Rabu, November 13, 2019
sulteng welcome
Iklan Haji
Alasannews.com

Alasannews.com

ANcom--SELAYAR | Rencana pembahasan rancangan anggaran pembangunan dan belanja daerah (RAPBD) Provinsi Sulawesi-Selatan untuk tahun anggaran 2020 yang akan mulai dibahas pasca pelaksanaan reses, tanggal 12 November 2019, disambut sukacita oleh masyarakat Kabupaten Kepuluan Selayar, Sulawesi-Selatan.

Sejalan dengan hal tersebut, sejumlah elemen masyarakat mulai menyuarakan aspirasi serta rangkaian harapan mereka kepada anggota DPRD Provinsi Sulsel dari daerah pemilihan (Dapil IV) yang meliputi Kabupaten Jeneponto, Selayar, dan Kabupaten Bantaeng.

Catatan aspirasi dimaksud terdiri atas usulan pengalokasian pos anggaran rehabilitasi tiga unit perumahan guru, SDI 132 Miantuu, Desa Lamantu, Kecamatan Pasimarannu yang kondisi fisiknya, sangat memprihatinkan dan tidak layak huni.

“Mohon perhatian, kami Pendidik dan tenaga kependidikan yang bertugas di daerah kepulauan, ingin “hidup layak” sementara, kondisi perumahan guru yang ada di sini, sungguh teramat miris dan memprihatinkan”, Ujar Kepala Sekolah SDI 132 Miantuu, Amri A.Ma.Pd.

“Untuk itu, kami sangat berharap, bantuan perhatian jajaran pemerintah provinsi dan anggota DPRD Sulawesi-Selatan untuk dapat ‘mengangkat,’ membicarakan, dan membahas persoalan perumahan SD Miantu’u, pada rangkaian agenda pembahasan rencana anggaran pembangunan dan belanja daerah Provinsi Sulawesi-Selatan tahun anggaran 2020”.

“Mohon kiranya, agar persoalan ini dapat menjadi skala prioritas penganggaran pada tahap pembahasan dan penyusunan RAPBD Pokok mendatang”, pinta Amri, saat dihubungi wartawan, pada hari, Rabu, (13/11) siang.

Selain alokasi anggaran rehabilitasi perumahan guru, kami juga berharap dapat diberikan bantuan alokasi anggaran pembangunan perumahan kepala sekolah dan pos anggaran kegiatan pembangunan pagar di sekeliling lingkungan SDI 132 Miantuu, berukuran 68 x 38 m.

Dengan begitu, kami berharap, SDI 132 Miantuu akan kembali dilirik oleh orang tua siswa yang seolah enggan menyekolahkan anaknya di sekolah kami. Tak heran, jika saat ini, SD Miantuu, tinggal dihuni oleh dua belas orang siswa.

Karena semenjak ditinggal pergi oleh guru-guru yang habis dimutasi oleh pemerintah kabupaten, SDI 132 Miantuu pun, terkatung-katung.

Ibarat manusia yang hidup segan, mati tak mau Kondisi SDI 132 Miantuu, tak ubahnya, bagai orang yang sedang sakratul maut.

Persoalan SDI 132 Miantuu, kian sempurna, dengan status tenaga pendidik yang kini tinggal berjumlah tiga orang, yakni, kepala sekolah, bersama dua orang tenaga honorer, masing-masing atas nama : Fatmawati, S.Pd dan Kusmawati (guru merangkap tenaga pustakawan), urainya, dengan nada prihatin.

Kondisi yang tak kalah miris, dialami SDI Timoro, Desa Nyiur Indah, Kecamatan Takabonerate yang sudah bertahun-tahun diperhadapkan pada permasalahan klasik, kondisi fisik bangunan perumahan guru yang juga tidak layak huni. (fadly syarif)

Rabu, 13 November 2019 13:09

Bom Bunuh Diri Meledak di Polres Medan

Ledakan terjadi di Polresta Medan, Sumatera Utara. Ledakan ini diduga berasal dari bom bunuh diri."Masih diduga pelaku suicide bomber," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo, kepada wartawan, Rabu (13/11/2019).

Peristiwa ini terjadi pada pagi tadi. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Diperoleh keterangan pelaku dua orang yang mengaku hendak mengurus SKCK.

ANcom--TOLITOLI | Sejumlah sekolah di Tolitoli, Sulawesi Tengah menerima bantuan internet dari Kominfo. Bantuan ya g diterima untuk 26 sekolah itu, diserahkan langsung ke sekolah sekolah penerima.

Hal ini, membutuktikan keseriusan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tolitoli dalam penyediaan jaringan internet pada semua layanan publik. Bantuan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kominfo RI berupa perangkat Jaringan Internet Pendidikan sebanyak 26 unit. Ke 26 unit jaringan Internet Pendidikan beserta perangkat pendukungnya itu selanjutnya diserahkan ke sejumlah sekolah penerima yang tersebar di seluruh Kecamatan se Kabupaten Tolitoli.


Penyerahan bantuan Internet Pendidikan ke sekolah penerima dilaksanakan dalam suatu acara pada selasa pagi (12/11) di Aula Dinas Kominfo Kabupaten Tolitoli oleh Bupati Tolitoli diwakili Staf Ahli Bupati bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik dr. Hj. Herlina Nurdin, MM didampingi Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Tolitoli Moh. Rudy Bantilan, S.Sos.,M.Si kepada seluruh Kepala Sekolah penerima.


Sekolah penerima bantuan tersebut yakni 2 Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kecamatan Galang, 2 SMP di Kecamatan Dako Pemean, 2 SMP dan 1 Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kecamatan Tolitoli Utara, 3 SMP dan 1 SMA di Kecamatan Dampal Selatan 3 SMP dan 1 SMA di Kecamatan Dampal Utara, 3 SMP dan 1 SMA di Kecamatan Dondo, 1 SMP di Kecamatan Basidondo, 1 SMP dan 1 SMA di Kecamatan Lampasio, 2 SMP di Kecamatan Ogodeide serta 1 SMP di Kecamatan Baolan.


Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Tolitoli Moh. Rudy Bantilan, S.Sos.,M.Si  menjelaskan, penyediaan jaringan internet pendidikan akan dilakukan secara bertahap dan ditargetkan semua sekolah di wilayah Kabupaten Tolitoli akan terpasang jaringan internet.

Hal ini merupakan bentuk kepedulian sekaligus support dari Dinas Kominfo Kabupaten Tolitoli akan kebutuhan dunia pendidikan terhadap informasi yang cepat dan berkualitas. Selain itu, jaringan internet ini tentunya akan sangat mendukung penyelenggaraan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Oleh karenanya, Rudy Bantilan berharap agar jaringan internet yang diserahkan ini betul-betul dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para Kepala Sekolah.


dr. Hj. Herlina Nurdin, MM mengatakan, internet sebagai anak kandung dari teknologi informasi menyimpan informasi tentang segala hal yang tidak terbatas yang dapat digali untuk kepentingan pengembangan pendidikan.

Dengan internet belajar tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Keberadaan teknologi informasi bagi dunia pendidikan berarti tersedianya saluran atau sarana yang dipakai untuk menyiarkan program pembelajaran baik secara searah maupun secara interaktif. Dengan adanya teknologi informasi memungkinkan diselenggarakannya pendidikan jarak jauh sehingga memungkinkan terjadinya pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Kabupaten Tolitoli.

Puan

Rabu, 13 November 2019 08:02

Petani Bawang Merah Tolitoli Siap Panen

ANcom --TOLITOLI | Kebutuhan bawang merah di Tolitoli, Sulawesi Tengah khusus jelang Natal dan Tahun baru 2020 diupayakan dari produksi lokal. 

