Catatan: Elkana Lengkong
AWAN kelabuh kembali selimuti institusi korps bhayangkara di repoblik ini. Kenapa tidak? Peritiwa yang dinilai menodai citra institusi penegak hukum ini kembali terjadi oknum polisi senior Kabag Ops AKP Dadang tembak hingga tewas yuniornya AKP Ulil Ryanto Anshari Kasat Reskrim Polres Solok Selatan Sumatera Barat hanya gara-gara dugaan adanya backingi bisnis tambang galian C . Meskipun pimpinan Polri telah menindak dengan pecat dan proses hukum oknum pelaku namun belum bisa menghilangkan peristiwa miris memilukan ini dimata masyarakat
Peristiwa ini dianggap mendukakan Presisi Polri sebagai jargon institusi penegak hukum harus ikut menangis. Karena belum bisa wujudkan makna diharapkan kepada masyaraat. Sebab oknum anggotanya yang harus bertindak melaksanakan penegakkan hukum justru sebaliknya diduga melanggar hukum. Kasus penembakan seperti ini 8 Juli 2022 menewaskan Brigadir Yosua Hutabarat dalam insiden penembakan yang didalangi mantan Kadiv Propam Polri. Padahal sebagai Kadiv Propam tugas pengawasan disiplin internal Polri. Begitupun kasus terjadi di Polda NTT Ipda Rudy Soik dipecat karena diduga ungkap kasus mafia BBM ilegal.
Presisi merupakan jargon Polri Era Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menjadikan Polri sebagai institusi yang Presisi (Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi berkeadilan).Presisi diharapkan benar-benar bisa diterapkan dalam bertugas mewujudkan Polri yang ideal, dengan sejumlah langkah komitmen yang ditawarkan diantaranya yakni: Menjaga soliditas internal Polri; Menampilkan kepemimpinan yang melayani dan menjadi teladan; dengan mengedepankan pencegahan permasalahan, pelaksanaan keadilan restoratif dan problem solving. Namun sayangnya makna jargon ini belum sepenuhnya dihayati, hanya sebataa slogan
Sementara disisi lain ada begitu banyak anggota institusi ini yang miliki integritas berkomitmen melayani masyarakat tanpa pamrih dalam penegakan hukum. Karena itu sudah saatnya institusi negara bidang penegakkan hukum diharapkan masyarakat perlu lakukan bersih-bersih dengan lakukan penataan kembali korps Bhayangkara ini untuk mengembalikan citra Rastra Sewakottama, yakni sebagai abdi utama nusa bangsa memegang teguh Tribrata dan Catur Prasetya Polri
Komjen Ahmad Dofiri lulusan terbaik peraih Adimakayasa Akpol 1989 saat ini jabat Wakapolri dengan pengalaman. Bahkan saat jabat Irwasum Polri dalam sidang etik memecat Irjen Ferdi Sambo dengan tidak hormat sebagai anggota Polri. Kita lihat Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Royke Langi setelah diberikan amanah sebagai Kapolda langsung bekerja mengusut tuntas dugaan korupsi dana hibah di Pemprov Sulut, Begitu juga Kapolres Mamberamo Tengah Polda Papua AKBP Rahman terluka akibat terkena panah saat bersama anggota kepolisian mengamankan kasus anarkis yang dilakukan massa salah satu pendukung calon kepala daerah di Kantor PPD Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan. Dan masih banyak anggota polisi yang berbuat baik di masyarakat
Menjaga citra polisi kearah lebih baik, profesional penuh perubahan mindset dan culture set memang butuh proses, namun jika terjadi secara berulang-ulang patut jadi pertanyaan dan itu tentu butuh perhatian pimpinan. Ada begjtu banyak perwira menengah hingga Pati Polri lulusan angkatan terbaik secara akademis dan miliki pengalaman terutama kapability, integritas saat bertugas Kasatwil. Mereka itu dinilai dipersiapkan cukup mampu menata dan benahi bersihkan institusi ini dari oknum tidak bertanggung jawab. Seharusnya mereka diprioritas masuk dalam rekrutmen untuk diberikan amanah tanggung jawab sesuai penilaian pimpinan yang ingin institusi dipimpinnya penuh lompatan guna mewujudkan organisasi ini kearah internal lebih baik ,lebih profesional penuh perubahan baik mindset dan culture set. Hanya saja hingga kini mereka masih dalam antrian untuk peroleh kesempatan.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo dalam arahan kepada jajaran kepolisian di Istana Merdeka Jakarta, Oktober 2022 mengapresiasi kerja keras Polri . Namun disisi lain juga mengkritisi sejumlah hal, di antaranya soal gaya hidup mewah pejabat di Polri yang menjadi sorotan. Namun adanya kasus Ferdy Sambo kata Jokowi membuat indeks kepercayaan Polri turun.
"Begitu ada peristiwa FS runyam semuanya dan jatuh ke angka yang paling rendah. Dulu dibandingkan institusi-institusi penegak hukum yang lain tertinggi sekarang Saudara harus tahu menjadi terendah. Ini yang harus dikembalikan lagi dengan kerja keras saudara saudara sekalian. Begitulah pekerjaan berat yang saudara saudara harus kerjakan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada Polri " jelas Jokowi.
