Kamis, Desember 12, 2019
hut daerah
Kapolres
Kamis, 25 Juli 2019 17:04

Walhi Sulteng: PT ANA Serobot Lahan Masyarakat

Ditulis oleh
Nilai butir ini
(1 Pilih)

Alasanness.com, MOROWALI-SULTENG | Puluhan warga yang mengatasnamakan dirinya "Aliansi Masyarakat Lingkar Sawit Menggugat" melakukan demonstrasi,  Kamis (25/7).

Aksi ini adalah bagian dari protes masyarakat di 5 desa (Molino,Toara, Bungintimbe,Bunta dan Tompira) atas aktivitas perusahaan perkebunan sawit PT. Agro Nusa Abadi (Anak Perusahaan Astra Agro Lestari) yang selama ini telah merampas lahan masyarakat serta melahirkan banyak persoalan.

Arsad sebagai Kordinator Lapangan dalam orasinya menyampaikan bahwa keberadaan PT.ANA sejak tahun 2006 justru menjadi Malapetaka bagi masyarakat Petasia Timur. Berbagai persoalan dan dampak langsung terhadap rakyat justru makin menjatuhkan rakyat ke dalam jurang kemiskinan.

"Sejak hadir di Morowali Utara lebih tepatnya di Kecamatan Petasia Timur, berbagai dampak sosial telah dilahirkan oleh PT.ANA, baik dari pencemaran lingkungan, penyerobotan lahan bersertifikat dan intimidasi terhapus rakyat"

Selain itu, Manager Kampanye WALHI Sulteng Stevandi dalam orasinya menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah Kab.Morowali Utara harusnya mencabut izin PT.ANA karena perusahaan tersebut tidak memiliki HGU.

Selain tidak memiliki HGU, izin lokasi perusahaan ini telah menyerobot tanah-tanah masyarakat yang bersertifikat sehingga telah merugikan masyarakat.

"Pada bulan April 2019 lalu, ketika Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria-Kantor Staff Kepresidenan (TPPKA-KSP) melakukan pertemuan bersama Pemerintah Daerah,Warga lingkar Sawit dan pihak perusahaan, disitu jelas diakui oleh Pihak PT.ANA bahwa mereka tidak memiliki HGU; Dan pengakuan itu di dengar oleh ratusan orang yang hadir dalam pertemuan ini.Sialnya, seperti ada keberpihakan Pemerintah Daerah Morowali Utara yang enggan mencabut izin PT.ANA padahal lokasi perusahaan tersebut telah menindih lahan rakyat yang bersertifikat". Jelas Stevandi.

Dia menambahkan bahwa, aktivitas PT.ANA tanpa bermodalkan HGU ini, punya potensi kerugian negara dan cukup dekat irisannya dengan tindakan Korupsi disektor Sumber Daya Alam. Sebab HGU adalah bukti bahwa yang mesti dimiliki oleh Setiap perusahaan yang melakukan aktivitas sesuai amanat undang-undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960 Pasal 28 dan lebih rinci dijelaskan dalam PP No 40 tahun 1996.

Jadi tanpa memiliki HGU patut diduga ada kerugian negara yang dilakukan oleh PT.ANA selama melakukan aktivitas, sebab tidak adanya laporan tahunan penghasilan yang mereka sampaikan sesuai amanat PP No 40 tahun 1996.

Aksi kali ini mengambil titik di Bundaran Kota kolonodale kemudian ke DPRD kab. Morowali Utara serta berakhir di Kantor Badan Pertanahan Kab.Morowali Utara.

Dalam Aksi ini para peserta aksi menyampaikan tuntutan mereka yakni :
- PT.ANA harus melakukan Ganti Rugi kepada petani rumput laut yang mengalami gagal limbah PT.ANA
- melakukan proses ganti rugi kepada petani desa Bunta yang gagal panen akibat genangan air karena adanya tanggul PT.ANA
- Membubarkan Tim-tim desa dan koperasi yang dibentuk pemerintah daerah dan menolak proses penyelesaian yang justru merugikan masyarakat
-Merealisasikan Proses ganti rugi lahan 50:50 antara perusahaan dan Pemilik lahan tanpa intervensi Pemerintah Daerah
- menghentikan penerbitan HGU PT. ANA.pu

Sumber:walhisulteng

Baca 183 kali
Selengkapnya di dalam kategori ini: « Walhi, Pemda Bertanggungjawab Banjir di Sulteng

Berikan komentar

TULIS PESAN

Terkini Olah Raga

Ruslan S Untuh
Mapri
Alimran
Kadis Perkebunan
Ruslan Hadi
Minarni
abd rhman
Amrin Haling
Kadri
Jusman
rusdi
Irfan s
Naharudin
sumardin

Kontak Polisi

RESOR PALU