Minggu, Desember 15, 2019
hut daerah

Alasannews.com, Tolitoli-Sulteng | Momentum Hari Radio ke-74, yang jatuh pada 11 September 2019, LPP  RRI melakukan lounching program aplikasi RRIplay Go yang merupakan pengembangan dari aplikasi sebelumnya dari RRI play.
 
Aplikasi itu merupakan integrasi dari sejumlah program untuk mengikuti dan menyesuaikan perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih.
 
Melalui aplikasi baru itu, pendengar setia RRI tanah air dapat mengakses seluruh informasi yang disajika oleh RRI.
 
"Perkembangan ini mengikuti kebutuhan dan karakter pendengar RRI dalam mendapatkan akses layanan baik informasi maupun hiburan," ungkap Akhmad Safrudin selaku Kepala Stasiun RRI Tolitoli saat ditemui khusus di ruang kerjanya, Rabu (11/9/2019).
 
Dikatakan Akhmad Safrudin, dengan aplikasi itu memungkinkan pendengar mengakses berita dalam berbagai bentuk. Bukan hanya audio. Memungkinkan mengakses berita audio vidio, streaming dan dalam bentuk gambar dengan teks.
 
"Intinya semacam radio-televisi," simpul Kepala LPP RRI Tolitoli itu setelah mengurai panjang lebar terkait program aplikasi itu.
 
Dikatakannya bahwa pada prinsipnya semua itu untuk meningkatkan kemampuan RRI menjangkau lebih luas segmen pendengar dari Sabang sampai Merauke.
 
Dengan itu RRI bisa memberi informasi yang benar kepada masyarakat sehingga bisa menangkal berita dan informasi hoax yang bisa merusak tatanan NKRI.
 
Sementara itu, hkusus untuk diwilayah kerjanya, Safrudin terus berupaya menjangkau lebih luas masyarakat pendengar dengan berbagai pengembangan. 
 
Tantangan utama dalam menjangkau sasaran lebih luas, seperti diakui Ahmad Safrudin kondisi geografis Tolitoli yang banyak pegunungan memiliki kesulitan tersendiri.
 
Namun demikian, situasi itu terbantu dengan penggunaan gelombang pemancar MW atau dikenal luas dengan istilah AM yang memiliki karakteristik gelombang merambat dipermukaan bumi.
 
Adapun pengembangan lainnya adalah membangun stasiun relay di Kabupaten Buol. Selama ini masyarakat hanya bisa mengakses Radio Pemerintah Daerah (RPD). 
 
"mulai saat ini siaran RRI Tolitoli sudah bisa diterima dengan baik di sana," tandasnya........(Ma'ruf Asli).
 
Alasannews.com Tolitoli-Sulteng | Lembaga Penyiaran Publik (LPP) RRI Tolitoli laksanakan upacara Penyulutan Obor Tri Prasetya RRI di Aula RRI Jln. Radio Kabinuang Puncak, Tolitoli, Rabu (11/9/2019).
 
Penyulutan Obor itu terkait peringatan Hari Radio ke-74 tahun yang jatuh hari ini 11September 2019.
 
Kepala LPP RRI Tolitoli, Akhmad Safrudin mengatakan acara peringatan itu sebagai kegiatan rutin tahunan RRI. 
 
Seperti 104 stasiun RRI lainnya di Indonesia, RRI Tolitoli melaksanakan semacam syukuran dengan usia yang ke-74 berkiprah dan turut membangun bangsa.
 
Dikatakan Akhmad Safrudin yang menjabat sebagai Kepala RRI Tolitoli 9 Bulan lalu itu RRI akan terus berkiprah memberi informasi dan sekaligus terus menghibur masyarakat.
 
"Diusia ke 74 ini, kami akan terus berkiprah dengan menyajikan berita yang benar. Akan terus juga menghibur masyarakat dengan hiburan yang sehat," ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya seusai acara peringatan.
 
Peringatan Hari Radio ke-74 kali ini, dihadiri seluruh jajaran dan pegawai RRI dan sejumlah undangan, pejabat dan mitra RRI. 
 
Secara nasional Hari Radio kali ini mengambil tema "Untuk Indonesia Lebih Bertoleransi".
 
Selamat Hari Radio ke-74. Sekali di udara tetap di udara.........(Ma'ruf Asli)

Alasannews.com, Palopo-Sulsel | Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kota Palopo pada Senin (10/9/2019).

Seperti dilaporkan Abadikini.com, kunjungan kerja gubernur itu didampingi  Pangdam XIV Hasanuddin Mayjen TNI Surawahadi.

Salah satu yang menjadi perhatian Gubernur Andalan itu adalah potensi perikanan yang dimiliki Kota Palopo. Sejak lama Palopo dikenal dengan potensi perikanannya yang besar.

Selaku Pemerintah Provinsi Sulsel, Nurdin Abdullah akan memprioritaskan rehabilitasi Tempat Pendaratan Ikan di Palopo  tahun 2020. 

Menurut Nurdin Abdullah yang saat itu juga disambut Walikota Palopo H Judas Amir, kondisi TPI Palopo yang sekarang sudah tidak layak lagi. 

“Ini tidak layak lagi Pak Wali. TPI kita bangun yang sehat. Harus banyak kran air dan tempat pembuangan,” jelas Nurdin Abdullah.

Sementara itu, Walikota Palopo, Judas Amir membenarkan kondisi yang dimaksud Sang Gubernur. Bahkan menurutnya sebagian area TPI di Pantai Ringgit itu lebih rendah dari permukaan laut. 

TPI di Pantai Ringgit Palopo itu sendiri merupakan aset milik Pemerintah Provinsi Sulsel.