Jokowi juga menyebutkan berkaitan kebijakan visi Presisi. Saat itu Jokowi minta Kapolri jangan nyelimet-nyelimet.Tolong disederhanakan sehingga yang dibawah itu ngerti apa yang harus dijalankan. Polri sebagai pelindung, Polri sebagai pengayom dan Polri sebagai pelayan masyarakat. Intinya Presisi itu apasih sehingga gampang ditangkap visinya. Jokowi juga menyentil gaya hidup para anggota Polri. Jokowi berpesan agar mereka bisa mengerem gaya hidup mewah.
"Saya ingatkan yang namanya Kapolres Kapolda yang namanya seluruh pejabat utama, perwira tinggi ngerem total, masalah gaya hidup, jangan gagah gagahan karena merasa punya mobil bagus atau motor gede yang bagus. Hati-hati. Saya ingatkan hati-hati," kata Jokowi
Presiden Prabowo Subianto saat dlantik menyatakan dengan tegas pimpinan harus memberi contoh, "ing ngarso sung tulodo". Ada pepatah yang mengatakan kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua eselon dari semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya dan beri contoh dimulai dari atas dan sesudah itu penegakan hukum yang tegas dan keras.
Dari beberapa peristiwa kasus terjadi yang cukup menyita perhatian masyarakat Indonesia sudah saatnya Presiden Prabowo Suubianto yang cukup tegas terutama bidang penegakan hukum untuk segera benahi korps bhayangkara terlebih benahi bukan hanya lebih profesional tapi juga kearah lebih baik perubahan mindset dan culture set
Masyarakat berharap jangan lagi biarkan institusi penegakkan hukum ini disalah gunakan oknum tidak bertanggung jawab agar institusi ini lebih berwibawa berintegritas sudah harus dibersihkan dari oknum-oknum berprilaku preman mencari keuntungan memperkaya diri. Peristiwa yang terjadi selama ini ini bukan hanya pelanggaran disiplin dan kode ethik tapi lebih dari itu mencederai citra Polri yang harusnya dijaga agar tidak jadi preseden buruk. Pimpinan Polri perlu melakukan instropeksi internal dan melakukan pembersihan besar-besaran oknum prilaku dari jajaran Polri paling atas hingga ke jajaran paling bawa tingkat Polsek maupun Pos. Pimpinan perlu tindak setiap oknum tanpa pandang buluh pangkat dan jabatan yang melakukan pelanggaran hukum terutama dugaan jadi backing bisnis tambang ilegal, BBM ilegal, judi online dan tindak korupsi yang dianggap bertentangan dengan tugas citra Polri sebagai institusi penegakan hukum.
Peristiwa demi peristiwa terjadi secara beruntun belum selesai kasus oknum polisi tembak yuniornya di Polres Solok Selatan Sumbar muncul lagi kasus baru melibatkan oknum polisi tembak siswa di Semarang Jawa Tengah. Peristiwa ini juga mendapatkan tanggapan dari Anggota Komisi III DPRRI Wayan Sidarta.
"Sudah saatnya Polri perlu melakukan reformasi total mulai dari rekrutmen hingga pembinaan para anggotanya terkait kasus polisi tembak siswa SMKN 4 di Semarang, Jawa Tengah (Jateng). Agar rangkaian kasus penembakan yang dilakukan polisi belakangan ini, termasuk kasus polisi tembak siswa di Semarang tidak terjadi lagi" katanya (Koran Berita Satu 27/11/2024)
Wayan mengaku prihatin dan menyayangkan sejumlah kasus yang melibatkan oknum aparat kepolisian belakang ini. Mulai dari kasus meninggalnya tahanan di Sumatera Barat dan Sulawesi Tengah; kasus meninggalnya pelajar karena patroli polisi di Bekasi; kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan, dan terakhir kasus polisik tembak siswa di Semarang. Kasus-kasus tersebut, kata dia, telah mencoreng wajah Polri sehingga publik kadang menganggap polisi dengan penyalahgunaan kewenangan, kriminalisasi, backing atau keterlibatan dalam pelanggaran hukum, penegakan hukum yang tidak transparan dan akuntabel, dan rentan intervensi. Belum lagi dikaitkan pula budaya hidup mewah, kekerasan, arogansi.
Dr Muslimin Budiman SH, MH Advokat Direktur LBH HAM Sulteng di Palu dalam tanggapannya miris memang jika ada oknum APH (Aparat Penegak Hukum) polisi sebagai penegak hukum diduga justru membekingi kegiatan yang ilegal seperti tambang galian C yang menyangkut dengan pemasukan negara.
"Sudah sepatutnya institusi polri segera berbenah diri atas sejumlah kejadian yang terjadi saat ini intinya kita tidak ingin demi dan nama baik institusi polri yang kita cintai harus tercoreng secara terus menerus hanya ulah tindakan tidak terpuji oknum yang harus menegakkan hukum justru disayangkan melanggar hukum" kata Dr Muslimin Budiman SH,MH*** (Wartawan Alasannews.com dan penulis buku).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar