Senin, Desember 16, 2019
hut daerah

Alasannews.com, Port Moresby | Dilaporkan sebanyak Dua Puluh Empat orang tewas, termasuk Dua wanita hamil dan anak-anak, dalam pertempuran suku di dataran tinggi di Papua Nugini.

Para pejabat setempat mengatakan sedikitnya 24 orang telah tewas di provinsi Hela, sebuah wilayah terjal di barat negara itu, dalam serangan kekerasan selama tiga hari antara suku-suku yang bersaing. Klan dataran tinggi telah berperang satu sama lain di Papua Nugini selama berabad-abad, tetapi gelombang senjata otomatis telah membuat bentrokan lebih mematikan dan meningkatkan siklus kekerasan.

"Dua puluh empat orang dipastikan tewas, terbunuh dalam tiga hari, tetapi bisa jadi lebih banyak hari ini," kata administrator provinsi Hela, William Bando.

"Kami masih menunggu brief hari ini dari pejabat kami di lapangan," imbuhnya seperti lansir Sindo News yang dikutip dari Channel News Asia, Rabu (10/7/2019).

Dilaporkan, William Bando telah menyerukan agar setidaknya 100 polisi dikerahkan untuk memperkuat sekitar 40 petugas setempat. Dalam satu serangan di Karida, para penyerang dikatakan telah mencincang hingga mati Enam wanita, Delapan anak-anak serta Dua wanita hamil dan anak-anak mereka yang belum lahir dalam amukan selama 30 menit.

Akibat tindakan sadis dan brutal itu, petugas kesehatan setempat, Pills Kolo mengatakan sulit untuk mengenali beberapa bagian tubuh dan memposting gambar jenazah yang dibundel bersama-sama menggunakan kelambu sebagai kantong mayat sementara.

Insiden itu mengejutkan negara yang baru saja menunjuk James Marape, yang juga berasal dari provinsi tersebut, sebagai Perdana Menteri negara itu.

Peristiwa ini mendorong Perdana Menteri Papua Nugini bersumpah untuk membalas dendam pembunuhan brutal tersebut.

"Hari ini adalah salah satu hari tersedih dalam hidup saya," katanya dalam sebuah pernyataan.

"Banyak anak dan ibu yang secara tidak bersalah terbunuh di desa Munima dan Karida di daerah pemilihan saya," sambungnya.

Marepe pun berjanji akan menyebarkan lebih banyak pasukan keamanan dan memperingatkan para pelaku dengan mengatakan waktu Anda habis.

"Penjahat penjahat bersenjata, waktumu sudah habis," seru Marape.

"Belajarlah dari apa yang akan kulakukan untuk para penjahat yang membunuh orang yang tidak bersalah, aku tidak takut untuk menggunakan tindakan terkuat dalam hukum untukmu," ujarnya.

Dia mencatat bahwa hukuman mati "sudah menjadi hukum".

Marape belum memberikan rincian penyebaran keamanan tetapi tampak jengkel dengan sumber daya yang ada saat ini.

"Bagaimana sebuah provinsi dengan 400.000 orang dapat berfungsi dengan hukum dan ketertiban kepolisian dengan di bawah 60 polisi, dan sesekali militer serta polisi operasional yang tidak lebih dari pemeliharaan bantuan," katanya.

Tidak jelas apa yang memicu serangan itu, tetapi banyak perkelahian dipicu oleh persaingan lama yang didorong oleh pemerkosaan atau pencurian, atau perselisihan tentang batas-batas suku.

Di provinsi Enga di dekatnya, gelombang kekerasan yang serupa mendorong pembentukan garnisun militer darurat dan pengerahan sekitar 100 tentara pemerintah di bawah komando seorang mayor yang dilatih Sandhurst........ (Ma'ruf)

 

Alasannews.com, Tolitoli-Sulteng | Pihak Kejaksaan Negeri Tolitoli terus mendalami kasus korupsi Pasar Salumbia pasca penetapan dan penahanan Tiga orang tersangka.

Setidaknya sudah 10 orang saksi terus diperiksa secara intensif oleh tim penyidik kasus yang merugikan keuangan negara sekitar Rp 400.000.000 tersebut.

Upaya keras Jaksa Tolitoli itu disampaikan Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Tolitoli, Rustam Efendi, SH. Kepada Alasannews.com ketika dikonfirmasi Selasa Siang (9/7/2019) terkait progres penanganan kasus Pasar Salumbia.

"Masih tahap pemeriksaan saksi2 saat ini. Saksi sudah sekitar 10-an orang," kata Rustam melalui pesan singkat aplikasi WhatsApp.

Menjawab kemungkinan menyusul tersangka baru dari pemeriksaan saksi-saksi itu, Kasi Pidsus Rustam Efendi, SH., mengelak menyampaikannya.

"Kalau untuk calon, saya belum bisa sampaikan," ujarnya.

Dikatakan Rustam, kalau ada tambahan tersangka, pasti pihaknya melakukan konfrensi pers dan memastikan terbuka, tidak ada yang ditutupi.

Pantauan dikantor kejaksaan belum lama ini, salah seorang dari beberapa yang dimintai kesaksianya adalah Arnol Sondak yang saat proyek itu bergulir adalah salah seorang pejabat Dinas Perdagangan Tolitoli.

Arnol bersama beberapa saksi lainnya usai keluar dari ruang pemeriksa, menolak diambil gambar saat dirinya melewati beberapa wartawan dari berbagai media yang sedang berada di ruang tamu kejaksaan ketika itu.

Tidak diperoleh keterangan pasti peranannya serta keterkaitannya dalam proyek pekerjaan Pasar Salumbia tahun 2016 silam.

Pastinya menurut Kasi Pidsus Kejari Tolitoli, Rustam Efendi, semuanya masih di periksa sebagai saksi.

"Diperiksa sebagai saksi dulu, Nanti pendalaman-pendalaman," jelas Rustam Efendi menyudahi keterangannya........ (Ma'ruf)

 

Puncak upacara peringatan Hari Bhayangkara akan dilaksanakan pada Tanggal 10 Juli mendatang. Kegiatan yang mestinya dilaksanakan 1 Juli 2019 tertunda karena adanya agenda nasional yang membutuhkan kehadiran Polri sebagai penjaga keamanan terkait pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa PHPU.

Jelang hari bersejarah bukan saja bagi Polri semata, melainkan bersejarah bagi seluruh bangsa Indonesia, Redaksi alasannews.com menurinkan tulisan terkait sejarah Bhayangkara: Wajah dan peranannya dari masa ke masa Mengawal NKRI Menegakkan Hukum dan Pengayom Rakyat.

Penetapan 1 Juli sebagai Hari Bhayangkara, berangkat dari kebijakan pemerintah atas peralihan Polri dari posisi Djawatan Kepolisian Negara yang berada di bawah Kementrian Dalam Negeri menjadi berada langsung di bawah dan bertanggungjawab penuh kepada Perdana Mentri.

Perubahan kebijakan itu terjadi pada tanggal 1 Juli 1946. Hal itu tertuang dalam Surat Penetapan Pemerintah tahun 1946 No. 11/S.D.

Lahir, tumbuh dan berkembangnya Polri tidak lepas dari sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia.

Sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Polri telah dihadapkan pada tugas-tugas yang unik dan kompleks. Selain menata keamanan dan ketertiban masyarakat di masa perang, Polri juga terlibat langsung dalam pertempuran melawan penjajah dan berbagai opersai militer bersama-sama satuan angkatan bersenjata yang lain.

Tidak lama setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, pemerintah militer Jepang membubarkan Peta dan Gyu-Gun, sedangkan polisi tetap bertugas, termasuk waktu Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.

