Senin, Desember 09, 2019
hut daerah
Regional
Regional

Regional (107)

 

Penyerobotan tanah bukanlah suatu hal yang baru dan terjadi di Indonesia.

Kata penyerobotan itu sendiri dapat diartikan dengan perbuatan mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan, seperti menempati tanah atau rumah orang lain, yang bukan merupakan haknya.

Tindakan penyerobotan tanah secara tidak sah merupakan perbuatan yang melawan hukum, yang dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana.

Seperti kita ketahui, tanah merupakan salah satu aset yang sangat berharga, mengingat harga tanah yang sangat stabil dan terus naik seiring dengan perkembangan zaman.

Penyerobotan tanah yang tidak sah dapat merugikan siapapun terlebih lagi apabila tanah tersebut dipergunakan untuk kepentingan usaha.

Terdapat bermacam-macam permasalahan penyerobotan tanah secara tidak sah yang sering terjadi, seperti pendudukan tanah secara fisik, penggarapan tanah, penjualan suatu hak atas tanah, dan lain-lain.

Dugaan Penyerobotan Tanah oleh bapak triono akan di lapokan kepihak berwajib. Di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya (UU No 51 PRP 1960) menyatakan bahwa pemakaian tanah tanpa izin dari yang berhak maupun kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang, dan dapat diancam dengan hukuman pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan, atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000 (lima ribu Rupiah)  sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU No 51 PRP 1960.

Adapun tindakan yang dapat dipidana sesuai dengan Pasal 6 UU No 51 PRP 1960 adalah: (1) barang siapa yang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, (2) barangsiapa yang menggangu pihak yang berhak atau kuasanya yang sah di dalam menggunakan suatu bidang tanah, (3) barangsiapa menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan maupun tulisan untuk memakai tanah tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya yang sah, atau mengganggu yang berhak atau kuasanya dalam menggunakan suatu bidang tanah, dan (4) barang siapa memberi bantuan dengan cara apapun untuk memakai tanah tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya yang sah, atau mengganggu pihak yang berhak atau kuasanya dalam menggunakan suatu bidang tanah.

Mengacu kepada Pasal 6 UU No 51 PRP 1960, peristiwa dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh bapak triono dengan mendirikan bangunan berupa ruko”

Namun, ternyata areal tersebut adalah merupakan milik dari ahli waris haji nasikin. Dugaan tindak pidana dengan mengambil paksa melakukan pengurukan pada saat itu tanah tersebut sedang di tanam padi haji nasikin menjelaskan kepada awak media terlihat geram.

Dugaan penyerobotan tanah oleh pak triono, sangat merugikan keluarga ahli waris haji nasikin, itukan warisan dari almarhum orang tua saya ujar nya.

Pak triono bahkan membangun beberapa ruko” tanpa izin (IMB) Bahkan beliau tidak mempunyai surat” dan legalitas kepemilikan tanah yang sah, seperti: LETER C atau SERTIFIKAT hak milik. (mengacu dari hasil rembuk desa).

Menurut penuturan Ahli Waris haji nasikin 30 tahun yang silam almarhum bapak saya membuka lahan kosong penuh semak belukar, pohon” besar saat itu dan menanami padi.

Pasal-pasal lain yang juga sering dipergunakan dalam tindak pidana penyerobotan tanah adalah Pasal 385 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan ancaman pidana paling lama empat tahun, dimana barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband suatu hak tanah yang belum bersertifikat, padahal ia tahu bahwa orang lain yang mempunyai hak atau turut. mempunyai hak atasnya.

