Rabu, November 13, 2019
sulteng welcome
Iklan Haji
Sulteng

Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola foto bersama Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan H. Zainal Mus/H. Rais D. Adam bersama istri di gedung Pogombo Kantor Gubernur usai pelantikan pada, Senin (22/5/2017) (Foto: Antarasulteng/Moh. Ridwan)

Palu (Antaranews Sulteng) - Bupati Banggai Kepulauan (Bangkep), Sulawesi Tengah, Zainal Mus menyatakan siap menghadapi kasus hukum dan semua risiko yang harus dipikulnya sehubungan dengan penetapannya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi oleh Komisi Pemberantasna Korupsi (KPK).

"Saya minta semua masyarakat di Banggai Kepulauan tetap tenang. Jangan ada yang terpengaruh, biar saya sendiri yang menghadapi masalah ini," katanya saat berbicara dengan Antara melalui telepon selulernya, Sabtu siang.

Kepada seluruh jajaran pemerintah daerah, Zainal meminta agar semua bekerja seperti biasa dan tidak terpengaruh dengan informasi penetapannya sebagai tersangka.

"Saya berharap penetapan saya sebagai tersangka tidak memengaruhi jalannya roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di Bangkep. Saya juga masih bupati definitif dan akan tetap bekerja seperti biasa sampai ada keputusan yang resmi mengenai jabatan ini," ujarnya.

Zainal Mus membenarkan bahwa dirinyalah yang ditetapkan KPK sebagai tersangka bersama Ahmad Hidayat Mus, calon Gubernur Maluku Utara, dalam kasus dugaan korupsi pengadaan dan pembebasan lahan Bandara Bobong, Kabupaten Kepulauan Sulu, Malut, tersebut.

"Namun sampai saat ini saya belum mendapat pemberitahuan resmi dari pihak manampun soal penetapan saya sebagai tersangka," ujarnya.

Zainal juga membenarkan bahwa kasus tersebut sudah pernah ditangani secara hukum dan dirinya sudah melakukan pengembalian dana yang dituduhkan diselewengkan.

"Namun begitu saya siap menghadapi semua proses hukum dan memikul seluruh risiko yang harus diterima. Saya belum berpikir untuk melakukan langkah-langkah hukum apapun soal penetapan saya sebagai tersangka tersebut," ujarnya.

Zainal Mus yang berpasangan dengan Rais Adam, terpilih menjadi Bupati Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, pada pilkada serentak Februari 2017, dan dilantik Gubernur Sulteng Drs H Longki Djanggola, MSi pada 22 Mei 2017.

Zainal Mus sendiri membenarkan bahwa dirinya telah ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan dan pembebasan lahan Bandara Bobong pada APBD Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, pada Tahun Anggaran 2009.

Tidak hanya Zainal Mus, Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sula, Malut, periode 2009-2014 itu yang jadi tersangka kasus ini, tetapi juga Ahmad Hidayat Muz, Bupati Kepulauan Sula 2010-2015 yang saat ini menjadi calon Gubernur Maluku Utara.

Rugikan negara Rp3,5 miliar

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengemukakan di Jakarta, Jumat, Ahmad Hidayat Mus dan Zainal Mus disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP.

"Dugaan kerugian keuangan negara berdasarkan perhitungan dan koordinasi dengan BPK adalah sebesar Rp3,4 miliar sesuai jumlah pencairan SP2D kas daerah Kabupaten Kepulauan Sula," ucap Saut.

KPK menduga pembebasan lahan Bandara Bobong pada APBD Tahun Anggaran 2009 di Kabupaten Kepulauan Sula itu adalah pengadaan fiktif.

"Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula seakan membeli tanah milik ZM yang seakan-akan dibeli oleh masyarakat," kata Saut.

Saut menjelaskan dari total Rp3,4 miliar yang dicairkan dari kas daerah Kabupaten Kepulauan Sula senilai Rp1,5 miliar diduga ditransfer kepada Zainal Mus sebagai pemegang surat kuasa menerima pembayaran pelepasan tanah dan senilai Rp850 juta diterima oleh Ahmad Hidayat Mus melalui pihak lain untuk menyamarkan. Sedangkan sisanya diduga mengalir kepada pihak-pihak lainnya.

Gubernur Sulteng Longki Djanggola mengambil sumpah Bupati/Wabub Banggai Kepulauan Periode 2017-2022 di Palu, Senin (22/5) (Antarasulteng.com/Ridwan)

 

 
Palu, alasannews -- Gubernur Sulawesi Tengah Drs. H Longki Djanggola . M.Si bersama Kapolda dan Unsur Forkopimda menyaksikan Pawai Ogoh Ogoh dan Festival Budaya dalam rangka Perayaan Hari Raya Nyepi 2018.
 
Penampilan ini cukup memakau pasang mata yang menyaksikannya di depan Kantor Gubernur Sulteng, Jumat (16/3). 
 
 
Nyoman Selamet Anggota DPRD Propinsi Sulteng menyampaikan bahwa Pawai Ogoh Ogoh dan Festival Budaya yang dilaksanakan merupakan penyambutan Hari Raya Nyepi Tahun 2018 atau Tahun Baru Saka 1940 .
 Pawai Ogoh Ogoh yang dilakukan Umat Hindu merupakan bagian penyucian diri dalam rangka persiapan  Nyepi Catur Brata yang akan dilaksanakan seluruh Umat Hindu . Selanjutnya Pawai Ogoh Ogoh juga dilakukan sebagai Festival Budaya yang dapat meningkatkan Hiburan masyarakat karena tampilan ogoh ogoh merupakan kreasi yang melambangkan sifat sifat jahat manusia yang harus dilawan untuk dapat mewujudkan kedamaian dalam diri manusia. 
 