Secara resmi kepolisian menjadi Kepolisian Indonesia yang merdeka. Inspektur Kelas I (Letnan Satu) Polisi Mochammad Jassin, Komandan Polisi di Surabaya, pada tanggal 21 Agustus 1945 memproklamasikan Pasukan Polisi Republik Indonesia sebagai langkah awal yang dilakukan selain mengadakan pembersihan dan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang kalah perang, juga membangkitkan semangat moral dan patriotik seluruh rakyat maupun satuan-satuan bersenjata.

Sebelumnya pada tanggal 19 Agustus 1945 dibentuk Badan Kepolisian Negara (BKN) oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pada tanggal 29 September 1945 Presiden Soekarno melantik R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo menjadi Kepala Kepolisian Negara (KKN).

Pada awalnya kepolisian berada dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan nama Djawatan Kepolisian Negara yang hanya bertanggung jawab masalah administrasi, sedangkan masalah operasional bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Kemudian mulai tanggal 1 Juli 1946 dengan Penetapan Pemerintah tahun 1946 No. 11/S.D. Djawatan Kepolisian Negara yang bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri.

Tanggal 1 Juli inilah yang setiap tahun diperingati sebagai Hari Bhayangkara hingga saat ini.

 

Sejarah Awal

Bibit awal mula terbentuknya kepolisian sudah ada pada zaman Kerajaan Majapahit.

Pada saat itu patih Gajah Mada membentuk pasukan pengamanan yang disebut dengan saka bhayangkara yang bertugas melindungi raja dan kerajaan. Maka dari itu hingga saai ini sosok Gajah Mada merupakan simbol Kepolisian RI dan sebagai penghormatan, Polri membangun patung Gajah Mada di depan Kantor Mabes Polri dan nama Bhayangkara dijadikan sebagai nama pasukan Kepolisian.

Pada masa kolonial Belanda, pembentukan pasukan keamanan diawali oleh pembentukan pasukan-pasukan jaga yang diambil dari orang-orang pribumi untuk menjaga aset dan kekayaan orang-orang Eropa di Hindia Belanda pada waktu itu.

Pada tahun 1867 sejumlah warga Eropa di Semarang, merekrut 78 orang pribumi untuk menjaga keamanan mereka.

Wewenang operasional kepolisian ada pada residen yang dibantu asisten residen. Rechts politie dipertanggungjawabkan pada procureur generaal (Jaksa agung).

Pada masa Hindia Belanda terdapat bermacam-macam bentuk kepolisian, seperti veld politie (polisi lapangan) , stands politie (polisi kota), cultur politie (polisi pertanian), bestuurs politie (polisi pamong praja), dan lain-lain.

Sejalan dengan administrasi negara waktu itu, pada kepolisian juga diterapkan pembedaan jabatan bagi bangsa Belanda dan pribumi.

Pada dasarnya pribumi tidak diperkenankan menjabat hood agent (bintara), inspekteur van politie, dan commisaris van politie. Untuk pribumi selama menjadi agen polisi diciptakan jabatan seperti mantri polisi, asisten wedana, dan wedana polisi.

Pada masa Jepang membagi wiliyah kepolisian Indonesia menjadi Kepolisian Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta,

Kepolisian Sumatera yang berpusat di Bukittinggi, Kepolisian wilayah Indonesia Timur berpusat di Makassar dan Kepolisian Kalimantan yang berpusat di Banjarmasin.

Tiap-tiap kantor polisi di daerah meskipun dikepalai oleh seorang pejabat kepolisian bangsa Indonesia, tapi selalu didampingi oleh pejabat Jepang yang disebut sidookaan yang dalam praktik lebih berkuasa dari kepala polisi.

Itulah cuplikan sejarah yang mendasari lahirnya Korps Bhayangkara Kepolisian Republik Indonesia.

Selamat Hari Bhayangkara Ke-73 Tanggal 1 Juli 2019.....(Ma'ruf)

Disarikan dari berbagai sumber bacaan.

.

Alasannews.com, Tolitoli-Sulteng | Beredar poling menggunakan aplikasi di media sosial. Poling itu bermaksud menjaring pendapat warga net terkait calon Bupati 2020 mendatang.

Tak ada keterangan secara resmi dan metodologis siapa atau lembaga yqng melakukan dan menerbitkan aplikasi poling tersebut. Hari ini, Minggu (7/7/2019) keluar daftar hasail poling tersebut.

Secara metodologis, belum dapat dijadikan patokan resmi oleh karena belum ada penjelasan dari pihak pembuatnya.

Namun demikian, lepas dari segala kekurangannya, hasil poling itu memberikan sedikit jawaban atas rasa penasaran publik Tolitoli terkait sosok calon bupati pasca pileg baru lalu.

Secara mengejutkan, hasil poling itu menempatkan DR. Rahman Alatas, SE., dengan posisi tertinggi perolehan dukungan sebagai Calon Bupati, sebesar 24,1%.

Rahman Alatas adalah tokoh birokrasi yang menggawangi Badan Inspektorat Tolitoli. Jauh dari hingar bingar politik, dan sehari-hari sebagai Dosen Ekonomi di STIE Mujahidin Tolitoli, diapresiasi dengan dukungan tertinggi oleh warga net Tolitoli.

Sayangnya redaksi alasannews.com belum dapat menghubungi Dr. Rahman Alatas untuk meminta tanggapannya akan hal ini.

Menyusul Rahman Alatas dengan hasil poling 24,1%, di posisi kedua dengan 16,2% ditempati mantan wakil Bupati Tolitoli yang sehari-hari adalah ketua Partai Bulan Bintang, Amran Hi. Yahya.

Berdasarkan poling ini, menempatkan Amran Hi. Yahya posisi ke dua terpaut 8,1 % dengan Rahman Alatas, padahal espektasi pendukungnya adalah yang terkuat, mengingat posisinya adalah runner up pilkada 2015 lalu.

Saat ini Amran Hi. Yahya mampu meraih 4 Kursi DPDR Tolitoli. Perolehan itu relqh menunnjukkan secara ril kekuatan politiknya melalui kontestasi pileg 2019.

Di posisi ketiga hasil poling, ada nama M. Nurmansyah Bantilan dengan perolehan 15,4%.

Membaca peta dukungan itu, membuka peluang Ketua Partai Demokrat dengan 3 Kursi DPRD Tolitoli yang juga putra mantan Bupati Tolitoli H. Moh. Ma'ruf Bantilan ini untuk digadang sebagai Calon Bupati mendatang.

Diurutan keempat, nama H. Rahman Hi. Budding dengan dukungan poling 8,3%.

H. Rahman Hi. Budding saat ini adalah Wakil Bupati Tolitoli. Jauh sebelumnya juga sudah memberi isyarat untuk maju Calon Bupati.

Ketua PPP Sulteng itu, berhasil meloloskan putranya yang ketua PPP Tolitoli sebagai yang paling berpeluang menduduki kursi Ketua DPRD Tolitoli.

Peluangnya maju Calon Bupati dengan dukungan PPP terbuka lebar apalagi posisinya akan menjadi incumbent.

H. Rahman Hi. Budding dan Amran Hi. Yahya adalah Dua  tokoh politik yang diperbincangkan sebagai kandidat kuat yang akan berhadapan dalam pilkada 2020 mendatang. Keduanya telah menorehkan warna dan reputasi politiknya di daerah ini.  

Sementara itu, posisi yamg mengejutkan dan diluar dugaan, adalah munculnya nama Moh. Besar Bantilan yang masuk daftar perolehan suara poling urut Lima Teratas.

