Rabu, Januari 29, 2020
Kamis, 03 Oktober 2019 01:19

Workshop Dua Hari, Bahas Masalah Pemukiman Kumuh Tolitoli

Ditulis oleh
Nilai butir ini
(1 Pilih)

tampak anggota DPRD Tolitoli, Serius di acara workshop

foto:fadli tangahu/humas

alasannews.com, Tolitoli | Satu dekade Tolitoli mengatasi masalah pemukiman kumuh, diakui belum signifikan. Bahkan relatif stagnan. Di mana letak permasalahannya?

Workshop selama dua hari (23/10) diharapkan bisa memberikan pemahaman tentang kebijakan umum program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). 

Program yang melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bekerjasama dengan program Kota Tanpa Kumuh melaksanakan Workshop program KOTAKU dan memorandum program penanganan prioritas kawasan kumuh.

Sekretaris Daerah Drs H Mukaddis Syamsuddin, MSi mengakusi, upaya menurunkan pemukiman kumuh untuk mencapai nol hektar belum signifikan. Itu sebabnya peserta yang berasal dari unsur kelompok kerja pengembangan kawasan permukiman Kabupaten Tolitoli unsur perangkat daerah terkait, Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan, Koordinator Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), pihak Swasta, Perguruan Tinggi, unsur LSM dan pihak Media bisa merumuskan masalah ini.

Sedangkan narasumber dan pemandu kegiatan adalah Kelompk Kerja (Pokja) Kabupaten Tolitoli, Kepala Satuan Kerja (Satker) Kabupaten Tolitoli dan tim program Kotaku Provinsi Sulawesi Tengah.

Agus Kurniawan, ST selaku ketua panitia melaporkan tujuan dari kegiatan workshop ini agar peserta dapat memahami kebijakan daerah dalam penanganan kumuh, Pemerintah Daerah mampu menyusun strategi skala kawasan dan membangun kolaborasi untuk penanganan kumuh di Kabupaten Tolitoli, Pemerintah juga dapat menyusun strategi kolaborasi penanganan kumuh dan Perangkat Daerah, pihak Swasta, Perguruan Tinggi serta masyarakat mampu mematahkan isu dan mekanisme koordinasi dan konsolidasi kegiatan penanganan kumuh.

 

Foto:rustam/alnews.com

Bupati Tolitoli mengatakan program KOTAKU menekankan peran pemerintah daerah sebagai nakhoda yang memegang kunci dalam mengarahkan dan mensinergikan segala bentuk kolaborasi antar pihak untuk pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh, terutama masyarakat sebagai subyek pembangunan yang aktif.

Untuk menurunkan lokasi permukiman kawasan kumuh di wilayah perkotaan, kata bupati, dibutuhkan sinergitas dengan berbagai pihak sebagai bentuk pencegahan dan pengendalian. Olehnya itu pelaksanaan workshop ini penting dan strategis untuk dilakukan agar bisa menjaring berbagai ide dan gagasan yang bersifat solutif dalam upaya penanganan permukiman kumuh di daerah tercinta ini.

Penurunan jumlah permukiman kumuh yang belum signifikan merupakan tantangan bagi kita semua dalam mewujudkan nol hektar kawasan kumuh. Yang terpenting untuk dilakukan adalah mengesampingkan ego sektoral dalam menangani permasalahan permukiman kumuh. Yang dibutuhkan saat ini adalah penyusunan dokumen perencanaan yang sistematik, komprehensif dan kolaboratif dengan memperhitungkan pembiayaan maupun sinkronisasi program yang melibatkan semua pihak.


Reporter :  amalia

Editor puan

 

Baca 133 kali

Berikan komentar

TULIS PESAN

Formulir Pendaftaran

Click Disini

Sulteng Terkini

Kontak Polisi

RESOR PALU