Untuk mengetahui produksi petani lokal, Kadis TPH Tolitoli H Rustan Rewa, dua hari terakhir turun ke kebun petani  awang yang siap siap pane. "Saya sudah cek beberapa kebun  bawang yang siap panen untuk ke utuhan lokal itu," ujar Rustan saat dikonfirmasi media ini, Kamis (13/11).

Disebut, ada beberapa sentra bawang merah yang siap panen seperti di Kecamatan, Galang, Basidondo, Dondo dn Damoal Selatan.

"Insah allah, bisa memenuhi pasar atau kebutuhan lokal. Khususnya, pada saat natal dan tahun  batu," ujar Rustan.

Tanpa menyebut luasan lahan dan prediski kebutuhan akan bawang merah jelang natal dan tahun baru nanti, Rustan mengaku kalau produksi petani dilihat dari yang ada bisa memenuhi kebutuhan tersebut.

Dikatakan, kalau oper produksi tidak. Tapi kalau kurang mungkin hanya sedikit. Beberapa kebun bawang yang saya tinjau, petaninya bila g sudah siap siap panen, jelas Rustan lagi.

Menurut data, kebutuhan  awang merah di Tolitoli selama ini di pasok dari Parimo dan Palu namun belakangan, kebutuhan lokal sudah mulai dipenuhi petani lokal setelah Deptan secara intensif mendorong petani di Tolitoli untuk menanam bawang merah.

"Setiap tahun, kementan memberikan ba tuan berupa bibit bawang ke petani petani kita," ungkap Rustan.

ANcom--JAKARTA | Perbincangan langkah Sekprov Sulteng Hidayat Lamakarate (HL) yang sudah emmasuki area politik, terus menaui komentar pro kontra. Kali ini, dari politisi PD yang menyebut HL harus mundur kalau ingin maju sebagai calon gubernur (Cagub).

Politisi Partai Demokrat (PD) Moh Nur Rahmatu, menjawab alasannews.com, Senin (11/11) di Jakarta, apa yang dilakukan HL ingin masuk ke area politik harus melalui beberapa tahapan dannyang paling penting harus segera mundur dari aparat sipil negara (ASN).

"Tidak hanya itu, di (HL) harus mundur dari jabatan Sekprov dulu baru masuk partai agar dapat kartu tanda anggota (KTA) partai," tandas Nur Rahmatu.

Berada di Jakarta dengan sejumlah anggota DPRD Sulteng untuk berkoodinasi dengan kementerian keuangan sebelum melakuka  pembahasan rancangan anggaran dan pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) Sulteng tahun 2020.

Seperti diberitakan sejumlah media, HL mulai jadi sorotan publik karena dinilai telah melakukan politik praktis sementara statusnya sebagai ASN maupun sebagai peja at sekprov belum dia tanggalkan.

"Dia--HL--tidak bisa maju sebagai Cawagub kalau dia tidak mundur dulu dari ASN. Kan tidak mungkin, ASN mendapatkan KTA partai," papar Nur Rahmatu.

Anggota DPRD Sulteng itu menilai, saat ini yang siap maju sebagai Cawagub baru Anwar Hapid sebagai anggota DPR dia juga ketua partai. "Kalau lainnnya, seperti senior Rusdi Mastura dan HL itu kan sama saja bukan ketua partai, imbuhnya.

Namun Nur enggan mengomentari pendapat publik yang meminta HL untuk tetap meniti karier di birokrasi. Mantan Ketua DPRD Parimo itu menyebut, semua kandidat sama saja, karena itu Sulteng harus memilih calon yang benar benar memiliki kepedulian

ANcom--JAKARTA |  Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto bicara perihal konsep Pertahanan Rakyat Semesta dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi I DPR RI. Prabowo menyebut konsep Pertahanan Rakyat Semesta relevan untuk diberlakukan saat ini.

"Dan terus terang pertahanan kita selama ini, secara sejarah, dan saya kira sampai sekarang berlaku, dan mungkin kita akan teruskan adalah bahwa pertahanan kita harus mendasarkan dan kita gunakan adalah Pertahanan Rakyat Semesta," kata Prabowo di ruang rapat Komisi I, kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2019).

Dokutip dari detik.com, Prabowo menilai bahwa saat ini, secara teknologi pertahanan, Indonesia tidak bisa mengalahkan negara lain. Namun, jikalau harus terlibat perang, dia menyebut konsep Pertahanan Rakyat Semesta harus dilaksanakan.

"Jadi saudara-saudara, banyak wartawan ini, kita tidak usah terlalu, istilahnya membuka diri, tapi kita mengerti dan kita memahami bahwa mungkin saat ini secara teknologi, kita, mungkin tidak bisa mengalahkan kekuatan teknologi bangsa lain," sebut Prabowo.

"Tetapi pertahanan kita yang berdasarkan pemikiran, konsep Pertahanan Rakyat Semesta, perang, kalau terpaksa kita terlibat dalam perang, perang yang akan kita laksanakan adalah Perang Rakyat Semesta, The Concept of The Total Peoples War," imbuhnya.

Prabowo menuturkan dalam konsep Pertahanan Rakyat Semesta, rakyat merupakan salah satu komponennya. Dia meyakini dengan konsep tersebut, Indonesia tidak bisa dijajah lagi oleh negara lain.

"Itu adalah doktrin Indonesia selama ini. Lahir dari sejarah kita bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut bela negara," terang Prabowo.

"Jadi mungkin kita bisa dihancurkan prasarana kita, tapi saya yakin, Ibu Ketua (Ketua Komisi I Meutya Hafid), bahwa Indonesia tidak mungkin diduduki bangsa lain, karena seluruh rakyat akan menjadi komponen pertahanan negara," sambungnya. (zak/gbr)

Fasilitator Diduga Menghambat Pencairan RTG di Lombok Utara

ANcom--Lombok Utara | Aplikator Rumah Tahan dan Aman Gempa 9SR+(RTG) Kuat Mudah Aman dan Cepat (KUMAC) mempertanyakan sikap fasilitator yang terkesan menyepelekan dan diduga menghambat pencairan dana RTG meski sudah terbangun 100 persen. PT. Kumac Platpac House dengan jenis bangunan Kumac merupakan RTG ke 8 yang mendapat rekomendasi dari Pemerintah, Mengklaim sejak 5 bulan RTG terbangun belum menerima pembayaran tahap kedua.

“Saya belum paham alasan Fasilitator yang tugasnya pendampingan, bukan pengambil kebijakan, malah terkesan mempersulit pencairan dana RTG yang sudah selesai kami kerjakan,”ungkap Direktur Utama Kumac, Hun Hanie, Kamis (7/11).

Dijelaskannya, dalam perjalanannya selama ini Kumac tidak pernah menemui masalah soal pencairan. Produk Kumac tersebar di semua Kecamatan Kabupaten Lombok Utara hampir semuanya tidak ada masalah. Namun, di pencairan Kumac yang di Desa Gili Indah ini terkesan dipersulit oleh fasilitator.

“Di Gili Indah hanya 47 RTG Kumac yang sudah 100 persen kami bangun namun belum bisa dicairkan 100% lantaran Fasilitator enggan mendampingi pokmas dalam pencairan. Alasannya bermacam-macam mulai dari persoalan DED, Speck hingga ada beberapa warga menolak karena dianggap tidak sesuai harapan,”paparnya.

