Rabu, November 13, 2019
Iklan Haji
Nasional
PEMRED

PEMRED

Kabid Penanganan Bencana BPBD, Anshori, S,Sos saat memberi penjelasan mengenai Kabut Asap dan Karhutlah Sumsel di posko utama penanggulangan bencana BPBD Sumsel
 
 
Alasannews.com, Palembang-Sumsel | Hujan dengan intensitas sedang mengguyur Kota Palembang dan sekitarnya Selasa dini hari (29/10/2019).
 
Pantauan media ini, hujan yang disertai  tiupan angin itu berlangsung sejak jam 01.00 hingga 04.30.
 
Sebelumnya pada Senin Sore (28/10) hujan juga sempat mengguyur wilayah ini namun tidak lama.  
 
Berkat turunnya hujan tersebut, Selasa pagi, kabut asap mulai berkurang drastis 
Suasana cerah dan terang mulai nampak menerangi Bumi Sriwijaya.
 
 
Dari data yang berhasil dihimpun media ini, diketahui musim penghujan sudah mulai tiba. Prediksi dari otoritas cuaca BMKG memperkirakan paling lambat awal Bŕulan November intensitas hujan akan sampai di Sumatera Selatan.
 
Sementara dari keterangan yang diperoleh dari BPBD Sumatera Selatan menunjukkan adanya keterlambatan datangnya hujan di Sumsel jika dibanding kawasan lainnya di Sumatera.
 
Dari penjelasan Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumsel, Anshori, S.Sos., diketahui bahwa hotspot (titik panas) masih nampak terlihat dibeberapa tempat terutama di bagian timur arah tenggara kawasan Sumsel yang merupakan lahan gambut.
 
Musibah kabut asap pekat yang melanda Kota Palembang dan sekitarnya, berasal dari kawasan itu yang terbawa hembusan angin melintasi Kota Palembang.
 
"Berdasarkan data dan pengalaman sebelumnya, musim hujan ini agak terlambat sehingga jumlah hotspot dan kebakaran itu meningkat," ungkap Ansori saat menerima Pempin Redaksi (Pemred) Alasannews.com  di Posko Utama Penanganan Bencana Kabut Asap dan Karhutla Kantor BPBD Provinsi Sumatera Selatan, Senin (18/10).
 
 
Gambar saat Kabid Pnaganan Darurat BPBD Sumsel, Anshori, S.Sos., memberi penjelasan kondisi hotspot dan karhutlah di Sumatera Selatan di Posko BPBD Kompleks Bandara Internasionla SMB II Palembang, Senin 28 Oktober 2019.
 
Ansori yang di dampingi Kepala Seksi Penanganan Pengungsi, Sudirman, SKM., memperlihatkan layar monitor yang menunjukkan situasi kawasan Lahan Gambut yang dipadati titik hotspot. Dari monitor itu memperlihatkan kerawanan yang lebih tinggi jika hujan tak juga kunjung tiba.
 
Dijelaskan Kabid Penanganan Darurat itu, kabut asap hebat kebakaran yang melanda OKI, OKU dan Banyuasin saat ini, tim telah mengerahkan 9 Unit Helikopter untuk water boombing. Setiap heli bergerak ketitik kebakaran dan hotspot dengan volume 4.000 Liter.
 
Dengan akan segera datangnya musim penghujan ini, maka kebakaran lahan gambut dan titik hotspot itu kan segera teratasi dan situasi akan kembali normal..... (Red AN).
Alasannews.com, Kep.Selayar-Sulse | Sumpah Pemuda yang merupakan tonggak utama sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia, diperingati dengan upacara oleh jajaran Sekretariat KPU Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, Senin (28/10/2019).
 
Peringatan Sumpah Pemuda yang mengetengahkan thema sentral “Bersatu Kita Maju” itu dipimpin langsung Ketua KPU Kepulauan Selayar,Nandar Jamaluddin, S.Pd,. M.SI., sebagai inspektur upacara.
 
Pelaksanaannya dipusatkan, di halaman, Kantor KPU Kepulauan Selayar, Jln. Jend. Achmad Yani, Benteng.
 
“Thema sentral, rangkaian peringatan, sumpah pemuda tahun ini, hendaknya dapat dimaknai, sebagai sebuah bentuk ajakan, dan sekaligus motivasi bagi seluruh elemen bangsa  Indonesia, tanpa terkecuali, untuk senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan,” kata Ketua KPU Kepulauan Selayar dalam amanatnya.
 
Lebih lanjut dalam amantnya itu, Ketua KPU mengatakan hendaknya peringatan ikrar pemuda tidak dimaknai sebagai sebuah pekerjaan melelahkan yang banyak menyita perhatian, energi, waktu, dan pemikiran. 
 
 
Namun sebaliknya, dimaknai sebagai sebuah momentum hari bersejarah yang banyak menyiratkan pesan penguatan nilai persatuan dan kesatuan, bagi seluruh komponen bangsa Indonesia.
 
Dalam konteks itu pula, KPU, selaku lembaga penyelenggara pemilu yang professional dan senantiasa mengedepankan netralitas diharapkan dapat  mengamalkan nilai-nilai peringatan sumpah pemuda dengan ‘menangkap’ pesan tersirat, pada ungkapan kata, penguatan.
 
Bukan untuk penguatan, elemen bangsa Indonesia semata. Akan tetapi sebaliknya, ungkapan kata-kata penguatan, hendaknya dapat dimaknai sebagai sebuah simbolisasi penguatan kelembagaan KPU, sebagai lembaga penyelenggara pemilu, baik di tingkat nasional, dan level kabupaten/kota.
 
Dikatakannya, selaku lembaga penyelenggara pemilu yang mengedepankan netralitas dan proffesionalisme kerja,  jajaran Komisioner KPU diingatkan, untuk senantiasa, mempertahankan dan memegang teguh integritas dan mengedepankan upaya penguatan karakter, serta kepribadian masing-masing.
 
Peningkatan karakter, kapasitas, disertai kapabilitas, kemampuan, dan kreativitas,serta kemandirian lembaga penyelenggara pemilu, memiliki peran yang sangat penting dan strategis. 
 
Hal itu sebagai sebuah indikator dalam rangka untuk menentukan tingkat kesuksesan dan keberhasilan penyelenggaraan sebuah rangkaian pemilihan.
 
Sejalan dengan hal tersebut, Nandar mengingatkan seluruh jajaran Komisioner dan pegawai di lingkungan internal sekretariat KPU Kepulauan Selayar untuk tidak berhenti berkreasi dan berinovasi, terkhusus, dalam rangka untuk menyonsong tahapan pendaftaran, bakal calon bupati, dan wakil bupati, Kepulauan Selayar, tahun 2020 mendatang.
 
 
Menjelang perhelatan bursa pemilihan bakal calon bupati dan wakil bupati mendatang, jajaran Komisioner KPU akan semakin proporsional dan inspiratif dalam menghadapi segala bentuk halangan, tantangan dan rintangan, yang terkait secara langsung dengan rangkaian penyelenggaraan pemilu.
 
