ALASANNEWS, (Palu): Gubernur Sulteng Anwar Hafid Ingatkan: jangan coba-coba lobi-lobi ke istri saya pekerjaan pemerintah adalah urusannya sebagai Gubernur, dan itu bukan urusan istri .
“Jangan coba-coba lobi-lobi ke istri saya. Pekerjaan pemerintah adalah urusan saya, bukan urusan istri saya,” tegas Gubernur Anwar Hafid dalam Rapat Koordinasi pimpinan OPD Pemrov Sulteng di halaman parkir Kantor Gubernur, Selasa (4/3/2025).
Didampingi Wakil Gubernur dr. Reny Lamadjido dan Sekretaris Daerah Novalina, ia mengungkapkan bahwa program Berani Harmony akan memastikan birokrasi berjalan lebih efektif dan transparan.
Anwar Hafid, juga memastikan praktik “Titip-titip Anggaran” tidak lagi terjadi di pemerintahannya. Bahkan lebih dari itu komimennya untuk melakukan efisiensi anggaran dan meningkatkan kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN).Ia berjanji akan mengumpulkan anggaran yang dihemat untuk meningkatkan tunjangan pegawai.
“Titip-titip Anggaran tidak lagi terjadi di pemerintahannya. Lebih baik kita gunakan untuk menaikkan tunjangan pegawai daripada dinikmati segelintir orang,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut, Anwar Hafid mengungkapkan besarnya anggaran perjalanan dinas yang mencapai hampir Rp200 miliar. Ia menegaskan bahwa pemangkasan anggaran yang tidak perlu akan dilakukan guna memastikan dana tersebut digunakan untuk kepentingan yang lebih bermanfaat.
“Kalau dihitung-hitung, ini seperti ada orang yang berjalan terus tanpa pernah di kantor,” ujarnya. Anwar
Dia menegaskan bahwa ia akan mengatur ulang kebijakan perjalanan dinas, menetapkan batasan bagi kepala dinas, sekretaris, kepala bidang, hingga staf, agar penggunaan anggaran lebih terkontrol.
Anwar juga memastikan, bahwa sebelum Lebaran, ASN akan menerima Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) selama dua bulan, termasuk gaji ke-13.
Selain efisiensi anggaran, Anwar Hafid melihat adanya ketidakadilan dalam pemberian tunjangan kinerja di beberapa dinas. Ia menemukan ada dinas yang mendapatkan kenaikan tunjangan dengan mudah, sementara dinas lain justru mengalami stagnasi.
“Tunjangan kinerja itu bukan soal dinas basah atau kering, tapi soal kesejahteraan pegawai. Semua harus mendapatkan hak yang sama,” tegasnya.
Dalam upayanya memperbaiki sistem birokrasi, Anwar Hafid menekankan pentingnya keadilan dalam pengelolaan pegawai.
Ia meminta, para kepala dinas untuk tidak membeda-bedakan stafnya dan memastikan semua pegawai mendapatkan perlakuan yang adil.
“Dalam hidup ini, jangan pernah ada anak emas, karena satu anak emas akan melahirkan seribu anak tiri,” ucapnya.
Lebih lanjut, ia juga mengingatkan ASN agar tidak mencoba melobi anggaran di luar prosedur, termasuk melalui keluarga pejabat.
“Saya minta agar semua urusan administrasi diselesaikan dengan cepat dan tidak ada lagi istilah “sementara diproses” tanpa kepastian waktu" kata Anwar
Gubernur Anwar Hafid juga memastikan penghematan anggaran yang dilakukan akan dialokasikan untuk sektor pendidikan, terutama dalam mendukung biaya kuliah mahasiswa di Sulawesi Tengah.
“Bayangkan, Rp300 miliar yang kita kumpulkan bisa membiayai SPP ribuan mahasiswa. Itu jauh lebih bermanfaat,” katanya.
Sebagai langkah konkret, Anwar Hafid akan menerapkan sistem pelayanan yang lebih transparan dan terukur. Ia meminta setiap instansi menetapkan durasi penyelesaian administrasi dan memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan cepat dan profesional.***
