Selasa, November 12, 2019
Iklan Haji
Sabtu, 15 Jun 2019 15:30

Konstitusi Melampaui Batas Keadilannya, Membolehkan ASN Dihukum Berulang Kali Dalam Satu Kesalahan

 Foto : Afifahasbullah.com


                Berdasarkan beberapa pengertian,  “Hukuman”  adalah sesuatu yang diberikan kepada sesorang yang dapat membuatnya menderita atau jera agar supaya orang yang diberi hukuman tersebut dapat berubah kearah yang lebih baik lagi, atau merasa jera dan tidak mengulanginya lagi. Sederhananya terjadinya sebuah hukuman diakibatkan oleh adanya pelanggaran-pelanggaran dari norma, asas dan aturan  yang ada pada Masyarakat sehingga sesorang yang terbukti melakukan pelanggaran tersebut harus di balas/disanksi sesuai dengan unsur-unsur pelanggaran yang dibuatnya.

               Balas dendam yang dilakukan berupa “siksaan” dan “Penderitaan” baik itu berupa Siksaan Moril dan Fisik secara langsung atau tidak langsung. Sehingga orang yang melakukan tersebut menderita, yang berimbas kepada dirinya sendiri maupun kepada keluarganya. ASN terpidana bukan hanya menanggung penderitaan fisik, tapi juga penderitaan moril sebagai terpidana atau mantan terpidana yang turut membebani keluarganya.

                Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah incrach karena dipidana dengan pidana penjara karena jabatannya, telah di vonis hakim bersalah melakukan tindak pidana kejatahan jabatan dengan Unsur Kejahatan Jabatan berupa penyalahgunaan wewenang, gratifikasi  dll, sehingga ASN tersebut harus di siksa sebagai balasan atas tindakan penyimpangannya terhadap norma, asas, aturan yang telah dibuktikan di pengadilan.  Unsur penyelahgunaan wewenang menjadi unsur pembuktian telah tejadinya kejahatan jabatan yang harus di sanksi berupa kurungan badan, mengganti  dan didenda serta menerima hukuman tambahan sesuai dengan Pasal 10 KUHP. Dan setelah itu orang tersebut diharapkan untuk jera untuk tidak melakukan pelanggaran.

                 Sayangnya, Seorang ASN yang sudah dihukum oleh  satu putusan di Pengadilan karena adanya  satu unsur kejahatan jabatan, harus dihukum kembali oleh satu keputusan PPK karena dianggap terbukti telah melakukan kejahatan karena adanya unsur kejahatan yang sama. Jelasnya, orang-orang yang karena kejahatan Jabatannya dia dihukum, harus di hukum kembali karena adanya Kejahatan Jabatan itu. Apakah itu sebagai bagian dari pencabutan hak-hak yang melekat padanya, tetap saja merupakan sebuah hukuman. Sebab karena kehilangan hak-hak tersebut seseorang harus menderita untuk ke dua kalinya. Hal ini dapat diartikan bahwa Hak-Hak dalam UUD 45 Pasal 28I ayat 5 Jo Pasal 27 ayat 2 UU HAM: Tiap-tiap Warga Negara berhak atas atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (dari ASN) tidak berlaku.

               Teryata pada tatanan bernegara kita, dalam kerangka  Nagara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan  Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ini seseorang di hukum berkali-kali itu dimungkinkan. Sesuai Putusan MK Nomor 87/PUU-XVI/2018 mengenai Pasal 87 ayat b Undang-Undang ASN. Membuktikan bahwa dengan tidak dicabutnya Pasal tersebut, ASN dimungkinkan untuk di hukum berkali kali. Apapun yang di bahasankan menurut hukum sehingga hal itu dimungkinkan, tetapi ASN tetap saja merasa hukuman yang didera padanya terasa berkali-kali. Hal tersebut dapat dirasakan bahwa seluruh ketidak sempurnaan Birokrasi harus ditimpakan kepada ASN Tipikor, baik itu ketidaksempurnaan dalam mekanisme dan sistem berorganisasi, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan yang menjadi acuan birokrasi.  Sementara mekanisme dan sistem birokrasi itu sendiri dipandang tidak bersalah dan bermasalah.

                Berdasarkan definisi hukuman diatas, dan  untuk sesorang yang diharapkan menjadi ASN  yang lebih baik lagi setelah menjalani hukumannya  tidak pernah akan terwujud, karena merekapun harus dihukum kembali dengan menghilangkan hak-haknya sebagai ASN. Bahkan mungkin ada hak-hak lain lagi bisa di cabut bila diisyaratkan peraturan perundang-undangan. Seperti hak untuk mencalonkan diri menjadi Kades, Parpol dan Pimpinan Daerah. Lantas bagaimana dengan sila ke-2  dan Ke-5 dalam pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,  serta  UUD 45 Pasal 28I ayat 5 Jo Pasal 33 ayat 1 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tidak bisa berbuat banyak dengan kalimatnya, Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya. Atau terlalu sulitnya kita memahami bagaimana maksud Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia itu sebenarnya dalam tatanan kita Berbangsa dan Bernegara untuk mencapai keadilan yang hakiki.

Penulis : Roi Monang, ST

Baca 121 kali

Terkait Artikel

Kontak Polisi

RESOR PALU