Jika memang itu yang dipersoalkan, katanya, Rekomendasi RTG dari pemerintah jangan diragukan, karena proses kami mengurus ijin RTG tidak mudah, kami berproses selama 7 bulan untuk mendapatkan ijin RTG KUMAC, hasil perhitungan struktur tahan gempa kami pun perhitungan nya dari dua profesor yaitu Prof Iswandi dari ITB dan Doctor Buan dari Unram, belum lagi soal uji kelayakan teknis yang lain. Proses nya tidak mudah dan panjang."imbuhnya

Menurutnya, yang di persoalkan fasilitator mengada-ada. Karena setiap kali rencana pencairan, fasilitator selalu mangkir, dengan mempermaslahkan hal yang lain lagi. Padahal, perusahaan telah menjamin semua pekerjaan RTG Kumac sudah sesuai dengan kesepakatan dengan pokmas, bahkan perusahaan memberikan garansi terhadap RTG Kumac yang telah terbangun selama 25 Tahun, apakah ada RTG lain yg sanggup dan berani memberikan garansi kepada masyarakat ??," Tandasnya

“Kami beri jaminan berupa garansi 25 tahun. Jika ada keluhan kami langsung perbaiki dan realisasikan meski hanya soal cat yang mengelupas pun kami akan perhatikan,”ungkapnya.

“Garansi yang kami berikan berupa apa bila rumah tersebut rusak karena bencana alam seperti gempa bumi, agin kencang, bahkan dari karat, rayap, dan jamur juga kami berikan garansi, hingga fasilitator meminta ada tambahan garansi anti tikus dan anti ayam pun kami setujui, bahkan jika terjadi gempa lagi dan rusak kami akan ganti baru. Karena RTG Kumac itu menggunakan bahan yang dilapisi fiber yang sangat tahan dan aman dari gempa, jangankan menimbulkan korban jiwa, insyaallah bahan RTG Kumac apabila seandainya roboh piring saja tidak akan pecah ,”sambungnya.

Lebih lanjut Direktur PT Kumac, "yang menjadi tanda tanya adalah, warga telah menempati rumah selama kurang lebih 5 Bulan walaupun kewajiban pokmas membayar 100% belum tuntas karena terhambat fasilitator yang belum kunjung mau mandampingi, pertanyaannya adalah kenapa tiba-tiba ada oknum warga di gili terawangan yang setelah kami selidiki bukanlah atas nama warga penerima bantuan dan fasilitator itu mempersoalkannya setelah lima bulan mereka tempati rumah RTG Kumac itu. Perusahaan juga tidak ujuk-ujuk memulai membangun tanpa ada SPK/Kontrak yang ditandatangani oleh pokmas dan koordinasi yang dilakukan dengan pihak terkait. Buktinya mereka warga penerima RTG sudah menandatangani seluruh administrasi yang di perlukan dari memulai membangun sampai pencairan.

“SPK di tandatangani tanggal 3 Juli 2019 dan pengerjaan rumah kami selesai 1 bulan setelah kontrak ditandatangani. Harusnya sekarang ini kami sudah menerima pembayaran itu karena sudah kuran lebih 5 bulan selesai pembangunan 100 persen. Namun apa yang kami terima sekarang ini, fasilitator belum mau mendampingi pokmas untuk pencairan dengan berdalih berbagai alasan,”pungkasnya.

“Tapi kami tidak ingin terburu-buru mengambil sikap karena kami masih mengedepankan musyawarah mufakat dan mediasi. Parahnya, Kalak BPBD sudah tanda tangan di berkas pencairan 30 persen tahap 2 tapi fasilitator tidak kunjung mendampingi pencairan,”sambungnya.

Baginya, membantu percepatan pembangunan rumah warga adalah yang utama. Karena dari awal, orientasi perusahaan hanya ingin rumah warga terbangun cepat aman dari gempa dan sehat serta masyarakat bisa segera punya rumah dan menemptinya.

“sore ini kami akan mediasi di kantor BPBD lombok utara bersama BPBD Lombok Utara, Fasilitator, Pokmas TPK dan lain lain, terkait persoalan pencairan gili yang sudah lama tertunda untuk segera dapat di cairkan, kasihan kan pengusaha sudah capek kerja, rumah masyarakat sudah 5 bulan jadi dan sampai saat ini belum kunjung di tuntatsakan pembayaran nya,”tandasnya.(ms/Zi JN)

ANcom--Selayar | Kasus tindak pidana penjambretan ponsel yang terjadi pada sekitar pukul 14.00 Wita, hari Sabtu, (09/11), bertempat, di ruas Jln. Angkajeng, Lingkungan Bua-Bua Barat, Kelurahan Benteng Utara, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, membuat heboh sejumlah pengguna media sosial facebook di daratan kota Benteng.
Kali ini, korbannya merupakan seorang bocah, berusia sembilan tahun, atas nama Tegar yang baru duduk, di bangku kelas dua, SD Inpres 2, Benteng. Tegar tercatat sebagai warga Jln. Melinjo No. 30 Benteng.
Ironis, karena saat berlangsungnya kejadian, ayah Tegar, Ahmad Amiruddin, sedang berada di Kabupaten Gowa, sementara ibunya, Gusti Arifin, tengah mendampingi perjalanan kunjungan kerja wakil bupati ke pulau.
Ayah korban, Ahmad Amiruddin yang dikonfirmasi wartawan via massengger, pada hari, Sabtu, (09/11) sore, mengutarakan, “kejadian ini telah dilaporkan secara resmi, ke bagian sentra pelayanan kepolisian terpadu (SPKT) Mako Polres Kepulauan Selayar, oleh kakek korban, atas nama, Najir (55 thn),” Laporan kejadian diterima, oleh Banit 1, SPKT Polres Kepulauan Selayar, Bripda Muh. Khasbi.
Berikut ciri-ciri barang milik korban yang dibawah kabur pelaku, penjambret, Handphone merk, Oppo A1, warna hitam, Type : CPH 1923 (2GB). Nomor Imei 1 : 869318043806393-869318043806385. S/N : MC{H 192311A116A1925. P, 40.SBB.1805.0219.
GSM : 900/1800Hz, WCDMA : 900/2100MHz LTE FDD : Bands 1/3/5/8, LT TDD : Band 40, Pemeriksa : 011BD, Tanggal, 2019/06/22.
“Jika ada yang mengetahui, dan atau melihat seseorang ingin menjual handphone, merk Oppo A1, warna hitam, tanpa kardus, tolong dicek, dan diperiksa baik-baik. Bilapun menemukan kesamaan, dengan ponsel diatas, silahkan menghubungi, nomor contac person, 082-348-580-388, Atas nama Ahmad Amiruddin,” pungkasnya, penuh harap. (fadly syarif)

Keterangan gambar : Kemasan kosong, Kardus Handphone milik korban, Tegar

Minggu, 03 November 2019 16:22

Kak Seto Meriahkan Hari LPAI

ANcom--JAKARTA | Kak Seto, meriahkan Hut ke 21 Lembaga Perlindungan anak Indonesia (LPAI) di pelataran parkir Sarinah, Jakarta Minggu (4/11).

Tampak pengurus pusat, lembaga yang didirikan sebelum era reformasi itu berdiri mendampingi Kak Seto.

Tak hanya anak anak, puluhan orang tuan dan remaja berdiri menyaksikan penampilan Ka Seto dengan berbagai lagu dan dongeng  ciptaannya.

"Menhibur bangat," jelas Fitri salah seorang remaja yang hadiri di area acara perayaan HUT LPAI itu.

Kak Seto berharap, mulai hari ini harus dihindari kekerasan terhadap anak. Sebagai buah bapak dan ibu, anak tidak seharusnya ada perlakuan keras, katanya.

Perlakukan mereka dengan senyum dan bernyanyi. Kalau dulu negur anak, hei hei sudah larut malam, sana sana tidur, mulai sekarang tegurannya dengan bernyanyi, lalu kemudian kak Seto bernyanyir "hari sudah larut malam dst...

