hpn2020
Kamis, 02 Januari 2020 07:12

Penomena Banjir Jakarta, Eksistensi Pemerintah Hingga Kepatuhan Warga

JAKARTA -- alasannews | Bencana banjir yang melanda sebagian besar wilayah di daerah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan sekitarnya menjadi sebuah realitas yang tidak dapat dihindari. Cukup banyak yang dirugikan. Implikasinya pun menyebabkan aksesibilitas ke arah jantung Ibu Kota Negara Republik Indonesia ini lumpuh. Ada banyak persepsi yang merebak hingga mengarah pada kritikan keras terhadap kinerja pemerintah serta rakyat yang belum dewasa dalam mengantisipasi banjir melalui kesadaran kolektif masing-masing. Semuanya mengkambinghitamkan pihak lain. Bila ditelusuri hal ini mungkin wajar adanya, namun secara akuntabel persepsi ini tidak bisa dipertanggungjawabkan jika tidak dilihat secara komprehensif. Menelusuri historis Jakarta dan sekitarnya terutama berkaitan dengan persoalan banjir akan sangat paham bahwa hal ini lazim terjadi di wilayah ini. Mulai dari belum optimalnya pengelolaan sampah sebagai penyebab primer banjir di wilayah ini hingga kesadaran kolektif masyarakat yang masih kurang. Apabila melihat bencana banjir yang terjadi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan sekitarnya sebagai tanggung jawab pemerintah jelas akan memiliki irisan penting. Bahwa manajemen pengelolaan pengendalian banjir oleh pemerintah masih belum terealisasi dengan baik, padahal pemerintah jelas memiliki instrumen baik kebijakan hingga teknis dan operasional pelaksanaan pengendalian banjir sebagai manifestasi pertanggungjawaban pemerintah untuk rakyatnya. Di samping itu pula kita sibuk menjustifikasi pemerintah; lupa bahwa ini bukan hanya tanggung jawab sepihak, tetapi seluruh komponen masyarakat. Selama ini langkah pemerintah yang melakukan akselerasi pembangunan tidak berbanding lurus dengan fenomena dan implikasi yang terjadi termasuk banjir. Maka perlu dipertanyakan sistem dan manajemen yang diterapkan. Pemerintah pusat dan daerah sibuk melakukan percepatan pembangunan, namun seakan lupa bahwa kebijakan dan program pasca pembangunan yang masif tentunya diperlukan sehingga dapat meminimalisasi kelumpuhan ibu kota awal tahun ini. Respons Menteri PUPR Basuki Hadimulyono terhadap fenomena bencana banjir ibu kota yang kecewa terhadap ketidakoptimalnya Gubernur Anies dalam menjalankan kebijakan preventif pengendalian banjir menjadi tontonan yang tidak sehat. Kita bisa lihat bersama bahwa akibat desentralisasi otonomi daerah, maka bisa dimungkinkan ketidakselarasan visi dan misi pemerintah pusat dengan daerah, dan yang menjadi korban tunggalnya adalah rakyat. Di samping itu pula jika melihat lebih komprehensif, pemerintah terlalu fokus dengan kemegahan infrastruktur yang dibuat, namun seakan menutup telinga terhadap implikasi dan analisis pasca pembangunan yang dilakukan. Kemudian bagaimana dengan masyarakat, apakah bertanggung jawab terhadap kejadian ini? Jelas, hal ini juga menjadi tanggung jawab bersama. Sejatinya ada sikap proaktif untuk mendorong, mendukung bahwa menciptakan inovasi berkelanjutan penanganan pengendalian bencana banjir sehingga dampak negatif dapat seminimal mungkin terjadi. Sudah saatnya pemerintah dan masyarakat bekerja sama dengan baik agar menemukan sistem manajemen pengendalian banjir berbasis partisipatif dan inovatif yang melibatkan secara kolektif-kolegial semua komponen. Kita bisa berkaca pada Curitiba di Brazil dengan pola pembangunan "radial segaris-bercabang" (radial linear-branching pattern) yang melalui kombinasi pengaturan zona lahan dan infrastruktur transportasi publik; Tokyo di Jepang dengan Terowongan Deep Tunnel Tokyo; Bangkok di Thailand dengan Pipi Monyet; hingga negara tetangga Malaysia dengan sistem Stormwater Management and Road Tunnel (SMART). Semuanya bisa diadopsi, diintegrasikan, diredesain, atau dikonstruksi sesuai dengan kondisi di republik ini. Artiket ini sudah ditayang di detik.com Herry Mendrofa pekerja sosial dan wiraswasta

Baca 116 kali

Artikel Terpopuler

Kontak Polisi

RESOR PALU