|
Alasannews.com || Ketapang - Kurangnya pengawasan inspektorat kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, bahkan adanya indikasi dugaan penyimpangan serta kongkalikong dengan oknum-oknum kepala Desa di sejumlah Kecamatan yang tak becus dalam menjalankan perintah, sehingga banyaknya laporan masyarakat baik terungkapnya indikasi-indikasi Pembiaran dari inspektorat kabupaten Ketapang, yang ditumpuk berapa kasus selama beberapa tahun tidak tuntas hingga selesai, dan sangat mengecewakan masyarakat.
Bertahun-tahun banyaknya kasus yang diterbitkan awak media melalui media online, serta dari laporan masyarakat, dan LSM Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai kontrol sosial untuk meringankan pengawasan investigasi di lapangan inspektorat maupun Pemdes Kabupaten Ketapang, eronisnya dari inspektorat maupun Pemdes kabupaten Ketapang tak bisa diajak bekerja sama baik adanya keterbukaan kepada publik, terkesan seakan ditutup-tutupi.
Sepanjang tahun tiadanya temuan inspektorat serta Pemdes Kabupaten Ketapang diduga molor, banyaknya menyimpan kebusukan kerahasian para oknum-oknum kepala Desa selama ini, yang dimana hal ini dilindungi, dan hal ini berdasarkan pantauan kacamata tim awak media, serta dari informasi publik, investigasi di lapangan, Pembiaran dari kejaksaan negeri Ketapang, banyaknya kasus yang di hilangkan oleh oknum-oknum Camat di sejumlah Kecamatan yang kerap melindungi kebusukan oleh oknum kepala Desa, dan Pemdes Kabupaten Ketapang yang terkesan tutup mata, sehingga sumber masyarakat mempertanyakan apa saja tupoksi mereka selama ini?"
Seperti yang terjadi di Desa Aur Gading di Kecamatan Tumbang Titi, masyarakat selama ini kesulitan mendapatkan informasi apa saja fungsi DD, dan ADD APBDes di Desa kami, masuk dan keluarnya anggaran Desa kemana saja, difungsikan kemana saja selama ini sudah berapa kali penggantian kepala Desa masih saja tetap sama.
Adapun informasi yang diterima, hanyalah data dari mantan kaur perencanaan yaitu diantaranya, " Ada beberapa item Pekerjaan, yang hingga sekarang belum tersalurkan, dan sudah Dateline dalam prosesnya, seperti pupuk, meteran air, BLT, dan semua yang bersumber dari APBDes ", selain itu kami sebagai warga Desa Aur Gading juga kesulitan, bahkan tidak pernah tau masuknya anggaran Desa, serta di keluarkan untuk apa saja, data penggunaan dana Desa tidak pernah kami ketahui, apa saja dari segala bantuan pemerintah, karna tidak adanya transparansi dari Kades maupun staf Desa selama ini, masyarakat dipaksa bungkam, dikarenakan Kepala Desa tsb terlalu Arogan, sehingga masyarakat di bawah tekanan semuanya", tutur sumber yang tak ingin disebutkan namanya.
Sesampainya berita ini diterbitkan tim awak media investigasi di lapangan akan melengkapi dari data-data yang ada, hingga nantinya dari data ini dikembangkan serta di serahkan kepada APH Aparat Penegak Hukum dan instansi terkait untuk ditindaklanjuti diproses secara hukum berdasarkan pasal dan UU yang berlaku,"pungkasnya.
Oleh : Teguh
Editor: Gugun