Berikut ini kronologis dan pernyataan dari keluarga korban :

Pada hari ini rabu, 4_12_2019 saya yang bertanda tangan di bawah ini 

Nama     .    :Bony Prasetiawan 

TTL.             :11_09_1977 

Alamat         :babakan Rt/Rw :02/02 Kramat, Tegal

Pekerjaan    :wiraswasta

NIK.              :3328151109770012

Dengan ini membuat kronologis singkat tentang Sebidang Tanah yang terletak di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan yang sekarang sudah dibangun ruko ruko. dahulu sekali sebelum Indonesia merdeka di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan ada Sebidang Tanah kosong yang luasnya sekitar 1900 m2 yang waktu itu masih banyak tumbuhan semak belukar yg sgt lebat. tanah tersebut dibersihkan dan dikelola oleh BP.Akhmad numi beliau adalah org tua kandung dari Bpk.Sulkhan. setelah BP.Akhmad Numi meninggal dunia tamah sawah tsb diteruskan dikelola oleh BP.Sulkhan(Bapak kandung BP.Nasikhin)lebih dari 30 th lamanya. waktu itu saya masih ingatdengan jelas kalau saya dan adik 2 saya disuruh oleh BP.Sulkhan utk mengantarkan makan siang dan minuman untuk para pekerja di sawah yang menanam padi selama berpuluh2 tahun dan seluruh keluarga saya sdh yakin bahwa tanah sawah tsb sdh mjd milik bapak kami.karena bapak saya sering ngomong bahwa tanah sawah tersebut sdh mjd miliknya.  Namun pada sekitar th 2010 kami sekeluarga sangat terkejut krna sawah yg ditanami oleh bapak saya belum sampai panen diurug secara paksa dan dikuasai oleh kades pandan arum (BP zubaedi ridwan)tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu dengan bapak kami. kami sekeluarga sangat kecewa krn dirugikan dan akhirnya kami minta bantuan kepada Bp. rahwedi(P.Edi)yang beralamat di Binagriya Pekalongan yang menurut nya dia sanggup menyeleaaikan permasalahan tersebut melalui meditasi di Balai Desa Pandan Arum.Tapi ternyata gagal,karena alasan dari desa kami tidak punya bukti kepemilikan tanah sawah tersebut. Menurut alasan dari desa Pandanarum bahwa ini sdh menjadi Keputusan Rembug desa.  Tapi kami sama sekali tidak bisa menerima keputusan tersebut hingga sampai sekarang seluruh ahli waris Bp.Sulkhan tidak terima dan akan meminta penegakan hukum yang seadil2nya. demikian kronologis singkat ini dibuat,apabila kronologis ini dibuat tidak sesuai dengan kenyataan yang ada atau bersifat merekayasa saya siap dituntut di depan pengadilan.  Setelah melihat dan membaca kronologis yang ditulis oleh keluarga korban, bahwa tindakan yang dilakukan oleh oknum kades Pandan Arum yang berinisial ZR ini. Sangat perlu untuk luruskan dan dibawa keranah hukum, karena tindakan tersebut sudah jelas sangat merugikan orang lain. Dalam hal ini apalagi terduga sebagai aparatur pemerintahan desa yang seharusnya melindungi dan mengayomi warga masyarakat nya. Dari kejadian tersebut sangat menunjukan tindakan kesewenag-wenangan sebagai kades. Penegakan supremasi hukum perlu ditegaskan dan dilakukan untuk mengetahui dan membuktikan keabsahaan kepemilikan tanah tersebut. Apalagi mendirikan bangunan/ruko diatas tanah yang belom jelas hak nya dan tidak mengantongi izin IMB, sangat memalukan dan memberikan contoh yang tidak baik buat warga masyarakat nya.

Jumat, 06 Desember 2019 19:31

Mal Lokasari di Jakarta Barat Terbakar

Ditulis oleh

ANcom, JAKARTA | Mal Lokasari di Mangga Besar, Jakarta Barat terbakar.

Tim Damkar alami kesulitas mengakse titik api di lantai atas gedung itu. Pantauan alasannews.com, Jumat (6/12) hingga pukul 18.20, kobaran api dengan asal hitam masih terlihat.

Sementara upaya pemadaman terus berlangsung, meski sempat mengalami kesulitas karena sempitnya jalan menuju titik kebaran.