Esar, yang sejak awal pasca pileg 2019, walau gagal measuk DPRD Tolitoli, namun taknlepas dari perbincangan banyak pihak. Dirinya digadang-gadang pada posisi Wakil Bupati.

Selain karena pembawaannya yang ramah dan penuh penghargaan, Esar juga adala tokoh muda yang bisa dikatakan mewakili trah politik ayahnya yang 2 Periode Bupati Tolitoli.

Santer terdengar Eaar diposisikan bersanding dengan mantan Wakil Bupati, Amran Hi. Yahya yang kini sebagai ketua Partai Bulan Bintang Tolitoli.

Esar Bantilan yang juga Putra Kedua Bupati Tolitoli saat ini, H. Moh. Saleh Bantilan memperoleh apresiasi dukungan warga net sebesar 7,5%.

Berdasarkan data poling itu, apresiasi warga net menggeser posisi Esar Bantilan lebih besar dengan memberi ruang sebagai Calon Bupati dengan dukungan 7,5%.

Posisi Esar yang juga Ketua KNPI Tolitoli sekaligus Ketua Pemuda Pancasila itu melampaui beberapa nama beken politik Tolitoli seperti H. Aziz Bestari dan Hasan Patongai untuk maju sebagai Calon Bupati 2020.

Berikut hasil poling yang beredar melalui akun medsos dan sejumlah grup WhatsApp di Tolitoli: Ayo ikuti polling berikut ini:

Mencari figur Bupati Tolitoli 2020-2025 di Pilbup Tolitoli 2020

- H Rahman Alatas 24.1%

- Amran Hi Yahya 16.2%

- M Nurmansyah Bantilan 15.4%

- H Rahman Hi Buding 8.3%

- M Besar Bantilan 7.5%

- H Azis Bestari 7.1%

- H Muchtar Deluma 5.6%

- Andi Ahmad Syarief 3%

- Hasan Patongai 2.3%

- M Faizal Lahadja 2.3%

- H Iskandar Nasir 1.1%

- Budi Yuluzar Katiandagho 1.1%

- Agus Burhan 1.1%

- Lucky Semen 0.8%

- Yapto Bantilan 0.8%

- Randi Saputra 0.8%

- Faizal Alatas 0.8%

- Jonly Urianto 0.4%

- H Zainal Daud 0.4%

- Faizal Bantilan 0.4%

- Adidjojo Dauda 0.4%

- H Mukaddis Syamsuddin 0.4%

- Hardyan Saad 0%

- Asrul Bantilan 0%

- Suardin Amsal 0%

- Rusdi Rioeh 0%

Total Suara: 266 Berikan suara anda, klik link https://pollingkita.com/23967?ref=wa Tolong forward ke group dan teman-temanmu ya. Terima kasih.

Tentu saja terlepas dari segala kekurangan dan kelemahan dari poling ini, namun setidaknya bisa menjadi sketsa wajah politik Tolitoli saat ini.

Masih sangat terbuka kemungkinan lainnya melalui proses selanjutnya........ (Ma'ruf)

 

Oleh: Hikma Ma'ruf Asli, SPd.T. (Pemimpin Redaksi Alasannews.com)

Sudah banyak yang dilakukan namun terkait pembangunan kepariwisataan, baru dimulai. Masih cukup waktu untuk berbenah. Tersisa Setahun Delapan Bulan masa jabatan Bupati di pundaka H. Moh. Saleh Bantilan, SH., MH.

Pembangunan daerah perlu digerakkan dengan mengerahkan seluruh birokrasi yamg dimiliki untuk mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tolitoli.

Saat ini pemerintah daerah di bawah komando Bung Alek (nama beken Bupati Tolitoli), memprioritaskan pengembangan pariwisata sebagai agenda utama setelah beberapa waktu lalu dilakukan revisi RPJMD.

Bahkan sebelumnya telah dilahirkan lebih dulu Rencana Induk Pariwisata (RIPDA) yang konon mengagendakan sebanyak 80 titik pengembangan destinasi wisata menyusul Destinasi wisata daerwh Sabang di Kecamatan Galang.

Dapat dipahami logika berfikir Sang Bupati, bahwa sejumlah potensi pariwisata di daerah ini memiliki pesona dan daya tarik eksotis bagi turis lokal apalagi mancanegara. Potensi itu tentu saja untuk menjadi penghasil utama pendapatan keuangan daerah dan devisa bagi negara.

Dalam beberapa kesempatan, Bupati Alek menyampaikan bahwa Kondisi Kota Palu yang sempat dihantam bencana gempa dan tsunami, ikut memporak-porandakan dunia pariwisatanya. Nah sedapat mungkin Pemerintah Tolitoli dapat mengalihkan animo wisatawan yang terlanjur kenal Palu dan Sulawesi Tengah memberi alternatif lebih baik, aman dan nyaman di Tolitoli.

Soalnya kemudian, apakah sumber daya birokrasi mampu menerjemahkan rencana besar Bupati itu dalam rencana kerja perangkat daerah (OPD) yang terumuskan dalam wujud kegiatan kongkrit di setiap Dinas?

Semestinya, seluruh OPD menjadikan agenda pembangunan pariwisata itu sebagai acuan penganggaran. Tergambar disetiap wajah anggaran OPD itu program mendukung pariwisata.

Dinas Pekerjaan Umum misalnya, mengarahkan prioritas anggaran pada pembangunan infrastruktur pariwisata. Demikian pula Disdikbud, bagaimana mberi sentuhan lokalitas dalam tradisi pendidikan sekolah dengan mmenghadirkan pemahaman budaya dan potensi wisata di sekolah.

Tidak kalah pentingnya Dinas Lingkungan Hidup, menata sedemikian rupa lingkungan Tolitoli melalui pembenahan peraturan-peraturan lingkungan hidup yang menunjang diterapkan secara tepat dan konsisten.

Penerapan konsepsi lingkungan yang layak dalam setiap aspek pembangunan dengan mengedepankan analisis dampak lingkungannya. Penanganaan sampah yang iauh dari kata Kota Bersih.

Demikian pula instansi lainnya dan seterusnya. Sehingga tidak ditafsirkan secara sempit bahwa pengembangan kepariwisataan menjadi domain Dinas Pariwisata semata.

Pembangunan Pariwisata yang dicanangkan Bupati itu mestinya tidak kandas hanya dalam pikiran Moh. Saleh Bantilan saja dan menjadi beban Dinas Pariwisata belaka.

Hemat penulis, pemikiran pengembangan pariwiasat tak ubahnya sebagai langkah inveatasi masa depan daerah ini. Mengandung arti bahwa substansi pembangunan dasar terkait kesejahteraan, tersedianya kebutuhan dasar rakyat Tolitoli dari sisi sandang, pangan dan papan serta kesehatan kebutuhan pokok lainnya, tetap menjadi agenda tak terpisahkan dari rencana besar itu.

Konkrit misalnya, ketika membangun infrastruktur pertanian, perkebunan, peternakan, disamping sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dasar pangan sekaligus juga untuk mendukung pemenuhan kebutuhan penunjang logistik industri pariwisata.

Maka dengan itu semua terjadi simbiose dalam perputaran ekonomi masyarakat luas yang menguntungkan daerah.

Pertanyaan besar selanjutnya adalah bagaimana kesiapan Kepala-Kepala OPD memiliki kapasitas dalam agenda besar Bupati?

Langkah Bupati merombak Kabinetnya dibeberapa instansi termasuk di BAPPEDA, menunjukkan adanya keinginan Bupati mensinkronkan pikiran pembangunannya dengan lembaga 'Gudang Program' tersebut.

