Rabu, Desember 11, 2019
hut daerah
Kapolres
Kamis, 29 Agustus 2019 21:14

Di Workshop Implementasi Host to Host, Wagub Singgung Lambatnya Pengurusan BPHTB

Ditulis oleh
Nilai butir ini
(1 Pilih)

Alasannews.com, Palu-Sulteng |  Wakil Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusli Dg. Palabbi S.Sos, SH, MH mengingatkan, salah satu yang bisa menimbulkan korupsi adalah lambatnya pengurusan BPHTB.

Ketika membuka Workshop Implementasi Host to Host PBB-BPHTB, tahapan persertifikatan tanah dan ZNT, Kamis (29/8), di Palu Wagub menyinggung berlarut larutnya masyatakat menanyi proses tersebut sampai tahunan.

"Ini, salah satu wilayah yang masuk dalam supervisi pencegahan korupsi adalah BPHTB, sebab kadangkala proses pengurusannya bisa sampai dua hingga tiga minggu, bahkan berlarut-larut hingga berbulan dan bertahun prosesnya," tukas Wagub.

Padahal yang diharap masyarakat, proses tersebut bisa berlangsung cepat dan praktis tanpa memakan waktu proses yang berkepanjangan dan berbelit-belit, imbuhnya.

"Kemarin berdasarkan MoU yang sudah dilaksanakan, menjadi momen kita bersama untuk menyamakan persepsi. Komitmen dan sinergi dalam rangka optimalisasi penerimaan daerah yang diantaranya melalui implementasi aplikasi host to host dalam kerjasama kewenangan instansi teknis guna mengintegrasi data terkait PBB-BPHTB," sebutnya.

Mewakili gubernur, Rusli berharap dengan adanya pemutakhiran ZNT sebagai dasar BPHTB maka pada gilirannya akan berdampak positif bagi peningkatan pelayanan yang lebih baik, kejujuran dan keterbukaan.

Gubernur katanya sangat mengapresiasi atas terlaksananya workshop yang hasilnya diharapkan dapat bermanfaat dalam menunjang keberhasilan kerja para aparatur pengelola layanan house to house yang ditugasi mengumpulkan pajak pemda dari masyarakat,.

Sebaliknya di sisi masyarakat dengan hadirnya sistematika baru itu diharapkan menjadi tantangan untuk sosialisasi ke masyarakat agar mereka memahami dan akhirnya partisipatif memenuhi kewajibannya membayar pajak tepat waktu ke pemerintah daerah.

Sebelumnya Koordinator Komisi Pemberantasan Korupsi Wilayah IX menyampaikan kegiatan workshop dan host to host sebagai tindak lanjut dan langkah untuk menginventarisir barang milik pemerintah daerah.

Dengan host to host juga bisa mengkonfirmasi data dari pemerintah daerah dan aset guna peningkatan PBB dan NJOP serta persyaratannya.bhst/puan

 

Baca 67 kali

Berikan komentar

TULIS PESAN

Terkini Olah Raga

Ruslan S Untuh
Mapri
Alimran
Kadis Perkebunan
Ruslan Hadi
Minarni
abd rhman
Amrin Haling
Kadri
Jusman
rusdi
Irfan s
Naharudin
sumardin

Kontak Polisi

RESOR PALU