Seiring dengan mulai masuk dan berjalannya tahapan penyelenggaraan Pilkada pemilihan bakal calon bupati dan wakil bupati Kepulauan Selayar yang mulai berjalan efektif, pada hari, Selasa (1/10).
 
"Sekali lagi, saya mengingatkan seluruh jajaran komisioner untuk menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, solidaritas, dan kekompakan sebagai modal dasar untuk tetap mampu bertahan dalam menghadapi segala macam bentuk situasi pra dan pasca pilkada," tegas Nandar.
  
Diakhir amanatnya, Ketua KPU mengingatkan jajaran komisioner untuk senantiasa mengedepankan etika, perilaku dan mempertahankan citra, serta marwah KPU, sebagai lembaga penyelenggara pemilu dengan menjaga sikap, kepribadian, dan sopan santun kepada seluruh lapisan stakeholder, masyarakat, dan komponen terkait lainnya........(fadly syarif/AN)
Gbr. Kadis PMD mewakili Bupati Tolitoli Membuka Peluncurana Desa Sadar Jamsostek didampingi Zulkarnain Mahading ( Asisten deputi kepersertaan Sulawesi Maluku) bersama Petinggi BP Jamsostek Sulteng, Buol-Tolitoli, Kades dan Kapolsek Galang serta Kabid Pemerintahan Desa.
 

Alasannews.com, Tolitoli-Sulteng | Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) bersama pemerintah Kabupaten Tolitoli secara resmi meluncurkan Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan hari ini, Senin (28/10/2019).

 
Program pencanangan yang dilangsungkan di Lapangan Desa Lalos Kecamatan Galang itu menetapkan Desa Lalos dan Desa Kalangkangan sebagai pilot projek percontohan untuk sosialisasi sekaligus edukasi tentang jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Tolitoli.
 
Dalam rilis tertulis yang diterima Alasannews.com, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Tengah, La Uno mengatakan program Desa Sadar Jaminan Sosial merupakan inovasi dari BPJS Ketenagakerjaan sejak tahun 2017. 
 
Dikatakannya, agenda tersebut bekerjasama dengan pemerintah daerah khususnya aparat desa dalam memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat pekerja di desa agar lebih memahami manfaat dari program BPJS Ketenagakerjaan.
 
Lebih jauh La Uno menyebutkan tujuan dibentuknya Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan agar masyarakat pekerja mengenal lebih dekat program program BPJS Ketenagakerjaan sehingga diharapkan dapat menimbulkan kesadaran dan akan pentingnya perlindungan jaminan sosial.
 
 
Senada dengan La Uno, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Buol-Tolitoli, Andi Ilham Akbar menambahkan dengan diresmikannya Desa Sadar berikut Bumdes Dua Desa tersebut sebagai agen perisai, ke depan peran masyarakat dalam perlindungan jaminan sosial lebih terasa.
 
Peran serta itu akan dirasakan langsung bukan hanya kepala Desa dan Aparatnya, melainkan juga akan dirasakan oleh pekerja dari kalangan masyarakat luas yang memiliki resiko kecelakaan bahkan kematian.
 
"Contoh ketika musim petik Cengkeh, pemilik kebun dapat mengikutsertakan pemetik Cengkehnya dalam program perlindungan BPJS Ketenagakerjaan hanya dengan menghubungi pihak Desa setempat. Demikian pula dengan pekerja yang lainnya semisal pemanjat kelapa dan nelayan," ungkap Andi Ilham mencontohkan.
 
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat (DPMD) Kabupaten Tolitoli, Muhammad Zikron, S.Sos., MSi., saat dikonfirmasi mengatakan bahwa pihaknya menyambut positif program Jaminan Sosial yang diluncurkan oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan menunjuk Desa Laos dan kalangkangan sebagai pilot projectnya.
 
 
"Tadi atas nama Pemda, mewakili Pak Bupati, saya membuka acara peluncuran programnya. Sangat positif. Dengan adanya hal tersebut, tentunya peserta dapat memahami program BPJS ketenagakerjaan yang lebih lengkap dan Paripurna dalam menghadapi risiko kerja," ucap Kadis PMD Tolitoli itu saat dihubungi seusai membuka acara BP Jamsostek itu.
 
"Tidak berat, hanya menyisihkan mulai Rp.16.800 perbulan bekerja sudah terlindungi dari resiko kecelakaan kerja dan kematian. Hanya semacam uang rokok sebungkuslah," tambahnya.
 
Mewakili Bupati Tolitoli dalam acara itu Muhammad Zikron membuka acara secara resmi Peluncuran Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk 2 Desa di Kecamatan Galang yang dipusatkan di desa lalos Senin Pagi (28/10).
 
Turut hadir dalam acara itu Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tolitoli, Urip Halim, SPd., MPd., dan beberapa perwakilan instansi jajaran Pemerintah Daerah Tolitoli.
 
Sementara petinggi BPJS antara lain Kepala Cabang Buol-Tolitoli, Andi Ilham Akbar, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Tengah, La Uno dan Zulkarnain Mahading ( Asisten Deputi Kepesertaan Sulawesi Maluku)........ (Red AN).
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Buol Tolitoli, Andi Ilham Akbar saat koordinasi persiapan Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bersama Kades Lalos dan Kades Kalangkngan
 
 
Alasannews.com, Tolitoli-Sulteng | Peluncuran Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Tolitoli sesuai rencana pada Senini (28/10) besok akan dihadiri langsung  Asisten Deputi Kepesertaan BPJS KT Pusat, Zulkarnain Mahading.
 
Informasi itu terkonfirmasi dari keterangan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Buol Tolitoli, Andi Ilham Akbar, kepada media Alasan news.com, Minggu malam (27/10/2019).
 
"Insya Allah dari BPJS Ketenagakerjaan, akan hadir Asisten Deputi Kepesertaan dalam Acara yang akan  dilaksanakan di lapangan desa lalos jam 10.00 wita," ujar Andi Ilham Akbar melalui pesan WhatsAppnya.
 
Ditambahkan Andi Ilham, Selain Asisten Deputi Kepesertaan, hadir juga Kepala BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Tengah, La Uno yang akan didampinginya langsung.
 
Kepala BPjS Ketenagakerjaan Cabang Buol Tolitoli itu lebih jauh menuturkan bahwa jauh hari dirinya telah berkoordinasi dengan jajaran Pemda Tolitoli untuk mengajukan Dua Desa sebagai Desa percontohan untuk Desa binaan BPJS Ketenagakerjaan.
 
Pemda dan pihaknya menetapkan Dua  Desa Lalos dan Desa Kalangkangan di Kecamatan Galang sebagai desa yang memenuhi kriteria sebagai Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
 
Kegiatan peluncuran Desa sadar jaminan sosial ketenaga kerjaan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Buol Tolitoli berharap bisa dihadiri langsung Bupati Tolitoli dan jajaran Pemda Tolitoli lainnya.
 