Selaain akses ke sumber sulit, regu damkar juga kesulitan air karena jauhnya sumber air.

Salah seorang warga tampak mengangis, karena salah satu yang dilalap sijago merah adalah tempatnya berjualan. Puan

Kamis, 05 Desember 2019 17:38

Kasus HD Buat Dirut Garuda Dipecat

Ditulis oleh

ANcom, Jakarta - Nasib Dirut Garuda Indonesia, I Gusti Ngurah Askhara, bakal berakhir setelah kasus Harley Davidson (HD).

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mwngungkap akan mencopot Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra alias Ari Askhara. Erick menyebut bahwa Harley Davidson adalah milik AA.

"Saya sebagai Kementerian BUMN akan memberhentikan direktur utama Garuda dan tentu proses pada ini karena perusahaan publik ada prosedurnya," ujar Erick di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (5/12).

Dikutip dari Detik.com, Erick mengatakan pihaknya juga akan menelusuri siapa lagi yang terlibat dalam kejadian ini. "Kita akan melihat lagi oknum-oknum yang tersangkut kasus ini," katanya.

Erick mengatakan bahwa AA memberikan instruksi untuk mencari motor Harley Davidson klasik dan dilakukan pembelian pada April 2019. "Komite audit mempunyai kesaksian motor Harley Davidson diduga milik AA," ujarnya.

Jumat, 22 November 2019 17:11

Sanggar Betawi Bintang Yani Siap Bersaing

Ditulis oleh

Jakarta | Ondel - Ondel adalah sebagai ikon Jakarta, tak sedikit warga DKI Jakarta atau diluar DKI Jakarta yang kerap menampilkan hiburan Ondel - Ondel baik di hajatan, khitanan, peresmian dan lain - lain.

Banyaknya sanggar Betawi yang menawarkan atau promosi ondel - ondel kini Sanggar Betawi Bintang Yani menancapkan sayapnya untuk berkiprah turut mempromosikan kebudayaan Betawi di tengah masyarakat.

Sanggar Ondel - Ondel Bintang Yani yang terletak di Kramat Pulo Pasar Gaplok bukan kali pertama, namun Sanggar ini telah ada sejak tahun 2017 lalu. Kini sanggar yang dipimpin oleh A.yani ini siap bersaing dengan sanggar lainnya.

Dikatakan A.yani apa yang dipersembahkan adalah untuk pembinaan terhadap remaja di sekitar.

"Iya, kita melakukan pembinaan terhadap anak - anak disini untuk tidak melakukan hal - hal yang negatif seperti narkoba dan tawuran. Dan Alhamdulillah kita baru merekut 7 anggota," ucap Yani, Jumat (22/11/2019).

Sanggar Betawi Bintang Yani

Kami Menerima Penyewaan Ondel Ondel dan Pemesanan Pembuatan Ondel Ondel, Hubungi A.yani No Hp: 0812 9963 0065.

Ondel Ondel Yang Kami Sewakan :

- Ondel Ondel Pajang
- Ondel Ondel dan musik

Ondel Ondel Bisa Disewa Untuk Dipajang Atau Diarak Pakai Musik Khas Betawi dengan Pemain Musik nya. (nv).

Selasa, 19 November 2019 23:51

Kejati NTB Tutup Kasus Reses DPRD, Kerugian Negara Nihil

Ditulis oleh

 

Alasannews.com MATARAM | Terkait Persoalan dugaan penyimpangan Dana Reses DPRD Sumbawa Tahun 2018, kini sudah temui titik terang karena kasus tersebut di ekspos langsung oleh Kejaksaan Tinggi NTB. Dan ekspos perkara dugaan penyimpangan Dana Reses DPRD Sumbawa tersebut tidak ditemukan adanya unsur kerugian negara.

