Minggu, Desember 15, 2019
hut daerah
Kapolres
Sulteng

Acara Selamatan di ruang kerja gubernur dan sekretaris daerah provinsi sulawesi tengah setelah ruang kerja direnovasi.

Palu, @lasannews–Gubrnur Sulawesi Tengah, secara resmi mulai menggunakan ruang baru setelah sebelumnya  dilakukan renovasi.

Pemanfaatan ruang kerja gubernur dan sekretaris daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada Jum’at (18/01/2018).

Pada acara selamatan pemanfaatan ruang kerja gubernur dan sekretaris daerah Provinsi Sulawesi Tengah ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Moh. Hidayat Lamakarate, Kepala OPD dan tokoh adat serta pejabat dan staf kantor Gubernur Sulawesi Tengah.

Sebagaimana diketahui, sepanjang Tahun 2017 Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola berkantor di Siranindi I Jalan Moh. Hatta, hal tersebut karena adanya renovasi pada ruang kerja gubernur dan ruang kerja sekretaris daerah. Serta adanya pekerjaan penggantian eskalator yang ada pada kantor gubernur.

Namun demikian, sekretaris daerah tetap berkantor di kantor gubernur dengan memanfaatkan ruang kerja wakil gubernur yang sementara ini belum dimanfaatkan.

Dengan selesainya pelaksanaan renovasi ruang kerja gubernur dan sekretaris daerah Provinsi Sulawesi Tengah serta pembangunan eskalator, maka Gubernur Sulawesi Tengah dapat kembali bekerja di ruang kantor gubernur.

Demikian juga dengan sekretaris daerah akan kembali melakukan pelayanan di ruang kerja sekretaris daerah kantor gubernur yang letaknya di lantai tiga, yaitu di Jalan Samratulangi Palu. Hari efektif bekerja dimulai pada hari Senin 22 Januari 2018.

 

Reporter: Andrew/globalnews

Editor:si

 

Sabtu, 20 Januari 2018 13:22

2.600 Mahasiswa Untad Palu Terancam Dipecat 5 Bulan Lagi

Ditulis oleh

Ribuan mahasiswa Untad Palu yang terancam diberhentikan didominasi mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. (Liputan6.com/Apriawan)

Liputan6.com, Palu - Salah satu univesitas negeri terbesar di Sulawesi Tengah, Universitas Tadulako (Untad) berencana memberhentikan 2.600 mahasiswa angkatan 2011 pada 30 Juni 2018. Pemberhentian itu berlaku otomatis akibat masa studi yang sudah melampaui batas.

Dilansir dari akun Facebook Humas Untad, 927 mahasiswa angkatan 2011 berstatus aktif dan 1.673 mahasiswa berstatus tidak aktif.

"Jumlah yang dirilis oleh BAKP itu sudah berdasarkan data yang ada di BAKP, UPT-TIK, dan data fakultas," ujar Rektor Untad, Profesor Muh Basir, saat dihubungi Liputan6.com, Jumat (19/1/2018).

Berkenaan dengan itu, Basir menyarankan agar mahasiswa angkatan 2011 segera berkonsultasi dengan pihak program studi dan fakultas untuk penyelesaian studi.

 

"Harapan kami, jika ada ananda mahasiswa angkatan 2011 yang proses studinya tinggal pada tahapan akhir, diharapkan segera berkonsultasi dengan pihak program studi agar dapat segera diproses penyelesaian studi sesuai ketentuan yang berlaku," ujarnya.

Berdasarkan informasi, batas maksimal penyelesaian studi mahasiswa Untad adalah tujuh tahun. Oleh karena itu, pada 1 Juli 2018, mahasiswa angkatan 2011 dinyatakan tidak lagi terdaftar lagi sebagai mahasiswa Untad.

"Untuk mahasiswa angkatan 2011 yang telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan akan ujian skripsi agar segera berkomunikasi dengan pihak program studi, sehingga dapat selesai sebelum 30 Juni 2018," ucapnya.

Berdasarkan data yang dihimpun Liputan6.com, jumlah mahasiswa angkatan 2011 yang belum menyelesaikan studi terdiri atas 747 mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 334 mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 228 mahasiswa Fakultas Ekonomi, 292 mahasiswa Fakultas Hukum, 177 mahasiswa Fakultas Pertanian, dan 384 mahasiswa Fakultas Teknik.

Selanjutnya, 88 mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 127 mahasiswa Fakultas Kehutanan, satu mahasiswa Fakultas Kedokteran, 13 mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat, dan 70 mahasiswa Fakultas Peternakan.