Selama ini penempatan pejabat eselon II itu strategi pendekatannya selalu rotasi dan tukar tempat. Semestinya Bupati mengambil langkah revolusioner menerapkan lelang jabatan terbuka dengan pemdekatan kompetensi dan kapasitas, progres dan jejak rekam prestasi. Momentum assesmen mestinya menjadi ajang pencarian calon Kepala Dinas yang memiliki dedikasi dan kemauan membangun sesuai keinginan, visi dan misi pemerintah daerah.

Beberapa Dinas strategis perlu menjadi pemikiran serius setelah BAPPEDA. Menyusul Tiga Posisi yang kosong dan santer segera di assesmen masih ada beberapa dinas strategis yang cenderung stagnan padahal potensi garapannya begitu besar namun minim prestasi. Termasuk Dinas Perikanan Tolitoli. 

Untuk hal ini sudah semestinya Bupati melakukan evaluasi mendasar terkait penempatan Kepala Dinas yang dapat mendukung pencapaian pembangunan seperti yang ditetapkan dalam RPJMD yang baru saja direvisi.

Menurut penulis, tak ada faedahnya merubah arah RPJMD jika pelaku-pelakunya masih stagnan dan miskin ide serta kreativitas. Masih ada waktu tersisa untuk mencapai rencana besar itu. Jalannya tidak ada lain, bemahi pejabat puncak dan jajaran strategis pada setiap Organisasi Perangkat Daerah di Tolitoli ****

Foto dokumentasi kunjungan tim Indosat Jakarta saat turun mengecek Tower di Laulalang.

Alasannews.com, Tolitoli-Sulteng | Warga Perumahan Nelayan di Dusun Katayan Desa Laulalang kini bisa bernapas legah.

Tower yang berada di dekat kompleks perumahan sempat diberitakan media ini beberapa waktu silam karena dikhawatirkan roboh dan mengancam warga perumahan nelayan dan sekitarnya.

Sekertaris Kecamatan Tolitoli Utara, Zulfachri Datuamas kepada media ini menginformasikan adanya tim dari perusahaan pemilik Tower (Indosat) yang didampingi pejabat Dinas Kominfo Kabupaten Tolitoli yang turun meninjau langsung kondisi tower, Jum'at (6/7).

Penuturan Zulfachri kepada redaksi alasannews.com, Sabtu (7/7/2019), pihaknya mendapat penjelasan bahwa keberadaan tower tersebut sangat aman.

Untuk itu menurut Sekcam Toltoli Utara ini, masyarakat tidak perlu resah atau khawatir.

"Tim dari Jakarta itu bilang aman. Secara teknis katanya sangat aman. Jadi tidak perlu khawatir. Nanti tanah yang ada longsor disampingnya itu hanya menempel. Nanti mereka pasang tembok," urai Zulfachri yang dikenal warga net Tolitoli dengan nama Nyong Ambon itu.

Keberadan Tim yang turun meninjau Tower tersebut, luput dari pantauan media ini sehingga tidak dapat dikonfirmasi langsung mengenai penjelasan rinci tentang kondisi teknisnya Tower tersebut.

Saat berita ini ditayangkan, berdasarkan keterangan dari Sekcam, mereka telah bertolak ke Gorontalo untuk melanjutkan perjalanan udara ke Jakarta.

Sementara pejabat Diskominfo, salah seorang Kabid di dinas tersebut, belum dapat di konfirmasi karena kantor libur akhir pekan....... (Ma'ruf)

Alasannews.com, Tolitoli-Sulteng | Sejumlah instansi pemerintah kabupaten Tolitoli dikabarkan sedang dilidik kejaksaan Tolitoli. Bahkan menurut kabar yang kebenarannya dapat dipercaya tersebut Dinas Transmigrasi Tolitoli menempati posisi pertama yang disimpulkan untuk ditingkatkan pada tahap penyidikan.

Informasi yang berhasil dihimpun dari berbagai sumber menyatakan sejumlah pejabat penting di Dinas Transmigrasi itu telah diperiksa.

Mereka memberi keterangan secara trtutup di kantor kejaksaan Tolitoli secara simultan sejak beberqpa hari lalu.

Tidak diperoleh keterangan pasti, mereka terperiksa atas kasus apa. Selentingan menyebutkan adanya soal terkait dana perjalanan dinas. Namun tidak adq keterangan rinci mengenai hal itu.

Mengkonfirmasi kebenaran kabar tersebut, media alasannews.com menyambangi kantor Kejaksaan Negeri Tolitoli, Kamis (4/7/2019).

Berhubung Kepala Kejaksaan Negeri Tolitoli sedang berada di luar kantor, petugas piket mengarahkan untuk menemui Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Tolitoli, Hazairin, SH.

Pada saat itu dikonfirmasi kebenaran kabar yang beredar dikalangan terbatas mengenai pemeriksaan sejumlah instansi dan pejabatnya,

Hazairin mengatakan hal itu adalah biasa dan sudah rutinitas pihak kejaksaa  untuk mencegah potensi terjadinya penyelewengan yang merugikan keuangan negara.

Terkait kabar telah diperiksanya sejumlah pejabat di Dinas transmigrasi, Kasi Intel Kejari Tolitoli itu tidak menampiknya namun meminta konfirmasi langsung ke pimpinannya .

"Itu ranahnya pimpinan untuk menjelaskan," pungkasnya.

Seperti diketahui, bahwa hari peringatan kelahiran korps adiyaksa tersebut jatuh pada Tanggal 22 Juli mendatang. Ditengarai dalam rangkah itu Korps Adiyaksa itu sibuk dengan 'setoran' kasus kakap dan bernilai prestisius.

Terkait hal ini, Hazairin tak memberi jawaban pasti dan terkesan mengelak.

"Prinsipnya kami bekerja memeriksa atau lidik  bila ada laporan dan atau ada indikasi penyelewengan. Itu waktunya kapan saja. Tidak menunggu hari adiyaksa atau mrmenuhi target tertentu. Kebetulan saja kalau ada kasus saat ini prosesnya bertepatan menjelang hari peringatan tersebut," kilahnya.

Untuk kebenaran kabar yang beredar tersebut, nampaknya masih hrus menunggu faktanya beberapa hari kedepan yang infonya tinggal menunggu gelar perkara untuk naik ketahap selanjutnya..... (Ma'ruf)

Alasannews.com, Jakarta | Berpotensi membebani keuangan negara, Pemerintah mengisyaratkan keengganan membayarkan biaya kompensasi kepada PT Perusahaan Lisrtik Negara (PLN), meski besarannya cenderung kecil jika dibandingkan dengan tarif keekonomian.

Sikap pemerintah itu memberi sinyal bakal adanya kenaikan tarif listrik?

Perusahaan Listrik Negara (PLN) menyatakan pihaknya siap mengikuti regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait penetapan tarif listrik. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Pasal 34 ayat 1 tentang kewenangan pemerintah dalam menetapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen dengan persetujuan DPR RI.

"Dimana penetapan tarif tenaga listrik dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) dan harus mendapat persetujuan dari DPR. Selanjutnya, PLN sebagai Badan Usaha Milik Negara akan mengikuti semua regulasi dan ketetapan yang diambil pemerintah," kata Plt. Executive Vice President Corporate Communication & CSR Dwi Suryo Abdullah dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (3/7/2019).

Sebelimnya, seperti dilansir Kompas.com, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan, tarif tenaga listrik yang tak berubah sejak 2017 membuat selisih antara tarif tenaga listrik dengan tarif keekonomian kian melebar.