Berdasarkan konfirmasinya, akan hadir dalam acara itu Kepala Dinas PMD, Kadis Pariwisata, Kadisnaker serta Kepala BKD Kabupaten Tolitoli.
 
Sebelumnya, Pemda Tolitoli dan BPJS Ketenagakerjaan telah menjalin kerjasama perlindungan sosial ketenaga kerjaan untuk Kepala Desa dan Aparat Desa yang di canangkan pada peringatan Kemerdekaan RI ke-74 yang ditangkaikan upacara 17 Agustus 2019.
 
Saat itu disampaikan langsung oleh Wakil Bupati Tolitoli, H. Rahman HB. bersama Seka Tolitoli, H. Drs. Mukaddis Syamsuddin, MSi........ (Red AN)
Anggota Satpom Lanud Adi Soemarmo saat melaksanakan pemeriksaan HIV/AIDS oleh petugas RSAU dr. Siswanto di kantor Satpom.
 
Alasannews.com, Surakarta -Jateng | Pamgkalan Angkatan Udara Adi Sumarmo, lakukan pemeriksaan darah terhadap seluruh anggota Satpom AU, Jumat (18/10)
 
Pemeriksaan darah itu dalam rangka pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di lingkungan Lanud Adi Sumarno.
 
Seluruh personel Satpom AU, diambil sampel darahnya. Selanjutnya dilakukan tes untuk mendeteksi virus HIV/AIDS.
 
Langkah yang ditempuh tersebut merupakan upaya mencegah meluasnya penyakit yang sangat mematikan tersebut.
 
Adapun kegiatan pemeriksaan HIV ini dilaksanakan oleh RSAU dr. Siswanto yang dipimpin oleh Mayor Kes Eko Prasetyo, A.Md. Fis.
 
Dalam rilis yang diterima Redaksi Alasannews.com Jum'at Sore, dengan adanya pemeriksaan ini diharapkan tidak ada anggota Satpom maupun anggota Lanud Adi Soemarmo yang terjangkit HIV. 
 
Olehnya setiap personel Lanud Adi Soemarmo mempunyai perilaku hidup yang sehat sehingga terhindar dari HIV/AIDS.
 
Selain di Satpomau pemeriksaan darah juga dilaksanakan disetiap satker dan Skadik yang ada di Lanud Adi Soemarmo.........(Ma'ruf Asli).
Alasannews.com, Kendari - Sultra | Sempat menjadi misteri, gerangan siapa yang melaporkan postingan Irma Purnama Dewi Nasution (IPDN) ke ranah hukum. Bahkan Pengacaranya dalam sebuah wawancara salah satu stasiun TV swasta mempertanyakan hal itu.
 
Terkait hal itu, pada Senin (14/10/2019). Nama pelapornya diungkap pihak Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara. Melalui Kabid Humas Polda Sultr, diketahui pelapor bernama M Harlan Paryatman.
 
Sosok M. Harlan Paryatman adalah seorang prajurit TNI aktif yang bertugas di Detasemen Polisi Militer (Denpom) Kendari.

"Kami sudah terima pengaduannya. Pelapornya atas nama M Harlan Paryatman seorang yang bertugas di Denpom Kendari sebagai TNI," ungkap Kabid Humas Polda Sultra AKBP Harry Goldenhardt, di Polda Sultra
 
Menurut Kabid Humas, menyangkut laporanya, M. Harlan Paryatman atas nama pribadi. Tidak sebagai anggota TNI.

Hanya saja, dari lansiran media Online Bangkapos.com, hingga beritanya tayaang, polisi belum memeriksa satu pun pihak yang terkait dengan laporan itu. 

Sebelumnya diberitakan, Komandan Kodim 1417/ Kendari Kolonel Kav Hendi Suhendi resmi dicopot dari jabatannya.
 
Baru menjabat sebagai Dandim Kendari selama 55 hari, Kolonel Hendi Suhendi  resmi dicopot sebagai Dandim Kendari pada Sabtu (12/10) gegara postingan nyinyir istrinya.

Akibat postingan yang dinilai nyinyir atas penusukan Menkopolhukkam Wiranto di Pandeglang hingga harus menjalani operasi usus di RSPAD menyebabkan Irma Purnama Dewi Nasution, istri Sang Kolonel, dilaporkan ke Polda Sulawesi Tenggara........ (Red AN).
Alasannews.com, Palembang-Sumsel | Hujan gerimis turun disekitar Masjid Agung dan Jembatan Ampera Palembang Rabu Petang ini (16/10/2019).
 
Walau masih masih gerimis, warga yang ditemui saat hendak menunaikan sholat magrib merasa gembira serta bersyukur dan berharap akan turunnya hujan lebih deras. Hal itu dimaksud agar dapat mengatasi dampak kemarau berkepanjangan.
 
Akibat kemarau panjang berbulan-bulan mengakibatkan kabut asap pekat. Kabut yang menyelimuti kota Palembang dan sekitanya belakangan ini sungguh menyulitkan warga untuk beraktifitas.
 
Bahkan kadar udara kota dianggap sudah pada taraf membahayakan ejak 3 Hari terakhir. Sampai-sampai Walikota mengeluarkan edaran meliburkan anak sekolah dari usia dini hingga SLTP.
 
Sejumlah warga yang kebetulan berada di sekitaran Jembatan Ampera, depan Masjid Agung Palembang merasa bersyukur turunnya hujan gerimis jelang Sholat Magrib sesaat lalu.
 
"Alhamdulillah, hujan mulai turun. Semoga ini awal datangnya musim penghujan," ujar seorang dari kerumunan yang berteduh di bawah stasiun LRT.
 
Mendengar seruan salah seorang itu, bberapa lainnya turut berucap syukur.
 
Sayangnya dari informasi yang dihimpun alasannews,.com hingga saat ini hujan gerimis itu masih sebatas di pusat kota. Itu pun hanya beberapa menit. Namun demikian nampak membasahi permukaan aspal jalan. 
 
Sementara disekitar Jaka baring hanya gerimis tipis. Semoga saja harapan warga akan datangnya musim hujan sesegera mungkin bisa terjadi agar kebakaran hutan dan lahan bisa teratasi dan aktifitas masyarakat kembali normal.......(Ma'ruf Asli).
 
 
Alasannews.com, Tolitoli-Sulteng | Akhirnya Seratusan petani dari tiga Kecamatan 'kepung' markas PT. Citra Mulia Perkasa (CMP), di Base Camp Desa Pagaitan, Kecamatan Ogodeide, Kabupaten Tolitoli, Senin (14/10/2019)
 
Seperti di lansir media online, Senin Sore (14/10), kedatangan Aliansi Petani Sawit Kecamatan Lampasio, Baolan dan  Ogodide yang dikawal ketat Kepolisian Resort Tolitoli bermaksud menagih janji terkait lahan plasma kepada PT CMP.
 
