018-2019.

"Pesan Ka Kwarda ke saya bahwa meskipun demikian Ka Kwarda akan menggelar rapat paripurna andalan malam ini, 20 Januari. Rapat paripurna andalan ini dimajukan dari rencana semula tanggal 22 januari 2020.

Dalam rapat nanti, Ka kwarda akan memberikan arahan Dan bimbingan agar polemik dan pemberitaan semacam ini tidak terulang lagi dikemudian hari. Adalah merupakan bentuk keseriusan Ka Kwarda dalam merawat gerakan pramuka Sulteng dengan terus mengakomudir setiap polemik dan aspirasi yang sewaktu waktu terjadi diinternal kwarda Sulteng” kunci mantan Waka bina muda Kwarda Sulteng itu. (yat/Ud)

LABUAN BAJO -- alasannews | Tentunya Presiden Jokowi sudah mendengar informasi bahwa Labuan Bajo tidak hanya terkait dengan Taman Nasional Komodo.

Tapi juga banyak mendapat pujian sebagai tempat terbaik untuk melihat matahari terbenam dan juga kaya dengan wisata bahari, mulai dari untuk sekadar menikmati indahnya pantai dengan pasir putih, berenang di laut, hingga menyelam.

Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menyampaikan pada sore ini, Presiden ingin mencoba menaiki kapal phinisi.

“Presiden tidak hanya ingin menaiki kapal saja, tapi juga ingin melihat langsung kesiapan kapal-kapal tersebut menyambut wisatawan,” kata Heru.

Selain itu, Presiden juga melihat kesiapan para anak buah kapal (ABK), kebersihan di kapal, dan keramahan para ABK di kapal tersebut.

“Presiden juga menilai kesiapan faktor keamanan dan keselamatan, seperti ketersediaan pelampung, radio komunikasi di kapal, dan peralatan lainnya,” ucap Heru.

Selain itu, Presiden juga melihat spot-spot di kapal yang menarik untuk diabadikan oleh wisatawan dengan latar belakang laut dan kepulauan di Labuan Bajo.

“Sekarang kan zamannya harus instragamable, jadi Presiden juga mencoba spot-spot itu,” lata Heru.

Presiden Jokowi menaiki kapal phinisi dari dermaga hotel tempatnya menginap sekitar pukul 17.50 WITA.

Bertepatan dengan waktu matahari terbenam, Presiden yang didampingi Staf Khusus Presiden Adamas Belva Syah Devara berlayar kurang lebih selama 45 menit sebelum akhirnya kembali ke dermaga.

 

(BPMI Setpres)

Senin, 20 Januari 2020 00:25

Shalat Dhuha

Salat Duha adalah salat sunah yang dilakukan seorang muslim ketika waktu duha. Waktu duha adalah waktu ketika matahari mulai naik kurang lebih 7 hasta sejak terbitnya hingga waktu zuhur. Jumlah rakaat salat duha minimal 2 rakaat dan maksimal 12 rakaat. Dan dilakukan dalam satuan 2 rakaat sekali salam.

SELAYAR -- alasannews | Komisi pemilihan umum Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi-Selatan resmi merealease pengumuman recruitmen panitia pemilihan kecamatan (PPK) yang selanjutnya disingkat dengan sebutan badan adhoc.

Hal tersebut diutarakan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar, Nandar Jamaluddin, S.Pdi., M.SI melalui press realease yang dilayangkannya kepada wartawan pada sekitar pukul 01.55 Wita, hari, Senin, (20/01) dini hari.

“Recruitmen panitia pemilihan kecamatan (PPK) atau badan adhoc sudah dimulai sejak hari, Sabtu, (18/01) dan akan ditutup, pada hari, Jum’at, (24/01) mendatang”.