Turut pula hadir pada ekspos tersebut Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) NTB Arif, SH, MH.,Wakil Kajati NTB Dr. Anwaruddin,SH.,MH., Koordinator Satgas Tipikor Kejati NTB, Kajari Sumbawa, serta para Kasi kejari Sumbawa dan Tim Penyelidik.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) NTB, Arif, SH., MH mengungkapkan bahwa hasil penyelidikan Kejari Sumbawa yang berdasarkan pada hasil Audit Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan Negara (BPK) Perwakilan NTB menyatakan terjadi kelebihan dalam pembayaran uang makan minum Anggota DPRD Kab. Sumbawa sekitar Rp. 867 juta pada kegiatan Reses tersebut. ujar Kajati NTB, Arif saat dikonfirmasi Jayantaranews.com, Selasa (19/11).

Lanjut Kajati NTB Arif menjelaskan bahwa dimana BPK memerintahkan Bupati Kab. Sumbawa untuk menindak lanjuti hasil temuan tersebut, Bupati menugaskan inspektorat agar menindak lanjuti hasil Audit kinerja tersebut dengan hasil tindak lanjut ditemukan kelebihan dalam pembayaran sekitar Rp. 218.000.000 juta.

Dan hasil temuan BPK tentang kelebihan dalam pembayar tersebut disanggah oleh inspektorat, tidak sebesar yg diperhitungkan (Rp. 867.000.000, Juta) tetapi nilainya hanya sebesar Rp. 218.000.000, juta. Dan akhirnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menerima, dengan diterimanya hasil klarifikasi inspektorat Kab. Sumbawa maka telah dilakukan pengembalian ke Kas Negara atas jumlah kelebihan dalam pembayaran tersebut sebesar Rp. 218.000.000, juta. terang Kajati NTB.

Olehkarena itu atas dugaan kerugian sudah dipulihkan dan telah dilakukan pembayaran atau dikembalikan kekas daerah sebelum tindakan penyidikan maka penyelidikan oleh tim intel Kejari sumbawa ditutup, Namun Apabila dikemudian hari ada terdapat bukti baru dapat dibuka kembali. pungkasnya (Zi JN)


Alasannews.com, SELAYAR | Peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW 1441 H yang diselenggarakan secara terpusat oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Benteng, bertempat, di gedung Pusat Da’wah Muhammadiyah (Pusdam) Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi-Selatan, berlangsung dalam suasana penuh kekeluargaan, dan sederhana.

Kondisi fisik bangunan gedung Pusat Da’wah Muhammadiyah (Pusdam) yang masih sementara dalam tahap pembangunan, tidak sedikitpun menggeser nilai-nilai ukhuwah Islamiah dan ikatan kekeluargaan yang terjalin di antara warga, keluarga, dan kader Muhammadiyah.

Satu hal yang istimewa, karena rangkaian acara Peringatan Maulid yang dilaksanakan pada hari, Sabtu, (16/11) malam tersebut, sempat dihadiri oleh anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar, dari Partai Amanat Nasional (PAN), H. Andi Idris, S.Sos yang terpilih, mewakili daerah pemilihan empat (Dapil 4) Kecamatan Pasimasunggu-Pasimasunggu Timur, dan Kecamatan Takabonerate.

Bersama Andi Idris, turut hadir, sejumlah mantan anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar, diantaranya, Muchtar Tanete, S.Pdi, Arfianto, STP, dan Syamsul Ma’arif. di tengah kemeriahan acara Peringatan Maulid, tampak hadir pula, mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Drs. Saharuddin yang ikut tercatat sebagai salah seorang pimpinan kolektif (PK) PDM Selayar.

