Minggu, November 17, 2019
sulteng welcome
Iklan Haji
Sulteng
 
Alasannews.com, Palu-Sulteng, Koalisi Masyarakat Sipil Anti Tindakan Kekerasan, mahasiswa Korban kekerasan dan sejumlah wartawan mendatangi kantor Komnas HAM Sulteng, Senin (30/09/2019) 
 
Mereka melaporkan kasus dugaan tindakan kekerasan terhadap mahasiswa yang duga dilakukan oleh aparat kepolisian pada saat aksi 25 September 2019 lalu. 
 
Koalisi Masyarakat Sipil Anti Tindakan Kekerasan yang dipimpin langsung Koordinatornya, Moh. Hasan. S.H mendatangi kantor Komnas HAM Sulteng. Kedatangan mereka diterima langsung oleh Ketua Komisioner Komnas HAM Sulteng Dedi Askari. S.H.
 
Moh. Hasan mengatakan bahwa laporan itu sebagai bentuk pengawasan terhadap institusi kepolisian yang diduga melakukan tindakan pelanggaran HAM pada saat penanganan aksi massa pada 25 September lalu.
 
"Kepolisian yang seharusnya bertindak sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia," ujar Acan, panggilan akrab Moh. Hasan.
 
Dikatkan Acan, dalam pasal 10 huruf c jo. Pasal 7 huruf h, menjelaskan bahwa, tidak boleh menggunakan kekerasan, kecuali dibutuhkan untuk mencegah kejahatan membantu melakukan penangkapan terhadap pelanggar hukum atau tersangka sesuai dengan peraturan penggunaan kekerasan. 
 
Sementara pasal 11 ayat (1) huruf j, menjelaskan, setiap petugas/anggota Polri dilarang menggunakan kekerasan dan atau senjata api yang berlebihan. 
 
Sedangkan Undang-undang No 9 Tahun 1998, pasal 18 ayat (1) menjelaskan, barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menghalang-halangi hak warga negara untuk menyampaikan pendapat dimuka umum, yang telah memenuhi ketentuan UU No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun. 
 
 
"Fakta dilapangan, penanganan aksi tanggal 25 September lalu, diduga terjadi tindakan berlebihan dari aparat kepolisian  sehingga mengakibatkan beberapa mahasiswa mengalami tindakan kekerasan berupa pamukulan, mengeroyokan dsb," ungkap Hasan
 
Ia menambahkan bahwa, gaung kepolisian yang selama ini diumbar melalui istilah "Promoter" (Profesional, Moderen, Terpercaya) justru sangat jauh dari kenyataan yang terjadi dilapangan. 
 
"Watak Kepolisian saat ini masih menyimpan watak militerisme seperti yang terjadi dimasa orde baru dan itu jauh dari semangat reformasi." Tutur Hasan seperti rilis yang disampaikan Stevandi dan diterima redaksi Alasannews.com, Senin (30/9).
 
Menanggapi kedatangan Koalisi itu, Komisioner Komnas HAM Sulteng Dedi Askari usai menerima langsung laporan tersebut menjelaskan bahwa akan menindaklanjuti laporan ini dengan berkoordinasi kepada Kapolda Sulteng, sebagai pimpinan tertinggi kepolisian di Sulteng.
 
Dedi berharap agar Kapolda melakukan proses hukum kepada anggotanya yang diduga melakukan tindakan berlebihan ketika mengamankan massa aksi tgl 25 September lalu. 
 
Dia juga menambahkan bahwa upaya menghalangi wartawan saat peliputan aksi 25 September lalu, adalah wujud nyata ketidakprofesionalan pihak kepolisian, Sehingga ini perlu diseriusi dan tidak hanya berakhir dengan Jalur mediasi.
 
"Komnas HAM akan menyikapi dan menindaklanjuti laporan tersebut dan mendesak Kapolda Sulteng untuk menindak tegas anggotanya bila terbukti melakukan tindakan pelanggaran HAM pada saat aksi." Tegas Dedi...........(Redaksi AN).
Dedi Irawan, Ketua HPA Sulawesi Tengah
 
Alasannews.com, Palu-Sulteng | Memperingati Setahun peristiwa bencana dahsyat gempa bumi yang mengguncang Kota Palu dan sekitarnya, Himpunan Pemuda Alkhairat (HPA) selenggarakan Tahlil Akbar di Masjid Alkhairat Jln. Sis Aljufri, Sabtu malam (28/9/2019).
 
Ketua Wilayah HPA Sulawesi tengah, Dedi Irawan, SPd., kepada media ini terkait kegiatan tersebut menjelaskan bahwa untuk merefleksikan peristiwa memilukan setahun lalu, Pimpinan Pusat HPA melaksanakan kegiatan Tahlil Akbar. 
 