Hal tersebutlah menurut Suahasil Nazara yang membuat beban terhadap keuangan negara kian besar. Nilai kompensasi itu dihitung berdasarkan selisih antara tarif listrik yang berlaku dengan biaya pokok penyediaan (BPP) pembangkit listrik tersebut.

"Kami tak ingin ini (masalah kompensasi) terus berlarut-larut karena bisa memberikan risiko kepada negara dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait," ujar Suahasil ketika rapat kerja dengan DPR RI, Selasa (25/6/2019).

Pada 2018, pemerintah mengucurkan kompensasi kepada PLN sebesar Rp 23,17 triliun. Kompensasi ini dicatat PLN sebagai pendapatan kompensasi, membuat PLN laba Rp 11,57 triliun melonjak 162 persen dibanding tahun sebelumnya.

Secara terpisah, menjawab hal ini, Plt Direktur Utama PLN Djoko Rahardjo Abumanan mengatakan, jika memang pemerintah berencana memangkas kompensasi tersebut, penyesuaian tarif listrik menjadi diperlukan.

"Selisih ini yang ditanggung pemerintah, kita penginnya nol, PLN inginnya juga nol, tapi kalau nol otomatis harganya di-adjustment," ujar Djoko

"Cuma masyarakat udah siap belum tarif adjustment?" lanjut dia.

Mengutip Kompas.com yang pernah dilansir Kontan.co.id, berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 55 K/20/MEM/2019, besaran BPP PLN tahun 2018 mengalami penyesuaian.

Secara nasional, BPP pembangkitan naik sekitar 9 persen dibandingkan periode sebelumnya.

Pada periode 1 April 2018 hingga 31 Maret 2019, BPP pembangkitan nasional dipatok sebesar Rp 1.025 per kilo watt hour (kWh) atau 7,66 cent dollar AS per kWh. Sedangkan, besaran BPP pembangkitan nasional pada 1 April 2019 hingga 31 Maret 2020 ditetapkan sebesar 1.119 per kWh atau 7,86 cent dollar AS per kWh.

Menteri ESDM Ignasius Jonan dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR sempat mengatakan subsidi listrik di 2020 diusulkan sebesar Rp 58,62 triliun.

Sebelumnya, dalam APBN tahun ini subsidi listrik dipatok Rp 59,32 triliun. Penghematan subsidi bisa diberlakukan jika ada penyesuaian tarif untuk pelanggan non subsidi golongan rumah tangga 900 VA.

Adapun Suahasil dalam rapat kerja dengan komisi XI belum menyinggung masalah kenaikan tarif non subsidi untuk mengurangi selisih harga yang dijual PLN dengan tarif keekonomian.

Penetapan Tarif Tenaga Listrik yang diatur oleh Pemerintah itu dikenal dengan Tarif Adjusment (TA) baik untuk golongan tarif non subsidi maupun subsidi. Ini dihitung berdasarkan tiga hal, yaitu kurs, inflasi, dan ICP.

Dalam menentukan tarif pemerintah memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat, sehingga dimungkinkan hingga akhir 2019 ini tidak ada kenaikan tarif.

Sementara itu, diperoleh data, PLN berhasil mencetak laba bersih sebesar Rp 4,2 triliun pada Triwulan I 2019 sebagai hasil dari berbagai upaya perseroan seperti pertumbuhan penjualan, peningkatan kinerja operasi dan keuangan, serta efisiensi operasi...... (RedAN)

 

Alasannews.com, Tolitoli-Sulteng | Dua Desa di Keecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli dilaporkan dilanda banjir akibat hujan deras sejak siang hingga petang hari, Rabu (3/7/2019).

Data berhasil diperoleh Alasannews.com dari keterangan Kapolres Tolitoli, AKBP. Hendro Purwoko, SIK., MH. berdasarkan laporan jajarannya dari Polsek setempat.

Informasi yang diperoleh Rabu malam ini, berdasarkan laporan Kapolsek Dampal Selatan ke Polres Tolitoli.

Dilaporkan, akiibat dari guyuran hujan lebat tersebut menyebabkan Sungai Desa Paddumpu yang bermuara di Desa Tampiala dan Desa Soni tidak mampu menampung debit air sehingga meluap.

Dampak luapan air sungai tersebut, perumahan penduduk yang berada di pinggiran sungai Desa Tampiala dan Soni terendam.

Melalui pesan singkat aplikasi Whatsapp yang diterima redaksi beberpa jam lalu, Kapolres Tolitoli menyebutkan perkiraan ketinggian air terutama di kompleks Pasar Desa Tampiala mencapai ketinggian 40 cm.

Sekitar 50 buah rumah penduduk yang terdampak dan 10 rumah diantaranya yang agak parah.

Demikian pula di Desa Soni, daerah kompleks pesantren dan sekolah DDI AL ITTIHAD, luapan air juga naik. Namun dilaporkan tidak terlalu parah. Hanya sampai ketinggian mata kaki walaupun sempat merendam kompleks pendidikan tersebut.

Tidak ada laporan mengenai korban jiwa. Sedangkan menyangkut kerugian materil belum dapat dipredklsi.

Sementara itu, sampai berita ini ditayangkan belum diperoleh konfirmasi dari pihak Badan Penanggulangan Bemcana Daerah (BPBD) Tolitoli.

Sekretaris BPBD Tolitoli, Vidya Pitra berusaha dihubungi melalui sambungan seluler dan aplikasi WhatsAppnya, namun tidak dapat terhubung..... (Ma'ruf).

Alisman, SH., Komisioner KPU Tolitoli

Alasannews.com, Tolitoli-Sulteng | Penetapan Anggota Legislatif Tolitoli terpilih hasil Pemilu Legislatif 2019 batal dilaksanakan KPU Tolitoli.

Sedianya kegiatan itu dilaksanakan hari ini, Rabu (3/7) berdasarkan undangan KPU Tolitoli yang beredar Selasa kemarin.

Karena hal itu, undangan yang terlanjur beredar, disusul dengan surat pembatalan yang menyatakan penundaan untuk waktu yang belum ditentukan.

Ketua KPU Tolitoli, Sulaeman Pajalani, SH., ketika dikonfirmasi membenarkan pembatalan tersebut. Menurutnya masalah itu adalah hal mendasar yang harus ditunggu agar tidak terjadi masalah dikemudian hari.

"Memang benar dibatalkan setelah ada perkembangan dan ketentuan yang baru kami terima. Makanya kami rapat kemarin sore untuk pembatalan itu," kata Suleman.

Menambahkan keterangan Suleman Pajalani, Komisioner KPU Tolitoli, Alisman, SH., melalui sambungaan seluler kepada Alasannews.com, Rabu (3/7/2019), mengatakan penundaan itu terkait dengan belum diterimanya nomor register perkara konstitusi.

Menurut Alisman, nomor register akan disampaikan KPU melalui KPU Provinsi setela dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

"Berhubung sampai saat ini belum ada nomor registrasi yang diterima berdasarkan BRPK MK RI, sesuai arahan KPU melalui Provinsi, maka kami tunda untuk waktu yang belum ditentukan," kata Alisman.

Dijelaskan Alisman, untuk Tolitoli, tidak ada aduan perkara pemilu ke MK. Sehingga penetapan perolehan suara partai tidak ada perubahan.

Adapun penetapan 30 anggota terpilih itu segera dijadwalkan kembali jika sudah keluar nomor register perkara dari berdasarkan Buku Register Perkara Konstitusi (BRPK) di MK.