“Ini asetnya pemprov, Gub (gubernur). Kami sudah serahkan semua dokumennya,” jelas Judas Amir.

 Rencananya, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah akan membangun TPI yang representatif yang dilengkapi semua fasilitas di TPI. 

“TPI itu tempat pelelangan. Tempat penjualan partai. Lantainya harus sehat,” urainya........(Ma'ruf Asli).

 
Alasannews.com, Tolitoli-Sulteng | Petugas kantor kementrian agama (Kemenag) Kabupaten Tolitoli kunjungi sejumlah warung makan hingga supermarket yang ada di Tolitoli, Senin (9/9/2019).
 
Salah satu warung yang menjadi sasaran pendataan sekitar jam 10:45 adalah warung makan di  Jln Ahmad Yani di depan SMA 1 Tolitoli.
 
Petugas dari Kantor Kemenag itu turun ke lapangan untuk mengecek produk dan makanan yang berlabelkan halal. 
 
Selain  itu mereka memeriksa bahan dan kandungan makanan yang di sajikan warung atau rumah makan khusus yang ada di Kec. Baolan.
 
Kepada pemilik warung,  Salmin Ahmad bersama Hj. Hasna menjelaskan bahwa kedatangan mereka bertujuan untuk mendata produk yang tdk berlabel halal dan sudah beredar di pasaran.
 
Hal yang sama dijelaskan Salmin ketika  berbincang dengan awak media Alasannews,com saat sedang melakukan pendataan itu.
 
"Kalau kami menemukan produk atau makanan yang tidak brlabel halal  di lapangan maka langkah selanjutnya kami menyurati instansi  yang terkait  baik yg ada di Tolitoli maupun di Pusat untuk menindak lanjuti temuan kami," jelasnya Salmin.
 
"Tugas kami cuma mendata dan menyampaikan kepada masyarakat pentingnya melihat label yang tertera di kemasan produk,"  tambahnya.
 
Lebih lanjut Salmin mengatakan pendataan itu sangat membantu masyarakat supaya lebih berhati-hati dan selektif memakai produk. Apa lagi kalau yang tidak berlabelkan halal.......(Hasbi AR/Mrf)
Iptu.  Paulus Samma,  Kapolsek Dondo
 
Alasannews.com, Dondo, Tolitoli-Sulteng | Memprihatinkan seringnya terjadi kecelakaan lalulintas di wilayah Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli. Terutama di jalan poros Trans Sulawesi.
 
Tak jarang setiap kecelakaan itu berujung maut. Beberapa kejadian menunjukan hal yang sama. Bahkan lebih memprihatinkan lagi jika korbannya adalah anak-anak seperti yang terjadi beberapa waktu lalu di jalan poros Desa Malala.
 
Keprihatinan itu diungkapkan Kapolsek Dondo, Iptu. Paulus Samma saat menerima awak media Alasannews.com di Mapolsek Dondo belum lama ini.
 
Kapolsek yang dikenal ramah oleh kalangan jurnalis itu menyampaikan beberapa fakta seringnya kecelakaan lalulintas yang berujung maut. Ditengarai karena kurangnya kehati-hatian pengguna jalan saat mengendarai kendaraannya.
 
Demikian pula warga setempat yang kurang waspada saat menyeberang atau membiarkan anak mereka di bawah umur bebas bermain di pinggir jalan poros yang intensitasnya tinggi dengan kecepatan tinggi pula.
 
Hal itu semakin mengkhawatirkan saat adanya acara pesta yang biasanya menggunakan setengah jalanan untuk acara itu.
 
Untuk itu, Iptu Paulus Samma selaku Kepala Kepolisian Sektor Dondo mengimbau pengguna jalan untuk mematuhi peraturan lalulintas dan berhati-hati saat berada di jalan raya.
 
"Kita tidak tahu tiba-tiba ada kendaraan dengan kecepatan tinggi lewat di sini. Apalagi ini jalan poros. Kalau tidak waspada dan hati-hati bisa celaka," terangnya.
 
Bukan hanya kelengkapan surat-surat atau helm. Kehati-hatian dan kewaspadaan lebih penting," sambungnya.
 
Sedangkan kepada pengguna jalan raya yang umumnya dengan kecepatan tinggi berharap tetap waspada dan berhati-hati jika lewat. 
 
Mantan Wakapolsek Lampasio ini berharap kedepannya kecelakaan semacam ini tidak lagi terjadi.....(Hasbi AR / Mrf)
 
Jemi Yusuf Alhasil bersama istri
 
Alsasnnews.com, Tolitoli-Sulteng | Politisi Golkar, Jemi Yusuf Al-Hasni,SP., MSi., memulai debut karirnya di DPRD Tolitoli meminta Do'a dari seluruh masyarakat.
 
Anggota DPRD Tolitoli yang baru dilantik 6 September lalu itu terpilih mewakili Partai Golkar dari Dapil 1 Baolan. Ia memperoleh dukungan suara terbanyak dari Delapan Cale Golkar lainnya di Dapil Baolan.
 
"Dengan meyebut Nama Allah/Tuhan yg Maha Pangasih & Penyayang, mengawali tugas sebagai pengabdi masyaraakat Kab Tolitoli, kami an. Jemi Yusuf dari Fraksi Partai Golkar memohon Do'a seluruh masyarakat dalam menjalankan amanah, terima kasih, barakhallahu, Aamiin," tulis Jemi melalui akun medsosnya, Senin (9/9/2019)
 
Tokoh muda yang memilih jadi politisi dengan pensiun dini Lima tahun silam dari Kementrian Pertanian Pusat itu menyapa sahabat medsosnya dengan gaya penulisan kalimatnya yang khas.
 