“Kami menagih janji kepada pihak PT CMP saat awal buka lahan di mana sampai hari ini belum ada satupun plasma yang di realusasikan pihak perusahaan,bahkan saat ini sudah panen,” Kata Moh.Heru, salah seorang Koordinator aksi yang juga Kadus Kompi Janja, Lampasio.
 
Aksi terkait lahan Plasma yang menjadi Perusahan PT. CMP itu hanyalah sekelumit dari setumpik persoalan buramnya keberadaan sawit industri oleh anak perusahaan PT. Bukit Berlian Plantation di Kabupaten Tolitoli itu.
 
Dalih investasi, dengan lahan sekitar 18.000 Ha, namun faktanya sekian lama masyarakat dan daerah menanti income investasi, tak juga ada jasil. Malah sejumlah persoalan timbul dalam hal pengadaan lahan. Kongkalikong dengan sejumlah pejabat termasuk oknum Kades 'merampas' lahan warga.
 
Sementara lahan yang tak bertuan, disulap menjadi milik orang tertentu (ada juga yang diperjualbelikan), menggunakan lembaran kertas berjudul "SKPT". Alhasil, tumpang tindih lahan pun yerjadi. Sudah menjadi rahasia umum di sana. Lain pemilik awalnya lain pula yang menjual. 
 
Mereka selalu menjadikan kebijakan dan ijin Bupati sebagai tameng. Padahal sampai detik ini publik tak pernah tahu seperti apa ijin yang mereka kantongi. Semua tertutup rapi seolah ada yang sengaja di sembunyikan. Padahal saat ini adalah erah transparansi.
 
Aksi menagih janji Plasma itu jadi titik kunci munculnya borok sekian lama didiamkan. Kemunculannya memicu yerungkapnya borok satu demi satu yang selama ini dikemas rapat dengan tameng investasi.
 
Harapan besar rakyat Tolitoli untuk mendapatkan kesejahteraan melalui komoditi sawit masih harus dipendam dalam-dalam. Tak ada penjelasan mengapa sejumlah perusahaan yang konon kabarnya hendak berinvestasi sawit selalu tak berlanjut baik. 
 
Sebelumnya ada perusahaan SBP memplot lahan di Kecamatan Ogodeide. Perusahaan menawarkan konsep kemitraan, belakangan muncul informasi kalau perusahaan itu bermetamorfosis  menjadi pengolah kayu. Dituding berbisnis kayu di areal yang diplot dengan alasan land clearing.
 
Semangat rakyat Tolitoli menanam sawit begit menggebu. Sampai akhirnya menanam secara mandiri dengan membeli benih sendiri. Saat ini mereka sudah panen. Namun cerita berbalik. Benih yang mereka tanam dinyatakan  tidak tersertifikasi. Akibatnya, hasil panen terpaksa hanya bisa laku dengan harga Rp. 400 /Kg. 
 
PT. CMP sendiri awalnya membawa harapan baru bagi warga. Sebagian warga suka rela melepasn lahannya dengan konpensasi, yang ditetapkan petugas lapangan perusahaan. 
 
Entah mengapa terkatung-katung. Mendekati 10 tahun tersendat. Konon kabarnya tersangkut persoalan HGU. Luas ijin Lokasi 18.000 Ha, dari sumber yang dapat dipercaya, baru terpenuhi kurang dari 5.000 Ha. Angka itu juga sebagian besarnya bermasalah dengan warga.
 
Selain Plasma dan kasus 'serobot' lahan warga dengan alasan telah dibeli dan sepengetahuan Kades setempat, persoalan dokumen AMDAL dan perijinan usaha perkebunan juga ditengarai sangat bermasalah.
 
Terkuak ke publik usai ditangani Ombudsman Sulteng beberapa waktu lalu, ada sejumlah keadlahan terkait perijinan.  Ijin perkebunan itu kabarnya bukan hanya lokasi sawit semata. Pada titik take over terkait peruntukan lokasi perkebunan yang awalnya adalah lokasi Sengon dan Karet. 
 
Perihal lokasi Sengon dan Karet tak dapat dialihkan menjadi lahan sawit. Pasalnya perijinan investor awal, lokasi itu terkait Sengon dan Karet. Saat itu ada keinginan mencabut ijin sengon dan karet itu, namun tak ada jalan.
 
Peliknya mencari lahan untuk sawit, memaksa PT. CMP berkompromi take over dengan menambahkan item tanaman sawit melengkapi Dua jenis tanaman sebelumnya.
 
Kadis Bunnak Tolitoli, Nasir Dg. Marumu, SPt, SIP., MSi., saat dikonfirmasi mengiyakan hal tersebut. Hanya saja dirinya mengakui belum melihat IUP PT. CMP secara langsung. 
 
"Nanti bisa ditanya jelas ke Kabid. Perkebunan," ujarnya singkat saat dikonfirmasi.
 
Dari berbagai sumber yang berhasil dihimpun alasannews.com, membenarkan bahwa Tiga jenis tanaman itu adalah tanaman yang menjadi konten perijinan PT. CMP.
 
Namun entah dimana lokasi lahan Sengon dan Karet yang telah dibebaskan PT. CMP. Sejauh ini yang kedengaran hanyalah sawit dan sawit. Hingga saat ini tak ada kejelasan terkait nasib Sengon dan Karet yang menjadi mimpi komoditi andalan di Tolitoli oleh investornya 
 
Masih banyak lagi persoalan yang menjadi carut marut terkait investasi ini bukan hanya berpotensi merugikan perekonomian daerah, namun lebih jauh berpotensi melahirkan konflik horizontal yang mengancam keamanan dan kondusifitas Tolitoli.
 
Sayangnya belum ada petinggi dari PT. CMP yang ada di Tolitoli dapat dikonfirmasi terkait hal ini. 
 
Redaksi mencoba menghubungi salah seorang pucuk manajemen yang dianggap tahu masala ini, Hasyim. Namun walau masih bagian dari Manajemen PT. CMP, ia mengaku mendapat penugasan lain ditempat berbeda. Menurutnya di Tolitoli ada yang menangani........  (Ma'ruf Asli)
Alasannews,com, Banggai-Sulteng | Usia Harapan Hidup (UHH) Sulawesi Tengah masih terhitung rendah. Berada dibawah standar UHH nasional. Fakta itu dibahas dalam Rakor Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan tingkat Provinsi Sulteng Tahun 2019 di Luwuk, Kabupaten Banggai, Rabu (16/10/2019).
 
Usia Harapan Hidup (UHH) dijadikan salah satu indikator yang memuat informasi kualitas kesehatan dan lama hidup seseorang. Berdasarkan rilis Humas dan Protokol Setdaprov Sulteng, UHH Sulteng baru mencapai 67,78 Tahun. Sedangkan data BPS, UHH nasional per tahun 2018 adalah 71,2 tahun.
 
Dalam kegiatan yang digelar Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan (Kesramas) Sekretariat Daerah Provinsi Sulteng, Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra Ir. Moh. Faisal Mang, MM yang berharap hasil-hasilnya dapat mengakselerasi pembangunan sosial yang efektif untuk mengurangi kerawanan sosial termasuk bagaimana terobosan-terobosan meningkatkan UHH Sulteng.
 
