Rabu, November 13, 2019
sulteng welcome
Iklan Haji
Sulteng

Alasan, Palu-Sulteng | Bencana gempa, tsunami dan likuifaksi yang melanda 4 kabupaten dan kota tahun 2018 menjadi di antara faktor-faktor untuk merubah RPJMD Provinsi Sulteng Tahun 2016-2021.

Gayung pun bersambut, keinginan tsb diamini Mendagri lewat persetujuan Dirjen Bina Pembangunan Daerah sebagai legalitas merombak RPJMD.

Pada rancangan Perubahan RPJMD (P-RPJMD) memuat penyempurnaan program, perubahan target, kinerja daerah dan penambahan sejumlah indikator sebagai dampak dari bencana.

Perubahan struktur perangkat kerja daerah dan regulasi sistematika penyajian dokumen RPJMD dari kemendagri juga turut andil mendorong perubahan.

"Rancangan (P-RJPMD) sekaligus menjawab permasalahan dan isu strategis dalam rancangan teknokratik RPJMN 2020-2024," tutur Gubernur Drs. H. Longki Djanggola, M.Si saat membuka Musrenbang P-RPJMD Provinsi Sulteng 2016-2021, Jum'at (30/8), di gedung pogombo.

Keputusan memindahkan ibukota negara ke Kalimantan Timur jelas gubernur adalah salah satu isu strategis yang masuk dalam pembahasan perubahan karena dampaknya diyakini menguntungkan bagi Sulteng yang bertetangga dengan Kaltim.

Ditambah lagi posisi Sulteng yang diapit antara ALKI II di Selat Makasar dan ALKI III di perairan Maluku sangat strategis dalam mendukung konektivitas tol laut.

"Ini bisa menjadikan Sulawesi Tengah jembatan penghubung ke kawasan timur seperti Maluku Utara, Maluku dan Papua dengan mengembangkan jalan tol Tambu Kasimbar," urai gubernur yang yakin Sulteng bisa berperan memperkecil disparitas kawasan barat dan timur seiring penetapan ibukota baru di Kaltim.

Tidak hanya itu, gubernur pun berharap Sulteng dapat memasok kebutuhan ibukota baru yang sedang mempersiapkan infrastruktur termasuk pangan, tenaga kerja, energi dan ssbagai.bhst/puan

 

Alasannews.com, Palu-Sulteng |  Wakil Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusli Dg. Palabbi S.Sos, SH, MH mengingatkan, salah satu yang bisa menimbulkan korupsi adalah lambatnya pengurusan BPHTB.

Ketika membuka Workshop Implementasi Host to Host PBB-BPHTB, tahapan persertifikatan tanah dan ZNT, Kamis (29/8), di Palu Wagub menyinggung berlarut larutnya masyatakat menanyi proses tersebut sampai tahunan.

"Ini, salah satu wilayah yang masuk dalam supervisi pencegahan korupsi adalah BPHTB, sebab kadangkala proses pengurusannya bisa sampai dua hingga tiga minggu, bahkan berlarut-larut hingga berbulan dan bertahun prosesnya," tukas Wagub.

Padahal yang diharap masyarakat, proses tersebut bisa berlangsung cepat dan praktis tanpa memakan waktu proses yang berkepanjangan dan berbelit-belit, imbuhnya.

"Kemarin berdasarkan MoU yang sudah dilaksanakan, menjadi momen kita bersama untuk menyamakan persepsi. Komitmen dan sinergi dalam rangka optimalisasi penerimaan daerah yang diantaranya melalui implementasi aplikasi host to host dalam kerjasama kewenangan instansi teknis guna mengintegrasi data terkait PBB-BPHTB," sebutnya.

Mewakili gubernur, Rusli berharap dengan adanya pemutakhiran ZNT sebagai dasar BPHTB maka pada gilirannya akan berdampak positif bagi peningkatan pelayanan yang lebih baik, kejujuran dan keterbukaan.

Gubernur katanya sangat mengapresiasi atas terlaksananya workshop yang hasilnya diharapkan dapat bermanfaat dalam menunjang keberhasilan kerja para aparatur pengelola layanan house to house yang ditugasi mengumpulkan pajak pemda dari masyarakat,.

Sebaliknya di sisi masyarakat dengan hadirnya sistematika baru itu diharapkan menjadi tantangan untuk sosialisasi ke masyarakat agar mereka memahami dan akhirnya partisipatif memenuhi kewajibannya membayar pajak tepat waktu ke pemerintah daerah.

Sebelumnya Koordinator Komisi Pemberantasan Korupsi Wilayah IX menyampaikan kegiatan workshop dan host to host sebagai tindak lanjut dan langkah untuk menginventarisir barang milik pemerintah daerah.

Dengan host to host juga bisa mengkonfirmasi data dari pemerintah daerah dan aset guna peningkatan PBB dan NJOP serta persyaratannya.bhst/puan

 

Alasannesw.com, Tolitoli-Sulteng | 14 nelayan asal Ogotua, Dampal Utara, Tolitoli yang dikabarkan hilang sejak Senin siang (26/8). Ke 14 nelayan itu hari ini ditemukan di perairan Buol, Sulawesi Tengah. Mereka selamat, dan sudah dievakuasi ke darat.

Sumber alasannews.com, dari Buol menyebutkan, ke empat 14 nelayan di atas kapal KM Koko, ditemukan terombang ambing diperairan Buol karena mati mesin. "Mesin kapal mereka tidak hidup. Rusak begitu," ungkapnya.

Sebelumnya,  kapal nelayan yang berisi 14 orang dikabarkan hilang diperairan Desa Ogotua, Kecamatan Dampal Utara, Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah hari Senin (26/8) sekira pukul 11.00 WITA.

Tapi, hari ini Kamis (29/8) sekitar pukul 11,30  ditemukan dalam keadaan selamat di perairan Buol. 

Dise utkan, Tim Sar Pos Tolitoli mendapat kabar dari pengurus kapal nelayan yang hilang bernama Salman, setelah adanya laporan yang diterima pada Kamis 29 Agustus 2019

Menurut deteksi tim SAR, kapal diperkirakan berada padatitik koordinat : 1° 33’.37.14’'S - 120° 10’44.10’'E (Heading 310,56° jarak 49,95 Mil Laut dari Pos Sar Tolitoli.

Adapun nama-nama ke 14 orang itu:

Suwandi (53) sebagai nakhoda sekaligus Kepala Kamar Mesin (KKM) Jamri (22), Januar (33), Hendra (30), Uccang (18), Adi (16), Icang (18), Poya (45), Ardin (43), Uba (17), Dandi (18), Ile (20), Risman (17), serta Usman (30).

Mereka adalah nelayan di Dusun Jaleje, Desa Ogotua, Kecamatan Dampal Utara, Kabupaten Tolitoli.pu/**

Halaman 8 dari 164

Berita Terkini

Empek Empek
Valentio112

Terkini Olah Raga

Sekprov
MOH SALEH
Bupati dan Wakil Ramdhan
Rustam Rewa1
dr adjimain
Fadjar S

Kontak Polisi

RESOR PALU