Nampak respon dan sambutan berupa Do'a dan harapan sebagai balasan dari sahabat medsosnya atas syatus yang unggahnya pagi tadi.
 
Jemi, Sulung dari 4 bersaudara adalah putra dari Hj. Rosma Rumi yang aktif membina di majelis ta'lim sekaligus dikenal luas sebagai pengusaha meubel di Tolitoli.
 
Dari undangan yang beredar diketahui hari ini, tepatnya setelah sholat Isya, Jemi Yusuf mengadakan syukuran atas terpilihnya menjadi anggota DPRD Tolitoli periode 2019-2024.
 
Kegiatan itu akan dilangsungkan di kediamannya di Jl. Gadarmun Hangkiho depan Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Tolitoli...... (Ma'ruf Asli).
 
Alasannews.com, Tolitoli-Sulteng | Hingga hari keempat kejadian penikaman pada syukuran pelantikan salah seorang anggota DPRD Tolitoli di Desa Tinigi Kecamatan Galang, pelakunya  belum tertangkap alias masih buron.
 
Pelaku yang diketahui bernama Asse melakukan penikaman terhadap Darman hingga menyebabkan robek pada bagian perut. 
 
Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, keduanya masih memilik hubungan kekerabatan. Mereka berdua mengikuti acara syukuran di kediman Erwin yang baru saja dilantik sebagai anggota legislatif dari Partai Bulan Bintang.
 
Motif penikaman belum dapat diketahui secara pasti. Namun berdasarkan informasi yang didapat dari lokasi kejadian, diduga karena cekcok saat 'pesta miras' tak jauh dari acara syukuran.
 
Kapolres Tolitoli, AKBP. Hendro Purwoko SIK., MH., ketika di konfirmasi Senin pagi (9/9/2019) terkait masih buronnya pelaku, mengatakan telah memberi arahan kepada Kapolsek Galang Ipda. Rijal, SH., untuk melakukan pengejaran terhadap pelaku.
 
"Kita arahkan utk terus pantau pergerakan dan mencari kemungkinan-kemungkinan tempat pelaku," ujar Kapolres Tolitoli melalui pesan singkat WhatsApp.
 
Selain memberi arahan, Kapolres juga mendorong Satuan Reskrim Tolitoli untuk memberi back up kepada Polsek Galang.
 
Sementara itu, Darman yang jadi korban penikaman, karena kondisinya agak parah di rujuk ke Palu malam kejadian itu juga Sabtu dinihari (7/9) untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. 
 
Menurut informasi yang diterima Kapolsek Galang pada saat dikonfirmasi Sabtu malam (7/9), kondisi korban sudah mulai membaik.
 
"Korban sudah dirujuk ke Palu sekitar Jam 02.00 malam itu (Sabtu dini hari). Informasinya korban sudah mendapat perawatan lanjut dan sekarang sudah membaik," ujar Ipda Rijal, SH., Kapolsek Galang........ (RedAN)
 
Alasannews.com, Tolitoli-Sulteng | Bupati Tolitoli H. Moh. Saleh Bantilan, SH.,MH., menjamu wisatawan Manca Negara di Wisma Daerah Bale Tau Dako Lipu Tolitoli, Minggu malam (8/9/2019). 
 
Wisatawan Manca Negara asal Australia, Inggris dan Amerika Serikat itu berjumlah 26 orang.
 
Mereka adalah peserta Yacht Rally 2019 dan akan berada di Tolitoli untuk beberapa hari ke depan. 
 
Dalam acara jamuan makan malam itu Bupati Tolitoli H. Moh. Saleh Bantilan, SH.,MH., juga memasangkan Siga (Topi Adat Tolitoli). Hal itu sebagai simbol keramahan adat Tolitoli menyambut mereka.
 
Sesuai jadwal, mereka diagendakan mengunjungi Rumah Adat Tolitoli di Kelurahan Nalu sebagai pusat kebudayaan Tolitoli. 
 
Selain itu mereka juga dijadwalkan mengunjungi sejumlah destinasi wisata selama berada di Tolotoli.
 
Dalam perjalanan sebagai 'manusia perahu'  mereka menyusuri lautan dan menyinggahi beberapa negara termasuk Indonesia.
 
Acara jamuan itu dihadiri juga oleh Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan sejlh Pejabat Eselon ll. 
 
Kehadiran tamu manca negara itu bukanlah yang pertama. Ini adalah kali kesekian. Untuk itu Bupati Tolitoli yang juga Raja XVII Tolitoli itu menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan mereka........(RedAN)

 

Alasannews.com, Solo-Jateng | Sugeng Riyanta, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, meraih gelar doktor dari Program Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNS, Solo. Ia dinyatakan lulus pada sidang ujian program doktoral di kampus UNS, Kentingan, Jumat (6/9/2019).

Sidang yang dipimpin Rektor UNS, Prof Dr Jamal Wiwoho SH itu menyatakan Sugeng Riyanta memperoleh Indek Prestasi Kumulatif (IPK) 3,77 dan dinyatakan lulus “sangat memuaskan”.

Pria kelahiran Galur, Kulonprogo itu menyoal independensi kejaksaan dalam penaganan perkara, khususnya tindak pidana korupsi.

Merujuk pengalamannya saat bertugas di Kejati Jawa Tengah. Ketika itu menangani kasus eks Bupati Karanganyar, Rina Iriani Sri Ratnaningsih.

“Memproses hukum tokoh yang kuat secara ekonomi dan politik, tekanan eksternal dan internal pun sangat kuat. Butuh waktu tiga tahun hingga perkara itu bisa disidangkan,” ungkapnya.