"Tidak saja demi tujuan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, akan tetapi juga untuk memastikan bahwa akses layanan dan kondisi sosial masyarakat sudah semakin baik berjalan di kabupaten/kota," tegasnya saat membuka acara rakor tersebut. 
 
Nampa hadir, para kabag kesra kabupaten/kota, mitra teknis, seperti BPJS Kesehatan dan BPS, dan Karo Kesramas Dra. Sitti Hasbiah N. Zaenong, M.Si selaku narasumber........(Ma'ruf Asli)
Alasannews.com, Palembang-Sumsel | Kabut asap akibat di Kota Palembang akibat Karhutlah di berbagai kawasan hutan Sumatera semakin pekat. 
 
Menyikapi hal ini, Walikota Palembang mengeluarkan edaran tertanggal 14 Oktober 2019 untuk meliburkan anak sekolah mulai dari TK/PAUD, SD/MI, SMP/MTs baik negeri maupun swasta.
 
Melalui edaran yang ditandatangani Walikota Palembang H. Harnojoyo, S.Sos., disebutkan, udara kota Palembang berada pada taraf berbahaya. Hal itu merujuk pada grafik parameter keadaan udara di Palembang yang menunjukkan PM 10 (401.0 pg/m3).
 
Keadaan itu dikhawatirkan mengganggu kesehatan sisawa dan tenaga pendidik serta tenaga kependidikan dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Palembang.
 
Selain meliburkan siswa dalam surat perihal Edaran Kegiatan Proses Belajar Mengajar Terkait Kabut Asap Terhadap Kesehatan Dikalangan Pelajar itu, Wali kota juga mengatur jam masuk tenaga pendidik dan kependidikan  mulai jam 09.00 s.d. 15.00.
 
Surat edaran yang memuat 5 poin kebijakan itu juga memberikan kebijakan untuk menyelesaikan pekerjaan tenaga pendidik dan kependidikan di rumah masing+masing hingga kondisi cuaca Kota Palembang normal kembali. 
 
Pantauan lapangan media Alasannew.com dibeberapa sekolah, merespon kebijakan itu. Ditengah selimutan kabut asap pekat para pelajar dipulangkan ke rumah masing-masing.
 
Seperti diberitakan sebelumnya kabut asap di Kota Palembang sejak pagi tadi sangat pekat. Hingga lewat jam o9.00 WIB, pada Senin (14/10), jarak pandang sangat terbatas. Hal itu sempat melumpuhkan aktifitas warga di pagi hari. 
 
Hingga berita ini naik tayang, Belum ada sikap resmi dari pemerintah pusat terkait kelanjutan penanganan Karhutlah yang semakin mengkhawatirkan... .....(Ma'ruf Asli).
 
Alasannews.com, Palu-Sulteng | Terkait hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi di kabupaten sebanyak 111 (seratus sebelas) rekomendasi diharapkan dapat ditindaklanjuti secara tuntas.
 
Harapan itu disampaikan Wagub Sulteng, H. Rusli Dg. Palabbi saat acara "Rapat Pemutakhiran Data Hasil Pemeriksaan Inspektorat Sulawesi Tengah Di Kab/Kota Se-Sulawesi Tengah", yang bertempat di Aula Inspektorat Kantor Inpektorat Prov Sulteng Jl.Dewi Sartika, Palu, Senin, (14/10/19).
 
Seperti dirilis Biro Humas dan Protokol Pemprob Sulteng Senin sore (14/10)  nilai hasil pemeriksaan tersebut sebesar Rp. 321.296.769,00, (tiga ratus  dua  puluh  satu juta, dua ratus sembilan puluh enam ribu, tujuh ratus enam puluh sembilan) rupiah.
 
Adapun agenda rapat pemuktahiran data yang dibuka Wagub itu merupakan tindak lanjut pemeriksaan Inspektorat Se Sulawesi Tengah yang bertujuan antara lain intuk mengetahui secara konkrit sejauh mana tindak lanjut atau penyelesaian atas temuan-temuan hasil pemeriksaan APIP Obrik (objek pemeriksaan).
 
Obrik itu endiri meliputi baik yang bersifat administratif, prosedur maupun yang terindikasi kerugian Negara dan Daerah. 
 
"Salah satu misi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang telah menjadi komitmen bersama untuk kita laksanakan, ialah melanjutkan percepatan reformasi birokrasi dan penegakkan supremasi hukum, sejalan dengan itu, percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah adalah merupakan wujud nyata dari kita semua untuk melaksanakan misi pemerintah daerah agar dapat mewujudkan Daerah Sulawesi Tengah yang maju, mandiri, dan berdaya saing," kata Wagub Sulteng
 
Wagub berharap agar inspektorat selaku aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) di daerah mampu menjadi quality assurance atau penjamin mutu atas penyelenggaraan pemerintahan di daerah sebelum diaudit oleh aparat pengawasan eksternal. 
 
Selain itu aparat pengawasan internal harus mampu melakukan pembinaan sekaligus bertindak selaku konsultan terhadap seluruh OPD yang ada di daerah, serta selalu berupaya untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitasnya menjadi aparatur pengawasan yang profesional dan berintegritas agar tugas pengawasan yang menjadi tanggung jawabnya dapat terlaksana sesuai yang diharapkan.
 
Lebih lanjut Wagub juga mengatakan, Peran apip sangat strategis dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi, dan keberhasilan mewujudkan good governance, selain itu Apip juga diharap dapat memberikan peringatan dini, menawarkan solusi atas berbagai masalah, dan meningkatkan kapabilitas pengawasan intern pemerintah.
 
Rapat Pemuktakhiran data ini dihadiri  Para Inspektur Kab/Kota Se Sulawesi Tengah atau yang mewakili dan Para Pejabat Fungsional Auditor dan P2UPD......(RedAN).
Alasannews.com, Palembang-Sumsel | Kebakaran hutan dan lahan (Karhutlah) akibat kemarau berkepanjangan di wilayah Sumatera terus terjadi. Akibatnya, kabut asap tebal masih menyelimuti daerah Sumatera pada umumnya.
 
Di Kota Palembang khususnya, kabut asap tebal itu menyebabkan aktifitas warga terganggu. Kegiatan luar rumah sangat terbatas. Warga lebih memilih berdiam di dalam rumah. 
 
Kalaupun hendak keluar rumah dengan kendaraan mesti berhati-hati karena jarak pandang sangat terbatas. Itu pun mesti menggunakan masker.
 
Salah seorang warga di sekitar Jakabaring bernama Kurniasari, mengeluhkan matanya perih dan agak sesak dengan kabut asap itu. Anaknya terpaksa tak busa bersekolah karena kondisi itu.
 
"Budak-budak dak sekolah olehnyo, matonyo pedes, sudah itu idak kejinggoan apo-apo," ujarnya dalam dialeg setempat.
 