Dia pun menghimbau, jika ada bapak dan ibu menemui kendala dengan anaknya bisa datang ke kantor LPAI di Kemterian Sosial RI, Salemba Jakarta.puan

 

Ancom-Sumbawa | Jelang Musyarawah Daerah (Musda) KNPI, kini Suara pemuda terus menggema agar segera dilaksanakan Musda tersebut, suara tersebut bak dayung bersambut baik dari pengamat, NGO Maupun LSM hingga purna KNPI kabupaten Sumbawa. Namun hingga saat ini Rakerda yang merupakan langkah awal menuju Musda belum juga dilaksanakan Sehingga terus bermunculan berbagai dugaan dan spikulasi oleh masyarakat maupun pemuda.

Tokoh pemuda Abdul Haji, S.Ap, mengatakan bahwa roda organisasi tidak akan sehat kalau pemikiran pemimpin organisasi tidak sehat, begitu juga dirasakan oleh organisasi yang pernah digelutinya yakni KNPI. "Musda ini penting sebab ini penyelenggaraan organisasi, dan organisasi ini adalah milik pemuda bukan milik seorang saja ataupun milik keluarganya dia," ujar Abdul Haji, S.Ap ke awak media, sabtu (2/11).

Tokoh muda Sumbawa yang pernah menjadi pentolan HMI Sumbawa menyoroti PK dan OKP 'mandul' serta tidak punya nyali dalam mendesak DPD I untuk segera menuntaskan musda sesegera mungkin yang mengakibatkan roda organisasi tidak berjalan. " Berhentilah jadi pengurus KNPI baik tingkat kabupaten maupun tingkat PK, bahkan bangga menjadi OKP di KNPI kalau tidak berani melakukan gebrakan untuk segera menuntaskan Musda," ungkapnyan

sebagai organisator senior di Sumbawa, Haji menilai semua harus paham organisasi, bukankah masa kepemimpinan Iksan Imanuddin telah berakhir 2018 lalu, sebab dia adalah produk musdalub, namun hingga kini, masih saja mentolerir ada juga yang menyebutkan masa nya hingga Agustus 2019, akan tetapi hingga kini penghujung tahun 2019 belum juga terlaksana. " Iksan nya yang pintar atau OKP dan PK yang tidak paham, ini pristiwa lucu dalam sejarah organisasi," tukasnya.

Ia menduga, lambatnya musda ini akan menjadi bom molotov di pemuda Sumbawa sehingga pada waktunya nanti akan menimbulkan 'bara api' di pemuda. " hal ini yang harus disikapi, PK atau OKP segera ambil sikap jangan sampai menjadi bom molotov karena belum mau melepas jabatannya, akan berdampak buruk nantinya, kasihan karirnya di birokrat dan catatannya dimasa depan, akan tercatat sebagai orang haus jabatan, ditambah ada momentum pilkada," tegas Abdul Haji,

Ia menambahkan, ingat kita semua mesti menjaga keamanan dan ketertiban pilkada, jangan sampai hal ini mengancam keamanan pilkada Sumbawa, maka bersegeralah Musda.

Telah banyak banyak organisasi yang digeluti Abdul Haji, mulai dari PMI dengan jabatan wakil Ketua, belum lagi Ketua BEM UNSA hingga karang Karang Taruna dan mantan ketua AMPG namun baru kali ini ia melihat organisasi yang rusak parah, wajar muncul isu saat ini, Iksan belum berani melaksanakan Musda, sebab dia ingin mengamankan jalur karirnya mengingat momentum Pilkada di depan mata, persoalan keuangan KNPI, masih ingin menjadi Ketua, haus jabatan hingga dugaan ekstrim masih ingin menikmati organisasi.

" kalau ingin selamat dari isu tersebut ya segera musda, kalau tidak juga mau musda, iya, berarti isu yang beredar itu benar, kalau musda tidak juga bulan november ini, maka isi itu benar, ya pasti akan ditindaklanjuti oleh pemuda," ucap haji.

secara khusus, ia menyentil agar seluruh PK dan OKP maupun pengurus KNPI lainnya untuk membeli sarung ataupun dester kalau tidak berani menyikapi persoalan ini, agar roda organisasi fapat berjalan normal.

Ia mengingatkan agar segera Iksan Imanuddin untuk menyelengarakan Musda dalam bulan November ini dan OKP maupun PK segera menyikapi telatnya kegiatan ini, dan sebelum musda dilaksanakan Rakerda terlebih dahulu untuk memantapkan 51 pemilik suara yang terdiri dari 24 PK dan dan 24 OKP ditambah unsur MPI, DPD II dan DPD 1. "Percaya saya sebab saya telah makan garam dalam dunia gerakan kalau Musda tidak dilaksanakan bulan November ini, maka akan menjadi bara api ditingkat pemuda, yang akan meledak dengan sendirinya, sebab persoalan ini sudah sampai di klimaks pemuda, tentu akan berdampak pada harga dirinya, karir dan nama baiknya serta menjadi preseden buruk dalam KNPI" tutup Abdul Haji. (*)

 

 ANcom--SELAYAR | Issu pilkada bupati tahun 2020 disikapi secara serius oleh Komisi Pemilihan Umum selaku penyelenggara pemilu. KPU, tampaknya tidak main-main dalam rangka menghadapi momentum pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipastikan akan berlangsung pada medio bulan, September 2020.

Koordinator divisi tekhnis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi-Selatan, Andi Dewantara, SH menandaskan, kami tidak akan mentolerir, dan memberikan toleransi dalam bentuk kebijakan apapun, kepada badan adhoc yang dinilai melakukan tindak pelanggaran kode etik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Sebagai bentuk keseriusan dalam penanganan pelanggaran kode etik badan adhoc, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyiapkan, setidaknya tiga jenis sanksi, bagi petugas panitia pemungutan suara (PPS) dan panitia pemilihan kecamatan (PPK) yang dinilai tidak netral atau menunjukkan keberpihakan, baik secara langsung, maupun tidak langsung, kepada salah satu pasangan calon di pilkada.

“Sanksi teguran, dan peringatan secara tertulis akan kami layangkan, kepada panitia pemungutan suara (PPS) dan panitia pemilihan kecamatan (PPK) yang diduga melakukan pelanggaran kode etik badan adhoc”.

“Jika sanksi tersebut, tidak indahkan, maka kami tidak akan sungkan-sungkan, untuk menjatuhkan sanksi pemberhentian, dan pencopotan kepada yang bersangkutan”.

Andi Dewantara menjelaskan, “dugaan tindak pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh badan adhoc pilkada, akan diakumulasikan dalam bentuk daftar inventaris masalah (DIM) penanganan dugaan pelanggaran kode etik badan adhoc”.

“Mekanisme pemberian sanksi terhadap penyelenggara badan adhoc yang terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan pelanggaran kode etik, akan diputuskan langsung oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU)”.
“Ini bukan sekedar ancaman, karena sanksi pemberhentian sudah pernah kami jatuhkan kepada salah seorang oknum petugas pemungutan suara (PPS) pada penyelenggaraan, pemilihan legislatif lalu, saat oknum pps, dilaporkan, melakukan pendistribusian kalender, salah seorang caleg”, urainya memberikan contoh kasus.

Terkait akan tersebut, Andi Dewantara berharap, hal ini hendaknya dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran, bagi para bakal calon penyelenggara pemilu (badan adhoc) baru, yang akan direcrut, pada tanggal, 1 Januari tahun 2020 mendatang.

Senada dengan Andi Dewantara, Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar, Mansur Sihadji, S.KM., M.Kes menegaskan, “mekanisme pemberian sanksi terhadap penyelenggara badan adhoc yang patut diduga melakukan pelanggaran kode etik akan di dasarkan klasifikasi permasalahan dengan mendengar dan menerima saran atau masukan, serta rekomendasi dari para komisioner kpu”.

Sercara terpisah, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar, Nandar Jamaluddin, S.Pd., M.SI, mengingatkan, “Penyelenggara badan adhoc merupakan ujung tombak dan penyangga utama, dalam persoalan tekhnis, penyelenggaraan pemilu”.