“Padahal sejak awal alat bukti lengkap dan kuat, bisa dipertanggungjawabkan. Perlu ekpose sampai tiga kali di hadapan Jaksa Agung, hingga meyakinkan perkara itu bisa diputuskan jalan,” lanjut Sugeng.

“Bahkan saya sampai ditanya secara pribadi apakah bisa memberi jaminan atas kelanjutan perkara itu,” aku alumni FH UNS 1992 ini.

 

“Akhirnya proses hukum jalan, meski tidak dilakukan penahanan,” katanya. 

Contoh-contoh nyata ketidakmerdekanya kejaksaan ini bagi Sugeng mengharuskan dilakukan perubahan mendasar. 

Mantan Aspidsus Kejati Riau ini lantas menawarkan 4 (Empat) langkah perubahan mendasar di tubuh kejaksaan, lembaga tempat ia bekerja melalui Disertasinya berjudul “Model Kelembagaan Kejaksaan Sebagai Lembaga Negara yang Profesional dan Independen Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi”.

Pertama, amandemen UUD 1945 dengan menambah Bab VIIIb tentang kekuasaan penegakan hukum.

Menurut Sugeng, kejaksaan harus dimasukkan dalam konstitusi sebagai lembaga yang sepenuhnya merdeka. Tidak lagi di bawah kekuasaan eksekutif, seperti selama ini terjadi.

Sebagai kekuasaan yang bebas merdeka berdasar konstitusi, kejaksaan mempertanggungjawabkan kekuasaanya lewat laporan tahunan kepada Presiden, DPR, dan BPK.

Kedua, memperbarui UU No 16/2004 tentang kejaksaan. Di aturan baru itu diatur norma-norma tata cara pengangkatan Jaksa Agung, syarat kualifikasi Jaksa Agung.

“Menurut pendapat saya, syarat dan kualifikasi Jaksa Agung harus jaksa aktif, pernah jadi Kepala Kejaksaan Tinggi, dan usia pensiun 65 tahun,” kata Sugeng dalam paparannya.

“Mengapa Jaksa Agung harus berlatar belakang jaksa? Karena tugas jaksa itu berat, harus paham dan menguasai prosesnya baik eksternal maupun internal,” sambungnya.

Karena itu Sugeng menegaskan, ia tidak setuju jika Jaksa Agung bukanlah seorang jaksa atau berlatar belakang jaksa.

 

Di bagian ini pula, kejaksaan menurut Sugeng dalam disertasinya harus muncul sebagai pemegang kekuasaan tunggal di bidang penuntutan dalam sistem penuntutan hukum.

Ia menyebut keberadaan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang memiliki otoritas besar penanganan tindak pidana korupsi, dilengkapi kewenangan penuntutan.

 

Ketiga, perubahan sejumlah UU yang berhubungan dengan lembaga kejaksaan RI, terutama terkait proses beracara termasuk di lingkungan peradilan militer.

Keempat, memperkuat kode etik menyangkut standa perilaku jaksa yang berdampak positif bagi upaya penanganan tindak pidana korupsi oleh lembaga kejaksaan RI.

Empat langkah perubahan kejaksaan yang ditawarkan lewat naskah akademik oleh mantan Aspidsus Kejati Riau ini, merupakan antitesa posisi kejaksaan yang praktis tidak merdeka.

Walau demikian, secara terbuka ia mengakui beratnya posisi kejaksaan dalam penanganan perkara melibatkan eksekutif.

Menurutnya, kinerja kejaksaan sangat tergantung politik Presiden (eksekutif). Meski perubahannya tidak mudah karena ini jalan politik, Sugeng berharap langkah itu harus ditempuh.

 

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Dr Warih Sadono SH, memuji keberanian Sugeng Riyanta menyampaikan gagasannya lewat disertasi doktoralnya.

“Ini sesuatu yang ideal, perjalanannya panjang. Keberanian ini bisa ditularkan ke jaksa-jaksa lain,” kata Warih Sadono yang pernah bertugas di KPK ini.

Dipimpin Rektor UNS, tim penguji promovendus terdiri Prof Dr Widyo Pramono SH MH yang merupakan mantan Jampidsus Kejagung.

Penguji lain Prof Dr Supanto SH, Prod Dr Adi Sulistyono, Prof Dr Rustamaji, Prof Dr Sutarno, Prof Dr IGK Rahmi Handayani yang juga Dekan FH UNS. Bertindak selaku promotor Prof Dr Hartiwiningsih.

Sugeng Riyanta sendiri, lahir di Dusun Banaran, Galur, Kulonprogo 4 November 1972. Alumni SMA 7 Yogyakarta mulai menimba ilmu di FH UNS pada 1992, dan lulus 1996

Ia memulai kerja sebagai CPNS di Kejari Kebumen, sebelum melanglang tugas di berbagai daerah. Sejak 2016 ia menjadi Aspidsus Kejati Riau.

Di Riau Sugeng terkenal dalam proses penegakkan hukum Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Terakhir ia menorehkan sejarah dengan menetapkan tersangka Tipikor terbanyak. Sebanyak 18 orang ia tetapkan tersangka Tipikor Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Tunjuk Ajar. 

Dua tahun kemudian Sugeng ditugaskan sebagai Kepala Subdit TPK dan TPPU Direktorat Penyidikan Jampidsus, sebelum tahun ini ditunjuk sebagai Kepala Kejari Jakarta Pusat......... (Ma'ruf Asli).

 
Alasannews.com, Ambon | Keterlibatan Wartawan dalam memonitor penggunaan dana anggaran desa (DD / ADD), dinaggap penting dan bisa membantu aparat penegak hukum untuk mengawasinya. 
Hal itu dikemukakan Wakil Ketua Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata seperti dipublikasikan KPKnews.com (7/9/2019).

Menurutnya, keterlibatan wartawan dalam memonitoring penggunaan anggaran dana Desa, akan lebih cepat diketahui karena rekan media lebih aktif di lapangan.

“Dalam hal ini, kami menginginkan para wartawan ikut juga mengontrol penggunaan anggaran Dana Desa yang telah digunakan” ujarnya.

Alexander, ingin agar para Wartawan ikut mengontrol penggunaa Anggaran Dana Desa (DD/ADD) yang telah di gunakan. Sampai dimana titik kebenaran penggunaan anggarannya, agar masyarakat tau.

“Intinya apakah penggunaannya sudah sesuai dengan aspirasi masyarakat atau tidak.  Jarena KPK tidak mungkin mengontrol turun ke desa-desa kalau bukan bantuan dari rekan-rekan Media,” kata Alexander Mawarta saat konferensi Pers di ball Room Maleo Hotel, beberapa waktu lalu.

Dikatakannya, informasi yang di sampaikan awak media minimalnya bisa tahu sampai dimana titik kebenaran penggunaan anggaran yang digunakan pihak desa agar masyarakat tahu.

Wakil Ketua KPK meminta wartawan ikut serta monitoring dana AAD itu usai mengikuti kegiatan Penandatanganan Memorandum Of Understanding (MoU) dan Pejanjian Kerja Sama antara pemerintah Daerah di seluruh Provinsi di Indonesia.......(RedAN).

Alasannews.com, Tolitoli-Sulteng | Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulteng, Drs. Hidayat Lamakarate, MSi., turut prihatin dengan polemik harga cengkeh Tolitoli saat ini. Walau Bupati Tolitoli sudah menetapkan harga terendah Rp. 100.000/Kg, namun harga terus bertahan pada angka 73.000/Kg.

 
Keprihatinan itu disampaikannya saat bersilaturahmi dengan para aktivis dan sejumlah pegiat pers di Warkop Buya Tolitoli, Kamis petang (5/9/2019).
 
Kehadiran Hidayat Lamakarate dalam pertemuan yang didominasi aktivis peduli petani cengkeh itu mendapat sambutan yang antusias.
 
Pada kesempatan itu, pembahasan terkait cengkeh dan komoditi rakyat lainnya mendapat perhatian serius dari orang nomor 1 di jajaran Birokrasi Sulteng itu.
 
Hidayat mengaku sebelum tiba di Tolitoli, sudah membuat semacam catatan terkait harga-harga komoditi rakyat yang nilainya anjlok. Menurutnya berapa harga komoditi memang dilaporkan turun dan merata di seluruh daerah.
 
Khusus komoditi cengkeh, Sekprov mengatakan akan mendiskusikan dengan Bupati Tolitoli terkait adanya keputusan penetapan harga terendah.
 
"Nanti saya akan bicarakan dengan pak Bupati. Ada beberapa kesempatan saya bertemu. Tidak bisa saya memberi keputusan apa-apa sekarang ini.  Setelah bertemu Bupati baru kita ambil solusi terbaik," ujarnya.
 
Penjelasan Sekprov yang saat itu tampil santai dengan kaos bolong,  untuk eenanggapi beberapa lontaran koordinator aliansi peduli petani cengkeh, Jasmi H. Ardi.
 
Jasmin yang hadir dengan sejumlah  'pasukannya itu mengungkapkan keresahannya atas adanya keputusan Bupati Tolitoli terkait harga terendah cengkeh namun tak dipatuhi para pembeli. 
 
"Mohon sikapnya pak Sekprov agar ada solusi mengenai harga cengkeh ini pak," kata Jasmin yang mengaku akan turun aksi bersama rekannya besok saat berlangsungnya pelantikan anggota DPRD Tolitoli yang baru......(Ma'ruf Asli).

 

Alasannews.com, Tolitoli-Sulteng | H. Hidayat Lamakarate disela kunjungan kerjanya ke Tolitoli bertemu sejumlah aktivis pergerakan Tolitoli, Kamis petang (5/9/2019).
 
Bertempat di Warkop Buya, walau jadwal padat, Sekprov Sulteng itu menyempatkan waktu untuk bersilaturahmi sekaligus berdialog dengan beberapa tokoh LSM dan beberapa pegiat pers Tolitoli serta beberapa Kepala Desa.
 
Sejumlah hal dibahas dalam dialog yang berlangsung sekitar Sejam lebih tersebut. Mulai dari isu harga cengkeh dan komoditi lainnya yang melorot hingga isu pemerintahan dan politik.
 
Desakan dan dukungan dari yang hadir pada acara itu mengemuka untuk Hidayat Lamakarate maju Sulteng-1. 
 
"Sangat pantas beliau ini untuk Gubernur Sulteng. Harus maju dan saya siap dukung. Ini bukan patende, tapi realitas ketokohan dan kapasitasnya yang kita lihat. Saya tau karena bukan baru kali ini saya bertemu beliau," ujar Anwar Lihawa yang juga Ketua Apdesi.
 
Penyampaian Anwar Lihawa yang hadir bersama Kades Bambapula itu mendapat sokongan dan tepukan tangan dari yang hadir.
 
Pembicara lainnya selain Anwar Lihawa adalah Jasmi H. Ardi,  Jemi Yusuf dan Kades Bambapula yang berkesempatan menyampaikan pertanyaan dan pandangannya. Dalam acara yang berlangsung singkat dan di Pandu Moh. Sabrang itu mengungkap hal senada dengan Anwar yang juga Kades Ginunggung itu.
 