Selanjutnya Nyoman Slamet menyampaikan bahwa ada 9 Ogoh ogoh yang ditampilkan dari berbagai peguwuban umat hindu Disulawesi Tengah dan juga dimeriahkan penampilan Barongsai yang merupakan Budaya China untuk itu mari kita wujudkan cinta perdamaian, cinta kebersamaan . 
 
 
Selanjutnya dalam Konprensi Pers Gubernur menyampaikan bahwa kita harus menjaga dan merawat toleransi antar umat beragama . 
kita harus menghargai dan menghormati seluruh Perayaan keagamaan sesuai dengan kepercayaanNya dan mari kita secara bersama sama membangun sulawesi tengah dengan Damai dan saling hormat menghormati kata Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola.hms/an.com
 
 
 
Palu, alasannews --  Gubernur Sulawesi Tengah Drs.H Longki Djanggola M.Si melakukan panen raya padi Metode Haston  yang dikembangkan oleh BI Sulteng di Desa Kalawara, Kabupaten Sigi, Kamis 15/03/2018.
 
Panen raya ini juga dihadiri Staf  Ahli Bidang  Perdagangan dan Hubungan Internasional Kementrian Pertanian RI Dr. Ir. Mat Syukur M.S, Asisten 2 Prov Sulteng DR. B Elim Somba,  Kadis Tanaman Pangan  & Holtikultura  Sulteng Ir Trie Iriyani  Lamakampali,MM, kepala Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulteng Miyono  Badan Pusat Statistik (BPS) Sulteng JB Priyono, Deputi Pemimpin Bank Indonesia Sulteng Rahmat Hernowo, Bupati Sigi Moh. Irwan, Ketua DPRD Kab Sigi, BPTP  dan sejumlah pejabat lainnya.
 
Panen raya metode haston di  tahun 2017 ini berlangsung di satu  areal sawah dengan luas 5 hektare.Sawah yang dipanen tersebut merupakan hasil kelompok tani ojolali yang Kembangkan melalui metode haston oleh BI Sulteng yang dilakukan Bank Indonesia Sulteng.
 
Sebelum menggunakan metode haston, produksi padi sawah kelompok tani yang ada di desa kalawara tersebut berkisar 5-6 Ton Per Hektar, namun sejak juli 2017 di perkenalkannya budidaya padi metode haston,   panen pertama  mengalami peningkatan menjadi 9 Ton/ hektar dan Panen Ke dua ini lebih meningkat lagi menjadi 9,48 Ton/ hektar.
 
Pemimpin BI Sulteng Miyono menuturkan, adanya Pengembangan Padi dengan metode haston ini merupakan sebagai upaya  untuk mendukung peningkatan pasokan beras serta upaya pengendalian harga beras di Sulawesi Tengah, Pengembangan padi dengan metode Hazton dilakukan di tiga kabupaten yaitu Sigi, Donggala dan Parigi Moutong seluas 20 hektare," ungkap Miyono
 
 
Gubernur Sulteng Berharap Program BI Sulteng melalui pengembangan metode haston ini jangan hanya di kembangkan di 3 Kabupaten tapi 6 Kabupaten seperti Banggai, Morowali, dan Tolitoli, karena daerah tersebut merupakan Daerah penghasil Beras. 
Apabila 6 kabupaten ini memberikan hasil produksi yang cukup signifikan maka Provinsi kita akan menjadi Provinsi yang di perhitungkan menjadi Provinsi yang surplus beras, sehingga tidak perlu lagi ada impor beras yang datang ke Sulawesi Tengah, kata gubernur.
 
Lebih lanjut gubernur mengatakan, khusus Kabupaten Sigi yang memang kabupaten ini hanya mempunyai pertanian, perkebunan dan peternakan, maka tidak ada jalan lain pemerintah harus melipat gandakan semua prodiksi pertanian, perkebunan dan peternakan agar betul-tetul masyarakat bisa merasakannya, kalau tidak masyarakat akan kasihan karena kabupaten ini yang paling rentan dengan kemiskinan karena masyarakatnya hanya betul-betul bergantung pada pertaniannya sendiri.
Tidak bisa dipungkiri Kabupaten Sigi ini terlalu banyak hutannya sekitar 63 persen sehingga masyarakat sulit untuk berinteraksi, namun kami berupaya meminta ada perubahan tata ruang kepada Menteri Kehutanan Lingkungan Hidup RI agar status hutan di sigi bukan hanya status hutan produksi terbatas (HPT) namun diturunkan statusnya menjadi APL agar para petani bisa mempergunakan kembali lahan-lahan pertaniannya dan perkebunannya.hms/an.com
Halaman 144 dari 164

Berita Terkini

Empek Empek
Valentio112

Terkini Olah Raga

Sekprov
MOH SALEH
Bupati dan Wakil Ramdhan
Rustam Rewa1
dr adjimain
Fadjar S

Kontak Polisi

RESOR PALU