"Belum ada kepastian waktu, namun segera kami jadwalkan kalau sudah keluar nomor register BRPK MK dari KPU," ujar Alisman mengakhiri keterangannya...... (Ma'ruf)

 

Pasar Rakyat Salumbia, Objek Pekerjaan Dengan Kerugian Negara

Alasannews.com, Tolitoli-Sulteng | Memenuhi janjinya usai mentersangkakan Richard selaku PPK Dinas Perdagangan Kabupaten Tolitoli pada pekerjaan Pasar Salumbia, penyidik kejaksaan menetapkan dan langsung menahan Dua orang tersangka baru pada Selasa (2/7).

Kedua tersangka yang baru saja ditahan tersebut masing-masing adalah Saifuddin Rum dan Rusmin Nuryadin.

Kepala Seksi pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri Tolitoli, Rustam Efendi, SH., mengatakan pihaknya menetapkan tersangka dan menahan keduanya setelah melalui pemeriksaan selama  dua hari berturut turut pada Senin dan Selasa kemarin.

Saat ditemui di Kantor Kejaksaan, Rabu pagi (3/7/2019), Rustam menjelaskan alasannya sehingga mengambil langkah penahanan Dua Tersangka dari pihak swasta atau kontraktor.

"Sudah cukup kuat bukti yang menunjukkan keterlibatan mereka berdua," tandas Rustam.

Kepada Pemred Alasannews.com yang menyambanginya di Kantor Kejari Tolitoli, Rustam mengungkap Peranan kedua tersangka Saifuddin Rum dan Rusmin Nuryadin.

Dijelaskan Rustam, masing-masing sebagai Dirut PT. Dwipa Perkasa adalah penanggungjawab perusahaan. Sedangkan Rusmin Nuryadin tercatat sebagai Komisaris PT. Dwipa Perkasa.

Mereka berdua selaku Kontraktor bersama dengan PPK telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar 400 Juta Rupiah pada pekerjaan Pasar Salumbia berdasarkan LHP BPKP.

Terkait posisinya sebagai Komisaris PT. Dwipa Perkasa, Rusmin Nuryadin, ikut jadi tersangka, dikarenakan yang bersangkutan berperan aktif sebagai pelaksana lapangan.

"Dia memang Komisaris, namun berperan aktif dilapangan sebagai pelaksana lapangan. Itu menunjukkan peranan dan keterkaitannya sehingga ikut ditetapkan sebagai tersangka," ungkap Rustam Efendi, SH.

 

Dengan ditahannya Saifuddin Rum dan Rusmin Nuryadin tersebut, maka saat ini sudah Tiga tersangka yang meringkuk ditahanan sebagai titipan jaksa  di Lembaga Pemasyarakatan(Lapas) Klas IIB Tolitoli.

Ditanya apaka hanya sampai pada Tiga orang tersangka tersebut, Kasipidsus mengatakan pihaknya terus mengembangkan kasusnya kepada semua pihak yang terlibat.

"Ooh tidak berehenti di sini. Masih terus dikembangkan. Kalau ada keterkaitan dan sudah cukup alat buktinya, kita jadikan tersangka dan seterusnya," imbuh Rustam menyudahi pembicaraan...... (Ma'ruf)

Alasannews.com, Tolitoli-Sulteng | Alfian, Satu dari sekian orang yang beruntung mendapat Kado Ulang Tahun dihari jadi Polri kali ini.

Tanggal kelahiran Alfian bertepatan dengan Hari Bhayangkara yang ke-73, dimana Polres Tolitoli menggratiskan biaya pengurusan Surat Ijin Mengemudi (SIM) khusus bagi warga yang tanggal lahirnya Tanggal 1 Bulan Juli.

Kepala Satuan Lalulintas Polres Tolitoli,  AKP. I Nyoman Raka, di Mapolres Tolitoli, memberikan SIM Baru secara cuma-cuma bagi warga yang lahirnya 1 Juli sehubungan dengan hari Bhayangkara.

“Pembuatan SIM gratis ini dalam rangka Hari Bhayangkara ke-73. Pembuatannya batas hari ini” kata Kasat Lantas Polres Tolitoli AKP I Nyoman Raka.

Alfian yang menerima SIM gratis tersebut menyampaikan ucapan terimakasi kepada Pimpinan Polres Tolitoli atas apa yang dia dapatkan hari ulang tahunnya yang bertepatan dengan Hari Bhayangkara. 

"Terimakasih atas pelayanan dan SIM yang saya dapatkan secara gratis di hari ulang tahun bhayangkara ini, semoga Polri tetap jaya” kata Alfian.

 

Suasana pemberian suguhan gratis di sentra Pelayanan Polres Tolitoli

Sementara itu, selain SIM Gratis, bertepatan Hari Jadi Polri hari ini, di Polres Tolitoli, warga yang berkunjung untuk mengurus keperluannya mendapatkan pelayanan prima.

Sama seperti pemohon SIM umum dan SIM gratis, warga lainya yang juga berada di kantor Satuan Penyelenggara Administrasi (Satpas) disuguhkan makanan gratis oleh petugas.

“Bakti pelayanan di Satpas Polres Tolitoli, pembagian snack dan air mineral kepada masyarakat pemohon SIM”, kata Kasubbag Humas Polres Tolitoli Iptu Janjtje Lengkong.

Tak hanya di Satpas, Polres Tolitoli juga memberikan makanan gratis di pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan di pelayanan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Tolitoli.

“Kegiatan bakti pelayanan ini dalam rangka hari Bhayangkara ke-73 , pembagian snack dan air mineral” tambah Kasubbag Humas Polres Tolitoli....... (Ma'ruf)

Alasannews.com, Tolitoli-Sulteng | Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-73, Polres Tolitoli Ziarahi Pahlawan Kesuma Bangsa dalam bentuk upacara tabur bunga ke laut di Pelabuhan Dede Tolitoli, Minggu (30/6/2019).

Tabur bunga ke laut sebagai bentuk penghormatan kepada pahlawan yang berjuang untuk negara dan bangsa yang gugur di perairan. Dipimpin Kapolres Tolitoli, AKBP. Hendro Purwoko, SIK., MH., upacara tabur bunga ke laut ini dilakukan di Dermaga Pelabuhan Dede Tolitoli.

 

Suasana upacara tabur bunga ke laut d9 pelabuhan Dede Tolitoli

Sebelum upacara Tabur Bunga ke laut, sudah didahului upacara dan tabur bunga di Makam Pahlawan Desa Kalangkangan Kecamatan Galang kabupaten Tolitoli.

Ziarah diikuti oleh seluruh personel Polres Tolitoli, Kompi Brimob Tolitoli, Bhayangkari Cabang Tolitoli.

Turut ambil bagian pula dalam acara itu, siswa pramuka Madrasah Aliyah Kalangkangan.

Dalam kegiatan di TMP, Kapolres Tolitoli AKBP. Hendro Purwoko, SIK., MH., selaku inspektur upacara meletakkan karangan bunga di Tugu Taman Makam Pahlawan Kalangkangan sebagai simbol untuk mengenang dan bentuk penghargaan serta penghormatan kepada para pahlawan yang telah gugur mendahului....... (Ma'ruf)

Suasana rapat SIPUDI di Kantor Distapanghorti,  Senin, 1 Juli 2019

Alasannews.com, Tolitoli-Sulteng | Pengawasan terhadap pupuk bersubsidi, terkait sistem niaganya (SIPUDI), untuk menjamin pupuk bersubsidi tepat sasaran sesui peruntukannya.

Untuk itu, Kadis Tanamana Pangan dan Hortikultura,  H. Rustan Rewa, SP., MP., menggelar rapat dengan berbagai stakholder di kantornya,  Senin (1/7/2019).

Rapat yang melibatkan pihak internal dan eksternal dari TNI, PPNS dan para pihak tersebut, membahas pengawasan pupuk bersubsidi yang diturunkan di Kecamatan Galang dan Kecamatan Tolitoli Utara.

