Alasannews.com||PONTIANAK – Masyarakat Kalimantan Barat (Kalbar) dengan tegas menyatakan dukungan mereka terhadap pernyataan Wakil Gubernur Kalbar yang menolak penerapan sistem barcode dalam pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite di SPBU.
Kebijakan ini dinilai tidak memberikan manfaat bagi masyarakat, justru memperumit akses terhadap BBM yang menjadi kebutuhan pokok, terutama bagi warga di pedalaman.
Dr. Herman Hofi Munawar, Pakar Hukum dan Kebijakan Publik Kalbar, turut menyoroti kebijakan ini. Menurutnya, subsidi BBM seharusnya diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, dengan adanya sistem berbasis aplikasi dan barcode, akses terhadap BBM bersubsidi menjadi semakin sulit.
"BBM bersubsidi adalah hak masyarakat kurang mampu. Penerapan sistem barcode justru menambah kesulitan bagi mereka untuk mendapatkan haknya. Walaupun kebijakan ini diklaim untuk menyalurkan BBM subsidi secara tepat sasaran, dalam praktiknya tujuan tersebut masih belum jelas," ungkap Dr. Herman. Jumat, 7 Maret 2025 malam
Ia juga mempertanyakan keakuratan sistem yang digunakan. Menurutnya, belum ada jaminan bahwa mereka yang mendaftar di aplikasi merupakan kelompok masyarakat yang benar-benar berhak.
"Apakah data yang digunakan, seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan? Faktanya, banyak orang yang mampu juga bisa mengakses sistem ini. Jadi, untuk apa barcode dalam pembelian Pertalite? Ini hanya menguntungkan pihak perbankan, bukan masyarakat," tegasnya.
Masyarakat Kalbar pun merasa lega dengan sikap tegas Wakil Gubernur yang mendesak agar sistem barcode ini segera dihapus. Mereka berharap perjuangan ini terus didorong hingga kebijakan yang dinilai menyulitkan ini benar-benar dicabut.
"Kami berharap Pak Wakil Gubernur terus memperjuangkan penghapusan sistem barcode dalam pembelian Pertalite. Kami juga meminta DPR RI dan DPD ikut bersuara agar kebijakan Pertamina ini dievaluasi," ujar salah satu warga Hasan
Masyarakat menegaskan bahwa sistem digital seharusnya mempermudah, bukan malah memperumit kehidupan rakyat. Jika penerapan sistem ini justru menambah beban, maka sudah seharusnya dihapus demi kesejahteraan bersama.
Sumber : Herman Hofi Law
Editor/ Gugun