Rangkaian kegiatan yang dimulai usai Sholat Magrib itu, diisi dengan pembacaan Surah Yasin, Tahlilan dan Do'a bersama. Setelah itu dilanjutkan dengan ceramah Agama atau tausiah oleh tokoh-tokoh sentral Alkhairat.
 
"Kegiatan ini merupakan bentuk refleksi terhadap perilaku keberagamaan kita seperti yang disampaikan para Habib tadi," ujarnya sesaat usai acara Tahlil Akbar berlangsung.
 
Menurutnya itu sebagai bentuk penyadaran atas tingkah laku kita yang banyak salah dan melanggar ketentuan Sang Pemcipta sehingga diberi peringatan keras.
 
Hari ini tepat setahun kejadian bencana itu diperingati dengan melakukan Tahlil Akbar yang diselenggarakan oleh Pengurus Pusat Himpunan Pemuda Alkhairat (HPA). 
 
Sebagai pemberi Tausiah, dari keterangan Dedi Irawan, dibawkan oleh HS Ali Bin Muhammad Aljufri yang saat ini menjabat Ketua Umum PB Alkhairaat.
 
Turut memberi tausiah, 3 Tokoh lainnya yakni, HS. Hasan Alhabsyie (pengasuh pondok pesantren  putri Alkhairat) dan HS. Umar Alhabsy (pengasuh pondok pesantren Tada), serta Ustad Husen Bahmid, Lc.
 
Keempat tokoh Agama itu memberikan tausiah dan mengingatkan ummat dan warga agar mengambil pelajaran kejadian bencana itu. Pada saat yang sama, sepantasnya memiliki kesabaran sekaligus kesadaran untuk terus berzikir mengingat Allah Swt. Sang Maha Pencipta.
 
Dihadiri sekitar 3.000 Jama'ah, penceramah mengingatkan untuk menghindari perbuatan melanggar dari ketentuan Islam. Menkauhi perbuatan lalai, berbuat dosa dan kemusyrikan. Karena hal demikian itu dianggap sebagai hal yang mengundang bala'.
 
Gempa bumi yang disertai gelombang Tsunami dan Likuifaksi itu meluluhlantakkan Kota Palu, Sigi dan Donggala Jum'at Sore tanggal 28 September 2018 silam
 
Ribuan nyawa penduduk Tiga daerah di Sulawesi Tengah ini menjadi korban meninggal. Sementara tak terhitung nilai kerugian lainnya akibat bencana hebat itu.
 
Pantauan Alasannews.com, memasuki Setahun peristiwa yang menghentak dan mengundang perhatian nasional dan internasional itu, kini mulai bangkit kembali. Aktifitas sehari-hari masyarakat milai menggeliat kembali walau masih jauh dari pulih.
 
Kegiatan pemerintahan sudah kembali normal sedia kala. Usaha perekonomian berangsur-angsur dipulihkan.
 
Memang tak mudah. Perlu kesabaran dan kepercayaan diri dari warga Kota Palu untuk bangkit dan bergerak meninggalkan keterpurukan akibat musibah besar itu.
 
Walau masih ada duka dan trauma yang mendalam, support dari semua pihak diperlukan untuk mempercepat proses pemulihan pembangunan fisik maupun non fisik...........(Ma'ruf Asli).
Ilustrasi (Hargo.co.id)
 
Alasannews.com, Palu-Sulteng | Para jurnalis yang tergabung dalam Lima Organisasi di Sulawesi Tengah mengecam keras perilaku brutal oknum aparat Polres Kota Palu atas perampasan kamera milik Ryan, jurnalis TVRI Palu. 
 
Bukan hanya merampas, oknum aparat tersebut juga melakukan penghapusan rekaman hasil liputan aksi Ribuan mahasiswa yang berlangsung Rabu (25/9) kemarin.
 
Kecaman itu dituangkan dalam lembaran pernyataan sikap tertanggal 26 September 2019 dan diterima redaksi Alasannews.com, Kamis sore (26/9/2019).
 
Pernyataan itu memuat kronologis kejadian yang menimpa kontributor TVRI Palu dimana Briptu Jumardi (BJ), anggota reskrim Polres Kota Palu merampas kamera lalu menghapus isi hasil rekamannya.
 
Menurut pernyataan para Jurnalis tersebut, perampasan kamera apa lagi sampai pada penghapusan rekaman berita itu adalah tindakan menghalangi kerja-kerja jurnalis.
 
Terkait hal itu, para jurnalis yang diwakili
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Palu, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sulawesi Tengah, Pewarta Foto Indonesia (PFI) Palu, Asosiasi Profesi Fotografi Indonesia (APFI) Sulawesi Tengah dan Forum Pemred Sulawesi Tengah, menyatakan sikap yang terdiri dari Empat poin utama, yaitu:
 
1. Mengecam keras aksi perampasan kamera dan penghapusan gambar yang dilakukan Anggota Polres Palu  (Bripda Jumardi )atas jurnalis TVRI, Ryan Saputra.
 
