Minggu, Desember 15, 2019
hut daerah

Alasannews.com, Palu-Sulteng | Rekomendasi Pilkada Silteng DPP PAN untuk Sigit Purnomo Syamsuddin atau yang lebih populer dengan nama Phasa telah keluar sejak tanggal 6 Bulan September Lalu.
 
Dalam surat DPP PAN bernomor 5/Pilkada/IX/2019 itu menyebutkan bahwa DPP PAN telah menetapkan Sigit Purnomo Syamsuddin (SPS) sebagai Calon Gubernur / Wakil Gubernur Sulteng Periode 2020-2025.
 
Selanjutnya dalam surat itu, Phasa yang juga Wakil Wali Kota Palu tersebut ditugaskan mencari pasangannya untuk maju. Sementara untuk memenuhi persyaratan dukungan ia ditugaskan menjalin koalisi partai pengusung.
 
Terkait rekomendasi itu dengan munculnya nama SPS sebagai Cagub/Cawagub, direspon dingin sejumlah kader PAN di daerah.
 
Ardin misalnya, salah seorang Ketua DPC PAN di Tolitoli sampai saat ini mengaku tak pernah tahu jika Pasha direkomendasi maju Cagub/Cawagub. Demikian pula sejumlah Kader PAN di Kota Palu yang sempat dikonfimasi, menanggapi dingin.
 
Sepinya respon itu sepertinya dsebabkan kurangnya komunikasi dan pendekatan kepada kader hingga tingkat bawah. Padahal salah satu penugasan dari DPP PAN adalah melakukan komunikasi intensif dengan DPW, DPD, DPC hingga DPRt PAN SE Sulteng.
 
Sekertaris DPD PAN Toltoli, Abdul Halik saat dikonfirmasi, Minggu (6/10/2019) menajawab dengan normatif.  
 
"Siapa pun yang direkomendasi DPP, maka akan didukung," terangnya melalui sambungan telefon.
 
Beberapa kader lainnya merasa tak memiliki keharusan untuk mendukung. Pasalnya menurut mereka, keberadaan Pasha sejauh ini tak berkorelasi positif dengan perolehan PAN dalam Pileg 2019 lalu.
 
Perolehan PAN Provinsi Sulteng bukannya terdongkrak malah menyusut dari 3 kursi tersisa 2 kursi. 
 
Bahkan parahnya lagi di Kota Palu dimana Pasha jadi Wawako, malah harus menelan pil pahit kehilangan 2 kursi dari 4 kirsi. Padahal pada saat ia maju Wawako Palu, ia menggunakan kekuatan 4 kursi DPRD Kota Palu.
 
Kondisi tersebut ditengarai sebagai penyebab dinginnya respon kader PAN di Sulteng untuk Pasha walaupun Baliho besar pamitannya telah tersebar merata di Kota Palu..........(Ma'ruf Asli).
 
Kades Bambapun, Ruslan R. Untuh bersama istri
 
Alsannrws.com, Dondo, Tolitoli-Sulteng |  Komitmen untuk mempersiapkan generasi mendatang, Kepala Desa Bambapun, Ruslan R. Untuh mendorong kegiatan pendidikan dini di desanya.
 
Kepada Alasnnews.com, Kades Bambapun saat berbincang di kediamanya, Kamis (3/10/2019) menuturkan bahwa bangunan PAUD yang ada di Desa Bambapun sudah rampung pembangunanya sejak Tahun 2018.
 
Bangunan itu sangat dibutuhkan untuk proses pendidikan anakn usia dini yang ada di Desa Bambapun. Karena itu, setelah rampung pembangunannya langsung difungsikan untuk proses blajar mengajar sampai saat ini
 
"Sekarang sudah memiliki 40  orang murid dan 4 orang guru, ini semua di anggarkan dari dana desa," ungkap Ruslan.
 
"Sekarang bisa dilihat sendiri  baik  peralatan seperti meja, kursi, lemari sudah ada. Begitu juga seragamnya baik untuk murid mau pun guru sudah terpenuhi semua," tambahnya.
 
Adapun kekuranganya terkait penunjang kegiatan pembelajaran di Lembaga PAUD itu, kades yang mengaku sangat perhatian dengan pendidikan anak itu  enganggarkannya lagi di tahun berikutnya secara bertahap........(Hasbi/Mrf).
Alasannews.com, Palu-Sulteng | Wakil Presiden. HM. Jusuf Kalla dijadwalkan berada di Kota Palu dalam rangka kunjungan kerja (Kunker)
 hari ini, Senin (7/10/2019). 
 
Kunker Wapres terkait rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Pasigala.
 
Sesuai roundown acara, yang diterima redaksi Aladannews.com, sejumlah agenda memadati kegiatan Wapres JK dalam rangkaian kunjungan tersebut.
 
Setibanya di Bandara Internasional Mutiara Sis Aljufri, sekitar pukul 10.40, Wapres akan disambut Gubernur Sulawesi Tengah beserta unsur Forkopimda Provinsi Sulteng.
 
Selanjutnya mengunjungi beberapa tempat antara lain Desa Pengawu meninjau rumah insatan sehat untuk para pengungsi. Setelah itu dilanjutkan mengunjungi kegiatan land cliring lokasi Hunian tetap ( Huntap) di Desa Duyu.
 
Selain itu Wapres dalam Kunker terakhirnya jelang pelantikan presiden Oktober ini, diagendakan juga mengunjungi hunian tetap di Tondo sekaligus meninjau Rumah Sakit Undata.
 
Sebelum bertolak meninggalkan Palu,  Wapres akan memimpin rapat dengan sejumlah pihak terkait rehabilitasi dan rekonstruksi Palu Sulawesi Tengah.
 
Wapres akan mengakhiri kunjungannya di Sulteng dengan peninjauan rumah hunian tetap satelit Petobo.
 
Hingga berita ini naik tayang, proses penjemputan Wapres JK dari Makassar di Bandara Mutiara Sis Aljufri Palu masih sementara berlangsung........(Ma'ruf Asli) 
Bupati Banjarnegara, Budhi Sarwono insert slip gajinya
 
Alasannews.com, Banjarnehara - Jateng | Bupati Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah persoalkan kecilnya gaji bulanan yang diterima. Gaji hanya 5,9 Juta per bulan tak sebanding dengan tanggung jawabnya mengelola anggaran sekitar 2 Triliun per tahun.
 
Menurut Budhi Sarwono, dengan gaji tersebut yang dianggapnya sangat kecil memancing dirinya untuk berbuat korup. 
 
Bebannya sebagai bupati dimana ada kewajiban terhadap partai, menjamin tim sukses dan sebagainya. Tentu angka itu tak mencukupi.
 
Saat diwawancarai TV One, Sabtu petang (5/10/2019), Budi menyampaikan keluhannya itu secara gamblang. Bahkan dirinya seperti 'harus' melakukan korupsi jika demikian kondisinya.
 
Dari hitungan total yang diterimanya setiap bulan sebesar Rp. 35 Juta. Angka tersebut lebih dari cukup jika hanya untuk dirinya. Namun banyaknya yang harus di biayai terkait posisinya sebagai Bupati, sangatlah kecil.
 