Merespon desakan itu, Hidayat Lamakarate yang hadir di Tolitoli dalam kapasitas mewakili Gubernur pada acara pelantikan anggota baru DPRD Tolitoli  besok Jum'at hanya tersenyum.
 
Hidayat yang didpingi salah seorang Pejabat Provinsi Sulteng, Jambar Wardana itu tampak berusaha tak menyinggung soal dukungan itu saat menjawab sejumlah pertanyaan yang hadir dari para pegiat lingkungan, pers, dan aktivis petani cengkeh.
 
Hidayat lebih banyak mengulas tentang persoalan ekonomi masyarakat terkait komoditas cengkeh, kopra dan lainnya serta sesekali melempar senyum saat mendengar ungkapan dukungan yang selalu mengemuka mewarnai pertemuan itu.....(Ma'ruf Asli)
 

Alasannesw.com, Tolitoli-Sulteng | Serangkaian agenda Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulawesi Tengah, Drs. H. Moh. Hidayat Lamakarate, MSi., saat berada di Kabupaten Tolitoli sejak pagi tadi. Salah satunya, memberi kuliah umum di kampus STIE Mujahidin Tolitoli. 

 
Drs. H. Moh. Hidayat Lamakarate, MSi., menyampaikan pemikirannya tentang pembangunan masyarakat desa kepada Ratusan mahasiswa dan civitas akademik yang bernaung dibawah Yaasan Pendidkan Mujahidin Tolitoli itu, Kamis (5/9/2019).
 
Tokoh yang digadang-gadang untuk jadi Sulteng-1 ini, menyorot persoalan sejumlah komoditi unggulan masyarakat pedesaan yang hingga kini harganya sangat rendah.
 
Ditemui usai memberikan kuliah umum, mantan pejabat Bupati Banggai Laut itu mengaku prihatin dengan harga sejumlah komoditi, termasuk kopra yang sangat rendah.
 
"Saya membuat catatan tentang komoditi yang sekarang dikeluhkan masyarakat seperti kopra dan lainnya. Dan itu bukan hanya di Tolitoli," ujar Hidayat.
 
"Saya juga bertanya-tanya. Ada apa sebenarnya? Perlu kita cari solusi yang tepat," sambungnya.
 
Hidayat lantas memberikan isyarat perlunya mengembangkan investasi pengembangan industri atau pabrik pengolahan hasil pertanian yang bisa meningkatkan nilai jual harga hasil pertanian masyarakat.
 
Ia mencontohkan adanya pabrik pengolahan tepung kelapa dan santan kelapa di Banggai. Menurutnya itu contoh yang bisa dijadikan solusi.
 
Diakui Hidayat hal itu  tidak mudah. Namun bisa diupayakan. Ia lantas berjanji untuk memikirkan solusinya dengan semua pihak......(Ma'ruf Asli).

Alasannews.com. Tolitoli-Sulteng | Pengamanan pelantikan anggota baru DPRD Tolitoli 2019-2024 mendapat perhatian khusus dari Polres Tolitoli. Apalagi beredar seruan aksi massa dari beberapa elemen massa soal cengkeh yang mengambil momentum pelantikan itu.

 
Terkait hal itu, Kabag Ops Polres Tolitoli, didampingi Kasat Intelijen Polres Tolitoli melakukan koordinasi secara informal dengan pihak Sekretariat DPRD Tolitoli sesaat sebelum pelaksanaan Sidang Paripurna Pengesahan RAPBD-P Tolitoli 2019 di Kantor DPRD Tolitoli, Senin (4/9/2019).
 
Kabag Ops Polres Tolitoli, Kompol Nurhadi, SH., tampak berbincang dengan Ketua Panitia Pelantikan yang sekaligus Kabag Fasilitasi Anggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD Tolitoli, Bustaman, SH., Mereka membahas beberapa hal terkait pengamanan dan kelacaran pelantikan.
 
Pada kesempatan itu mencuat pembahasan mengenai adanya rencana aksi massa bertepatan pelantikan itu. Olehnya, selaku ketua panitia, Bustaman meminta agar aksi tidak sampai mengganggu jalannya prosesi pelantikan.
 
"Kalau bisa jangan sampai mengganggu acara pak, kasihan banyak tamu yang ingin hadir menyaksikan pelantikan. Waktu juga sempit karena hari Jum'at," harap Bustaman.
 
Sementara itu Kompol Nurhadi, SH., ketika ditanya terkait kelompok yang merencanakan aksi di tanggal 6 September tepat hari pelantikan, ia memastikan belum ada pemberitahuan ke kepolisian.
 
"Tidak ada. Belum ada pemberitahuan," singkatnya sambil berlalu meninjau tempat-tempat rencana lokasi penempatan tamu acara pelantikan bersama ketua panitia......(Ma'ruf Asli).

Alasannews.com. Tolitoli-Sulteng | Perhelatan pelantikan 30 anggota baru DPRD Tolitoli pada tanggal 6 September mendatang dibayangi aksi massa.

 
Beredar selebaran seruan aksi massa dari kelompok yang mengatasnamakan Aliansi Petani Cengkeh Bersatu yang bertepatan pelantikan anggota DPRD Tolitoli periode 2019-2024.
 
Dalam selebaran itu, realisasi harga cengkeh sesuai keputusan Bupati Tolitoli yang mematok harga Rp. 100.000, namun faktanya tak sesuai keputusan itu yang saat ini pedagang hanya membeli diharga rp.73.000.
 
