Rabu, Desember 11, 2019
hut daerah
Senin, 01 Januari 2018 20:18

Terhitung Hari Ini Nelayan Tak Boleh Pakai Cantrang

Ditulis oleh
Nilai butir ini
(1 Pilih)

JAKARTA, Inovasi.web.id. Terhitung mulai hari ini, Senin, 1 Januari 2018, Pemerintah, melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) resmi melarang nelayan menggunakan cantrang untuk menangkap ikan. Pelarangan tersebut diberlakukan dengan dalih bisa merusak ekosistem laut.

Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, Rifky Effendi Hardiyanto Senin, 1 Januari 2017, sebagaimana dilansir dari liputan6.com.

Dikatakan Rifky, mulai 1 Januari 2018, tidak ada lagi tawar menawar soal larangan penggunaan cantrang untuk menangkap ikan. Larangan tersebut berlaku untuk seluruh nelayan di Indonesia, tanpa terkecuali.

“ Cantrang selesai sudah, tidak perlu dibahas lagi. Pada 1 Januari 2018, pelarangannya diterapkan. Jadi artinya, cantrang tidak boleh beroperasi di Indonesia,” ujarnya.

Rifky menyadari bahwa kebijakan tersebut tidak bisa diterima para nelayan, namun peraturan tersebut harus diberlakukan untuk melindungi ekosistem laut.

“ Ya protes bisa saja, tapi kita bikin aturan harus ditaati, harus diikuti oleh rakyat. Kalau tidak ada yang setuju biasa, tetap saja harus ditaati. Negara kalau tidak ada aturannya ya mau bagaimana,” ungkapnya.

Meski demikian, kata dia, Kementerian Kelautan dan Perikanan akan mencari solusi bagi nelayan agar tetap bisa mencari ikan.

Polemik Seputar Cantrang

Polemik seputar cantrang kembali mengemuka, berawal dari protes nelayan terkait kebijakan Menteri Susi Pujiastuti yang tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) Nomor 2, Tahun 2015, Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkap Ikan Pukat Hela ( Trawls) dan Pukat Tarik ( Seine nets ) di wilayan pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia.

Nelayan tidak setuju dengan kebijakan tersebut, karena dinilai akan menyulitkan mereka untuk menangkap ikan sebagai sumber mata pencahariannya. Pasalnya, pemerintah belum sepenuhnya melakukan penggantian alat penangkap ikan. Akhirnya nelayan mengadukan permasalahannya ke PKB dan Presiden Jokowi.

Pada tanggal 3 Mei 2017 lalu, Susi menghadap Presiden Jokowi, dan dari hasil pertemuan tersebut sosialisasi pelarangan cantrang diperpanjang hingga akhir 2017 ( 31 Desember 2017 ). Meski seharusnya, kata Susi, kebijakan pelarangan cantrang terlaksana pertengahan 2017 lalu.

Mengenai penggantian alat pengganti cantrang, Susi memastikan akan segera direalisasi. Namun, hanya nelayan yang mempunyai kapal dengan ukuran di bawah 10 Gross Tonage (GT), sedangkan untuk kapal yang lebih besar dari itu, akan diasistensi ke perbankan.

Mensikapi persoalan tersebut, Presiden Jokowi meminta kepada Susi untuk memfasilitasi para nelayan, agar nelayan tidak dirugikan terkait pemberlakuan kebijakan tersebut.

Ketum PWRI Ingatkan Pemerintah Konsisten Terhadap Persoalan Nelayan

Carut marut persoalan nelayan,  menjadi  perhatian Ketua Umum Persatuan Wartawan Republik Indonesia, Suriyanto PD. Menurutnya, terkait persoalan yang dihadapi nelayan pemerintah harus konsisten, dan fokus untuk mencari jalan keluar, karena menyangkut hajat hidup.

Dikatakannya, masalah yang dihadapi nelayan saat ini adalah persoalan kemiskinan. Ini yang harus disikapi dan diurai dan dicarikan solusinya. Kalau nelayan ingin makmur,  produktifitasnya harus tinggi.

“ Ini tugas pemerintah dan harus menjadi skala prioritas. Jangan belengggu nelayan untuk berkreasi agar mereka survive dan pendapatannya meningkat. Saya berharap pemerintah pusat dalam hal ini KKP harus benar-benar memberi perhatian serius terhadap nelayan, memberi bantuan yang tepat sasaran, serta perlunya peningkatan SDM nelayan,” pintanya.

Selain itu, Suriyanto menyarankan untuk membangun rumpon – rumpon disepanjang pesisir pantai Indonesia yang didiami para nelayan, dengan melibatkan para ahli, dan nelayan setempat, sehingga program pengentasan kemiskinan, terutama nelayan bisa diwujudkan.

Selain itu, persoalan mendasar yang dihadapi nelayan, selama ini bantuan pemerintah tidak tepat sasaran, namun hanya dinikmati mafia – mafia di daerah.

“ Terkait penggantian alat tangkap pengganti cantrang, Pemerintah juga harus waspada terhadap kemungkinan adanya mafia-mafia di daerah. Penggantian, atau bantuan bagi nelayan dalam bentuk apapun harus tepat sasaran, sehingga nelayan tidak ‘tersandera’ karena bantuan tidak sampai ke tangan mereka,” ungkapnya.

( Jgd )

Baca 294 kali
Ruslan S Untuh
Mapri
Alimran
Kadis Perkebunan
Ruslan Hadi
Minarni
abd rhman
Amrin Haling
Kadri
Jusman
rusdi
Irfan s
Naharudin
sumardin

Kontak Polisi

RESOR PALU