Oleh karenanya, “penyelenggara badan adhoc hasil recruitmen medio bulan Januari 2020, diharapkan dapat menghasilkan orang-oramg yang beridealisme, indenpendent, berintegritas, dan senantiasa mengedepankan netralitas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, selaku penyelenggara pemilu, di tingkat kelurahan, desa, dan kecamatan”.

“Dengan persyaratan melekat ini, kita berharap, bisa memastikan, bahwa mutu, dan kualitas ‘produk’ yang dihasilkan dari penyelenggaraan pilkada, akan menjanjikan masa depan yang jauh lebih baik, dan cerah bagi masyaraka,”.

“Dalam konteks itu pula,saya menitipkan harapan besar, kepada generasi muda, khususnya, elemen mahasiswa dan pelajar yang memiliki perhatian dan kepedulian terhadap peningkatan kehidupan berdemokrasi, dan stabilitas politik untuk ikut berpartisipasi menjadi penyelenggara pilkada”.

Buktikan, teori akademik, yang telah anda dapatkan dari lingkungan kampus dengan terjun langsung menjadi penyelenggara pilkada, dan ikut berkhidmat, pada perjuangan demokrasi, sekaligus mengasah skill, kreativitas, keterampilan, dan wawasan kepemiluan” tantang, Nandar Jamaluddin saat dihubungi awak media, hari Sabtu, (02/10). (fadly syarif)

 

ANcom-SELAYAR | Berbagai bentuk agenda mewarnai kesibukan jajaran komisioner dan pegawai di lingkungan sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi-Selatan.

Hal tersebut dibuktikan lewat serangkaian pertemuan rutin di kalangan internal komisioner dan sekretariat yang mulai digelar sejak setahun terakhir.

Agenda pertemuan rutin digelar dalam rangka untuk membahas finalisasi pelaksanaan tugas-tugas pokok dan fungsi KPU, selaku lembaga penyelenggara pemilu, terutama menjelang perhelatan bursa pilkada bupati tahun 2020.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar, Nandar Jamaluddin, S.Pd., M.SI menguraikan, “agenda pertemuan internal jajaran komisioner, dan sekretariat KPU, sudah berjalan, hampir kurang lebih setahun terakhir.

Agenda pertemuan rutin yang digelar pada setiap hari Senin ini, dilaksanakan dalam rangka untuk membahas berbagai topik permasalahan di lingkungan internal kpu.

Rangkaian agenda persiapan penyelenggaraan sosialisasi rumah pintar pemilu (RPP) sebagai bahagian tak terpisahkan dari pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2019 menjadi salah satu topik perbincangan yang mengemuka pada forum pertemuan rutin yang digelar pada hari, Senin, (28/10) kemarin.
Kegiatan sosialisasi rumah pintar pemilu yang terselenggara dari dukungan pos anggaran pembangunan dan belanja nasional (APBN) tahun 2019, diharapkan Nandar, dapat dioptimalisasikan, pemanfaatannya sebagai ruang, dan pusat kegiatan, kepemiluan di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Selain membahas agenda persiapan penyelenggaraan sosialisasi rumah pintar pemilu, kpu juga mulai membahas dan membicarakan beberapa agenda penting, terkait dengan mulai masuknya tahapan penyelenggaraan, pilkada pemilihan, balon bupati, dan wakil bupati, tahun 2020 yang telah berjalan efektif, terhitung, sejak hari, Selasa (01/10) kemarin.

Terkait dengan hal tersebut, KPU secara continue mulai mengevaluasi persoalan kesiapan sumberdaya manusia (SDM) berdedikasi, dan berloyalitas tinggi yang juga diharapkan memiliki keterampilan kompetensi, kapabilitas, kecakapan, dan kemampuan bekerja team.

Kegiatan evaluasi serupa, dilakukan untuk mengecek dan memastikan ketersediaan mobiler, sarana-prasarana, alat tulis kantor (ATK), ketersediaan kendaraan operasional, serta penyiapan kondusifitas kantor.

Dalam konteks evaluasi, kpu juga ikut memanfaatkan, forum pertemuan rutin untuk merasionalisasi pemanfaatan anggaran per medio bulan Oktober 2019 sebagai salah satu bentuk transpransi dan keterbukaan kepada publik.

Agenda pertemuan rutin ini diharapkan Nandar, akan menjadi media evaluasi yang efisien, dan efektif dalam rangka untuk mengkaji efektifitas seluruh bentuk-bentuk pelaksanaan kegiatan di internal KPU, baik yang telah terlaksana sepekan sebelumnya, maupun, yang baru akan dilaksanakan, sepekan setelahnya.

Pernyataan tersebut, dilontarkan secara blab-blankan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar, Nandar Jamaluddin, saat berkesempatan, menerima kunjungan wartawan, di ruang kerjanya, hari, Rabu (30/10).

Pada kesempatan yang sama, Nandar juga sempat membeberkan, rencana penyelenggaraan kegiatan evaluasi pelaksanaan pemilu tahun 2019, yang akan dihelat, Komisi Pemilihan Umum dengan melibatkan sejumlah stakholder dan elemen terkait lainnya.

Sejumlah unsur terkait yang terdiri dari organisasi kemasyarakatan dan pemuda (OKP), partai politik (Parpol), LSM, Media, mantan PPS dan PPK dari delapan puluh delapan desa, tujuh kelurahan yang tersebar di sebelas wilayah kecamatan daratan, dan kepulauan Selayar, disebut-sebut akan dihadirkan dan menjadi tamu undangan dalam pelaksanaan kegiatan evaluasi pemilu 2019.

“Agenda kegiatan ini sendiri, sementara diramu, dan dipersiapkan secara matang oleh pihak panitia yang rencananya, akan menyasar salah satu warung kopi, di bilangan kota Benteng, untuk selanjutnya ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan dimaksud” urainya, panjang lebar.

Sebelumnya kata dia, Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga telah menyelenggarakan dua rangkaian kegiatan sosialisasi yang terdiri atas, sosialisasi tahapan pilkada 2020 dan sosialisasi syarat dukungan bakal calon perseorangan di pilkada bupati.

Nandar mengungkapkan, rangkaian kegiatan sosialisasi ini diselenggarakan KPU dengan bermodalkan, keberanian pihak penyelenggara untuk melaksanakan sosialisasi tanpa sokongan anggaran pilkada.

“Pasalnya, anggaran baru akan kucur, pasca penandatangan, naskah perjanjian hibah daerah (NPHD)”. Lagian, bila kita merujuk, pada ketentuan, PKPU. No. 15, tahun 2019, maka rangkaian, sosialisasi pilkada bupati, idealnya, baru dilaksanakan, pada hari, Jum’at, (01/11) mendatang.
“Akan tetapi, kegiatan sosialisasi ini sengaja kita selenggarakan lebih awal, sebagai bentuk tanggung jawab moril, Komisi Pemilihan Umum (KPU), selaku lembaga penyelenggara pemilu yang wajib mempertanggung jawabkan, pelaksanaan tugas pokok, dan fungsinya, kepada negara, bangsa, dan masyarakat”.

“Melalui rangkaian kegiatan sosialisasi ini, kita berharap, seluruh tahapan pilkada bupati akan tersosialisasi dengan baik untuk ‘membangun’ dan ‘melahirkan’ kesepahaman, persepsi, serta sudut pandang mengenai tahapan pilkada”.

Sekedar perlu diketahui, bahwa tahapan pilkada bupati 2020, tidak berakhir, sampai pada tataran penyelenggaraan sosialisasi semata. Karena pada medio bulan, Desember-Maret 2020, KPU akan kembali disibukkan oleh pelaksanaan tahapan penyetoran berkas persyaratan administrasi bakal calon bupati yang diusung oleh partai politik.