"Terkait akan hal tersebut, kami dari jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar, mengundang seluruh komponen warga negara Indonesia (WNI) yang memenuhi kualifikasi untuk mendaftarkan diri selaku anggota panitia pemilihan kecamatan atau ppk dan mengantar langsung surat lamaran, ke kantor KPU, di ruas Jln. Jend. Achmad Yani, Benteng”.

Selain menyampaikan undangan terbuka, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar, resmi merealease persyaratan calon anggota ppk sebagai berikut :

1. Warga Negara Republik Indonesia

2. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun

3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945

4. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil 5. Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat dalam jangka waktu

5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan.

6. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS.

7. Mampu secara jasmani dan rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika.

8. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat.

9. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

10. Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau DKPP.

11. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS; dan

12. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu. Tak hanya itu, calon anggota panitia pemilihan kecamatan juga wajib melampirkan kelengkapan administratif, sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik yang masih berlaku

. 2. Foto copy Ijazah sekolah lanjutan tingkat atas/sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/sederajat.

3. Surat pernyataan yang bersangkutan yang bermaterai cukup dan ditandatangani sebagaimana contoh pada formulir dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini, yang memuat pernyataan:

4. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.

5. Tidak menjadi anggota Partai Politik paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

6. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

7. Bebas dari penyalahgunaan narkotika.

8. Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau DKPP, apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada pemilihan umum atau Pemilihan.

9. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS.

10. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu

11. Surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat. Diakhir kutipan pernyataannya, Nandar Jamaluddin juga turut mengutarakan rencana pennyelenggaraan Rapat Koordinasi (Rakor) Badan Adhoc yang dijadwalkan akan berlangsung pada hari, Senin, (20/01), bertempat, di ruang Rumah Pintar Pemilu, Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Rakor ini sendiri kata dia, bertujuan untuk mematangkan dan memastikan kesiapan jajaran panitia pemilihan kecamatan (PPK), KPPS, dan PPS. Rangkaian rapat koordinasi (Rakor) badan Adhoc juga bertujuan untuk menguji kapabilitas, kompetensi, kemampuan, kecakapan, netralitas, independensi, serta professionalisme badan adhoc dalam penyelenggaraan pilkada pemilihan bupati dan wakil bupati mendatang, urai mantan Ketua Karang Taruna Kabupaten Kepulauan Selayar itu, (fadly syarif)

JAKARTA -- alasannews | Pengurus Besar Persatuan Squash Indonesia (PB PSI) menempuh babak baru di bawah kepemimpinan Ketua Umum baru masa bakti 2019 – 2023, Prof, Dr. Hj. Sylviana Murni, SH. M.Si resmi dilantik pada hari ini Senin, 20 Januari 2020 di Gedung KONI Pusat Lt. 12 Jl. Pintu 1 Senayan , Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Sejalan dengan semangat awal didirikannya organisasi PB PSI sebagai wadah pembinaan bagi atlet squash, Sylviana Murni mengungkapkan dalam kepengurusannya hari ini, tentu harus memberikan perubahan yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya.

Diawali dengan merampingkan struktur kepengurusan yang lebih efektif dan efisien melibatkan seluruh pengurus sehingga dapat bekerja dengan baik. Sylviana Murni yakin akan memberikan dampak yang signifikan.

Lebih baik sedikit orang tapi bekerja dari pada banyak orang hanya nama dan menjadi penonton, tegas Sylviana Murni.

Sebagaimana visi Sylviana Murni menjadikan Pengurus Besar Persatuan Squash Indonesia sebagai organisasi keolahragaan yang unggul berkarakter dan berprestasi pada level internasional.