"Tau hajinya segitu, demi Allah tidak nyalon saya," terang Bupati Banjarnegara itu.
 
"Saya kira gajinya itu 100 Juta atau 150 Juta," tambahnya dengan mimik menyesal.
 
Sementara ketika diingatkan tentang niat awalnya mencalonkan diri jadi Bupati, Budhi mengaku memang yang utama adalah pengabdian pada masyarakat.
 
Hanya saja menurutnya besaran tanggung jawab dan resiko harus diperiksa KPK hingga OTT sangatlah tak sebanding.
 
Dikatakan Budhi bahwa pihaknya sengaja mengungkap hal tersebut hingga viral di Medsos agar semua orang tahu bahwa besaran gajinya itu tak seperti bayangan orang pada umumnya.
 
Bupati Banjarnegara itu pun berharap pemerintah pusat dalam hal ini Presiden bisa menjadikannya perhatian. Sebab menurutnya itu kurang tepat dan kurang adil...........(Ma'ruf Asli).
Alasannews.com, Malang-Jatim | Sebagai wujud syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa menyambut HUT TNI ke-74, Panglima Divisi Infanteri 2 Kostrad Mayjen TNI Tri Yuniarto, S.A.P, M.Si, M.Tr (Han) menggelar acara tasyakuran bertempat di Masjid Sabillul Huda, Singosari, Malang. Jum’at (4/10/2019).
 
 
Tasyakuran itu sebagai wujud rasa syukur dan terima kasih jajaran Divif 2 Kostrad sebagai bagian dari TNI dalam mengabdi dan mendharma bhaktikan kepada masyarakat, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 
“Acara tasyakuran merupakan kegiatan penuh dengan syarat makna serta dimaksudkan untuk mengingatkan kepada setiap prajurit di dalam menerima nikmat untuk dapat selalu mensyukurinya, baik kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesama, maupun para pendahulu TNI serta semua pihak yang telah berjasa membesarkan nama baik TNI,” terang Pangdiv. Mayjen TNI Tri Yuniarto, S.A.P, M.Si, M.Tr (Han) dalam sambutannya.
 
Pangdiv mengharapkan kepada seluruh lapisan untuk selalu bersama-sama dalam semangat kebersamaan dan kekeluargaan serta kegotong-royongan didalam bertugas sehingga akan dapat menutup usaha dari pihak manapun yang ingin menciptakan suasana ketidak stabilan.
 
Tasyakuran juga bermaksud untuk mendoakan NKRI agar dijauhkan dari bencana. Berharap Bangsa Indonesia diberikan keamanan, kemakmuran serta kedamaian. 
 
 
Hadir memberi tausiah dalam acara itu, Ustad Habib Abubakar. Pada kesempatan itu beliau menjelaskan tentang makna  selamatan karena penyelenggara selamatan ingin mendapatkan keselamatan dan dinamakan tasyakuran karena ada nikmat yang diperoleh.
 
Puncak tasyakuran ditandai pemotongan nasi tumpeng oleh Pangdivif 2 Kostrad yang diberikan kepada Kopral Kepala Mustam. Ia mendapat kehormatan dari Paglima karena tidak lama lagi akan memasuki masa MPP. 
 
Turut hadir pada tasyakuran itu, Kasdivif 2 Kostrad, Asren Divif 2 Kostrad, para Asisten Kasdivif 2 Kostrad, Dandenma Divif 2 Kostrad, Dandenhub Divif 2 Kostrad, Dandenpal Divif 2 Kostrad seluruh Perwira Staf Divif 2 Kostrad, Ketua Kartika Chandra Kirana Koorcab Divif 2 PG Kostrad dan Wakil Ketua Kartika Chandra Kirana Koorcab Divif 2 PG Kostrad beserta pengurus...........(Ma'ruf Asli)
 
Sumber: Pendiv 2
Kapolsek Dondo, Iptu Paulus Samma bersama anggotanya mengapit tersangka Padang dn Hasiana sesaat usai penangkapan tersangka pengedar shabu di desa Ogowel Buga.
 
Alasannews.com, Dondo, Tolitoli-Sulteng | Polsek Dondo dipimpin Kapolsek, Iptu. Paulus Samma berhasil meringkus Dua Ibu rumah tangga (IRT) di Dusun Cempedak Kampung Baru Desa Ogowele Buga Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli, Rabu malam (2/10/2019).
 
Sebanyak 12 Paket Shabu berhasil diamankan sebagai barang bukti. Ada pun masing-masingnya, 8 Paket milik H dan 4 Paket milik P.

“Kedua IRT ini merupakan target operasi kami,” kata Kapolsek Dondo Iptu Paulus Samma seperti dikutip dari Tribrata news.
 
Saat ini kedua Ibu Rumah Tangga yang berinisial P dan H, masih kerabat dekatb itu telah diamankan oleh Polres Tolitoli. P merupakan kemenakan dari H. 
 
Dalam penangkapan yang dilakukan di rumah P, petugas menyita barang bukti 4 paket sabu milik P dan 8 paket sabu milik H yang semuanya siap untuk di edarkan.
 
Sementara itu, dari penuturan Kasat Narkoba Polres Tolitoli, Iptu. Samsi Kinsale bahwa suami dari pelaku P saat ini sedang mendekam di dalam Lapas Kelas II B Tolitoli dengan kasus serupa. 
 
Kini P akhirnya menyusul suaminya yang tertangkap Satresnarkoba Polres Tolitoli beberapa bulan lalu sebagai pengedar narkoba dengan barang bukti 32 paket sabu darinya.
 
“Dengan tertangkapnya P, maka pasangan suami istri ini sama-sama menjalani hukumannya dibalik jeruji besi,” ujar Kasat Narkoba Polres Tolitoli itu.
 
Lebih jauh menurut Kinsale, diketahui pelaku peredaran gelap narkotika semakin lihai.  Mereka mengelebaui petugas dengan berbagai cara.
 
“Bukan hanya laki-laki berusia dewasa yang dicurigai mengedarkan sabu, tapi ibu rumah tangga pun berperan sebagai pengedar,” ujarnya.
 
Kasus penangkapan P dan H, dari pantauan media ini di lapangan tidak terlalu mengejutkan warga. Pasalnya selama ini sudah menjadi rahasia umum jika mereka mengedarkan barang haram tersebut.
 
Berdasarkan keterangan yang berhasil dihimpun dari lokasi penangkapan, mereka berdua diringkus  disatu rumah yang sama, milik pelaku P. Konon di rumah itu juga suaminya diamankan dengan barag bukti  sekitar 3 gram shabu...........(RedAN).
Alasannews.com, Palu-Sulteng | Ratusan massa Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) Palu melakukan aksi unjuk rasa menyikapi kasus rusuh Wamena, Papua di depan Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Jum'at Sore (4/10/2019).
 
Mereka melakukan orasi mengecam kerusuhan yang menyebabkan tewasnya lebih dari 30 jiwa. Akibat rusuh itu juga, dilaporkan setidaknya 8.000 orang mengungsi terutama kaum perempuan dan anak-anak.
 