"Distribusi untuk Kecamatan Galang, 1.144.750 ton, Kec Toli Toli 130.000 ton sudah memenuhi target dan sudah terpenuhi semua jenis pupuk," kata Kadis TPH dalam rilisnya diterima redaksi alasannews.com, Senin siang.

Ditambahkan Kadis TPH, Rustan Rewa, penyaluran pupuk dengan jumlah itu, lokasinya terpokus di 2 Kecamatan SIPUDI, Galang dan Tolitoli Utara.....(Ma'ruf).

Alasannews.com, Tolitoli-Sulteng | Kepala Dinas Tanama Pangan dan Hortikultura (TPH), Rustan Rewa, SP., MP., mengambil langkah cepat mengatasi serangan hama penggerek batang dan penggulung daun di Desa Ogomoli dan Desa Lakatan Kec. Galang, Sabtu (29/6/2019).

Respon Kadis Pertanian itu sesaat setelah adanya laporan petani dari Kelompok Tunas Harapan. Laporan itu disampaikan setelah dua hari serangan hama berlangsung dan sulit mereka atasi.

Kepada Alasannews.com Kepala Dinas TPH Kabupaten Tolitoli mengatakan bahwa serangan hama itu bisa menyebabkan petani gagal panen jika tidak segera diatasi.

Untuk itu Kadis bersama PPL stempat, Farid, Sukono Saiman dengan poktan turun bersama-sama menanggulangi serangan hama pengerek batang dan penggulung daun itu.

Data yang berhasil dihimpun media ini, bukan hanya Pak Tani, bahkan wanita tani pun turut serta bersama dalam kegiatan 'usir hama' itu.

"Baru dua hari yang lalu setelah dapat keluhan dari petani. Makanya saya bergerak cepat dan langsung di adakan penanggunglangan sejak kemarin," kata Kadis Rustan Rewa ketika di konfirmasi.

Hama penggerek yang menyerang tanaman petani di Galang

Sampai dengan hari ini Kadis TPH Tolitoli itu masih bersama dengan petani yang tergabung dalam Kelompok Tunas Harapan di lokasi persawahan tersebut.

Untuk diketahui, Kedua Desa tersebut termasuk desa penyangga bagi Kecamatan Galang yang dikenal sebagai salah satu lumbung padi Tolitoli....... (Ma'ruf)

Alasannews.com, Tolitoli-Sulteng | Sejumlah kegiatan jelang Hari  Bhayangkara ke -73, di lingkungan Polres Tolitoli, mempererat jalinan silaturahmi dan kedekatan serta keakraban dengan warga masyarakat.

Serangkaian kegiatan berupa aksi peduli lingkungan dalam bentuk bersih-bersih rumah ibadah dan fasilitas lainnya mendapat dukungan masyarakat. 

Hal itu terlihat dengan adanya keterlibatan mereka dalam giat kepolisian tetsebut.

Demikian pula aksi peduli sosial yang dilaksanakan dalam bentuk pengobatan gratis dan sunnatan massal gratis. Animo dan respon masyarakat begitu antusias turut serta didalamnya.

Giat peduli tersebut dilaksanakan  pada seluruh Polsek jajaran di 10 Kecamatan.

Kegiatan di berapa Polsek, seperti Sunnatan massal gratis di Polsek Lampasio, nampak dihadiri Kapolres Tolitoli AKBP. Hendro Purwoko, SIK.,MH.

Kehadiran Kapolres,  didampingi Ketua Pengurus Bhayangkari Cabang Tolitoli, Ny. Dyah Hendro Purwoko serta beberapa pejabat utama Polres Tolitoli.

Kapolres Tolitoli didampingi Ny . Dyah Hendro Purwoko selaku Ketua Pengurus Bhayangkari Cabang Tolitoli Saat Menghadiri Sunnatan Massal di Kecamatan Lampasio

Selain dengan warga masyarakat, kedekatan personil Polres dengan sejumlah instansi Pemda Tolitoli dan unsur TNI juga namapak terjalin. Hal itu dapat terlihat dari kehadiran dan partisipasi mereka dalam kegiatan bersih-bersih lingkungan rumah ibadah dan fasilitas umum di beberapa titik.

Ditemui di ruang kerjanya usai menghadiri giat Pengobatan Gratis Polsek Dondo bagi komunitas warga suku terasing, Kapolres Tolitoli AKBP. Hendro Purwoko mengaku sangat senang melihat antusias masyarakat untuk terlibat dalam setiap kegiatan.

Menjawab alasannews.com, Jum'at (28/6/2019), pihaknya mengatakan bahwa serangkaian kegiatan yang dilaksanakan jajarannya adalah arahan dan petunjuk dari pimpinan di atas dalam memperingati Hari Bhayangkara 1 Juli 2019.

"Semua yang kami laksanakan ini merupakan petunjuk dan arahan pimpinan dari atas. Kami tinggal memperkaya dan mengkreasikan sesuai kemampuan yang ada," ujar Perwira Polisi Dua Melati itu.

Selain giat peduli sosial dan lingkungan di sejumlah tempat, Sabtu pagi (29/6) halaman Mapolres Tolitoli ramai dengan kegiatan olahraga bersama.

Selain personil Polres, tampak hadir berbagai kalangan, instansi dan kalangan TNI serta masyarakat luas.

Terlihat juga ibu-ibu yang membawa serta anaknya meramaikan acara Sabtu pagi itu.

Olah raga bersama yang diawali dengan jalan santai itu, diisi pula dengan berbagai perlombaan dan game yang disrtai doorprize dan hiburan.

Suasana sangat meriah. Antusiasme peserta nampak sangat besar memeriahkan hari jadi Kepolisian Republik Indonesia yang ke-73.

Angka itu menunjukkan kini Polri telah berusia 73 Tahun. Dalam usia itu Polri terus mengabdi sebagai pengayom dan penegak hukum, keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah NKRI.

"Selamat Hari Bhayangkara ke -73, semoga Polri kedepan lebih baik lagi," demikian terdengar harapan pembawa acara melalui pengeras suara saat mengakhiri kegiatan Sabtu pagi itu di Mapolres Tolitoli..... (Ma'ruf).

Alasannews.com, Tolitoli-Sulteng | Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Sulawesi Tengah bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Toliotli menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD).

Kegiatan dalam rangka penyusunan rencana peningkatan mutu berbasis rapor mutu pendidikan Kabupaten Tolitoli tahun 2019 itu, dilaksanakan di Aula Suwot Pollimpungan Kantor Bupati Tolitoli, kamis (27/6).

Mengambil tema: 'Penyusunan Bahan Rencana Strategis Bidang Pendidikan Berbasis Rapot Mutu dengan Menitik Berat Pada Rapor Mutu', FGD dihadiri sejumlah pihak.

Kepala Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi LPMP Sulawesi Tengah, Dra. Hj. Risnu, MH., dalam kesempatan itu mengungkapkan bahwa rapor mutu diperoleh dari hasil pengisian aplikasi Penjaminan Mutu Pendidikan (PMP) oleh sekolah.

Dikatakan Hj. Risnu,  sekolah-sekolah di Kabupaten Tolitoli telah mengisi dan mengirim aplikasi PMP di tahun 2018. Hanya saja dari sekian sekolah, terdapat Tiga l Sekolah yang belum atau tidak mengirim aplikasi PMP.

Untuk itu diharapkan Hj. Risnu, di tahun 2019 ini, jika aplikasi PMP telah direlease kembali oleh tim  pusat agar seluruh sekolah mengisinya.

