ALASANnews SIGI — Anggota Komisi II DPR RI, Drs. Longki Djanggola, M.Si., melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, untuk meninjau langsung persoalan pertanahan pascabencana yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah dan pusat.
Kunjungan diawali dengan mendatangi Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Sigi. Kehadiran mantan Gubernur Sulawesi Tengah ini disambut langsung oleh Kepala Kantor BPN Sigi, Djuahir, S.S., beserta jajaran.
Dalam sambutannya, Longki menegaskan pentingnya melihat langsung kondisi di lapangan. “Saya sudah mendapat banyak laporan terkait permasalahan pertanahan di Sigi, tetapi tidak sah rasanya kalau belum datang dan melihat sendiri. Karena menyentuh langsung realita di lapangan jauh lebih penting dalam mencari solusi,” ujar Longki.
Isu pertanahan di Kabupaten Sigi memang menjadi salah satu persoalan krusial sejak gempa, likuefaksi, dan tsunami melanda kawasan tersebut pada 2018 silam. Banyak warga terdampak masih berjuang mendapatkan kepastian hak atas tanah mereka, termasuk yang direlokasi ke hunian tetap (huntap).
Kepala BPN Sigi, Djuahir, dalam pertemuan itu menjelaskan bahwa pihaknya terus melakukan percepatan dalam penataan aset dan legalisasi tanah, khususnya di kawasan relokasi. Namun, ia mengakui masih terdapat sejumlah kendala teknis dan administratif yang memerlukan sinergi dengan instansi lain, termasuk dukungan dari pemerintah pusat.
Usai pertemuan di Kantor BPN, Longki bersama rombongan dijadwalkan meninjau langsung salah satu lokasi huntap di Kabupaten Sigi. Peninjauan ini bertujuan memastikan bahwa proses pemenuhan hak-hak masyarakat berjalan sesuai aturan dan asas keadilan.
“Masalah tanah adalah masalah sensitif. Karena itu, harus diselesaikan secara adil, transparan, dan berpihak pada masyarakat yang menjadi korban bencana,” tegas Longki.
Kunjungan ini mendapat apresiasi dari tokoh masyarakat dan warga setempat yang berharap kehadiran legislator di Senayan ini mampu mempercepat penyelesaian konflik lahan serta memberikan dorongan politik agar hak-hak masyarakat segera terealisasi.
Drs. Longki Djanggola juga berjanji akan membawa hasil kunjungannya ke rapat-rapat Komisi II DPR RI untuk dibahas lebih lanjut bersama Kementerian ATR/BPN dan instansi terkait lainnya.@gus
