Selasa, November 12, 2019
Iklan Haji
Selasa, 18 Jun 2019 08:32

Pertimbangan MK Mengubah Delik Tipikor Frasa 'Dapat' dan Penafsirannya

Foto: Baritao.com


Tahun 2017 yang lalu, Mahkama Konstitus mengeluarkan Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017, mengenai gugatan  beberapa orang ASN diantaranya Firdaus, ST.MT, dari Sulawesi Barat, Drs. Yulius Nawawi dari Baturaja Sumatra Selatan, Ir. H Imam Mardi Nugroho dari Bangka Belitung. Kesemua mereka berjumlah 6 orang. Mengajukan permohonan pengujian atas pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto UU No.20 Tahun 2001. Khususnya Frasa kata “atau orang lain atau korporasi” dan frasa kata “dapat” yang selengkapnya berbunyi :

Pasal 2 ayat (1) :

"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

Pasal 3 :

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

Mereka mememohon untuk menguji Undang-Undang karena merasa dirugikan oleh frasa “atau orang lain atau korporasi” dan “dapat” yang terdapat pada kedua pasal tersebut, dengan pertimbangan mereka yang memohon bawasannya dengan UU Administrasi Pemerintahan, telah merubah cara pandang hukum Pemberantasan Korupsi yang selama ini menggunakan Penindakan yang mempergunakan alat hukum Tipikor, menjadi pendekatan Administratif dengan cara penyelesaian hukum Administrasi. UU AP Menegaskan bahwa keselahan Administrasi yang mengakibatkan kerugian negara karena adanya perbuatan melanggar hukum  dan adanya kerugian negara harus ditinjau kembali.

Dan yang kedua adalah Perbuatan yang dilakukan ASN yang diduga melanggar Hukum Administrasi yang karena kelalaiannya atau kepatutan baru akan menjadi Delik Korupsi setelah melalui tahapan Penyelesaian Hukum Administratif, dan Penyidikan tidak lagi sekedar mengawali  hanya dengan berbekal makna “dapat”, tetapi akan memulai proses setelah benar-benar mengantongi  bukti adanya kerugian yang nyata, bukan hanya potensi yang tidak jarang faktor kerugian negara tersebut akan dihitung setelah adanya penetapan tersangka. Tindakan Penyidikan tersebut tidak lain karena pemaknaan Kerugian Negara atau Perekonomian Negara  “Tidak Merupakan yang Harus Nyata Terjadi”.

Akhirnya Mahkama Konstitusipun dalam Amar Putusannya menutuskan.

  1. Mengabulkan Permohonan Untuk Sebahagian;
  2. Menyatakan kata “Dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat.
  3. Menolak permohonan Para Pemehon untuk selebihnya;
  4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara RI sebagaimana mestinya.

MK berpendapat bahwa pencantuma kata “dapat” dalam praktik seringkali disalahgunakan untuk menjangkau banyak perbuatan yang diduga merugikan Keuangan Negara, termasuk terhadap kebijakan atau keputusan diskresi atau pelaksanaan asas freies Ermessen yang diambil bersifat mendesak dan belum ditemukan landasan hukumnya, sehingga seringkali Kriminalisasi dengan dugaan terjadinya penyalahgunaan wewenang. Demikian juga terhadap kebijakan yang terkait dengan bisnis maka dipandang dapat merugikan keuangan negara maka dengan pemahaman kedua hal tersebut seringkali dikenakan Tindak Pidana Korupsi.

Kriminalisasi kebijakan seringkali menimbulkan persoalan karena perbedaan pemaknaan kata “dapat” dalam unsur merugikan keuangan negara dalam tindak pidana korupsi , sehingga menimbulkan persoalan mulai dari perhitungan jumlah kerugian negara yang sesungguhnya sampai kepada lembaga yang manakah yang berwewenang menghitung kerugian negara. Oleh karena dipraktikkan secara berbeda-beda. Menurut Mahkama pencantuman kata  “dapat” menimbulkan ketidak pastian hukum dan telah dengan secara nyata bertentangan dengan  jaminan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan dari rasa ketakutan sebagaimana ditentukan pasal 28G UU45.

Kemudian Mahkama berpendapat bahwa penerapan unsur merugikan keuangan negara menggunakan konsepsi actual loss lebih memberikan kepastian hukum yang adil dan bersesuaian dengan upaya sinkronisasi dan harmonisasi instrumen hukum nasional dan internasional, seperi UU AP, UU Perbendaharaan Negara, UU BPK, Konvensi PBB anti korupsi. Pasal 1 angka 22 UU Perbendaharaan Negara dan Pasal 1 angka 15 UU BPK . “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat melawan hukum baik disengaja maupun lalai”. Berdasarkan ketentuan tersebut konsepsi kerugian negara yang dianut adalah konsepsi kerugian negara dalam arti Materiil, yakni satu perbuatan dapat dikatakan merugikan keuangan negara dengan syarat harus ada kerugian negara yang benar-benar nyata atau aktual. Selain itu agar tidak menyimpang dari semangat konvensi PBB   anti korupsi maka ketika memasukan unsur kerugian negara dalam delik korupsi, kerugian negara tersebut sudah benar-benar terjadi atau nyata.

Mahkama juga mengatakan bahwa penerapan unsur merugikan keuangan negara telah bergeser dengan menitik beratkan pada  akibat, tidak lagi perbuatan dengan kata lain kerugian negara merupakan implikasi dari 1)adanya perbuatan melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain. 2) Penyalahgunaan wewenang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Berdasarkan hal tersebut menurut Mahkamah unsur kerugian negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (potential loss) namun harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (actual loss) untuk dapat diterapkan dalam tindak pidana korupsi.

Bila ditinjau dari keputusan Mahkama Agung sebelum Putusan MK ada seperti Putusan MA nomor 69 K/Pid.Sus/2013  menyatakan bahwa karena tidak adanya audit BPK atau BPKP maka Jaksa tidak dapat membuktikan adanya kerugian keuangan negara. Pertimbangan tersebut memberi arti bahwa audit BPK atau BPKP mutlak diperlukan untuk mengetahui kerugian keuangan negara.  Dan dengan dikeluarkannya Putusan MK ini, Secara yuridis, implikasi dari putusan MK tersebut adalah setiap upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi, khususnya yang menggunakan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 (Korupsi Kerugian Negara) sudah harus memiliki perhitungan kerugian negara oleh BPK sebelum dilakukan penetapan tersangka. Karena tanpa perhitungan yang real dari auditor negara perbuatan yang disangkakan belum dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.

Begitu juga dengan Surat Edaran Mahkamah Agung  (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 yang lebih menjelaskan penegak hukum semakin bergantung pada BPK sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang menghitung kerugian negara. Penyidik dalam hal ini harus membuktikan terlebih dahulu adanya kerugian negara dalam audit BPK dibanding membuktikan perbuatan pidananya.

Baca juga : Konstitusi Melampaui Batas Keadilannya, Membolehkan ASN Dihukum Berulang Kali Dalam Satu Kesalahan

Sumber:

  • Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016
  • Lembaga Kajian & Advokasi Independen Peradilan
  • kumparan.com

 

Penulis : Roi Monang, ST

Baca 130 kali

Terkait Artikel

Kontak Polisi

RESOR PALU