Rangkaian acara ini juga turut dimeriahkan oleh kehadiran sejumlah kader Muhammadiyah lain, dantaranya, Kasubag TU Kementerian Agama, H.Firman, SAg, M.AP, Ketua Lazismu Kabupaten Kepulauan Selayar, H. Zaenuddin Nur, S.Ag, ketua karang taruna kabupaten, Ahmad Zulfikar, bersama jajaran, dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar, Nandar Jamaluddin, S.Pd., M.SI yang datang bersama koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan KPU, Mansur Sihaji, SKM., M.Kes,

Acara peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW 1441 H yang digagas dan diselenggarakan oleh Pengurus Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Benteng, tampil mengangkat dan mengetengahkan thema “Meneguhkan Ukhuwah Menjaga Eksistensi Gerakan Muhammadiyah Menuju Selayar yang berkemajuan”

Kesempurnaan suasana, rangkaian acara Peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW 1441 H yang dihadiri langsung oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Kepulauan Selayar, Drs. Abdullah, menampilkan, Pembina Rumah Qur’an Pondok Pesantren Babussalam, Ustadz Muhammad Yamril Fakhruddin yang bertindak selaku pembawa hikmah Maulid.

Seremonial acara peringatan Maulid, diawali dengan penampilan group qasidah Al Amanah yang dilanjutkan dengan Pembacaan Qalam Ilahi dan laporan ketua panitia yang disampaikan oleh Jamaluddin Efendi, S.Ag.

Hikmah Maulid yang disampaikan oleh Ustadz Muhammad Yamril Fakhruddin menempati urutan acara ketiga, sebelum rangkaian acara sambutan Pimpinan Daerah Muhammadiyah yang diantarkan oleh Ustadz, Drs. Abdullah. (fadly syarif)

Alasannews.com, BANTEN | Tim penyidik seksi pidana khusus Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi-Selatan menetapkan status daftar pencarian orang (DPO) terhadap Andi Anwar Dg. Pasikki yang sebelumnya, dinyatakan, terbukti secara sah dan mengyakinkan telah melakukan dugaan kasus tindak pidana korupsi senilai kurang lebih tujuh ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh delapan enam belas rupiah.

 

Andi Anwar Dg. Pasikki ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus tindak pidana korupsi pengerjaan proyek peningkatan jalan ruas Dusun Bonelohe-Labuang Nipaya, Desa Kayu Bau, Kecamatan Bontomate’ne, Kabupaten Kepulauan Selayar, TA. 2015 dengan mendasari, hasil penyelidikan tim seksi, pidana khusus Kejari Kepulauan Selayar.


Kepala seksi tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Selayar, Juniardi Windaraswara, SH., MH yang dikonfirmasi wartawan hari, Kamis (14/11) 2019 menyatakan, “tersangka Andi Anwar Dg. Pasikki, kita tetapkan sebagai DPO, sejak dimulainya, tahap penyidikan dan pemberkasan yang kemudian disidangkan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Makassar, dan diputus secara In Absentia tanpa menghadirkan terdakwa yang sejak awal melarikan diri.

“Penetapan status tersangka terhadap yang bersangkutan didasarkan pada putusan pengadilan tindak pidana korupsi (PN Tipikor) Makassar, nomor : 84/PID.SUS.TPK/2017/PN.MKS tanggal 29 Agustus 2017”.

“Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Makassar, yang bersangkutan, dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan kasus tindak pidana korupsi dan secara bersama-sama merugikan negara dalam kegiatan proyek peningkatan jalan ruas Bonelohe-Labuang Nipaya”.

“Setelah tiga tahun buron dan dinyatakan sebagai DPO, hari ini, Kamis, (14/11) Andi Anwar Dg, Pasikki, berhasil, kita cekok dari kota tempat persembunyiannya, di Mekar Sari, Pulo Merak, Kabupaten Cilegon, Provinsi Banten”.

“Andi Anwar, kita tangkap, setelah terendus, dan diketahui berada di Mekar sari, Pulo Merak, Kabupaten Cilegon, bersama dengan keluarganya”, terang, pria yang akrab disapa dengan panggilan Ardi itu.

“Penangkapan tersangka, ikut diback up oleh Tim Respon Sabhara, Polres Pelabuhan Makassar yang dipimpin, IPTU Asfada”

“Usai penangkapan, tersangka langsung kita gelandang dan diterbangkan menuju Makassar untuk selanjutnya, dijebloskan ke Lapas Klas IA Makassar untuk menjalani proses penahanan selama kurun waktu 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan pidana denda sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) subsidair 7 (tujuh) bulan hukuman penjara”, tegasnya. (fadly syarif)

ANcom--SELAYAR | Rencana pembahasan rancangan anggaran pembangunan dan belanja daerah (RAPBD) Provinsi Sulawesi-Selatan untuk tahun anggaran 2020 yang akan mulai dibahas pasca pelaksanaan reses, tanggal 12 November 2019, disambut sukacita oleh masyarakat Kabupaten Kepuluan Selayar, Sulawesi-Selatan.

Sejalan dengan hal tersebut, sejumlah elemen masyarakat mulai menyuarakan aspirasi serta rangkaian harapan mereka kepada anggota DPRD Provinsi Sulsel dari daerah pemilihan (Dapil IV) yang meliputi Kabupaten Jeneponto, Selayar, dan Kabupaten Bantaeng.

Catatan aspirasi dimaksud terdiri atas usulan pengalokasian pos anggaran rehabilitasi tiga unit perumahan guru, SDI 132 Miantuu, Desa Lamantu, Kecamatan Pasimarannu yang kondisi fisiknya, sangat memprihatinkan dan tidak layak huni.

“Mohon perhatian, kami Pendidik dan tenaga kependidikan yang bertugas di daerah kepulauan, ingin “hidup layak” sementara, kondisi perumahan guru yang ada di sini, sungguh teramat miris dan memprihatinkan”, Ujar Kepala Sekolah SDI 132 Miantuu, Amri A.Ma.Pd.

“Untuk itu, kami sangat berharap, bantuan perhatian jajaran pemerintah provinsi dan anggota DPRD Sulawesi-Selatan untuk dapat ‘mengangkat,’ membicarakan, dan membahas persoalan perumahan SD Miantu’u, pada rangkaian agenda pembahasan rencana anggaran pembangunan dan belanja daerah Provinsi Sulawesi-Selatan tahun anggaran 2020”.

“Mohon kiranya, agar persoalan ini dapat menjadi skala prioritas penganggaran pada tahap pembahasan dan penyusunan RAPBD Pokok mendatang”, pinta Amri, saat dihubungi wartawan, pada hari, Rabu, (13/11) siang.

Selain alokasi anggaran rehabilitasi perumahan guru, kami juga berharap dapat diberikan bantuan alokasi anggaran pembangunan perumahan kepala sekolah dan pos anggaran kegiatan pembangunan pagar di sekeliling lingkungan SDI 132 Miantuu, berukuran 68 x 38 m.

Dengan begitu, kami berharap, SDI 132 Miantuu akan kembali dilirik oleh orang tua siswa yang seolah enggan menyekolahkan anaknya di sekolah kami. Tak heran, jika saat ini, SD Miantuu, tinggal dihuni oleh dua belas orang siswa.

Karena semenjak ditinggal pergi oleh guru-guru yang habis dimutasi oleh pemerintah kabupaten, SDI 132 Miantuu pun, terkatung-katung.

Ibarat manusia yang hidup segan, mati tak mau Kondisi SDI 132 Miantuu, tak ubahnya, bagai orang yang sedang sakratul maut.

Persoalan SDI 132 Miantuu, kian sempurna, dengan status tenaga pendidik yang kini tinggal berjumlah tiga orang, yakni, kepala sekolah, bersama dua orang tenaga honorer, masing-masing atas nama : Fatmawati, S.Pd dan Kusmawati (guru merangkap tenaga pustakawan), urainya, dengan nada prihatin.