Dalam waktu yang sama, bakal calon perseorangan juga diharapkan mulai dapat menyetorkan persyaratan administrasi persyaratan dukungan e-ktp dengan melampirkan Formulir Model B.1-KWK.

Tahapan pendaftaran pasangan calon sendiri, baru akan dilaksanakan pada tanggal 16-18 Juni 2020, setelah seluruh berkas persyaratan dianggap lengkap dan tidak lagi terdapat kekurangan.

Recruitmen penyelenggara ad hoc (PPK) dan PPS, akan digelar pada medio bulan Januari 2020 mendatang, pungkasnya, mengakhiri perbincangan dengan wartawan. (fadly syarif)

Foto: Kapolda Irjen Pol Nana Sudjana

ANcom--Mataram |  Kepolisian Daerah NTB melaksanakan upacara dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda Ke-91 Tahun 2019, dengan dipimpin langsung Inspektur Upacara Kapolda NTB Irjen Pol Drs. Nana Sudjana AS, MM. Upacara diikuti oleh Wakapolda, Irwasda, PJU, para Pamen, Pama, Bintara dan ASN dalam lingkungan Polda NTB.

Kapolda NTB Irjen Pol Drs. Nana Sudjana AS, menyampaikan sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia antara lain apresiasi setinggi-tingginya kepada para tokoh pemuda tahun 1928 yang telah berjuang sehingga telah menjadi pelopor pemuda untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia sekaligus menjaga keutuhan NKRI.

Lanjut kapolda NTB mengatakan bahwa Hari Sumpah Pemuda ke-19 kali ini mengambil tema " Bersatu Kita Maju ". Tema tersebut diambil untuk menegaskan kembali komitmen yang telah dibangun oleh para pemuda, bahwa hanya dengan persatuan kita dapat mewujudkan cita-cita bangsa. Dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi ibarat dua mata pisau, satu sisi memberikan kecepatan informasi sehingga memungkinkan para pemuda kita untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan dalam pengembangan sumber daya serta daya saing.

Namun pada sisi lain perkembangan ini mempunyai dampak negatif, informasi yang bersifat destruktif mulai dari pornografi, narkoba, pergaulan bebas hingga radikalisme dan terorisme juga masuk dengan mudah apabila pemuda tidak dapat memfilter dengan ilmu pengetahuan dan karakter positif dalam berbangsa dan bernegara.

Pemuda yang tangguh adalah pemuda yang memiliki karakter moral dan karakter kerja, pemuda yang beriman dan bertaqwa, berintegritas tinggi, jujur, santun, bertanggung jawab, disiplin, kerja keras, kerja ikhlas, dan tuntas. Pemuda juga harus memiliki kapasitas intelektual dan skill kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan yang mumpuni, serta pemuda harus memiliki inovasi agar mampu berperan aktif dalam kancah internasional.ungkapnya.

Tema Bersatu Kita Maju sesungguhnya diperuntukan untuk seluruh elemen bangsa yang bagi pemuda menjadi keharusan karena ditangan pemudalah Indonesia bisa lebih maju.
Pada saat ini dibelahan dunia telah lahir generasi muda yang memiliki pola pikir yang serba cepat, serta instan, lintas batas, cenderung individualistik dan gramatikal. jelas Nana.

Canggihnya ilmu pengetahuan dan teknologi serta mudahnya akses terhadap sosial media, telah menjelma menjadi tempat favorit berkumpulnya anak-anak muda lintas negara, lintas budaya, lintas agama, yang interaksi mereka di media sosial berjalan real time 24 jam.

Pemuda juga adalah harapan bangsa dan Negara, pemuda juga harapan bagi dunia, pemuda Indonesia harus maju dan berani menaklukan dunia. Menteri Pemuda dan Olahraga berharap kedepan akan banyak muncul tokoh-tokoh muda yang mendunia.ucapnya.

Gerakan revolusi mental menemukan relevansinya, pembangunan karakter kita bisa kuat, tangguh dan kokoh ikut serta dalam percaturan pemuda dunia, kita tidak lagi harus bertahan dan menghadapi dampak negatif dari modernisasi dan globalisasi, tetapi kita harus mempu memberikan warna untuk mengubah dunia dengan tekat dan semangat yang didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi.imbuhnya.

Pada akhir sambutan Menteri Pemuda Dan Olahraga mengatakan pemuda generasi terdahulu mampu keluar dari jebakan sikap-sikap primordial suku, agama, ras dan kultur, menuju persatuan dan kesatuan bangsa, maka tugas pemuda saat ini adalah harus sanggup membuka pandangan keluar batas-batas tembok kekinian dunia demi menyongsong masa depan dunia yang lebih baik.tutup Kapolda NTB Irjen Pol. Nana (Zi )

Foto: tweeter joko widodo

ANcom--PALU | Presiden Jokowidodo ke Palu, Sulawesi Tengah memastikan pembangunan hunian tetap (Huntap) berjalan sesuai rencana.

Didampingi sejumlah menteri, rombongan presiden didampingi gubernur Longki Djanggola meninjau Huntap di Duyu, Palu Selatan. Setelah mendapat penjelasan dari pejabat terkait dari kementerian PUPR, presiden mengaku kalau pembanguan agak mengalami keterlambatan.

Bencana alam gempa yang yang diikuti tsunami dan likuefaksi, 28 September tahun 2018, sedikitnya telah menorehkan sejarah sbegaai bencana alam terdhasyat dalam sejarah di Sulwesi Tengah. 

Puluhan ribu korban jiwa dan ratusan ribu kehilangan tempat, membuat pemerintah menetapkan bencana yang menimpa Palu, Donggala, Sigi dan Parimo itu sebagai bencana nasional.

Kini, pemulihan dibawah koordinasi pemerintah pusat telah beketja secara terencana dan maksimal, baik membangun hunian sementara (Huntara) maupun Huntap, diakui ada kendala sehingga pembangunan belum nampak secara signifikan.

Bencana nasional yang diperkirakan menelan kerugian mencapai Rp 63 triliun tersebut, diakui oleh pemerintah merupakan fakta sejarah yang harus menjadi bahan renungan bahwa rencana manusia sangat ditentukan oleh yang kuasa, Tuhan Yang Maha Esa.

Presiden Jokowi, Menteri PUPR dan Gubernur Longki memastikan, akan kelancaran pembangunan Hutap yang merupakan solusi sebagai bantuan pemerintaj kepada korban terdampak langsung bencana tersebut.

Dari sisi ekonomi, sendi sendi penggerak ekonomi rakyat yang hancur tertelah bencana, juga perlahan dipulihan dengan berbagai bentuk bantuan stimulan.

Pertumbuhan ekonomi Sulteng yang berada di atas pertumbuhan rata rata nasional, juga mengalami goncangan yang cukup terasa dalam satu tahun terakhir.

Bencana tersebut, tidak hanya menghancurkan infrastruktur pemerintah, sejumlah pusat perbelanjaan pun ikut hancur seperti mall dan beberapa pusat pertokoan.

Bangunan swasta seperti hotel, merupakan investasi paling banyak menyumbang pertumbuhan ekonomi kota Palu pun ikut rata dengan tanah pada saat itu.

Ekonomi lumpuh, membutuhkan uluran tangan. Tak hanya nasional, sejumlah badan dunia pun hadir ke Palu untuk bahu membahu mengatasi kegetiran warga di sana.

ANcom--SELAYAR | Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi-Selatan merealease secara resmi pengumuman terkait dengan penetapan jumlah minimal syarat dukungan dan persebaran dukungan calon perseorangan dalam rangka untuk menyongsong pelaksanaan, bursa pemilihan bakal calon bupati dan wakil bupati, tahun 2020.