Pantauan langsung alasannews.com, hingga Senin (14/10/2019), asap pekat masih terus memenuhi udara di luar rumah. Hingga pukul 09.00 matahari belum nampak terlihat.
 
Upaya mengatasi Karhutlah masih terus dilakukan otoritas setempat. Itu terlihat dari hilirmudiknya Helikopter membawa air (water boombing) untuk menyiram titik api.
 
Hujan yang dinanti-nanti tak kunjung tirin. Sudah berbulan-bulan hujan tak turun. 
 
Jika kemarau ini terus berlanjut maka sudah tentu berdampak luas. Terutama lumpuhya aktifitas warga. Fasilitas transportasi juga terhalang. Lebih-lebih transportasi udara yang harus terganggu jadwal penerbangannya........(Ma'ruf Asli).
Alasannews.com, Tolitoli-Sulteng | Penetapan status tersangka kasus pemotongan SPPD kepada Drs. Jumadil Sikoti pada Selasa (8/10), menjadi peringatan keras bagi pihak lainnya. Terutama yang berkaitan dengan dana perjalanan dinas.
 
Ditengarai, kasus pemotongan dana SPPD terhadap pejabat di Kantor Dinas instansi pemerintah lainnya marak terjadi. Hanya saja belum terungkap.
 
Kasi Pidsus Kejari Tolitoli, Rustam Effendi, SH., dalam konferensi pers menyangkut penetepan tersangka korupsi perjalanan dinas belum lama ini, memberikan isyarat akan hal itu.
 
Menjawab pertanyaan sejumlah wartawan saat itu, Rustam mengatakan Kejaksaan Tolitoli telah mengantongi nama-nama Kadis lainnya. Ia pun mengingatkan dan menghimbau agar perbuatan serupa tidak dilakukan oleh Kadis lainnya.
 
"Saya menghimbau agar perbuatan pemotongan SPPD itu dihentikan sebelum kami tindaki," ujar Rustam Effendi yang mengaku prihatin jika hak pegawai yang sedang menjalankan tugas negara lantas dipotong biaya perjalanannya.
 
Sayangnya ketika didesak terkait nama-nama tersebut, Rustam mengelak menjawabnya. Ia hanya meminta kepada pers agar bersabar menanti karena begitu banyak tugas yang harus ditanganinya.
 
" Ya, satu-satulah. Kita selesaikan satu persatu. Mengingat banyak keterbatasan teknis sehingga perlu bertahap," pungkasnya.
 
Seperti diketahui tersangka JS diduga secara sepihak mengambil kebijakan memotong dana perjalanan luar daerah sebesar 7% itu. Selama kurun waktu 2016 hingga 2018, pemotongan itu mencapai angka Rp. 217.000.000
 
Atas perbuatan itu ia disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 UU no. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan UU no. 20 tahun 2001 subsider pasal 3 jo pasal 18 UU no. 31 Tahun 1999. 
 
Atau pasal 12 f UU no. 20 Tahun 2001 perubahan atas UU no. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 
Atas dugaan pelanggaran sebagaimana disebutkan itu, tersangka JS diancam dengan hukuman di atas 9 Tahun Penjara........(HAR/Mrf).
Alasannews.com, Palembang-Sumsel | Menggunakan Kereta Api LRT (Lintasan Rute Terpadu) Sumatera Selatan bukan hanya sekedar untuk kegiatan rutin sehari-hari. LRT juga menjadi sarana rekreasi bagi warga Kota Palembang untuk melepas kejenuhan dan kepenatan.
 
Cukup merogoh kantong paling tinggi Rp. 10.000, kita dapat menikmati perjalanan dengan santai dan sejuk karena gerbongnya difasilitasi AC.
 
 
Sepanjang lintasan dari OPI Mall dan berakhir di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin ll Palembang. Jaraknya sekitar 24 Km. dengan 13 Stasiun persinggahan dan ditempuh dalam durasi waktu 47 menit.
 
Berada di Palembang setelah terakhir berada di Kota ini Lima tahun lalu. Saat itu LRT belum ada. Namun kini banyak perubahan atas kemajuan pembangunan. 
 
Salah satu yang monumental adalah fasilitas transportasi LRT yang mulai beroperasi sejak digelarnya even Asean Games 2018 silam. Proyek ambisius yang disiapkan untuk agenda olah raga Bangsa - bangsa Asia Tenggara di Ibu Kota Sumatera Selatan itu menelan dana APBN lebih dari 9 Triliun Rupiah.
 
Rasa penasaran mengantarkan langkah menjajal moda transportasi umum bergengsi pertama di Bumi Sriwijaya itu. Benar saja. Dari awal naik di Depot Kompleks Pusat Olahraga Jakabaring hingga turun di Stasiun Bandara, kita menikmati perjalanan yang menyenangkan.
 
Suguhan suasana santai, tertib, sejuk, bersih dan rapi serta pelayanannya yang ramah, menjadi daya pemikat dan rasa tak bosan berada dalam ruang gerbong yang berkapasitas 150 penumpang.
 
Tak heran banyak memanfaatkan fasilitas transportasi umum dengan 3 Rangkaian Gerbong itu. Mereka sampai menghabiskan waktu seharian bolak balik hanya untuk menikmatinya. 
 
Suasana agak ramai hari itu karena bertepatan dengan libur akhir pekan. Sejumlah rombongan ibu-ibu dan anak muda terlihat asik mengabadikan momen kebersamaan dengan swa foto.
 
"Sekedar bersantai dengan teman-teman kantor pak," tutur Winda, salah seorang dari rombongan di dalam gerbong LRT, pegawai Puskesmas Talang Ratu. Sabtu (12/9/2019).
 
Winda mengaku sangat senang dan sudah beberapa kali memanfaatkan  moda angkutan massal itu untuk berwisata akhir pekan. 
 
 
Saat berbincang dengan alasannews.com, waktu telah menunjukkan jam 11 Siang. Ia pun mengaku sudah sejak pagi dan saat itu dalam perjalanan pulang bersama rombongannya dari Galang Ratu.
 
Selain Winda dan rombongan, tampak anak-anak muda dengan rombongan belasan orang. Tampak juga rombongan keluarga yang membawa serta orang tua dan sanak saudaranya. Begitu pula pasangan muda yang membawa anak balitanya.
 
Nah bagi anda yang baru mencoba, apa lagi yang baru berkunjung di Kota Empek-empek ini, menaiki kereta LRT akan memberi gambaran sangat memadai bentuk kota dari salah satu Kota bersejarah di Indonesia ini.
 
Kereta LRT yang berada di ketinggian sekitar 8 meter melintas membelah kota. Mengikuti jalur utama jalan protokol, menjadikan penumpangnya menyaksikan secara luas dan menyeluruh bentuk kota dan kemajuan Palembang.
 
Tamu baru akan mudah mengetahui secara dekat kondisi kota. Setiap stasiun persinggahan di desain berada di lokasi strategis pusat - pusat pemerintahan dan fasilitas publik serta sentra bisnis dan perekonomian di Kota yang terkenal dengan Sungai Musi dan Jembatan Amperanya.
 