Aksi para aktivis muda Muhammadiyah merupakan aksi damai. Tak ada pengamanan khusus dari aparat keamanan. Personil yang diturunkan terlihat agak santai memantau jalannya aksi. Walau sebagian Jalan Samratulangi ditutup, hanya mengantisipasiagar aksi tak terganggu.
 
Massa yang dikawal juga oleh satuan pengamanan internal berseragam KOKAM itu mempertanyakan komitmen pemerintah yang semestinya bisa melindungi rakyatnya.
 
"Dimana komitmen pemerintah dan wakil-wakil kita di Parlemen? Mengapa mereka tidak berdaya dan membiarkan rakyatnya dibantai," teriak salah seorang orator dari atas mobil komando aksi.
 
"Pemerintah harus serius. Negara tidak boleh kalah melawan teroris perusuh di Wamena," ujar orator lainnya.
 
Rusuh Wamena menjadi sebuah drama yang tidak mengenakkan kehidupan berbangsa. Konflik tiba-tiba terjadi yang memprovokasi warga asli Papua dengan pendatang yang bermukim dan mencari nafkah di bumi cendrawasih tersebut.
 
Atas kejadian itu pemerintah telah mengambil langkah walaupun agak terlambat. Ribuan warga diungsikan ke tempat uang aman dan dijaga ketat aparat keamanan dari kepolisian dan Kodim setempat.
 
Kejadian rusuh Wamena menghentak dan menuai kecaman dari sejumlah daerah di Indonesia. Terutama daerah yang merupakan asal dari warga yang tewas maupun yang mengungsi.
 
Tak lama setelah kejadian itu, selang beberapa hari, Kapolda Papua Irjen Rudolf A. Roja di copot oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian.
 
Jabatan Kapolda Papua itu kini kembali dijabat Irjen Paulus Waterpau.........(Ma'ruf Asli).
Alasannews.com, Tolitoli-Sulteng | Usai penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) oleh Bupati dan KPU serta Bawaslu, dana Pilkada Tolitoli 2020 dipastikan segera cair.
 
Penanda tanganan NPHD senilai lebih dari 40 Milyar itu dilaksanakan di di Aula Hotel Bumi Harapan Tolitoli pada Senin malam (1/10/2019).
 
Dana yang di alokasikan dari dana murni Tolitoli melalui APBD Perubahan Tahun 2019. 
 
Seperti dirilis Bagian Humas Setdakab Tolitoli, disaksikan Kapolres Tolitoli dan sejumlah Unsur Forkopimda dan Sekda Tolitoli, Hibah untuk Pilkada itu diteken  Bupati Tolitoli Hi. Moh. Saleh Bantilan, SH., MH., bersama Ketua KPUD Kabupaten Tolitoli Suleman, SH., dan Ketua Bawaslu Kabupaten Tolitoli Fadjar Syadik, S.Pt., M.Si. 
 
Sayangnya tak disebutkan angka resmi besaran anggaran yang digelontorkan Pemda Tolitoli untuk kedua lembaga penyelenggara Pilkada Tolitoli dalam rilis yang dikeluarkan Humas Pemda itu.
 
Namun demikian, informasi yang  bersumber dari keterangan Ketua KPU Tolitoli, Suleman, SH., diperoleh angka Rp.33.410.326.000 (33,41 Milyar) diperuntukkan lembaga yang dipimpinnya. 
 
Sementar untuk Bawaslu Tolitoli dari sumber tidak resmi disebutkan angka lebih dari 8 Milyar diperuntukkan lembaga ang digawangi Tiga Orang Komisioner itu. 
 
Sejumlah kalangan berharap agar dana Pilkada yang naik Ingga 2 kali lipat dari angka pada Pilkada sebelumnya itu bisa dikelola secara baik dan menghadirkan  pemilihan kepala daerah yang kredibel dan legitimate..........(Ma'ruf Asli).
 

Dedi Askary, SH., Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Perwakilan  Sulawesi Tengah 

Alasannews.com, Palu-Sulteng | Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM-RI) Perwakilan Sulteng menyampaikan apresiasi sekaligus menaruh hormat kepada Institusi Polri, khususnya Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah (Polda Sulteng) dan Polres Palu terkait komitmen proses hukum anggotanya yang telah bertindak represif dalam penanganan aksi mahasiswa 25 September silam.
 
Kapolda dalam sebuah kesempatan berkomitmen memproses secepatnya anggotanya yang bertindak anarkis dan terlibat melakukan tindakan menghalang-halangi, merampas dan menghapus rekaman hasil peliputan cameramen/wartawam TVRI Palu. 
 
Sikap Komnas HAM RI Perwakilan Sulteng terungkap dalam rilis resminya hari ini, Rabu (2/10/2019), yang ditandatangani Ketua Komnas HAM RI Perwakilan Sulteng, Dedi Askary, SH.
 
Selain itu, Lembaga Hak Asasi Manusia ini juga mengapresiasi serta menaruh hormat pada Kapolda Sulteng dan Kapolres Palu bersama seluruh jajarannya dalam pengamanan aksi Demonstrasi Mahasiswa Palu gelombng kedua pada Selasa (1/10) berjalan lancar dan berakhir damai.
 
"Jika terhadap Demonstrasi 25 September 2019, apresiasi dan hormat kami atas komitmen menindak tegas dan memproses anggota yang dalam menjalankan tugas masih ramai dengan respon dan tindakan-tindakan represif. Sementara apresiasi dan penghargaan serupa kami sampaikan ke rekan-rekan kepolisian dalam hal ini anggota Polri yamg bertugas di Polda Sulteng dan Polres Palu, yang sukses melakukan pengamanan atas Demonstrasi yg kemabali dilakukan Mahasiswa di Kota Palu, Selasa, 1 oktober 2019," tulis Lembaga Hak Asasi Manusia di Sulteng itu dalam rilisnya.
 
"Proses pengamanan dengan berbagai respon simpatik yang dilakukan oleh jajaran kepolisian yang ada di Wilayah Hukum Polda Sulteng dan Polres Palu khususnya kepada Kapolda Sulteng dan Kapolres Palu bersama jajarannya terhadap massa aksi dalam Demo mahasiswa Selasa, 1 oktober tersebut selaras dengan apa yg dikehendaki oleh pimpinan Polri, yakni Institusi Polri dengan jajaran anggota yang profesional," lanjutnya.
 
Terkait komitmen dan kehendak Polda Sulteng  sebagaimana yang ditegaskan langsung oleh Kapolda Sulteng dalam pemberitaan berbagai media untuk segera memproses dan menindak tegas anggotanya, tidak sebatas pada mereka yang merampas dan menghapus hasil rekaman liputan kameramen TVRI Palu.
 
Lebih jauh dari itu, Komnas HAM Sulteng ini menekankan bahwa tindakan tegas Pimpinan Polri Sulteng juga harus dilakukan terhadap seluruh anggota Polri yang teridentifikasi dan diketahui melakukan tindakan-tidakan kekerasan lainnya terhadap massa aksi Demonstrasi yang berakhir ricuh tangga 25 September 2019.
 