"Harapan kami dari LPMP agar seluruh sekolah yang masih aktif diharapkan mengisi aplikasi tersebut. Dan diharapkan dalam diskusi kelompok terpumpun ini semoga rapor mutu yang akan dipresentasikan betul-betul  seusai kenyataan sekolah," imbuhnya.

Sementara itu Asisten Ekonomi Pembangunan Dan Kesra, Ir Muh Nur Munawar, dalam kapasitasnya mewakili Bupati Tolitoli, menyampaikan bahwa penjaminan mutu pendidikan bertujuan untuk memastikan seluruh penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah oleh sekolah berjalan sesuai dengan standar nasional pendidikan.

Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal yang wajib dipenuhi oleh setiap sekolah dalam melaksanakan seluruh proses yang ada di sekolah.

Sistem penjaminan mutu pendidikan menurut Bupati dalam sambutan tertulisnya, berfungsi untuk mengendalikan penyelenggaraan pendidikan. Sehingga nantinya terwujud pendidikan yang bermutu yang bertujuan untuk menjamin pemenuhan standar pada satuan pendidikan secara sistematik, holistik dan berkelanjutan.

Pada akhirnya tumbuh dan berkembang budaya mutu pada satuan pendidikan secara mandiri.

Untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu diperlukan keterlibatan semua pihak, baik pemerintah, praktisi pendidikan, maupun orang yang keterlibantannya dalam bentuk apa saja, dalam hal ini masyarakat.

Kegiatan diskusi yang menghadirkan narasumber dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tolitoli itu, dihadiri oleh Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tolitoli Sukirnov Larate, SH, ketua PGRI Kabupaten Tolitoli, Dewan Pendidikan, Pengawas, Kepala Sekolah. Hadir juga Tim dari LPMP Sulawesi Tengah...... (RedAN)

 

Sumber: Bagian Humas dan Protokol Setdakab Tolitoli

Alasannews.com,  Selayar-Sulsel |  Bupati Kepulauan Selayar H. Muh. Basli Ali mengukuhkan agen jaringan perlindungan tenaga kerja formal dan informal (Agen Jarlinaker) dan melaunching sistem informasi pelayanan dan Pengaduan perlindungan tenaga kerja formal dan informal (Simpelnaker) di Halaman Kantor Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (PMPTSPTK), Kamis (27/6/2019).

Program itu dilaksanakan dengan menggandeng Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan oleh Dinas PMPTSPTK, sekitar pukul 09.00 Wita.

H. Muh. Basli Ali berharap agar program yang baru di Kabupaten Kepulauan Selayar itu,  dapat disosialisakan kepada masyarakat, seberapa penting dan manfaat yang dapat dirasakan ketika masyarakat masuk dalam program tersebut.

Basli Ali meminta agar dinas terkait benar-benar dapat melaksanakan program dimaksud.

“Pemerintah daerah terus berinovasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki potensi yang sangat banyak, patut diperhitungkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, bahkan nasional,” ucap Basli Ali.

Sementara Kadis PMPTSPTK, Mesdiyono memaparkan bahwa di bidang Ketenagakerjaan khusus pada program perlindungan dan peningkatan kesejahteraan tenaga, tercatat jumlah tenaga kerja pada Tahun 2018 sebanyak 55.866 orang.

“Kondisi Ketenagakerjaan pada usaha formal yang terdaftar pada bidang perizinan sejumlah 984 pemberi kerja/badan usaha dengan jumlah kepesertaan jaminan sosial Ketenagakerjaan sebanyak 636 PK/BU,” kata Mesdiyono.

Seperti dilansir sejumlah media online, dijelaskan untuk kepesertaan tenaga kerja formal yang aktif pada program jaminan sosial Ketenagakerjaan sebanyak 2.132 orang. Sedangkan kepesertaan tenaga kerja informal yang aktif sebanyak 2.026 orang.

Kepesertaan tenaga kerja dari jasa konstruksi dalam program jaminan sosial Ketenagakerjaan sebanyak 4.897 orang.

“Kasus kecelakaan kerja pada Tahun 2018 sebanyak 8 kasus. 6 kasus telah ditangani oleh BPJS Ketenagakerjaan, sedangkan 2 kasus telah menimbulkan korban jiwa dan tidak terdaftar sebagai peserta jaminan sosial Ketenagakerjaan,” terang Mesdiyono.

Kadis PMPTSPTK mengatakan berdasarkan data tersebut dapat diidentifikasi beberapa masalah, diantaranya kurangnya kesadaran pengusaha/pemberi kerja untuk membuat persyaratan kerja bagi pekerjanya. Selain itu kata dia, persoalan saat ini yaitu masih rendah tingkat kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan dan belum optimalnya pelayanan perlindungan tenaga kerja. Untuk mengatasi permasalahan itu, Mesdiyono mengemukakan perlunya dirancang gerakan jaringan perlindungan tenaga kerja formal dan informal dalam mewujudkan kesejahteraan pekerja di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Agenda Jarlinaker yang direkrut sebanyak 18 orang. Semuanya  merupakan perwakilan dari pelaku UMKM dan Bumdes, hasil rekomendasi dari masing-masing dinas teknis yang membidangi.

“Agen Jarlinaker ini berperan sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah daerah dalam menyebarluaskan layanan informasi dan pengaduan perlindungan tenaga kerja formal dan informal,” tutup Kadis PMPTSPTK.......... (Ma'ruf).

Kapolres Tolitoli bersama Ketua Cabang Bhayangkari Tolitoli Saat Kegiatan Sunatan Massal di Lampasio

Alasannews.com, Tolitoli-Sulteng | Warga masyarakat apresiasi kegiatan sunatan massal gratis yang digelar di Polsek Lampasio Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli, Rabu (26/6/2019).

Sunatan massal yang diikuti 30 orang anak itu dinilai sangat membantu masyarakat kurang mampu khususnya di Kecamatan Lampasio.

Dahlia, salah seorang warga mengungkapkan bahwa dirinya sangat bersyukur dengan adanya program sunatan massal gratis yang di adakan Polres Tolitoli ini.

Kegiatan itu didedikasikan dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-73, dalm bentuk bakti kesehatan sunatan massal gratis oleh Polres Tolitoli dan jajarannya.

Kapolres Tolitoli AKBP. Hendro Purwoko, SIK., MH., menghadiri secara langsung sekaligus membuka acara sunatan massal gratis tersebut.

Pada sambutannya, Kapolres mengucapkan terimakasih kepada para orang tua dan anaknya karena dengan antusias yang tinggi menyemarakkan Hari Bhayangkara ke-73 dengan kegiatan sunatan massal.

“Ini salah satu bakti dari Polri bekerjasama dengan Rumah Sakit Umum Mokopido,” kata Kapolres Tolitoli.

Pada kesempatan itu, Kapolres Tolitoli bersama Ketua Bhayangkari Cabang Tolitoli Ny Dyah Hendro Purwoko memberikan bingkisan kepada anak-anak peserta sunatan massal.

Pelaksanaan kegiatan tersebut, Polres Tolitoli melibatkan dua tenaga medis dari Rumah Sakit Umum Mokopido Kabupaten Tolitoli, dipimpin oleh dr. Deby Mamuaja.

Turut berpartisipasi dari pengurus Bhayangkari Cabang Tolitoli yang mempunyai keahlian medis...... (Ma'ruf)

Halaman 10 dari 15
Ruslan S Untuh
Mapri
Alimran
Kadis Perkebunan
Ruslan Hadi
Minarni
abd rhman
Amrin Haling
Kadri
Jusman
rusdi
Irfan s
Naharudin
sumardin

Kontak Polisi

RESOR PALU