Ketua Komisi Pemilihan Umum, Kabupaten Kepulauan Selayar, Nandar Jamaluddin, S.Pd, M.Si, menguraikan, “jumlah minimal syarat dukungan untuk pasangan calon perseorangan dalam pelaksanaan bursa pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020, harus memenuhi kuota standar dukungan, sekurang-kurangnya, sembilan ribu seratus enam puluh satu orang”

“Persebaran dukungan dimaksud, minimal terdapat, sekurang-kurangnya di enam wilayah kecamatan”.

“Hal ini didasarkan, pada berita acara, KPU Kepulauan Selayar, nomor : 190/Pl.022/BA/7301/KPU-Kab/X/2019, jelas, mantan, Sekretaris PGRI, masa bhakti, 2014-2019 yang belakangan, terpilih, dan melenggang menjadi komisioner KPU Kepulauan Selayar”.

“Sebelumnya, KPU Kepulauan Selayar, telah menfasilitasi penyelenggaraan kegiatan sosialisasi tahapan pilkada dan persyaratan pencalonan pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020. Sosialisasinya sendiri, dilaksanakan pada sekitar pukul 10.00 Wita, hari, Senin, (21/10) kemarin, bertempat di rumah pintar pemilu (RPP), Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar”, urai Nandar Jamaluddin kepada wartawan, melalui sambungan telefon selular, hari, Senin, (28/10) pagi. (Fadly Syarif)

ANcom--BOGOR |Ratio penyuluh dan luas lahan serta jumlah petani, menjadi topik bahasan Kadis Tanaman pangan dan Holtikultura Tolitoli, ketika bertemua kepala BPPSDM Kementerian Pertanian, Prof Dr Ir Dedy Nursyamsi di sela sela  acara orasi pengukuhan Profesor Riset, di Bogor.

Dalam keterangan tertulis yang dikirimkan ke alasannews.com, Selasa (29/10) Kadis Rustan Rewa menyebutkan, ratio atau jumlah penyuluh lapangan (ppl) seperti di Tolitoli yang hanya seratusan orang, sangat beray untuk bisa mengjangkau dengan maksimal seleuruh wilayah yang begitu luas di Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah,

Luas lahan pertanian kabupaten Tolitoli yang membentang dari Selatan ke Utara yang jaraknya lebih 200 KM, membutuhkan tantangan dari para penyuluh kita dan semoga saja Kementan di bawa komando Menteri baru bisa lebih maksimal menyiapkan Tolitoli sebagai salah satu daerah penyangga pangan nasional terutama ibu kota setelah pinda ke Kaltim.

Rustan menghadiri acar pengukuhan tiga profesor itu di Kampus Penelitian Pertanian Cimanggu, Bogor menyempatkan diri untuk bisa bertukar informasi yang para pejabat terkait di kementerian.

"Saya sampaikan, bagaimana petan PPL ini bisa lebuh maksimal agar pertanian kita lebih maju," tandas Rustan lagi.

Menurutnya, jumlah PPL di Tolitoli untuk PPL Kabupaten 68 orang, THL TBPP 12 dan PPL Hinor 32 orang sangat jauh dari jumlah ya g harus dibutuhkan, katanya.

Sebelumnya, rustan Rewa bertemu Menteri Syahrul Yasin Limpo (SYL) di Kementerian pertanian di Jakarta. Kementerian kata Rustan, tetap konsisten menyiapkan Tolitoli sebagai salah satu penyanggah pangan naaional ke depan.puan

Senin, 28 Oktober 2019 20:26

Gaya Hidup ASN jadi Sorotan Publik

Hari ini, pemerintah kembali akan membuka lowongan calon pegawai negeri sipil (cpns) untuk tahun 2019-2020. Semntara itu, Aparat sipil negara (asn) seharusnya memilki kedisiplinan dan bisa menjadi contoh di masyarakat kini dalam sorotan 

Di tolitoli, hal ini menjadi sorotan lembaga swadaya masyarakat soal perilaku keseharian asn di sana. Pasalnya, mulai dari gaya hidup sampai  menjadi pelakor( perebut laki orang) dinilai sudah sangat bertentangan dengan disiplin asn itu sendiri. Termasuk pelanggaran berat baukan bisa berujung pemecatan bagi yang melakukannya.

Salah satu contoh adalah soal sebagain gaya hidup asn di tolitoli seperti berlomba dalam pola hidup konsumtif bahkan terkesan glamour, mulai jdi buah bibir masyarakat umum.

Belum lagi, sejumlah asn ditengarai melakukan tindakan tak terpuji misal jadi pelakor. Isu pelakor asn di kota cengkeh sudah jadi rahasia umum.

Hal lain sejumlah asn tampak memperkaya diri begitu menempati suatu jabatan. Tampak menyolok dalam keseharian mereka.

Tim media ketika melakukan penelusuran menyimpulkan bahwa sudah saatnya pimpinan asn dalam hal ini Sekab (selaku pembina penegakan disiplin) melakukan peringatan keras terhadap asn yang ditengarai menjadi pelakor dan asn yang gaya hidupnya glamour.

Data menyebutkan, sejumlah asn juga melakukan perbuatan selingkuh apakah sesama asn atau dengan wil di daerah berbeda.

Meski belum terkonfirmasi akan kabar ini, namun santer ada asn bahkan menjadi buah bibir di masyarakat akan tindak tanduknya atau kelakuannya.

Sekab Mukaddis belum memberikan penjelasan akan sinyalemen yang sudah jadi buah bibir di masyarakat itu.

Tetapi setiap upacara tanggal 17 an bulan berjalan, himbauan akan disiplin asn selalu ditekankan baik oleh bupati, wakil bupati maupun sekab.

 

ANcom--SELAYAR | Tak perduli terik panas matahari yang menyengat, jajaran personil kepolisian dari unsur Satuan Pembinaan Masyarakat (Satbinmas) Polres Kepulauan Selayar, Sulawesi-Selatan bersama rombongan Pengurus Bhayangkari Cabang Kepulauan Selayar menggelar rangkaian giat “Jum’at Berbagi”.

Personil Satbinmas dan Pengurus Bhayangkari Polres Kepulauan Selayar rela menyusuri jalan-jalan setapak sempit, dan berdebu untuk bersosialisasi dan membina kedekatan dengan warga masyarakat, khususnya warga kurang mampu.

Giat “Jum’at Berbagi" digelar dalam rangka untuk membagikan dan menyalurkan bantuan sembilan bahan pokok (sembako) kepada warga masyarakat kurang mampu yang tersebar di sejumlah wilayah kelurahan di kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar.

Giat ini dipimpin oleh Kepala Bagian Sumber Daya (Kabag Sumda) Polres Kepulauan Selayar, AKP. Sukardi, SH., M.SI.

Dalam rangkaian kunjungan anjangsananya, mereka menyambangi empat orang warga kurang mampu antara lain Darmawati (53 thn), Bongko (68) warga, Lrg 3, Jln. Mappatoba, Lingkungan Bua-Bua Timur, Kelurahan Benteng Utara, Citra (28 thn), warga Jln. Poros Bandar Udara, H. Aroeppala, Kelurahan Bonto Bangung, Kecamatan Bontoharu, Bunga Dewi, (90 thn)warga Kelurahan Bontobangung, Kecamatan Bontoharu.

Kepala bagian Sumber Daya (Kabag Sumda) Polres Kepulauan Selayar, AKP Sukardi, SH,. M. Si, menuturkan giat pembagian dan penyaluran bantuan sembilan bahan pokok (sembako) ini merupakan giat rutin jajaran personil kepolisian, Polres Kepulauan Selayar yang dikemas melalui program, “Jum’at berbagi”

Ini merupakan wujud rasa empati dan simpati jajaran kepolisian, Polres Kepulauan Selayar, terhadap warga masyarakat kurang mampu.