Kondisi yang tak kalah miris, dialami SDI Timoro, Desa Nyiur Indah, Kecamatan Takabonerate yang sudah bertahun-tahun diperhadapkan pada permasalahan klasik, kondisi fisik bangunan perumahan guru yang juga tidak layak huni. (fadly syarif)

ANcom--Selayar | Kasus tindak pidana penjambretan ponsel yang terjadi pada sekitar pukul 14.00 Wita, hari Sabtu, (09/11), bertempat, di ruas Jln. Angkajeng, Lingkungan Bua-Bua Barat, Kelurahan Benteng Utara, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, membuat heboh sejumlah pengguna media sosial facebook di daratan kota Benteng.
Kali ini, korbannya merupakan seorang bocah, berusia sembilan tahun, atas nama Tegar yang baru duduk, di bangku kelas dua, SD Inpres 2, Benteng. Tegar tercatat sebagai warga Jln. Melinjo No. 30 Benteng.
Ironis, karena saat berlangsungnya kejadian, ayah Tegar, Ahmad Amiruddin, sedang berada di Kabupaten Gowa, sementara ibunya, Gusti Arifin, tengah mendampingi perjalanan kunjungan kerja wakil bupati ke pulau.
Ayah korban, Ahmad Amiruddin yang dikonfirmasi wartawan via massengger, pada hari, Sabtu, (09/11) sore, mengutarakan, “kejadian ini telah dilaporkan secara resmi, ke bagian sentra pelayanan kepolisian terpadu (SPKT) Mako Polres Kepulauan Selayar, oleh kakek korban, atas nama, Najir (55 thn),” Laporan kejadian diterima, oleh Banit 1, SPKT Polres Kepulauan Selayar, Bripda Muh. Khasbi.
Berikut ciri-ciri barang milik korban yang dibawah kabur pelaku, penjambret, Handphone merk, Oppo A1, warna hitam, Type : CPH 1923 (2GB). Nomor Imei 1 : 869318043806393-869318043806385. S/N : MC{H 192311A116A1925. P, 40.SBB.1805.0219.
GSM : 900/1800Hz, WCDMA : 900/2100MHz LTE FDD : Bands 1/3/5/8, LT TDD : Band 40, Pemeriksa : 011BD, Tanggal, 2019/06/22.
“Jika ada yang mengetahui, dan atau melihat seseorang ingin menjual handphone, merk Oppo A1, warna hitam, tanpa kardus, tolong dicek, dan diperiksa baik-baik. Bilapun menemukan kesamaan, dengan ponsel diatas, silahkan menghubungi, nomor contac person, 082-348-580-388, Atas nama Ahmad Amiruddin,” pungkasnya, penuh harap. (fadly syarif)

Keterangan gambar : Kemasan kosong, Kardus Handphone milik korban, Tegar

Minggu, 03 November 2019 10:32

Ketua ITK Nilai PK dan OKP 'Mandul' Sikapi KNPI Belum Musda

Ditulis oleh

 

Ancom-Sumbawa | Jelang Musyarawah Daerah (Musda) KNPI, kini Suara pemuda terus menggema agar segera dilaksanakan Musda tersebut, suara tersebut bak dayung bersambut baik dari pengamat, NGO Maupun LSM hingga purna KNPI kabupaten Sumbawa. Namun hingga saat ini Rakerda yang merupakan langkah awal menuju Musda belum juga dilaksanakan Sehingga terus bermunculan berbagai dugaan dan spikulasi oleh masyarakat maupun pemuda.

Tokoh pemuda Abdul Haji, S.Ap, mengatakan bahwa roda organisasi tidak akan sehat kalau pemikiran pemimpin organisasi tidak sehat, begitu juga dirasakan oleh organisasi yang pernah digelutinya yakni KNPI. "Musda ini penting sebab ini penyelenggaraan organisasi, dan organisasi ini adalah milik pemuda bukan milik seorang saja ataupun milik keluarganya dia," ujar Abdul Haji, S.Ap ke awak media, sabtu (2/11).