Dalam misinya Sylviana Murni akan melakukan beberapa tahapan-tahapan diantaranya : ·

Meningkatkan mutu SDM keolahragaan di cabang olahraga squash. ·

Mengembangkan pembinaan atlet Squash yang berkarakter secara sistematis dan berjenjang. ·

Menerapkan ilmu dan tekhnologi keolahragaan dalam pembinaan atlet Squash ·

Melakukan pengiriman atlet Squash terbaik ke kompetisi International dan Profesional. ·

Meningkatkan prestasi atlet squash Indonesia pada level ASEAN dan ASIAN. Sejak terpilihnya Sylviana Murni menjadi Ketua Umum PB PSI masa bakti 2019-2023 pada Musyawarh Nasional yang telah digelar pada tanggal 18 Desember 2019 lalu yang bertempat di Gedung National Olympic Committee (NOC) Indonesia lantai 16. Sylviana Murni telah melakukan satu langkah lebih maju yaitu dengan membangun kemitraan bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat, Universitas Negeri Jakarta (UNJ), dan National Olympic Committee (NOC) Indonesia dengan melibatkan praktisi dan akademisi dalam kepengurusannya.

Sylviana Murni berkeyakinan akan memberikan dampak perubahan yang besar dalam kepengurusannya yang akan datang. Pada periode ini Sylviana Murni menargetkan bertambahnya Pengprov Squash yang semula memiliki 14 Cabang Pengurus di tingkat Provinsi menjadi 20 Pengurus Provinsi.

Menambah jumlah fasilitas lapangan squash, menyelenggarakan Pelatnas yang berkesinambungan, revitalisasi branding PB PSI, menargetkan pendapatan medali emas pada event-event yang akan datang.

Melalui kerja keras dan kerja bersama Sylviana Murni optimis apa yang menjadi asa dan cita-cita akan dapat diwujudkan selama perjuangan terus bergelora.

pwoin

Minggu, 19 Januari 2020 12:51

Indonesia Raih Gelar Juara Daihatsu

JAAKARTA -- alasannews |  Alhamdulillah. Akhirnya, Indonesia menuntaskan gelaran Daihatsu Indonesia Masters 2020, dengan keberhasilan yang gemilang.

Dengan, demikin Indonesia jadi juara umum usai merebut tiga gelar juara. Dalam pertandingan final di Istora, Senayan, Minggu (19/1/2020), gelar pertama untuk Indonesia dipersembahkan oleh Kevin Sanjaya Sukamuljo/Marcus Fernaldi Gideon.

Mereka mengalahkan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan di final ganda putra dengan skor 21-15, 21-16. Greysia Polii/Apriyani Rahayu kemudian mengikuti jejak Kevin/Marcus.

Melewati laga melelahkan sepanjang satu jam 20 menit, Greysia/Apriyani akhirnya menang 18-21, 21-11, 23-21 atas Maiken Fruegaard/Sara Thygesen.

Anthony Sinisuka Ginting kemudian menjadi penutup manis untuk tuan rumah. Bangkit setelah kalah di gim pertama, Anthony mengalahkan Anders Antonsen 17-21, 21-15, 21-9.

Sementara itu, gelar ganda campuran jadi milik China. Pasangan nomor satu dunia, Zheng Siwei/Huang Yaqiong mengalahkan kompatriotnya, Wang Yilyu/Huang Dongping, 21-9, 21-9. Di nomor tunggal putri, Ratchanok Intanon jadi yang terbaik.

Pebulutangkis Thailand itu mengalahkan jagoan Spanyol, Carolina Marin, dalam pertarungan tiga gim dengan skor 21-19, 11-21, 21-18.

Hasil final Daihatsu Indonesia Masters 2020: Zheng Siwei/Huang Yaqiong vs Wang Yilyu/Huang Dongping 21-9, 21-9 Ratchanok Intanon vs Carolina Marin 21-19, 11-21, 21-18 Kevin Sanjaya Sukamuljo/Marcus Fernaldi Gideon vs Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan 21-15, 21-16 Greysia Polii/Apriyani Rahayu vs Maiken Fruegaard/Sara Thygesen 18-21, 21-11, 23-21 Anthony Sinisuka Ginting vs Anders Antonsen 17-21, 21-15, 21-9 puan/detik.com

Presiden Joko Widodo saat melakukan kunjungan kenegaraan di Timur Tengah

 

JAKARTA -- alasannews  |  Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan semua aparatur sipil negara (ASN) pindah ke ibu kota negara (IKN) baru di Kalimantan Timur.

