Palu, Alasan News – Ketua DPRD Kota Palu, Rico Djanggola, angkat bicara terkait polemik operasional 25 unit bus dalam kota yang merupakan program pengadaan dari Pemerintah Kota Palu. Dalam keterangannya kepada Alasan News pada Rabu pagi (8/4), Rico menyampaikan keprihatinannya atas ketidakefektifan armada bus tersebut dalam mengurai kemacetan, sebagaimana tujuan awal pengadaannya.
“Tujuan awalnya sangat baik, yakni untuk mengurangi kemacetan yang semakin terasa di Kota Palu. Tapi kenyataannya di lapangan tidak seperti itu,” ujar Rico.
Menurutnya, selain gagal mengurai kepadatan lalu lintas, bus-bus tersebut juga kini sepi peminat sejak diberlakukan tarif. Padahal sebelumnya, program ini sempat mendapat sambutan positif dari warga.
Lebih mengejutkan lagi, Rico mengungkapkan bahwa biaya operasional dari 25 unit bus ini diperkirakan menyedot anggaran hingga Rp16 miliar per tahun, termasuk gaji para sopir.
“Ini menjadi beban besar. Karena itu saya rasa perlu ada dialog kembali antara DPRD dan Pemkot Palu untuk mencari solusi terbaik,” katanya.
Rico menambahkan, salah satu alternatif yang bisa dipertimbangkan adalah perubahan rute operasional bus agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ia menilai, kemungkinan besar rute saat ini belum menyentuh titik-titik padat penumpang.
Soal kerja sama antara Pemkot Palu dan pihak swasta penyedia bus, Rico mengaku belum mendalami secara menyeluruh isi kontraknya. Ia hanya mengetahui bahwa perjanjian tersebut dibuat sebelum dirinya menjabat sebagai anggota DPRD.
“Saya belum tahu pasti bagaimana bentuk pengembalian biaya ke perusahaan, itu perlu ditelaah lebih lanjut,” ujarnya.
Rico berharap, dengan duduk bersama antara dewan dan pemerintah kota, polemik ini bisa segera terselesaikan dan program transportasi publik benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Palu.
“Tujuan awalnya baik, tinggal kita benahi agar bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat,” pungkasnya.@gus