Tokoh muda Sumbawa yang pernah menjadi pentolan HMI Sumbawa menyoroti PK dan OKP 'mandul' serta tidak punya nyali dalam mendesak DPD I untuk segera menuntaskan musda sesegera mungkin yang mengakibatkan roda organisasi tidak berjalan. " Berhentilah jadi pengurus KNPI baik tingkat kabupaten maupun tingkat PK, bahkan bangga menjadi OKP di KNPI kalau tidak berani melakukan gebrakan untuk segera menuntaskan Musda," ungkapnyan

sebagai organisator senior di Sumbawa, Haji menilai semua harus paham organisasi, bukankah masa kepemimpinan Iksan Imanuddin telah berakhir 2018 lalu, sebab dia adalah produk musdalub, namun hingga kini, masih saja mentolerir ada juga yang menyebutkan masa nya hingga Agustus 2019, akan tetapi hingga kini penghujung tahun 2019 belum juga terlaksana. " Iksan nya yang pintar atau OKP dan PK yang tidak paham, ini pristiwa lucu dalam sejarah organisasi," tukasnya.

Ia menduga, lambatnya musda ini akan menjadi bom molotov di pemuda Sumbawa sehingga pada waktunya nanti akan menimbulkan 'bara api' di pemuda. " hal ini yang harus disikapi, PK atau OKP segera ambil sikap jangan sampai menjadi bom molotov karena belum mau melepas jabatannya, akan berdampak buruk nantinya, kasihan karirnya di birokrat dan catatannya dimasa depan, akan tercatat sebagai orang haus jabatan, ditambah ada momentum pilkada," tegas Abdul Haji,

Ia menambahkan, ingat kita semua mesti menjaga keamanan dan ketertiban pilkada, jangan sampai hal ini mengancam keamanan pilkada Sumbawa, maka bersegeralah Musda.

Telah banyak banyak organisasi yang digeluti Abdul Haji, mulai dari PMI dengan jabatan wakil Ketua, belum lagi Ketua BEM UNSA hingga karang Karang Taruna dan mantan ketua AMPG namun baru kali ini ia melihat organisasi yang rusak parah, wajar muncul isu saat ini, Iksan belum berani melaksanakan Musda, sebab dia ingin mengamankan jalur karirnya mengingat momentum Pilkada di depan mata, persoalan keuangan KNPI, masih ingin menjadi Ketua, haus jabatan hingga dugaan ekstrim masih ingin menikmati organisasi.

" kalau ingin selamat dari isu tersebut ya segera musda, kalau tidak juga mau musda, iya, berarti isu yang beredar itu benar, kalau musda tidak juga bulan november ini, maka isi itu benar, ya pasti akan ditindaklanjuti oleh pemuda," ucap haji.

secara khusus, ia menyentil agar seluruh PK dan OKP maupun pengurus KNPI lainnya untuk membeli sarung ataupun dester kalau tidak berani menyikapi persoalan ini, agar roda organisasi fapat berjalan normal.

Ia mengingatkan agar segera Iksan Imanuddin untuk menyelengarakan Musda dalam bulan November ini dan OKP maupun PK segera menyikapi telatnya kegiatan ini, dan sebelum musda dilaksanakan Rakerda terlebih dahulu untuk memantapkan 51 pemilik suara yang terdiri dari 24 PK dan dan 24 OKP ditambah unsur MPI, DPD II dan DPD 1. "Percaya saya sebab saya telah makan garam dalam dunia gerakan kalau Musda tidak dilaksanakan bulan November ini, maka akan menjadi bara api ditingkat pemuda, yang akan meledak dengan sendirinya, sebab persoalan ini sudah sampai di klimaks pemuda, tentu akan berdampak pada harga dirinya, karir dan nama baiknya serta menjadi preseden buruk dalam KNPI" tutup Abdul Haji. (*)

Halaman 1 dari 8
Ruslan S Untuh
Mapri
Alimran
Kadis Perkebunan
Ruslan Hadi
Minarni
abd rhman
Amrin Haling
Kadri
Jusman
rusdi
Irfan s
Naharudin
sumardin

Kontak Polisi