Satu hal yang paling penting kata Kabag Sumda, bahwa melalui rangkaian kegiatan ini pula, kita berharap, jalinan tali silaturrahim masyarakat dan institusi kepolisian akan semakin kuat, dan selalu merasa dekat dengan polisi, terutama dalam pelaksanaan, tugas pokok dan fungsinya, selaku pengayom, pelayan, dan pelindung masyarakat.

Kita tidak ingin ada ruang pemisah dan sekat pemisah, antara masyarakat dengan polisi, tandas AKP. Sukardi, kepada awak media, hari Jum’at, (23/10) kemarin, usai memimpin secara langsung, jalannya, pelaksanaan giat, “ Jum’at Berbagi”

Giat ini dimulai pada sekitar pukul 14.00 dan Alhamdulillah, bisa berakhir dengan aman, tertib, dan lancar, pungkasnya. (Fadly Syarif)

 

ANcom--PAPUA BARAT |  Jembatan Holtekamp, ikon Indonesia bagian timur akan segera diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jembatan sepanjang 733 meter ini merupakan salah satu infrastuktur penting karena menghubungkan daerah Hamadi di Distrik Jayapura Selatan dan daerah Holtekamp di Distrik Muara Tami.

Jembatan ini akan mempersingkat waktu tempuh dari Kota Jaya Pura menuju Skow, Distrik Muara Tami yang merupakan perbatasan RI-Papua Nugini.

Memang, untuk membangun jembatan ini butuh dana yang tak sedikit. Berdasarkan catatan detikcom, jembatan ini membutuhkan biaya Rp 1,6 triliun. Pembangunan jembatan ini melibat anggaran pemerintah pusat dan daerah.


Lebih lanjut, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono pernah mengatakan, jembatan ini menjadi sangat penting untuk meningkatkan perekonomian setempat. Khususnya untuk mempercepat urusan pengiriman logistik.

Sebelum adanya jembatan itu, dari Jayapura menuju Holtekamp hingga ke perbatasan Skouw membutuhkan waktu hingga dua jam. Dengan adanya Jembatan Holtekamp waktu tempuh dua titik ini bisa dipersingkat jadi sekitar 30-45 menit.

"Keberlanjutan kota Jayapura tergantung expand area jembatan ini yang menyambungkan Holtekamp. Tadinya muter bisa berjam-jam perjalanan. Ini bentuk pengembangan kota Jayapura ke arah timur. Ini jadi faktor strategis karena berdampingan dengan Papua Nugini," kata Basuki di Jayapura, Papua, Sabtu (17/3/2018).

Kawasan jembatan Holtekamp juga punya potensi untuk pengembangan pariwisata. Salah satu yang bisa dikembangkan adalah wisata olah raga ski air.

"Banyak potensi yang bisa dikembangkan di sini. Jembatan ini juga bisa buat sehari-hari untuk membawa kebutuhan barang. jadi harga juga bisa ditekan," ujarnya.

Untuk diketahui, pada jembatan ini ada dua span atau bentang tengah yang terpasang di jembatan ini. Masing-masing memiliki tinggi 20 meter, lebar 26 meter, panjang 112,5 meter dan berat 2.000 ton.

Basuki mengatakan, yang menarik dari pembangunan jembatan ini adalah bentang utama jembatan buat utuh oleh PT PAL di Surabaya. Pengiriman bentang tersebut dilakukan secara utuh melalui jalur laut.

 

 

ANcom-TOLITOLI | Pertemuan Raya dan Konsultasi Pria / Kaum Bapa (P/KB) Sinode Am Gereja-gereja (SAG) se-Sulawesi Utara dan Tengah (Sulutteng) dilaksanakan di Desa Diule Kecamatan Tolitoli Utara. Konsultasi itu dibuka oleh Ketua P/KB SAG Sulutteng yang juga Bupati Minahasa Sulawesi Utara Ir. Royke Octavian Roring, M.Si.,IPM.,Asean Eng pada hari Jumat (25/10) di Gereja Protestan Indonesia Jemaat SION Desa Diule dan turut dihadiri oleh Bupati Tolitoli diwakili oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Sekwan) Kabupaten Tolitoli Drs. Budi Y. Katiandagho, Kapolres Tolitoli AKBP Hendro Purwako, SIK.,MH, Sekretaris Sinode GPIBT Pdt Ny Sarota Kaparang Dambouw STh, Ketua PKB GPIBT Pnt Frans Sawiri, Ketua Jemaat GPIBT Sion Diule Pdt Rikmon Lenehi STh, Bendahara PKB SAG Dr. Ronald Roe Roe, Pdt Jony Mandey, para Dokter TIM Kesehatan Kabupaten Minahasa, Jemaat GPIBT Sion Diule, dan Para peserta SAG.


Kegiatan tersebut berlangsung selama 4 hari dari tanggal 24 sampai tanggal 27 Oktober 2019 dengan tujuan mewujudkan tali persaudaraan antara anggota Pria Kaum Bapa dengan jemaat serta masyarakat melalui kerja nyata dan pembangunan.


Bupati Tolitoli dalam sambutan tertulisnya yang disampaiakan oleh Drs Budi Y. Katiandagho menyampaikan bahwa merupakan suatu kehormatan bagi Pemerintah Tolitoli atas penyelenggaraan kegiatan ini dan memberikan apresiasi karena telah mencerminkan adanya signegritas dan semangat trilogi relasi antar sesama Gereja maupun kemitraan dengan pemerintah.

Selain itu, Pria /Kaum Bapak juga harus peduli dan peka dengan persoalan bangsa saat ini dan turut mengambil bagian dalam menyelesaikan setiap masalah dengan memberikan pencerahan kepada jemaat dan masyarakat akan pentingnya menjaga kerukunan antar umat beragama.


Sementara itu, Bupati Minahasa Ir Royke Octavian Roring M.Si.,IPM.,Asean Eng, yang juga selaku Ketua P/KB SAG Sulutteng dalam sambutannya mengatakan banyak program yang akan dilaksanakan P/KB SAG, selain mempertemukan 13 Sinode serta membahas program yang nantinya akan ikut di Sidang Raya Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) yang akan membahas pelaksanaan pemilihan Majelis Pekerja Harian (MPH) PGI.


Royke Octavian Roring menambahkan program P/KB saat ini adalah mensosialisasikan 18-21 yaitu program tanpa handphone dimana penggunanya mulai pukul 18.00 sampai pukul 21.00 dengan mewujudkan 3B yakni Bermain, Bicara dan Berdoa. Alasannya, karena kondisi yang ada sekarang ini dalam keluarga dimana saat berkumpul bersama sudah tidak ada lagi saling komunikasi dalam keluarga disebabkan masing-masing sibuk denga menggunakan handphone.


Royke Octavian Roring juga menyampaikan dan memberikan apresiasi kepada panitia pelaksanaan kegiatan tersebut, terlebih buat Jemaat Sion Diule Kabupaten Tolitoli yang sudah melaksanakan kegiatan Pertemuan Raya Pria / Kaum Bapa GPIBT dan Rapat Konsultasi Ketua-ketua Pelka P/KB se-SAG Suluteng serta melaksanakan berberapa kegiatan ibadah kerohanian, lomba lomba antar P/KB, kegiatan Bakti Sosial dan kegiatan yang lain, kiranya kemajemukan yang ada di desa ini bisa terjalin keharmonisan antar umat beragama dan saling melengkapi kata Royke Octavian Roring mengakhiri sambutannya.bhtt

Halaman 1 dari 161

Berita Terkini

No result.
Empek Empek
Valentio112

Terkini Olah Raga

Sekprov
MOH SALEH
Bupati dan Wakil Ramdhan
Rustam Rewa1
dr adjimain
Fadjar S

Kontak Polisi

RESOR PALU