Tidak juga sebatas tataran anak buahnya, namun harus dilanjutkan dan menyentuh pimpinan atau atasan langsung saat mereka ditugaskan dilapangan dalam hal ini Komandan regu dari berbagai unit/satuan, peoses hukum dan tindakan tegas sebagaimana yang diatur dalam mekanisme dan berbagai peraturan internal Polri lainnya.
 
"Langkah dan tindakan atau upaya tersebut, terkait dan erat hubungannya dengan akuntabilitas dan Profesionalitas Institusi Polri beserta jajarannya dimata publik, serta senantiasa dan selalu di publis secara terbuka, minimal sudah sejauh mana tahapan atau progres atas upayah dan langkah yang sdh dilakukan, agar tidak menjadi misteri dan tanya bagi publik," lanjut rilis itu.
 
Saat dikonfirmasi mengenai rilisnya, Ketua Komnas HAM RI Perwakilan Sulteng, menegaskan kembali sikapnya seperti dalam rilisnya yang diterima Alasannews.com. Ia lantas mengatakan bahwa model pelaksanaan pengamanan dan/atau respon disertai berbagai aksi-aksi simpatik yang dilakukan merupakan kehendak atau sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pimpinan Polri. 
 
Bahkan secara tertulis diejawantahkan dalam bentuk kebijakan atau aturan dalam Peraturan Kapolri no. 9 tahun 2008 tentang tata cara penyelenggaraan, pelayanan, pengamanan dan penanganan perkara penyampaian pendapat dimuka umum. Demikian pula Peratiran Kapolri nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa.........(Ma'rusf).
Alasannews.com, Dondo-Tolitoli | Desa Ogowele mendapat giliran sebagai tuan rumah pengajian rutin Kecamatan Dondo, Sabtu (29/09/2019).
 
Meski sempat diguyur hujan deras, tak menyurutkan antusias peserta yang merupakan majelis ta'lim dari 16 Desa se Kecamatan Dondo. Mereka memadati tempat pengajian yang dihadiri oleh Camat dan unsur Forkopimca Dondo serta Kepala Desa yang ada di Kecamatan Dondo.
 
Pengajian rutin yang diagendakan oleh Kecamatan secara bergiliran di 16 Desa itu, sudah berjalan sekian tahun. Desa Ogowele sendiri sudah beberapa kali menjadi tuan rumah. 
 
Kepala Desa Ogowele, Mafri H. Baribi, kepada Alasannews.com mengatakan bahwa antusias Ibu-ibu dan Bapak-bapak anggota majelis ta'lim dari semua desa begitu tinggi. Terbukti mereka tetap hadir meski sempat di hadang hujan deras.
 
"Meski hujan deras, mereka semua tetap hadir. Jumlahnya juga begitu banyak," tutur Kades Ogowele saat dikonfirmasi seusai pengajian.
 
"Sampai-sampai pak Camat mengatakan ini majelis ta'lim yang paling banyak dihadiri masyarakat dibanding di tempat lainnya," tambah Mafri H. Baribi.
 
 
Pengajian yang dimulai tepat jam 16.00 itu menghadirkan H. Husni Almubarak, Lc. Menurut penjelasan Kades Ogowele penceramah itu adalah lulusan salah satu lukisan universitas di Mesir.
 
Dijelaskan Mafri, pengajian rutin itu merupakan salah satu upaya meningkatkan ketaqwaan Kepada Allah Swt., bagi masyarakat Dondo umumnya dan khususnya masyarakat Ogowele.
 
Kades yang dikenal mudah bergaul dan dekat dengan masyarakatnya itu berharap kegiatan keagamaan ini terus digalakkan. Karena selain dapat meningkatkan pemahaman keagamaan juga dapat mempererat silaturahmi sesama warga antar desa se Kecamatan Dondo.
 
Dari pantauan di lapangan, pengajian majlis ta'lim Kecamatan yang di laksanakan di Desa Ogowele itu di hadiri juga mantan Camat Dondo, Ardi Manggona, SH., yang baru saja dilantik Bupati Tolitoli sebagai Sekertaris Dinas Perhubungan Tolitoli.
 
Dari informasi yang berhasil dihimpun kegiatan rutin di 16 Desa itu merupakan tradisi yang digiatkan semasa ia menjabat sebagai Camat Dondo.
 
Kegiatan itu kemudian berlanjut dimasa jabatan Camat di pegang oleh Idham SPd., yang baru juga dilantik dimana sebelumnya ia menjabat Camat Basidondo...........(Hasbi AR/Mrf).
 
 
 
Alasannews.com, Tolitoli-Sulteng | Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultira (TPH) Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah, H. Rustan Rewa, SP., MP., tinjau langsung proses panen perdana padi di Desa Gininggung Kecamatan Galang, Senin (30/9/2019).
 
Hamparan padi yang menguning dipanen menggunakan mesin panen unit combine. 
 
Berdasarkan keterangan Kadis TPH, kepada media ini, panen kali ini meningkat dari sebelumnya ditempat yang sama. Keterangan itu diperolehnya setelah berbincang dengan pemilik sawah bernama Ruslan.
 
"Menurut Pak Ruslan petaninya panen kali ini lebih baik lagi. Karena varietas unggul yang dia tanam. Inpari 26 dengan tambahan pupuk organic," ungkap Kadis Rustam Rewa usai meninjau langsung proses panen padi di Gininggung.
 
Menurut Rustan Rewa, panen padi di Kecamatan Galang kali ini akan menyumbang surplus stok produksi padi di Tolitoli............(Mrf).
 
Alasannews.com, Palu-Sulteng, Koalisi Masyarakat Sipil Anti Tindakan Kekerasan, mahasiswa Korban kekerasan dan sejumlah wartawan mendatangi kantor Komnas HAM Sulteng, Senin (30/09/2019) 
 
Mereka melaporkan kasus dugaan tindakan kekerasan terhadap mahasiswa yang duga dilakukan oleh aparat kepolisian pada saat aksi 25 September 2019 lalu. 
 
Koalisi Masyarakat Sipil Anti Tindakan Kekerasan yang dipimpin langsung Koordinatornya, Moh. Hasan. S.H mendatangi kantor Komnas HAM Sulteng. Kedatangan mereka diterima langsung oleh Ketua Komisioner Komnas HAM Sulteng Dedi Askari. S.H.
 
Moh. Hasan mengatakan bahwa laporan itu sebagai bentuk pengawasan terhadap institusi kepolisian yang diduga melakukan tindakan pelanggaran HAM pada saat penanganan aksi massa pada 25 September lalu.
 
"Kepolisian yang seharusnya bertindak sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia," ujar Acan, panggilan akrab Moh. Hasan.
 
Dikatkan Acan, dalam pasal 10 huruf c jo. Pasal 7 huruf h, menjelaskan bahwa, tidak boleh menggunakan kekerasan, kecuali dibutuhkan untuk mencegah kejahatan membantu melakukan penangkapan terhadap pelanggar hukum atau tersangka sesuai dengan peraturan penggunaan kekerasan. 
 
