Ketapang || Alasannews.com – Ruang rapat DPRD Kabupaten Ketapang dalam suasana memanas, hal ini lantaran belum adanya kepastian soal pembayaran paket pekerjaan tahun anggaran 2024 yang sudah selesai dikerjakan, puluhan kontraktor yang sebelumnya mendatangi kantor BPKAD merasa belum ada titik terang akhirnya mereka mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Ketapang pada 17/03/2025.
“Kami berahap dalam audiensi ini, instansi terkait yang terlibat dalam persoalan ini BPKAD dan BPD harus dihadirkan, supaya kami tahu pemasalahan yang sebenarnya, malahan sesampainya digedung ini kami tidak diperbolehkan masuk, hanya perwakilan dari kami yang boleh masuk dan diterima oleh unsur pimpinan DPRD Kabupaten Ketapang, jelas kami merasa sangat kecewa”. Ungkap salah seorang kontraktor.
Bahkan ada salah satu perwakilan kontraktor, dengan nada sedikit emosional, menyampaikan keluhannya, “Kami ini sudah ke mana-mana, Pak. Sudah bertemu dinas, BPKAD, bahkan pihak bank.
Tapi jawabannya selalu ngambang! Kami ini bukan mau ribut, tapi kami cuma minta yang jadi hak kami dibayarkan. SP2D sudah terbit, tapi kenapa sampai sekarang belum ada realisasi?”
Suasana di ruang rapat semakin terasa serius ketika perwakilan konsultan juga ikut bersuara. "Jangan lupa, kami dari pihak konsultan juga terkena dampaknya! Di bidang Perkim LH saja, ada 11 konsultan yang belum menerima pembayaran. Semua berkas sudah lengkap, proses pencairan sudah selesai sampai tahap BPKAD, tapi uangnya mana? Jangan sampai kami ini hanya diberi harapan palsu!”
Mendengar semua keluhan ini, Achmad Sholeh, ST., M.Sos selaku Ketua DPRD Kabupaten Ketapang langsung menanggapi. “Kami paham betul keresahan bapak-bapak semua.
Ini bukan soal mencari siapa yang salah, tapi bagaimana mencari solusi secepat mungkin. Saya sudah berkoordinasi dengan Inspektorat, BPKAD, bahkan KPK untuk memastikan pembayaran ini bisa segera dilakukan.” ungkapnya.
Menurut Sholeh, ada dua mekanisme yang bisa ditempuh agar pembayaran proyek ini segera terealisasi, yang pertama Penyempurnaan APBD dan yang kedua Pergeseran anggaran yang membutuhkan Perkada (Peraturan Kepala Daerah), namun keputusan akhir tetap berada di tangan Bupati Ketapang sebagai kepala daerah.
Dirinya beserta jajaran mengaku sudah berkonsultasi dengan BPK Pontianak dan Kemendagri, dan mereka bilang solusi terbaik adalah segera menerbitkan Perkada untuk pergeseran anggaran. Tapi, ini butuh persetujuan dari Bupati.
Wakil Ketua DPRD Ketapang, Mathoji, SE, menambahkan bahwa hak para kontraktor tetap aman. SP2D dan SPM itu sudah tercatat. Artinya, pembayaran ini pasti dilakukan.
hal ini hanya butuh waktu untuk memastikan proses pencairan sesuai aturan. Mathoji berpesan, kepada para kontraktor diminta jangan khawatir, apa yang akan menjadi hak kontraktor tidak akan hilang.
Hadir juga dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua DPRD Matheus Yudi, SE ia menegaskan pentingnya kerja sama antara DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang.
Ditambahkan juga oleh Syaidiannur, S.Pd.,M.Pd yang juga sebagai Wakil Ketua DPRD, ia memastikan dalam waktu dekat DPRD akan bertemu langsung dengan Bupati Ketapang untuk membahas tentang penyelesaian masalah ini. “Kami sudah mendengar semuanya. Langkah selanjutnya adalah bertemu langsung dengan Bupati agar ada kepastian yang jelas. Kami harap dalam beberapa hari ke depan ada keputusan yang konkrit.” Pungkasnya.
Di akhir pertemuan, DPRD menegaskan bahwa mereka akan berusaha semaksimal mungkin agar pembayaran dilakukan sebelum Lebaran 2025. Namun, keputusan final tetap menunggu pertemuan dengan Bupati Ketapang dalam beberapa hari ke depan. Para kontraktor diminta untuk tetap bersabar dan tidak melakukan tindakan di luar batas. DPRD berjanji untuk terus berusaha mengawal masalah ini.
(Dedy)
Editor/Gugun