Hal itu menyusul proyek pembangunan cluster pemerintah yang selesai pada tahun 2024. "Pindah semuanya langsung," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat.

ASN yang pindah tentunya yang bekerja di instansi pemerintah pusat baik kementerian dan lembaga.

Dirinya pun sudah memerintahkan kepada Kementerian PAN-RB untuk mendata seluruh ASN yang saat ini berada di DKI Jakarta.

"Itu sudah kita perintahkan kepada Menpan untuk menyurvei dulu kira-kira yang ingin nggak pindah berapa persen. Kita harus tahu dong," jelasnya.

Ibu kota negara di Kalimantan Timur nantinya akan terdiri dari beberapa kluster, mulai dari pemerintahan, pendidikan, kesehatan, keuangan, hingga riset dan pengembangan.

Khusus kluster pemerintah, Mantan Wali Kota Solo ini menegaskan akan selesai pada tahun 2024. Dengan begitu seluruh ASN pemerintah pusat pun akan pindah ke Kaltim.

"Insyaallah kita harapkan seperti itu," ungkapnya.

 

puan/detik.com

TOLITOLI -- alasannews | Rancang bangun tiang atap jembatan ke pulau kapas akhir diganti dengan pipa 3 Inc. Pekerjaannya tetap jadi beban rekanan.

Kepala bidang destynasi wisata, Dinas Pariwisata Tolitoli Nurahmansyah yanh dihubungi siang ini Minggu (19/1/2020) mengatakan, pemasangan tiang-tiang hampir selesai hari ini.

Jembatan ke p Kapas ini, pada Minggu 13 Januari lalu atapnya ambruk karena diterpa angin kencang yang sejak subuh berhembus dengan kecepatan tinggi.

Saksi mata di lokasi kejadian menyatakan bahwa tiupan angin saat itu luar biasa, sehingg atap dermaga yang ada ambruk.

"Pada awalx atap dermaga yg d laut dl yg terhampas ke laut ...kemudian sampai ke tepi daratx," tulis Maman saap Nurrahmansyah lewat WhatsApp nya.

Memang proyek rehabilitas pemsangan atap senilai Rp 149 juta itu duracang menggunakan baja ringan termasuk tiangnya.

"Sudah sesuai dengan perencanaan. Mungkin yang tidak diduga adalah hempasan angin kencang sehingga bangunan bagian atap ambruk," ujar Maman.

Kencangnya angin juga mengakibatkan Pohon di Gunung Kapas Tumbang dan menutupi Badan Jalan." Ini diluar kemampuan kami pak...krn memang saat itu Angin kencang sedang melanda desa Kapas, imbuh Maman.

Untuk antisipasi maka kami sudah pake pipa 3 dan akan diisi coran semen bagian dalam agar lebih kuat. Upaya ini diharapkan bisa lebih kuat dalam.menahan beban meski angin kencang.

"Kualitas pipa memang lebih bagus. Sedang waktu penyelesaian akan diupayakan seminggu bisa tuntas," pungkas Maman.

puan

Minggu, 19 Januari 2020 01:35

Tabligh Akbar

Minggu, 19 Januari 2020 01:18

Gelar Pangeran Harry dan Meghan Dicopot

LONDON --- Drama Pangeran Harry dan Meghan Markle keluar dari keanggotaan senior keluarga Kerajaan Inggris masih berlanjut.

Keputusan tersebut berujung pada pencopotan gelar kerajaan Pangeran Harry dan Meghan Markle.

Pencopotan gelar itu diumumkan Istana Buckingham lewat pernyataan resmi yang dirilis, Sabtu (18/1/2020).

