Rabu, Januari 29, 2020
Senin, 30 September 2019 09:19

KPK ke Tolitoli Lakukan Monev Terintegrasi

Ditulis oleh
Nilai butir ini
(1 Pilih)

alasannews.com, TOLITOLI | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ke Tolitoli untuk mengadakan monitoring dan evaluasi (Monev) rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi, Senin (30/9).

Pelaksanaan Monev yang dibuka Sekda H Mukaddis Syamsuddin, di pusatkan Suwot Pollimpungan Kantor Buati Tolitoli. Hadir Asisten Sekda bidang Administrasi Umum Ir. Hardiyan, M.Si, sejumlah Kepala Perangkat Daerah, Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat Kabupaten Tolitoli, serta pejabat Pemda terkait lainnya.

Sekretaris Daerah Kabupaten Tolitoli Drs. Hi. Mukaddis Syamsuddin, M.Si dalam sambutannya mengatakan, kegiatan monitoring dan evaluasi, serta sosialisasi rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi ini merupakan kegiatan yang akan membawa kebaikan bagi Kabupaten Tolitoli.

Sekda juga mengatakan, bahwa Pemda Tolitoli punya komitmen yang kuat dalam mencegah dan memberantas korupsi, sehingga upaya pencegahan korupsi ini terus dilakukan. Oleh sebab itu, pada kesempatan tersebut Sekda meminta semua perangkat daerah untuk aktif mengikuti kegiatan ini, dengan harapan tercipta lingkungan kerja yang bersih dan bebas korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli.

Monitoring dan evaluasi rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi di Kabupaten Tolitoli ini dihadiri Tim Koordinator Supervisi (Korsup) Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Wilayah IX Andy Purwana dan Irawati terkait dengan realisasi program - Monitoring Center for Prevention - (MCP) yang dicanangkan oleh KPK. Kehadiran MCP sejatinya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk membangun suatu kerangka kerja yang dapat digunakan untuk memahami elemen-elemen risiko korupsi.

Menurut Irawati, selaku Koordinator Supervisi Wilayah IX KPK, terdapat beberapa program pencegahan yang ditawarkan dari KPK kepada pemerintah Kabupaten Tolitoli. Di sisi lain, guna pencapaian angka maksimal, Analisis Standar Belanja menjadi salah satu faktor yang perlu ada dalam setiap kegiatan perencanaan. Integrasi aplikasi rencana dengan penganggaran juga perlu mendapat perhatian misalnya program PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu).

Menurutnya, selama ini masih ada permintaan rekomendasi teknis yang belum dapat dilaksanakan dalam PTSP. Melalui program-program tersebut, pemerintah dapat mengoptimalkan pendapatan daerah. Pendapatan tersebut nantinya akan dijadikan sebagai sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang akan kembali lagi kepada instansi tersebut. Salah satu pos yang bisa dioptimalkan adalah menilik dan menganalisis kembali jenis pajak yang dapat ditarik oleh pemerintah termasuk mekanisme pemungutannya.

Reporter :AULIA

Editor: puan

Baca 93 kali

Berikan komentar

TULIS PESAN

Formulir Pendaftaran

Click Disini

Sulteng Terkini

Kontak Polisi

RESOR PALU