2. Meminta kepada Kapolda Sulteng menangani aksi perampasan tersebut  dengan serius, dan memandangnya sebagai upaya penghalangan kerja jurnalistik sebagai mana diatur dalam UU no.40 tahun 99 tentang Pers pada Pasal 18 ayat 1: “Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000, 00 (lima ratus juta rupiah).”
 
3. Meminta Kepada Kapolres Palu untuk menindaklanjuti  dan memproses etik Anggota reskrim Polres Palu (Briptu Jumardi) yang telah terlibat dalam tindakan premanisme dengan merampas dan menghapus gambar milik jurnalis TVRI Ryan Saputra.
 
4. Mengimbau masyarakat untuk memahami kerja jurnalistik yang sejatinya merupakan perwujudan dari pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Bila jurnalis dihalang-halangi, hal itu berarti menghalangi pula hak masyarakat untuk mendapatkan informasi.
 
Berikut selengkapnya pernyataan sikap tersebut:
 
*PERNYATAAN* *SIKAP*
 
Salam Kemerdekaan Pers!
 
Aksi penghalang halangan terhadap kerja kerja jurnalis di kota palu kembali terjadi. Peristiwa perampasan kamera dan penghapusan gambar dialami oleh jurnalis TVRI Palu. Ryan Saputra. 
Kejadian itu berawal ketika Ryan mendapat penugasan oleh kantornya meliput  demonstrasi mahasiswa di  jalan Sam Ratulangi dan Raden Saleh Kota Palu. Ketika meliput, Ryan merekam proses aksi sejak mahasiswa berkumpul hingga aksi pembubaran massa oleh Aparat kepolisian. 
Sekitar pukul 16.00 Wita, ketika sedang meliput mahasiswa yang tengah dikejar Polisi. Ryan didatangi oleh anggota Reskrim Polres Palu yang diketahui bernama  Briptu Jumardi (BJ). 
BJ Kemudian merampas kamera milik Ryan dan menghapus gambar gambar demonstrasi  yang direkam Ryan sejak pagi hari . 
Tindakan penghalang halangan termasuk menyita dan meghapus gambar dari kamera Jurnalis menurut kami adalah  cara-cara premanisme yang merupakan tindak pidana dan pelanggaran hukum, sebab jurnalis dalam kegiatan dilindungi UU.
Karena itu, Kami dari *Jurnalis Kota Palu* yang terdiri dari : 
 
1. *Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Palu*
 
2. *Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sulawesi Tengah*
 
3. *Pewarta Foto Indonesia (PFI) Palu*
 
4. *Asosiasi Profesi Fotografi Indonesia (APFI) Sulawesi Tengah*
 
5. *Forum Pemred Sulawesi Tengah*
 
 Menyatakan sikap:
 
1. *MENGECAM KERAS* aksi perampasan kamera dan penghapusan gambar yang dilakukan Anggota Polres Palu  (Bripda Jumardi )atas jurnalis TVRI, Ryan Saputra.
 
2. MEMINTA kepada Kapolda Sulteng menangani aksi perampasan tersebut  dengan serius, dan memandangnya sebagai upaya penghalangan kerja jurnalistik sebagai mana diatur dalam UU no.40 tahun 99 tentang Pers pada Pasal 18 ayat 1: “Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000, 00 (lima ratus juta rupiah).”
 
3. Meminta Kepada Kapolres Palu untuk menindaklanjuti  dan memproses etik Anggota reskrim Polres Palu (Briptu Jumardi) yang telah terlibat dalam tindakan premanisme dengan merampas dan menghapus gambar milik jurnalis TVRI Ryan Saputra.
 
3. MENGIMBAU masyarakat untuk memahami kerja jurnalistik yang sejatinya merupakan perwujudan dari pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Bila jurnalis dihalang-halangi, hal itu berarti menghalangi pula hak masyarakat untuk mendapatkan informasi.
 
Kami juga akan mendukung sepenuhnya kepada TVRI Sulteng untuk melaporkan hal tersebut ke polisi agar kejadian serupa tidak terulang lagi pada media massa cetak maupun elektronik di Sulawesi Tengah.
 
Demikian Pernyataan Sikap ini kami buat demi tegaknya kebebasan pers dalam mengungkap kebenaran.
 
Palu, 26 September 2019
 
1. Muhammad Iqbal ( AJI) Kota Palu
2. Rahman Odi   (IJTI) Sulteng 
3. Rony Sandhy (  PFI ) Palu 
4. Abdullah K Mari ( Forum Pemred ) 
5. Joshua Marunduh ( APFI) Sulteng
Halaman 2 dari 164

Berita Terkini

Empek Empek
Valentio112

Terkini Olah Raga

Sekprov
MOH SALEH
Bupati dan Wakil Ramdhan
Rustam Rewa1
dr adjimain
Fadjar S

Kontak Polisi

RESOR PALU