Sementara pasal 11 ayat (1) huruf j, menjelaskan, setiap petugas/anggota Polri dilarang menggunakan kekerasan dan atau senjata api yang berlebihan. 
 
Sedangkan Undang-undang No 9 Tahun 1998, pasal 18 ayat (1) menjelaskan, barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menghalang-halangi hak warga negara untuk menyampaikan pendapat dimuka umum, yang telah memenuhi ketentuan UU No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun. 
 
 
"Fakta dilapangan, penanganan aksi tanggal 25 September lalu, diduga terjadi tindakan berlebihan dari aparat kepolisian  sehingga mengakibatkan beberapa mahasiswa mengalami tindakan kekerasan berupa pamukulan, mengeroyokan dsb," ungkap Hasan
 
Ia menambahkan bahwa, gaung kepolisian yang selama ini diumbar melalui istilah "Promoter" (Profesional, Moderen, Terpercaya) justru sangat jauh dari kenyataan yang terjadi dilapangan. 
 
"Watak Kepolisian saat ini masih menyimpan watak militerisme seperti yang terjadi dimasa orde baru dan itu jauh dari semangat reformasi." Tutur Hasan seperti rilis yang disampaikan Stevandi dan diterima redaksi Alasannews.com, Senin (30/9).
 
Menanggapi kedatangan Koalisi itu, Komisioner Komnas HAM Sulteng Dedi Askari usai menerima langsung laporan tersebut menjelaskan bahwa akan menindaklanjuti laporan ini dengan berkoordinasi kepada Kapolda Sulteng, sebagai pimpinan tertinggi kepolisian di Sulteng.
 
Dedi berharap agar Kapolda melakukan proses hukum kepada anggotanya yang diduga melakukan tindakan berlebihan ketika mengamankan massa aksi tgl 25 September lalu. 
 
Dia juga menambahkan bahwa upaya menghalangi wartawan saat peliputan aksi 25 September lalu, adalah wujud nyata ketidakprofesionalan pihak kepolisian, Sehingga ini perlu diseriusi dan tidak hanya berakhir dengan Jalur mediasi.
 
"Komnas HAM akan menyikapi dan menindaklanjuti laporan tersebut dan mendesak Kapolda Sulteng untuk menindak tegas anggotanya bila terbukti melakukan tindakan pelanggaran HAM pada saat aksi." Tegas Dedi...........(Redaksi AN).
Alasannews.com, Tolitoli-Sulteng | Kepolisian Resort Tolitoli adakan kegiatan Diskusi Terarah (FGD) di Aula Mapolres Tolitoli, Senin (30/9/2019).
 
FGD itu menghadirkan sejumlah pihak dari berbagai elemen masyarakat untuk mbahas optimalisasi peran masyarakat Tolitoli menjaga kebhinekaan untuk keutuhan NKRI dan terwujudnya stabilitas Kamtibmas.
 
Kapolres Tolitoli AKBP. Hendro Purwoko, SIK., MH., dalam kesempatan itu mengatakan pentingnya melibatkan semua pihak untuk duduk bersama memikirkan bagaimana mengoptimalkan peran serta masyarakat.
 
"Optimalisasi itu bermakna bahwa selama ini masyarakat udah berperan. Namun bagaimana peran yang sudah ada itu di maksimalkan. Itulah yang menjadi dasar pemikiran sehingga FGD ini diadakan," papar Kapolres Tolitoli didepan peserta FGD.
 
Menurut Hendro Purwoko, perbedaan menjadi realitas yang tidak pernah bisa disamakan  dan pasti selalu ada karena Tuhan menciptakannya berbeda. Esensi kebhinekaan berangkat dari hal tersebut.  
 
Sehingga kalau di bangun persamaan persepsi, maka akan lahir kesepakatan dan komitmen bersama. Hal itulah yang diharapkan bisa menjaga kebhinekaan untuk menjamin keutuhan NKRI dan stabilitas Kamtibmas.
 
Dijelaskan Perwira Dua Melati itu, bahwa sebelum FGD saat ini, sudah dilakukan hal serupa di seluruh kecamatan oleh Kasat Binmas. Tujuannya untuk menyerap pendapat dan aspirasi masyarakat.
 
Hadir dalam FGD tersebut, Mewakili Bupati, dr. Herlina (Staf Ahli Bupati). Nampak hadir, Dandim 1305/BT, Letkol Gunnarto, SH dan Wakil Ketua DPRD Tolitoli, Jemi Yusuf Alhasni, SP., MSi.
 
Kegiatan itu menghadirkan peserta dari jajaran Polsek, Camat, Jurnalis dan Lembaga Swadaya Masyarakat  serta beberapa elemen lainnya......... (HAR/Mrf)
Alasannews.com | Kabar pengajuan jadwal pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil Pilpres 2019 muncul saat istana sedang disibukkan dengan berbagai persoalan tanah air. Termasuk gelombang protes Mahasiswa atas pengesahan revisi UU KPK.
 
Pengajuan waktu pelantikan presiden itu menambah ramai persoalan dimana Presiden Jokowi tengah disorot atas upaya pelemahan KPK melalui revisi berbagai kewenangannya. 
 
Kabar itu pun memicu munculnya berbagai spekulasi polotik. Postingan berbagai tanggapan akan hal itu meramaikan dunia maya. Muncul kesan suasana politik sedang dalam keadaan tidak normal. 
 
Situasi itu nampaknya kurang proporsional dan merepotkan istana dengan berbagai tudingan. Istana pun  terpaksa harus mengklarifikasinya.
 
Melalui Tenaga Ahli Kedeputian IV Staf Kepresidenan, Ali Mochtar Ngabalin diperoleh penjelasan bahwa hal itu tidak lahir dari ucapan presiden.
 
Menurut Politis Golkar itu, ide pengajuan waktu pelantikan itu tidak benar. Presiden akan tetap.memgikuti ketentuan yang mengatur hal pelantikan itu.
 
Awalnya menurut Ngabalin, perbincangan mengenai persoalan pengajuan waktu saat Presiden merima kunjungan tokoh-toko eks relawannya, Projo. Dalam perbincangan itu terungkap kalau tanggal 20 Oktober itu adalah Hari Minggu dan banyak agenda seperti car free day dan lainnya.
 
Saat itu menurut Tokoh yang sempat kontroversial ini presiden hanya menanggapi dengan senyum.  Presiden tak memberi persetujuan atau apa pun terkait informasi tersebut.
 
"Presiden ini kan seperti penganten. Beliau akan mengikuti semua ketentuan prosesi yang diatur MPR dan KPU nantinya," tandas Ali Mochtar Ngabalin menjawab pertanyaan presenter Kompas TV, Minggu malam (29/9/2019).
 
Jika mengacu pada ketentuan masa pelantikan dari Lima tahun lalu, maka pelantikan mestinya dilangsungkan 20 Oktober 2019 mendatang. Hal itu didasarkan pada periode jabatan presiden yang dilantik tanggal 20 Oktober 2014 silam........(Mrf).
Dedi Irawan, Ketua HPA Sulawesi Tengah
 
Alasannews.com, Palu-Sulteng | Memperingati Setahun peristiwa bencana dahsyat gempa bumi yang mengguncang Kota Palu dan sekitarnya, Himpunan Pemuda Alkhairat (HPA) selenggarakan Tahlil Akbar di Masjid Alkhairat Jln. Sis Aljufri, Sabtu malam (28/9/2019).
 