"......sampai saat ini tidak terealisasi dan harga cengkeh juga tak kunjung berubah dari harga sebelumnya yakni 73.000/Kg.....," ungkap Aliansi itu dalam selebarannya.
 
"........kami dari Aliansi cengkeh peduli Tolitoli mengajak kepada masyarakat khususnya petani bersama-sama melakukan aksi demonstrasi meminta pertanggungjawaban Bupati Tolitoli terhadap keputusan yang telah ia buat," lanjut selebaran itu yang sampai ke redaksi alasannews.com.
 
Dari selebaran itu, nampak tercantum Empat logo lembaga termasuk logo PMII.
 
Sebelumnya, aksi demonstrasi dari kelompok yang sama namun bedanya kali ini tak tercantum logo organisasi mahasiswa HMI yang sebelumnya terlibat aktif.
 
Hingga berita ini ditayangkan belum ada konfirmasi dari Ketua HMI cabang Tolitoli yang telah dihubung redaksi via jaringan WhatsApp. Demikian halnya lembaga lainnya......(Ma'ruf Asli).
 
Bustaman, SH., Kabag Fasilitasi Anggaran dan Pengawasan  DPRD Tolitoli  sekaligus Ketua Panitia Pelantikan
 
Alasannews.com, Tolitoli-Sulteng | Kesiapan prosesi pelantika 30 Anggota DPRD Tolitoli yang dijadwalkan tanggal 6 September mendatang hampir rampung.
 
Sejumlah perlengkapan untuk keperluan kegiatan pelantikan dan pengambilan sumpah itu telah disiapkan dan akan selesai dalam waktu yang tersisa.
 
Penjelasan itu disampaikan Kabag Fasilitasi Anggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD Tolitoli, Bustaman, SH., selaku Ketua Panitia Pelantikan saat dikonfirmasi di kantornya, Selasa (3/9/2019).
 
Menurut Bustaman pihaknya tinggal membenahi beberapa hal yang belum terpenuhi karena memang jadwalnya belum sampai 
 
"Persiapan sekitar 90% pak, tinggal beberapa item yang belum siapa dan akan dituntaskan hingga Kamis nanti," tandasnya.
 
Dijelaskan Kabag yang pernah menjabat Camat ini, perencanaan penyambutan dan penerimaan tamu yang melebihi kapasitas ruangan menjadi hal yang memerlukan pemikiran ekstra.
 
Dirinya berharap kegiatan bisa berlangsung lancar tertib dan aman serta betul-betul hkidmat. Apalagi menurutnya bukan cuma 30 anggota DPRD yang dipikirkan, melainkan juga beberapa tamu penting dari Provinsi yang dikabarkan bakal menghadiri pelantikan itu.
 
Pantauan media ini, banyak perbincangan bakal hadirnya Sekprov Sulteng, Rektor Untad dan sejumlah Sekwan yang telah lebih dulu melaksanakan pelantikan di daerahnya...... (Ma'ruf Asli).
 
Alasannews.com, Tolitoli-Sulteng | Sebanyak 37 Kepala Desa hasil Pilkades serentak beberapa bulan lalu dilantik secara bersamaan pada Rabu (4/9/2019).
 
Bupati Tolitoli, H. Moh. Saleh Bantilan SH MH.,  melantik langsung para Kades tersebut di Gedung Wanita Lama sekitar jam 10.00 Wita.
 
Dari jumlah 40 Kepala Desa terpilih pada Pilkades serentak beberapa nlan lalu itu,  hanya 37 Kades yang dilantik Bupati hari ini.
 
Kabid Pemdes Dinas PMD Kabupaten Tolitoli, Ramli, S.Sos., MSi., saat dikonfirmasi saol itu mengatakan bahwa hal tersebut berkenaan dengan batas akhir  masa jabatan periode Kades sebelumnya. 
 
"Kades yang berakhir masa jabatannya baru di 37 desa. Maka itu mereka dilantik saat ini," ujar Kabid Pemdes ini saat dimintai keterangan, Selasa (3/4).
 
Dijelaskan Ramli, 3 Desa lainnya baru berakhir Bulan November nanti. Sehingga akan diagendakan pelantikan untuk 3 Kades itu yakni Kades Malala, Mulyasari dan Simatang Tanjung setelah berakhirnya jabatan kades yang menjabat saat ini......(Ma'ruf Asli)

Alasannews.com, Tolitoli-Sulteng | Rapat Paripurna pengesahan Rancangan APBD Perubahan (APBD-P) untuk kedua kalinya digelar hari ini di ruang sidang utama DPRD Tolitoli, Rabu (4/9/2019).

Rapat paripurna itu merupakan kali kedua atas pembahasan yang sama, setelah sebelumnya gagal dilaksanakan karena kehadiran anggota DPRD Tolitoli tidak mencapai quorum.
 
Agenda pengesahan yang dimulai jam 10.00 itu dihadiri Wakil Bupati Tolitoli, H. Rahman. H. Budding dan dipimpin langsung Ketua DPRD Tolitoli, Andi Ahmad Syarif.
 
Seperti diberitakan sebelumnya, persidangan ini dilakukan oleh Anggota DPRD Tolitoli periode 2014-2019 yang umurnya sisa Dua hari lagi. Kondisi itu mesti dilakukan sesuai petunjuk Provinsi karena terancam batalnya anggaran perubahan dan kembali pada APBD awal.
 