Sementara itu, sejumlah petugas yang berada di stasiun maupun petugas di atas kereta, menyempatkan waktu disela kesibukannya melayani penumpang, menyambut ramah dan memberi jawaban atas beberapa pertanyaan yang diajukan awak media ini.
 
Dari petugas security, M Imam Maulana dan Andra Wijaya diperoleh berbagai informasi terkait aktifitas pelayanan LRT setiap harinya. Dari mereka berdua juga diperoleh banyak informasi menyangkut suasana di kereta dan perilaku penumpangnya.
 
"Beginilah pak. Mereka lagi ramai seperti ini. Kalau lagi weekend seperti ini banyak yang naik kereta, sekalian rekreasi mungkin pak," ujar Andra yang mengaku telah bekerja sekitar 8 Bulan di tempat itu.
 
 
Setelah sampai di Stasiun Bandar, sambutan dari Kepala Stasiun Bandara, Anom, tak beda keramahannya menerima dan berbincang dengan Alasan news.com.
 
Anom yang saat itu sedang berada di ruang medis stasiun menjelaskan berbagai hal terkait perjalanan dengan LRT di Kota Palembang.
 
Ia pun mempersilahkan untuk menemui Humas dan Kepala Divisi Regional III KAI Sumsel untuk mendapatkan informasi lebih lengkap.......(Ma'ruf Asli).
Alasannews.com, Palu-Sulteng | Terbitnya Peraturan Gebernur (Pergub) Sulteng Nomor 28 Tahun 2019, memberi payung hukum dan perlindungan bagi insan konstruksi di Daerah Sulawesi Tengah.
 
Hal itu terungkap saat sosialisasi Pergub 28 Tahun  2019 itu oleh Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulteng selaku OPD pembina jasa konstruksi di daerah Rabu (9/10/2019), di Hotel Swissbell Palu Sulawesi Tengah.
 
Kegiatan sosialisasi itu dibuka oleh Asisten Administrasi Kesra dan Pemerintahan Ir. Faisal Mang, MM. Pada kesempatan itu, Asisten menyambut baik terbitnya Pergub No. 28 Tahun 2019 sebagai payung hukum melindungi insan konstruksi di daerah. 
 
Dikatakannya bahwa terbitnya Pergub tersebut sekaligus menjawab permasalahan yang menghambat kemajuan konstruksi selama ini.
 
"Guna mewujudkan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi sesuai amanah undang-undang," ungkapnya di hadapan sekitar 50 peserta dari unsur OPD dan instansi terkait lainnya.
 
Dari rilis resmi Biro Humas dan Protokol Setdaprov Sulteng, diketahui turut hadir menyaksikan sosialisasi itu, Kadis Bina Marga dan Penataan Ruang Sulteng Ir. Syaifullah Djafar, M.Si.
 
Adapun materi soasiqlisasi disampaikan oleh narasumber dari kalangan akademisi..........(RedAN).

Kasi Pidsus Kejari Tolitoli, Rustam Effendi, SH. Insert Gbr. Kadis Transmigrasi Tolitoli, Drs. Jumadil Sikoti

 

Alasannews.com, Tolitoli-Sulteng | Setelah sekian lama berproses, akhirnya Kejaksaan Negeri Tolitoli menetapkan status tersangka kepada Drs. Jumadil Sikoti, Selasa sore (8/10/2019).
 
Usai ditetapkan sebagai tersangka, JS tidak langsung ditahan karena adanya jaminan dari Sekda Tolitoli, Drs. Mukaddis Syamsuddin, MSi., selaku atasannya.
 
Selain Mukaddis Syamsuddin, istri tersangka juga menjadi penjamin agar suaminya tidak ditahan. Pertimbangan lainnya menurut Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Tolitoli, Rustam Effendi, SH., karena JS dianggap kooperatif selama menjalani pemeriksaan di Kejaksaan.
 
"Tidak ditahan dengan jaminan dari Sekda sebagai atasan langsung," ujar Rustam Effendi.
 
"Tersangka JS juga dinilai penyidik kooperatif," tambahnya.
 
Proses penyelidikan hingga penetapan tersangka JS atas kasus pemotongan hak pegawai, menjadi agenda prioritas kejaksaan negeri Tolitoli. Selain menyita perhatian banyak kalangan, juga karena mendapat atensi serius dari Kejaksaaan Tinggi Palu.
 
Dalam konferensi pers yang di laksanakan Selasa sore (8/10/2019), Kasi Pidsus yang baru saja melepas masa lajangnya itu mengaku kasus pemotongan dana perjalanan luar daerah pegawai di Dinas Transmigrasi sebesar 7% itu telah dilakukan gelar perkara sejak Senin (7/10).
 
Selanjutnya dilakukan pemanggilan terhadap JS untuk pemeriksaan Selasa (8/10) hingga ditetapkan sebagai tersangka pada hari itu juga.
 
Masih menurut Rustam, tersangka JS diduga secara sepihak mengambil kebijakan memotong dana perjalanan luar daerah sebesar 7% itu. Dengan demikian dapat dianggap mengurangi hak pegawai yang sedang melaksanakan tugas negara.
 
Olehnya ia diduga melanggar pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 UU no. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan UU no. 20 tahun 2001 subsider pasal 3 jo pasal 18 UU no. 31 Tahun 1999. 
 
Atau pasal 12 f UU no. 20 Tahun 2001 perubahan atas UU no. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 
Atas dugaan pelanggaran sebagaimana disebutkan itu, tersangka JS diancam dengan hukuman di atas 9 Tahun Penjara........(HAR/Mrf).
Alasannews.com, Palu-Sulteng | Rekomendasi Pilkada Silteng DPP PAN untuk Sigit Purnomo Syamsuddin atau yang lebih populer dengan nama Phasa telah keluar sejak tanggal 6 Bulan September Lalu.
 
Dalam surat DPP PAN bernomor 5/Pilkada/IX/2019 itu menyebutkan bahwa DPP PAN telah menetapkan Sigit Purnomo Syamsuddin (SPS) sebagai Calon Gubernur / Wakil Gubernur Sulteng Periode 2020-2025.
 
Selanjutnya dalam surat itu, Phasa yang juga Wakil Wali Kota Palu tersebut ditugaskan mencari pasangannya untuk maju. Sementara untuk memenuhi persyaratan dukungan ia ditugaskan menjalin koalisi partai pengusung.
 
Terkait rekomendasi itu dengan munculnya nama SPS sebagai Cagub/Cawagub, direspon dingin sejumlah kader PAN di daerah.
 
Ardin misalnya, salah seorang Ketua DPC PAN di Tolitoli sampai saat ini mengaku tak pernah tahu jika Pasha direkomendasi maju Cagub/Cawagub. Demikian pula sejumlah Kader PAN di Kota Palu yang sempat dikonfimasi, menanggapi dingin.
 