Sementara untuk Program Pascasarjana, terdapat 139 mahasiswa yang terdiri atas 10 mahasiswa Program Doktoral Ilmu Pertanian dan 129 mahasiswa program magister di sejumlah program studi.

"Alasan mahasiswa yang terancam DO ada yang sibuk kerja. Ada yang keasyikan berlembaga hingga lupa akan tujuan utamanya," ujar salah satu dosen di Untad.

Jumat, 19 Januari 2018 11:50

Longki: Impor Beras Merugikan Petani

Ditulis oleh

PALU, MERCUSUAR – Rencana Kementerian Perdagangan RI untuk mengimpor beras dari Thailand, Vietnam, dan Pakistan ditanggapi miris. Tak terkecuai Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Djanggola.

Menurut Kepala Daerah yang juga Ketua DPD Partai Gerindra Sulteng ini Pemerintah RI tidak perlu terburu-buru mengimpor beras.

“Seharusnya pemerintah tidak perlu terburu-buru melakukan impor beras. Karena stok beras di  Bulog masih cukup. Khusus Bulog Sulteng bahkan bisa mengirimkan stok beras itu ke provinsi tetangga,” katanya di di Palu, Rabu (17/1).

Menurut Longki, impor beras justru sangat merugikan petani dari daerah-daerah penghasil beras.

“Petani tidak bisa menikmati hasil keringatnya sendiri. Malahan dengan impor beras harga beras di tingkat petani akan semakin ditekan,” katanya.

Ia menyebutkan hanya pengusaha dan para tengkulaklah yang akan menikmati hasil dari impor itu.

Longki menyarankan bila ingin harga beras di pasaran tetap stabil maka Bulog makin menggiatkan operasi pasar dan pembelian beras petani.

Impor beras baru bisa saja kita lakukan, sebutnya, bila kondisi ketersediaan beras untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri sudah benar-benar mengkhawatirkan.

Apalagi, ujarnya, sebentar lagi sejumlah daerah akan melakukan panen raya padi sawah.

Sementara itu Bulog Sulawesi Tengah hingga kini telah menjual sekitar 500 ton beras melalui operasi pasar (OP) di daerah ini.
“Beras sebanyak itu merupakan hasil pengadaan lokal pada 2017,” kata Kepala Perum Bulog Sulteng, Khozin di Palu, Rabu.
Ia mengatakan sudah berlangsung dua pekan terakhir ini Bulog di kabupaten/kota di Sulteng menggelar OP untuk menjaga stabilitas harga beras di tingkat pengecer.
Meskipun di Kota Palu dan kabupaten lainnya di Sulteng harga beras terbilang normal, namun untuk mengantisipasi masa paceklik menunggu musim panen, Bulog diinstruksikan melaksanakan OP di masing-masing daerah.
Khusus untuk ketersediaan dan harga beras di Sulteng, Khozin mengatakan cukup aman dan terkendali karena stok beras dikuasai Bulog dan di tingkat para pedagang memadai.
Meski panen belum tiba, suplai beras dari produsen ke pasar-pasar tradisional di seluruh wilayah Sulteng tetap berjalan lancar.
Seperti di Kota Palu, persediaan beras di pasar tradisional cukup banyak dan harga relatif stabil. “Kalaupun naik, tingkat kenaikannya relatif kecil,” katanya dikutip dari Antara.
Para pedagang tidak akan berani menaikkan harga secara sporadis, sebab beras yang dijual di pasar tidak hanya berasal dari petani lokal, tetapi juga didatangkan pedagang dari luar daerah seperti dari Sulsel dan Sulbar.
Hasil monitoring selama OP dilaksanakan Bulog dengan menjual beras medium seharga Rp 8.500/kg dampaknya sangat besar dirasakan masyarakat.
Hal itu karena harga beras medium dijual para pedagang di pasar selama ini berkisar Rp 9.000an/kg. Sementara Bulog menjual beras medium Rp 8.500/kg.
Otomatis, masyarakat lebih memilih membeli beras Bulog karena harga relatif lebih murah dibandingkan harga beras sama dijual pedagang pengecer.
Pelaksanaan OP dilakukan Bulog sampai tiba musim panen raya. Panen raya di Sulteng berlangsung Maret-April 2018. Tetapi pada pertengahan Februari 2018 sudah mulai ada panen di beberapa tempat di Sulteng.BOB

Halaman 164 dari 165

Berita Terkini

Terkini Olah Raga

Ruslan S Untuh
Mapri
Alimran
Kadis Perkebunan
Ruslan Hadi
Minarni
abd rhman
Amrin Haling
Kadri
Jusman
rusdi
Irfan s
Naharudin
sumardin

Kontak Polisi

RESOR PALU