"Jadi sidangnya pagi ini pak. Jam 10.00," kata Sekwan, Drs. Budhi Y. Katiandagho, MSi., saat dikonfirmasi tentang kepastian rapat Rabu Pagi......(Ma'ruf Asli)
 
Alasannews.com, Tolitoli-Sulteng | Tersisa waktu Dua hari jelang berakhirnya masa jabatannya,  DPRD Tolitoli periode 2014-2019, terpaksa harus melaksanakan Rapat Paripurna Pengesahan Rancangan Perda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2019 besok Rabu (4/9).
 
Sekretaris DPRD Tolitoli (Sekwan), Drs. Budhi Y. Katiandagho, MM., menyampaikan hal itu kepada Alasannews.com di ruang sidang utama DPRD Tolitoli, Selasa (3/9/2019).
 
Menurut Sekwan, sidang paripurna itu mengagendakan pengesahan Ranperda APBD Perubahan. Langkah itu berdasarkan hasil konsultasi dengan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah terkait gagal disahkan beberapa waktu lalu karena alasan tidak quorum.
 
"Sesuai hasil konsultasi ke Gubernur Sulawesi Tengah, harus di paripurnakan. Untuk itu kami persiapkan segala sesuatunya persidangan besok," ungkap Sekwan yang saat itu sedang sibuk mengawal jajarannya membenahi ruang sidang utama DPRD Tolitoli.
 
Beberapa hari lalu pengesahan PBD-P dilaporkan gagal dilaksanakan karena jumlah Anggota DPRD yang hadir tidak memenuhi 50%+1 dari 30 Anggota DPRD alias tidak Quorum.
 
Gagalnya pengesahan APBD Perubahan 2019 ini menyebabkan kebingungan tersendiri bagi penyelenggaraan anggaran daerah Tolitoli di triwulan akhir 2019.
 
APBD Perubahan itu memberi legalitas atas pergeseran anggaran pembangunan daerah karena adanya penambahan ataupun pengurangan nilai anggaran dari APBD Awal.
 
Sejatinya APBD Perubahan itu sudah selesai disahkan oleh anggota DPRD Tolitoli periode 2014-2019 yang akan berakhir 3 hari lagi. 
 
Saat ditanya mengenai waktu yang sangat kasip, palagi menjelang persiapan pelantikan nggota DPRD baru yang tinggal Dua hari lagi, Sekwan mengatakan terpaksa harus dilakukan oleh DPRD periode sekarang  walaupun masuk detik-detik akhir masa jabatan.
 
Menurut Tokoh Birokrasi senior ini,  kecil kemungkin pembahasan oleh Anggota yang baru karena ltu butuh waktu untuk membenahi alat kelengkapan dewan yang baru. Padahal pengesahan APBDP itu ada batas waktunya.
 
"Masih cukup waktu. Toh juga Anggota DPRD sekarng sudah tidak terlalu sibuk," imbuhnya......(Ma'ruf Asli). 
 
Korban kecelakaan kerja yang mendapat perawatan di RSU Mokopido dengan biaya sepenuhnya BPJS Ketenagakerjaan 
 
Alasannews.com, Tolitoli-Sulteng | Nasib naas menimpa Hasan P. Tungoli. Tukang bangunan yang sedang mengerjakan proyek bangunan itu jatuh dari Bubungan Atap.
 
Saat itu Hasan sedang mengerjakan perbaikan atap seng bangunan proyek Swakelola Gedung TK Pembina Kecamatan Galang, Senin (2/9/2019).
 
Kondisi Hasan dilaporkan tak mampu menggerakkan tubuhnya. Ia terjatuh denagn posis duduk. 
 
Hasan masih beruntung karena sebagai pekerja bangunan ia terdaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Olehnya Hasan mendapatkan perawatan intensif di RSU Mokopido dengan fasilitas kelas l. 
 
Mengkonfirmasi hal itu, Kepala Seksi SLTP Disdikbud Tolitoli, Ayatullah, ST., selaku PPTK membenarkan kejadian tersebut. 
 
Menurut Ayatullah, sesaat kejadian nlkecepakaan itu, pihaknya langsung berkoordinasi dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan.
 
"Iya betul pak. Kejadian kemarin dan sekarang yang bersangkutan dirawat dengan tanggungan BPJS Ketenagakerjaan. Fasilitas kelas l," ujar Ayatullah saat dikonfirmasi Selasa siang (3/9).
 
Sementara itu kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Buol-Tolitoli, Andi Ilham Akbar, SH., usai mengunjungi pasien Hasan P. Tungoli yang dirawat di RSU Mokopido mengatakan pihaknya memberi fasilitas sesuai hak yang diperolehnya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
 
"Semua biayanya kami tanggulangi sesuai hak pasien sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Yang bersangkutan dirawat dengan fasilitas kelas l. Sampai sembuh dengan biaya perawatan sepenuhnya dari BPJS Ketenagakerjaan," terang Andi Ilham Akbar.
 
Dijelaskan Andi Ilham, pihaknya secara kebetulan berada di Tolitoli untuk urusan kantornya dan tiba-tiba mendapat laporan adanya peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mengalami kecelakaan kerja.
 
"Kebetulan kami ada di Tolitoli, mendapat laporan itu. Makanya kami langsung koordinasi dengan pihak RSU dan yang bersangkutan menjadi tanggungan BPJS Ketenagakerjaan karena memiliki kartu kepesertaan dan masih aktif," ujarnya kepada Alasannewd.com Selasa malam (2/9)...........(Ma'ruf Asli).
Halaman 4 dari 15
Ruslan S Untuh
Mapri
Alimran
Kadis Perkebunan
Ruslan Hadi
Minarni
abd rhman
Amrin Haling
Kadri
Jusman
rusdi
Irfan s
Naharudin
sumardin

Kontak Polisi

RESOR PALU