Istana mengatakan Ratu Elizabeth II merestui keputusan Pangeran Harry dan Meghan Markle yang ingin melanjutkan hidup mereka secara mandiri dan lepas dari status anggota senior keluarga Kerajaan.

Namun konsekuensinya, mereka harus merelakan gelar His Royal Highness dan Her Royal Highness. "The Sussexes tidak akan memakai gelar HRH sebagaimana mereka tidak lagi mengabdi sebagai anggota keluarga Kerajaan," demikian bunyi pernyataan tersebut seperti dikutip Daily Mail.

Mereka juga harus mundur dari tugas-tugas kerajaan sepenuhnya, termasuk yang berkaitan dengan kegiatan kemiliteran.

Pendanaan dari uang publik untuk keduanya pun dihentikan. Disebutkan pula bahwa Pangeran Harry dan Meghan berniat mengembalikan biaya renovasi rumah mereka, Frogmore Cottage di Windsor.

Renovasi yang memakan biaya sampai 2,4 juta pound sterling atau Rp 42,6 miliar itu berasal dari pajak rakyat. 

"Semua ketentuan baru ini mulai berlaku pada musim semi 2020," tutup pernyataan tersebut. Meski kehilangan gelar kerajaannya, Pangeran Harry dan Meghan Markle akan tetap dikenal sebagai Duke dan Duchess of Sussex.

Harry juga masih berada di urutan keenam pewaris takhta Kerajaan Inggris. Pencopotan gelar juga pernah dialami mendiang ibu Harry, Puteri Diana.

Diana tidak boleh memakai Her Royal Highness setelah resmi bercerai dari Pangeran Charles.

 