Ketua Wilayah HPA Sulawesi tengah, Dedi Irawan, SPd., kepada media ini terkait kegiatan tersebut menjelaskan bahwa untuk merefleksikan peristiwa memilukan setahun lalu, Pimpinan Pusat HPA melaksanakan kegiatan Tahlil Akbar. 
 
Rangkaian kegiatan yang dimulai usai Sholat Magrib itu, diisi dengan pembacaan Surah Yasin, Tahlilan dan Do'a bersama. Setelah itu dilanjutkan dengan ceramah Agama atau tausiah oleh tokoh-tokoh sentral Alkhairat.
 
"Kegiatan ini merupakan bentuk refleksi terhadap perilaku keberagamaan kita seperti yang disampaikan para Habib tadi," ujarnya sesaat usai acara Tahlil Akbar berlangsung.
 
Menurutnya itu sebagai bentuk penyadaran atas tingkah laku kita yang banyak salah dan melanggar ketentuan Sang Pemcipta sehingga diberi peringatan keras.
 
Hari ini tepat setahun kejadian bencana itu diperingati dengan melakukan Tahlil Akbar yang diselenggarakan oleh Pengurus Pusat Himpunan Pemuda Alkhairat (HPA). 
 
Sebagai pemberi Tausiah, dari keterangan Dedi Irawan, dibawkan oleh HS Ali Bin Muhammad Aljufri yang saat ini menjabat Ketua Umum PB Alkhairaat.
 
Turut memberi tausiah, 3 Tokoh lainnya yakni, HS. Hasan Alhabsyie (pengasuh pondok pesantren  putri Alkhairat) dan HS. Umar Alhabsy (pengasuh pondok pesantren Tada), serta Ustad Husen Bahmid, Lc.
 
Keempat tokoh Agama itu memberikan tausiah dan mengingatkan ummat dan warga agar mengambil pelajaran kejadian bencana itu. Pada saat yang sama, sepantasnya memiliki kesabaran sekaligus kesadaran untuk terus berzikir mengingat Allah Swt. Sang Maha Pencipta.
 
Dihadiri sekitar 3.000 Jama'ah, penceramah mengingatkan untuk menghindari perbuatan melanggar dari ketentuan Islam. Menkauhi perbuatan lalai, berbuat dosa dan kemusyrikan. Karena hal demikian itu dianggap sebagai hal yang mengundang bala'.
 
Gempa bumi yang disertai gelombang Tsunami dan Likuifaksi itu meluluhlantakkan Kota Palu, Sigi dan Donggala Jum'at Sore tanggal 28 September 2018 silam
 
Ribuan nyawa penduduk Tiga daerah di Sulawesi Tengah ini menjadi korban meninggal. Sementara tak terhitung nilai kerugian lainnya akibat bencana hebat itu.
 
Pantauan Alasannews.com, memasuki Setahun peristiwa yang menghentak dan mengundang perhatian nasional dan internasional itu, kini mulai bangkit kembali. Aktifitas sehari-hari masyarakat milai menggeliat kembali walau masih jauh dari pulih.
 
Kegiatan pemerintahan sudah kembali normal sedia kala. Usaha perekonomian berangsur-angsur dipulihkan.
 
Memang tak mudah. Perlu kesabaran dan kepercayaan diri dari warga Kota Palu untuk bangkit dan bergerak meninggalkan keterpurukan akibat musibah besar itu.
 
Walau masih ada duka dan trauma yang mendalam, support dari semua pihak diperlukan untuk mempercepat proses pemulihan pembangunan fisik maupun non fisik...........(Ma'ruf Asli).
Alasannews.com, Jakarta | Kapolri Jendral Toto Karnavian Memutasi Tiga Kaploda yang tertuang dalam surat telegram Kapolri Nomor: ST/2569/IX/KEP/2019.
 
Surat telegram ditandatangani AS SDM Kapolri Irjen Eko Indra Heri S, pertanggal  27/9/2019.
 
Tiga Kapolda yang dicopot itu sedang mencuat persoalan serius di daerah kerjanya.
 
Kapolda Papua Irjen Rudolf A Rodja dimutasi jadi Analisa Kebijakan Utama Bidang Sabhara Baharkam Polri. Posisinya diganti oleh Irjen Paulus Waterpau.
 
Daerah Papua dilanda gelombang kericuhan. Kericuhan di Wamena yang menewaskan 30 orang menjadi catatan penting bagi Irjen Rudolf A. Rodja yang kemudian digantikan Irjen Paulus Waterpau.
 
30 jenazah korban kericuhan itu berdasarkan keterangan Gubernur Papua, Lukas Enembe. Menurut Gubernur Enembe seperti dilansir Detik.com, Rabu (25/9), sebagian besar sudah dikirim ke Jayapura.
 
Sementara itu, kasus karhutla (kebakaran hutan dan lahan) di Provinsi Riau mencuat menjadi trending topik. Bahkan menjadi perbincangan hingga manca negara. Pasalnya karhutla itu berdampak pada kabut asap parah yang tidak hanya melanda daerah itu, tapi juga melanda negara tetangga.
 
Kapolri Jenderal Tito Karnavian sebelumnya sempat mengancam akan mencopot Kapolda hingga Kapolsek yang gagal mengatasi karhutla.
 
"Kalau seandainya di Polda dari penilai ada yang tidak terkendali dan tidak ada upaya maksimal apalagi penangkapan nggak ada, out. Mau Kapolda, Kapolres, Kapolsek, out. Tim sudah dibentuk dan bergerak mulai hari ini," ujar Tito di Propinsi Riau, Senin (16/9).
 
Hal itu ditengarai kuat penyebab Kapolda Riau Irjen Widodo Eko Prihastopo dimutasi jadi Pati Baintelkam, penugasan di BIN. Posisinya akan diganti oleh Irjen Agung Setya Imam Effendi.
 
Sedangkan kasus ketiga, 'mengorbankan' Brigjen Irianto  yang harus terpental dari posisinya sebagai Kapolda Sultra. Ia
dimutasi jadi Irwil III Itwasum Polri. Selanjutnya, Kapolda Sultra akan dijabat Brigjen Merdisyam.
 
Untuk Polda Sultra, diduga kuat dampak dari Dua mahasiswa Unversitas Halu Oleo yang tewas usai demonstrasi menolak RUU kontroversial di gedung DPRD Sultra. 
 
Kedua mahasiswa uang bernasib naas itu yakni, Randi yang tewas karena  tertembak dan Yusuf Kardawi yang tewas karena terkena benda tumpul di kepala.
 
Tewasnya Dua orang aktivis mahasiswa itu memicu gelombang protes. Akibatnya massa meminta Kapolda Sultra Brigjen Irianto dicopot.
 