Sepinya respon itu sepertinya dsebabkan kurangnya komunikasi dan pendekatan kepada kader hingga tingkat bawah. Padahal salah satu penugasan dari DPP PAN adalah melakukan komunikasi intensif dengan DPW, DPD, DPC hingga DPRt PAN SE Sulteng.
 
Sekertaris DPD PAN Toltoli, Abdul Halik saat dikonfirmasi, Minggu (6/10/2019) menajawab dengan normatif.  
 
"Siapa pun yang direkomendasi DPP, maka akan didukung," terangnya melalui sambungan telefon.
 
Beberapa kader lainnya merasa tak memiliki keharusan untuk mendukung. Pasalnya menurut mereka, keberadaan Pasha sejauh ini tak berkorelasi positif dengan perolehan PAN dalam Pileg 2019 lalu.
 
Perolehan PAN Provinsi Sulteng bukannya terdongkrak malah menyusut dari 3 kursi tersisa 2 kursi. 
 
Bahkan parahnya lagi di Kota Palu dimana Pasha jadi Wawako, malah harus menelan pil pahit kehilangan 2 kursi dari 4 kirsi. Padahal pada saat ia maju Wawako Palu, ia menggunakan kekuatan 4 kursi DPRD Kota Palu.
 
Kondisi tersebut ditengarai sebagai penyebab dinginnya respon kader PAN di Sulteng untuk Pasha walaupun Baliho besar pamitannya telah tersebar merata di Kota Palu..........(Ma'ruf Asli).
 
Kades Bambapun, Ruslan R. Untuh bersama istri
 
Alsannrws.com, Dondo, Tolitoli-Sulteng |  Komitmen untuk mempersiapkan generasi mendatang, Kepala Desa Bambapun, Ruslan R. Untuh mendorong kegiatan pendidikan dini di desanya.
 
Kepada Alasnnews.com, Kades Bambapun saat berbincang di kediamanya, Kamis (3/10/2019) menuturkan bahwa bangunan PAUD yang ada di Desa Bambapun sudah rampung pembangunanya sejak Tahun 2018.
 
Bangunan itu sangat dibutuhkan untuk proses pendidikan anakn usia dini yang ada di Desa Bambapun. Karena itu, setelah rampung pembangunannya langsung difungsikan untuk proses blajar mengajar sampai saat ini
 
"Sekarang sudah memiliki 40  orang murid dan 4 orang guru, ini semua di anggarkan dari dana desa," ungkap Ruslan.
 
"Sekarang bisa dilihat sendiri  baik  peralatan seperti meja, kursi, lemari sudah ada. Begitu juga seragamnya baik untuk murid mau pun guru sudah terpenuhi semua," tambahnya.
 
Adapun kekuranganya terkait penunjang kegiatan pembelajaran di Lembaga PAUD itu, kades yang mengaku sangat perhatian dengan pendidikan anak itu  enganggarkannya lagi di tahun berikutnya secara bertahap........(Hasbi/Mrf).
Alasannews.com, Palu-Sulteng | Wakil Presiden. HM. Jusuf Kalla dijadwalkan berada di Kota Palu dalam rangka kunjungan kerja (Kunker)
 hari ini, Senin (7/10/2019). 
 
Kunker Wapres terkait rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Pasigala.
 
Sesuai roundown acara, yang diterima redaksi Aladannews.com, sejumlah agenda memadati kegiatan Wapres JK dalam rangkaian kunjungan tersebut.
 
Setibanya di Bandara Internasional Mutiara Sis Aljufri, sekitar pukul 10.40, Wapres akan disambut Gubernur Sulawesi Tengah beserta unsur Forkopimda Provinsi Sulteng.
 
Selanjutnya mengunjungi beberapa tempat antara lain Desa Pengawu meninjau rumah insatan sehat untuk para pengungsi. Setelah itu dilanjutkan mengunjungi kegiatan land cliring lokasi Hunian tetap ( Huntap) di Desa Duyu.
 
Selain itu Wapres dalam Kunker terakhirnya jelang pelantikan presiden Oktober ini, diagendakan juga mengunjungi hunian tetap di Tondo sekaligus meninjau Rumah Sakit Undata.
 
Sebelum bertolak meninggalkan Palu,  Wapres akan memimpin rapat dengan sejumlah pihak terkait rehabilitasi dan rekonstruksi Palu Sulawesi Tengah.
 
Wapres akan mengakhiri kunjungannya di Sulteng dengan peninjauan rumah hunian tetap satelit Petobo.
 
Hingga berita ini naik tayang, proses penjemputan Wapres JK dari Makassar di Bandara Mutiara Sis Aljufri Palu masih sementara berlangsung........(Ma'ruf Asli) 
Bupati Banjarnegara, Budhi Sarwono insert slip gajinya
 
Alasannews.com, Banjarnehara - Jateng | Bupati Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah persoalkan kecilnya gaji bulanan yang diterima. Gaji hanya 5,9 Juta per bulan tak sebanding dengan tanggung jawabnya mengelola anggaran sekitar 2 Triliun per tahun.
 
Menurut Budhi Sarwono, dengan gaji tersebut yang dianggapnya sangat kecil memancing dirinya untuk berbuat korup. 
 
Bebannya sebagai bupati dimana ada kewajiban terhadap partai, menjamin tim sukses dan sebagainya. Tentu angka itu tak mencukupi.
 
Saat diwawancarai TV One, Sabtu petang (5/10/2019), Budi menyampaikan keluhannya itu secara gamblang. Bahkan dirinya seperti 'harus' melakukan korupsi jika demikian kondisinya.
 
Dari hitungan total yang diterimanya setiap bulan sebesar Rp. 35 Juta. Angka tersebut lebih dari cukup jika hanya untuk dirinya. Namun banyaknya yang harus di biayai terkait posisinya sebagai Bupati, sangatlah kecil.
 
"Tau hajinya segitu, demi Allah tidak nyalon saya," terang Bupati Banjarnegara itu.
 
"Saya kira gajinya itu 100 Juta atau 150 Juta," tambahnya dengan mimik menyesal.
 
Sementara ketika diingatkan tentang niat awalnya mencalonkan diri jadi Bupati, Budhi mengaku memang yang utama adalah pengabdian pada masyarakat.
 
Hanya saja menurutnya besaran tanggung jawab dan resiko harus diperiksa KPK hingga OTT sangatlah tak sebanding.
 
Dikatakan Budhi bahwa pihaknya sengaja mengungkap hal tersebut hingga viral di Medsos agar semua orang tahu bahwa besaran gajinya itu tak seperti bayangan orang pada umumnya.
 
Bupati Banjarnegara itu pun berharap pemerintah pusat dalam hal ini Presiden bisa menjadikannya perhatian. Sebab menurutnya itu kurang tepat dan kurang adil...........(Ma'ruf Asli).
Halaman 1 dari 15
Empek Empek
Valentio112
Sekprov
Bupati dan Wakil Ramdhan
Rustam Rewa1
dr adjimain
Fadjar S

Kontak Polisi

RESOR PALU