puan/detik.com

JAKARTA -- alasannews | Pada 18 Januari 1966, Presiden Sukarno (Bung Karno) menerima 10 pentolan aktivis mahasiswa di Istana Merdeka. Mereka antara lain Cosmas Batubara, David Napitupulu, Mohammad Zamroni, Tommy Wangke, Liem Bian Koen (Sofjan Wanandi), Aberson Marle Sihaloho, Djoni Sunarja, Firdaus Wajdi, Suwarto, dan Abdul Gafur. Sementara Presiden didampingi Menteri Koordinator Hubungan Rakyat Roslan Abdoelgani, Menteri Perkebunan Frans Seda, dan Menteri Perguran Tinggi Syarief Thayeb. Satu persatu mahasiswa yang hadir disemprotnya. Ketika Cosmas yang menjadi ketua rombongan menyampaikan petisi Tritura (Tri Tuntutan Rakyat), Bung Karno murka bukan kepalang. "Saudara Cosmas, sebagai orang Katolik, kok Anda berani melawan saya, dan tidak menghargai saya. Padahal Bapak Paus saja menghargai saya, memberikan bintang penghargaan," katanya seraya menoleh ke arah Menteri Fran Seda yang juga Katolik. Adegan itu terekam dalam otobiografi, "Abdul Gafur Zamrud Halmahera" yang diluncurkan 10 Januari 2019. Mengenakan kemeja biru, Cosmas hadir dalam acara yang digelar di Balai Kartini itu. Dia duduk satu meja dengan koleganya sesame menteri di kabinet era Presiden Soeharto, seperti Prof Emil Salim, Prof JB Sumarlin, Akbar Tanjung, dan Harmoko. Di usia 79 tahun, dia masih tampak bugar. Sebagai petinggi salah satu perusahaan pengembang terbesar di tanah air penampilannya tergolong amat sederhana, juga humble. Dia mencari toilet sendiri, dan ikut antre makanan seperti undangan lainnya. Di buku lain, Cosmas mengungkapkan kisah serupa. Cuma dirinya sudah mendapat informasi dari ajudan, Mayor KKO Widjanarko bahwa dalam pertemuan itu dipastikan Bung Karno akan marah besar. Kalau sudah marah, Bung Karno biasanya cukup lama, sekitar setengah jam. Tenyata benar. Para mahasiswa dituding sudah ditunggangi oleh Nekolim (Neo Kolonialisme dan Imperialisme). Presiden sepertinya tidak sadar bahwa para mahasiswa yang datang masing-masing sangat independen. "Kalau saya diserang secara pribadi bukan berarti yang lain akan diam," tulis Cosmas dalam 'Napak Tilas Gerakan Mahasiswa 1966' yang terhimpun di buku Simtom Politik 1965 karya OC Kaligis - Rum Aly yang diterbitkan Kata Hasta, 2007. Setelah Presiden Sukarno marah-marah, para peserta pertemuan satu persatu melakukan reaksi dan akhirnya Presiden Sukarno kewalahan. Lalu sambil menoleh kepada Roeslan Abdoelgani, Bung Karno berkata, "Roeslan, mereka ini belum mengerti revolusi. Bawa mereka dan ajar tentang revolusi". Akhirnya pertemuan selesai tapi belum ada putusan Presiden tentang Tritura. Seperti hari-hari sebelumnya para mahasiswa mulai lagi demonstrasi. Dalam puncak kejengkelannya terhadap demonstrasi KAMI, pada 25 Februari 1966 Presiden Soekarno mengeluarkan putusan membubarkan KAMI yang diikuti pengumuman tidak boleh berkumpul lebih dari lima orang. Tapi menurut Gafur, pada Juli 1966 Bung Karno kembali mengundang para mahasiswa. Dalam pertemuan kedua si Bung tampil lebih 'jinak' dan kebapakan. Dialog berlangsung lebih hidup, meskipun apa yang dituntut para mahasiswa tetap tak direspons sesuai harapan. Bung Karno tidak memberikan jawaban soal tuntutan agar PKI dibubarkan. Dia hanya menyuruh mahasiswa menunggu keputusan politik yang akan diambilnya. Sebelum bubar, Bung Karno sepertinya paham bahwa tetamunya yang hadir kelaparan. Dia menjamu para mahasiswa dengan nasi goreng. Konon itu buatan Megawati. Pada Kamis dini hari tadi, 8 Agustus 2019 salah satu aktivis 1966 yang pernah dimarahi Bung Karno, Cosmas Batubara mengembuskan napas terakhir di RSCM pada pukul 03.27 WIB. Pada 27 Juli lalu, suami dari RA Cypriana Hadiwijono ini sampan dikabarkan meninggal dunia. Rest In Peace, Pak Cosmas.... Artikel sudah ditayangkan di detik.com

Sabtu, 18 Januari 2020 08:35

Hill Asa Tolitoli, Amazing Destynasi

TOLITOLI - Reasons Asres Hill Potres - peaks and Lampasio valleys - during the rainy season. The mist-covered cape in Tolitoli - Central Sulawesi, has now become one of the objects and a sensation-filled destination. How is the story? Bukit asa actually is not a real name. His real name is Babo Anjam (Anjam peak) or Anjam arbor.

But tourism activists in Tolitoli, named the area as Asa or proof of hope. this began when they took over the thick kabun which every morning covered the area as a very sensational potential. When it was packed into a special tourist attraction. as fierce as the fog that is so hard when crossing the trans Sulawesi road that defends the evidence, it is very far-reaching that we cannot even find it anywhere else in this country. That is why, tourism activist Mr.

Amiruddin cs rolling this area as one of the destinations. what are you doing here? This height became an area of ​​vegetable gardens and other plantations such as cocoa and cloves. You can enjoy roasted corn on the cake or stew. Sweet corn from Lampasio, is very familiar to residents there. this area produces fruits such as rambutan, langsat, salak and even durian and mango and oranges and dragon fruit. Complete for those who do it and enjoy.

Puan

Halaman 1 dari 169

Formulir Pendaftaran

Click Disini

Sulteng Terkini

Kontak Polisi

RESOR PALU