Palu, Alasannews – Perlakuan tidak menyenangkan menimpa seorang jurnalis media online Alasannews.com, Agus Zen Saputra, saat hendak melakukan peliputan di lingkungan Kantor Gubernur Sulawesi Tengah. Ia diminta keluar dari ruangan oleh ajudan gubernur, meskipun telah menyampaikan identitasnya sebagai wartawan.
Insiden tersebut terjadi saat Agus tengah bersiap mengambil dokumentasi kedatangan mantan Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Djanggola, dalam sebuah kegiatan yang berlangsung pada Senin pagi (15/4). Menurut Agus, dirinya datang dengan niat baik untuk meliput dan mengambil momen penting, namun justru mendapatkan perlakuan yang tidak pantas.
“Saya benar-benar merasa tersinggung. Saya sudah memperkenalkan diri sebagai wartawan, namun tetap diminta keluar dari ruangan. Ini pengalaman pertama selama saya berada di Kantor Gubernur,” ujar Agus dengan nada kecewa.
Ia meyakini tindakan pengusiran tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan atas perintah langsung dari Gubernur yang tengah menjabat. Hal ini membuatnya mempertanyakan komitmen pemerintah terhadap kebebasan pers dan profesionalisme dalam menjalin hubungan dengan media.
“Saya menduga kuat ini atas perintah langsung Gubernur. Kalau memang media tidak diinginkan hadir, kenapa tidak disampaikan sejak awal secara baik-baik? Saya merasa dilecehkan secara profesional,” tambah Agus.
Agus juga menegaskan bahwa selama ini, ia tidak pernah mengalami perlakuan serupa saat melakukan peliputan di Kantor Gubernur. Ia menyayangkan insiden tersebut dan berharap ada klarifikasi resmi dari pihak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
“Saya mohon maaf kalau kehadiran saya dianggap mengganggu, tetapi ini adalah bagian dari tugas jurnalistik. Saya hanya ingin menjalankan fungsi pers sesuai amanat undang-undang,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Pemprov Sulteng maupun ajudan yang bersangkutan terkait insiden ini.
Kejadian ini menjadi sorotan penting bagi komunitas jurnalis dan masyarakat luas, bahwa transparansi dan ruang keterbukaan informasi publik masih menjadi pekerjaan rumah serius, termasuk dalam lingkungan birokrasi pemerintahan.***