"Kami bawa tiga tuntutan untuk Kapolri yaitu meminta Kapolda Sultra dicopot dari jabatannya, usut tuntas pelaku penembakan dan meminta pelaku dihukum seberat beratnya. Tuntutan ini kami harap bisa dibawa oleh Kapolda Sulteng agar sampai di Mabes Polri," kata Hismawan Jasmin, Korlap Aksi massa IMM Palu saat orasi, Jumat (27/9)...........(RedAN)
Ilustrasi (Hargo.co.id)
 
Alasannews.com, Palu-Sulteng | Para jurnalis yang tergabung dalam Lima Organisasi di Sulawesi Tengah mengecam keras perilaku brutal oknum aparat Polres Kota Palu atas perampasan kamera milik Ryan, jurnalis TVRI Palu. 
 
Bukan hanya merampas, oknum aparat tersebut juga melakukan penghapusan rekaman hasil liputan aksi Ribuan mahasiswa yang berlangsung Rabu (25/9) kemarin.
 
Kecaman itu dituangkan dalam lembaran pernyataan sikap tertanggal 26 September 2019 dan diterima redaksi Alasannews.com, Kamis sore (26/9/2019).
 
Pernyataan itu memuat kronologis kejadian yang menimpa kontributor TVRI Palu dimana Briptu Jumardi (BJ), anggota reskrim Polres Kota Palu merampas kamera lalu menghapus isi hasil rekamannya.
 
Menurut pernyataan para Jurnalis tersebut, perampasan kamera apa lagi sampai pada penghapusan rekaman berita itu adalah tindakan menghalangi kerja-kerja jurnalis.
 
Terkait hal itu, para jurnalis yang diwakili
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Palu, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sulawesi Tengah, Pewarta Foto Indonesia (PFI) Palu, Asosiasi Profesi Fotografi Indonesia (APFI) Sulawesi Tengah dan Forum Pemred Sulawesi Tengah, menyatakan sikap yang terdiri dari Empat poin utama, yaitu:
 
1. Mengecam keras aksi perampasan kamera dan penghapusan gambar yang dilakukan Anggota Polres Palu  (Bripda Jumardi )atas jurnalis TVRI, Ryan Saputra.
 
2. Meminta kepada Kapolda Sulteng menangani aksi perampasan tersebut  dengan serius, dan memandangnya sebagai upaya penghalangan kerja jurnalistik sebagai mana diatur dalam UU no.40 tahun 99 tentang Pers pada Pasal 18 ayat 1: “Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000, 00 (lima ratus juta rupiah).”
 
3. Meminta Kepada Kapolres Palu untuk menindaklanjuti  dan memproses etik Anggota reskrim Polres Palu (Briptu Jumardi) yang telah terlibat dalam tindakan premanisme dengan merampas dan menghapus gambar milik jurnalis TVRI Ryan Saputra.
 
4. Mengimbau masyarakat untuk memahami kerja jurnalistik yang sejatinya merupakan perwujudan dari pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Bila jurnalis dihalang-halangi, hal itu berarti menghalangi pula hak masyarakat untuk mendapatkan informasi.
 
Berikut selengkapnya pernyataan sikap tersebut:
 
*PERNYATAAN* *SIKAP*
 
Salam Kemerdekaan Pers!
 
Aksi penghalang halangan terhadap kerja kerja jurnalis di kota palu kembali terjadi. Peristiwa perampasan kamera dan penghapusan gambar dialami oleh jurnalis TVRI Palu. Ryan Saputra. 
Kejadian itu berawal ketika Ryan mendapat penugasan oleh kantornya meliput  demonstrasi mahasiswa di  jalan Sam Ratulangi dan Raden Saleh Kota Palu. Ketika meliput, Ryan merekam proses aksi sejak mahasiswa berkumpul hingga aksi pembubaran massa oleh Aparat kepolisian. 
Sekitar pukul 16.00 Wita, ketika sedang meliput mahasiswa yang tengah dikejar Polisi. Ryan didatangi oleh anggota Reskrim Polres Palu yang diketahui bernama  Briptu Jumardi (BJ). 
BJ Kemudian merampas kamera milik Ryan dan menghapus gambar gambar demonstrasi  yang direkam Ryan sejak pagi hari . 
Tindakan penghalang halangan termasuk menyita dan meghapus gambar dari kamera Jurnalis menurut kami adalah  cara-cara premanisme yang merupakan tindak pidana dan pelanggaran hukum, sebab jurnalis dalam kegiatan dilindungi UU.
Karena itu, Kami dari *Jurnalis Kota Palu* yang terdiri dari : 
 
1. *Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Palu*
 
2. *Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sulawesi Tengah*
 
3. *Pewarta Foto Indonesia (PFI) Palu*
 
4. *Asosiasi Profesi Fotografi Indonesia (APFI) Sulawesi Tengah*
 
5. *Forum Pemred Sulawesi Tengah*
 
 Menyatakan sikap:
 
1. *MENGECAM KERAS* aksi perampasan kamera dan penghapusan gambar yang dilakukan Anggota Polres Palu  (Bripda Jumardi )atas jurnalis TVRI, Ryan Saputra.
 
2. MEMINTA kepada Kapolda Sulteng menangani aksi perampasan tersebut  dengan serius, dan memandangnya sebagai upaya penghalangan kerja jurnalistik sebagai mana diatur dalam UU no.40 tahun 99 tentang Pers pada Pasal 18 ayat 1: “Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000, 00 (lima ratus juta rupiah).”
 
3. Meminta Kepada Kapolres Palu untuk menindaklanjuti  dan memproses etik Anggota reskrim Polres Palu (Briptu Jumardi) yang telah terlibat dalam tindakan premanisme dengan merampas dan menghapus gambar milik jurnalis TVRI Ryan Saputra.
 
3. MENGIMBAU masyarakat untuk memahami kerja jurnalistik yang sejatinya merupakan perwujudan dari pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Bila jurnalis dihalang-halangi, hal itu berarti menghalangi pula hak masyarakat untuk mendapatkan informasi.
 
Kami juga akan mendukung sepenuhnya kepada TVRI Sulteng untuk melaporkan hal tersebut ke polisi agar kejadian serupa tidak terulang lagi pada media massa cetak maupun elektronik di Sulawesi Tengah.
 
Demikian Pernyataan Sikap ini kami buat demi tegaknya kebebasan pers dalam mengungkap kebenaran.
 
Palu, 26 September 2019
 
1. Muhammad Iqbal ( AJI) Kota Palu
2. Rahman Odi   (IJTI) Sulteng 
3. Rony Sandhy (  PFI ) Palu 
4. Abdullah K Mari ( Forum Pemred ) 
5. Joshua Marunduh ( APFI) Sulteng
Perangi Narkoba, Iptu. S Kinsale, Kasat Narkoba Polres Tolitoli
 
alasannews.com, Tolitoli-Sulteng | Belum tertangkapnya Irsad, salah seorang sipir Lapas Kelas IIB Tolitoli yang kabur dengan mengelabui petugas saat digrebek terkait kasus narkoba, diduga mendapat support dari pihak Lapas Tolitoli.
 
Pihak petugas dari Satuan Narkoba Polres Tolitoli hingga saat ini seperti kehilangan jejak atas keberadaan IR yang lolos dengan menanggalkan baju dinasnya yang kini jadi barang bukti bagi penyidik.
 
Menghilangnya IR, mengundang tanya oleh sebab tak ada keterangan sedikitpun dari pimpinan instansi dimana ia bertugas.
 
Hingga kini tak ada keterangan apakah IR masih aktif bertugas atau sudah tidak masuk melaksanakan tugas sejak melarikan diri saat kejadian penggerebekan itu.
 
Kokohnya benteng Lapas Kelas II B Tolitoli dan tertutupnya informasi dari petinggi Lapas, menimbulkan kecurigaan atas keberadaan IR bersembunyi di dalam Lapas.
 
Terkait hal itu, Kasat Narkoba Polres Tolitoli, Iptu. S. Kinsale menghimbau agar Kalapas Kelas II B Tolitoli bisa koo peratif.
 
Sikap itu menurut Kinsale diperlukan untuk menghindarkan Lembaga Pemasyarakatan itu dari berbagai tudingan yang kurang menguntungkan.
 
"Sebaiknya pihak Kalapas kkoperatif. Itu untuk membuktikan kita sama-sama pro pemberantasan narkoba," ucap perwira Dua Bapak ini kepada Alasannews.com belum lama ini.
 
Menjawab pertanyaan belum adanya penetapan status DPO (Daftar Pencarian Orang), perwira yang kenyang pengalam reskrim itu mengaku belum bisa ditetapkan DPO karena yang bersangkutan masih proses lidik. 
 
"Belum DPO karena masih proses lidik. untuk DPO kalau sudah berstatus tersangka," terangnya saat dikonfirmasi Kamis Sore (6/9/2019).
 
Seperti dilansir sekolah media, penggerebekan atas kasus kepemilikan Narkoba di salah satu rumah di  Kompleks Perumahan Griya Dapalak Nopi, Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah, Kamis (19/9) lalu terhadap oknum Sipir di Lapas Tolitoli.
 
Oknum itu berhasil kabur dengan mengelabui petugas. Namun, satu tersangka lainnya yang merupakan rekan oknum petugas lapas tersebut pada saat penggeledahan berada di tempat dan di tahan.
 
Dalam penggeledahan tersebut, petugas menemukan narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus dalam kemasan teh seberat 600 gram.
 
Selain menyita barang bukti berupa sabu, Polisi juga mengamankan satu unit TV 21 inci, kamera cctv, alat isap bong, timbangan digital, dan baju seragam milik oknum petugas Lapas Tolitoli tersebut.
 
Kejadian ini menjadi tambahan koleksi  kasus yang melibatkan oknum petugas lapas dalam kasus Narkoba.
 
Sulit dipungkiri bahwa tudingan miring terhadap Lapas Kelas II B Tolitoli sebagai tempat peredaran dan pusat kendali Narkoba di Tolitoli. Sederet kejadian menunjukkan adanya hubungan yang mengarah pada hipotesa itu.
 
Kondisi itu semakin parah dengan adanya kasus yang mengarah pada keterlibatan Kepala Pengamanan Lapas Tolitoli MR berkolaborasi dengan bandar narkoba HT yang saat ini menjadi warga binaan Lapas Tolitoli........( Redaksi AN)
Alasannews.com, Jakarta | Presiden Jokowi mulai melunak dan mempertimbangkan untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) terhadap hasil revisi UU KPK yang diprotes mahasiswa seantero negeri.
 
Undang-undang yang diprotes hingga menelan banyak korban sampai dengan meninggal itu menjadi pembicaraan Presiden dengan sejumlah tokoh usia sepuh yang menemuinya di Jakarta hari ini, Kamis (26/9/2019).
 
Pada kesempatan tersebut, seperti di kemukakan Moh. Mahfud MD, Presiden diberi pilihan untuk membatalkan Undang-undang yaitu revisi kembali, yudicial review dan mengeluarkan Perppu.
 
"Opsi keluarkan Perppu lebih memungkinkan," kata Mahfud MD saat menyampaikan hasil pertemuan yang disiarkan media massa itu.
 
Dalam sebuah wawancara dengan salah satu stasiun Kompas TV, Kamis malam, Abdillah Toha salah satu dari tokoh sepuh yang hadir dalam pertemuan dengan Presiden itu membenarkan adanya pertimbangan untuk Presiden tersebut.
 
Abdillah Toha menegaskan bahwa pertimbangan untuk Presiden itu jauh dari pretensi kepentingan pribadi karena yang hadir adalah mereka kenanyakan yang usia di atas 70 tahun.. .....(Ma'ruf Asli).
Kompol. Nurhadi, SH., Kabag Ops Polres Tolitoli
 
Alasannews.com, Tolitoli-Sulteng | Aksi unjuk rasa penolakan Revisi UU KPK dan RUU lainnya, melibatkan mahasiswa Tolitoli dari seluruh kampus Perguruan Tinggi di Tolitoli, Kamis (25/9/2019).
 
Berbeda dengan aksi serupa di Jakarta dan daerah lainnya di seluruh Indonesia, aksi mahasiswa selalu berakhir ricuh. Kericuhan itu melibatkan mahasiswa dan aparat keamanan yang mengawal aksi unjuk rasa. 
 
Bentrokan menyebabkan banyak korban dari kedua belah pihak. Bahkan sampai perusakan kendaraan polisi hingga pembakaran dan perusakan fasilitas umum.
 
Aksi Mahasiswa Tolitoli pagi hingga siang tadi justru berjalan aman dan lancar. Tak ada tindakan anarkis dari kalangan pengunjukrasa.
 
Demikian pula tak ada tindakan refresif dari petugas keamanan. Nampak aksi itu berjalan tertib dan lebih dialogis.
 

"Alhamdulillah terjalin komunikasi yang baik," kata Kompol Nurhadi, SH., Kepala Bagian Operasional Polres Tolitoli saat di konfirmasi, Kamis Sore ini.

 
Nurhadi mengapresiasi sikap pengertian semua pihak termasuk pimpinan DPRD sehingga kegiatan itu berjalan lancar. Menurutnya, kondisi itu berjalan baik tanpa harus menyebabkan kerusakan atau korban yang tidak perlu.
 
Sikap kooperatif sejumlah pihak sepertinya menjadi faktor utama sehingga aksi penyampaian pendapat didepan umum itu berlangsung kondusif.
 
"Alhamdulillah, berjalan lancar dan kondusif," singkat Jemi Yusuf, Salah Seorang Pimpinan DPRD Kabupaten Tolitoli yang menerima langsung para pengunjuk rasa di ruang sidang utama DPRD Tolitoli..........(Ma'ruf Asli).
Halaman 2 dari 15
Ruslan S Untuh
Mapri
Alimran
Kadis Perkebunan
Ruslan Hadi
Minarni
abd rhman
Amrin Haling
Kadri
Jusman
rusdi
Irfan s
Naharudin
sumardin

Kontak Polisi

RESOR PALU