Ketua Borneo Education Care: Pendidikan Dasar di Pedalaman Kalbar dalam Kondisi Darurat"

Ketua Borneo Education Care: Pendidikan Dasar di Pedalaman Kalbar dalam Kondisi Darurat"

Alasannews.com || Pontianak – Kondisi gedung SMPN di Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, menjadi perhatian publik. Ketua Umum Borneo Education Care, Dr. Herman Hofi Law, menyebut kondisi ini sebagai fenomena gunung es, di mana kerusakan yang terlihat hanyalah sebagian kecil dari masalah besar yang tersembunyi. Ia menyoroti banyaknya fasilitas pendidikan, khususnya di daerah pedalaman, yang tidak mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah.

"Pemda dan DPRD seharusnya menjadikan sektor pendidikan sebagai prioritas utama. Renovasi dan pembangunan infrastruktur yang layak bukan sekadar kebutuhan, melainkan kewajiban yang mendesak. Jika ini terus dibiarkan, generasi masa depan kita akan dirugikan," ujar Dr. Herman Hofi Law, Ketua Umum Borneo Education Care.

Kondisi gedung sekolah yang rusak parah, seperti atap bocor, dinding retak, lantai yang berlubang, hingga tidak tersedianya fasilitas dasar seperti air bersih dan MCK, sangat mengganggu kenyamanan siswa dan guru dalam proses belajar mengajar. Beberapa sekolah bahkan tidak memiliki fasilitas seperti ruang kelas yang memadai, perpustakaan, atau laboratorium, apalagi tempat bermain bagi siswa.

Kesenjangan Fasilitas Pendidikan di Kalbar

Perbedaan fasilitas pendidikan antara pedesaan dan perkotaan di Kalimantan Barat disebut "bak langit dan bumi". Di perkotaan, fasilitas pendidikan jauh lebih baik dan mendukung pembelajaran, sementara di pedalaman banyak gedung sekolah yang rusak dan tidak aman.

Dr. Herman Hofi Law mengkritik pemerintah daerah yang sering menyatakan bahwa kendala utama terletak pada keterbatasan anggaran. "Masalahnya bukan pada kurangnya anggaran, tapi kurangnya keseriusan. Alokasi anggaran sering kali tidak didasarkan pada kebutuhan mendesak, melainkan pada keinginan yang kurang prioritas," tegasnya.

Ia juga menyoroti lambannya birokrasi di dinas pendidikan dalam menangani persoalan ini. Tidak ada terobosan atau inovasi yang dilakukan, dan persoalan pendidikan cenderung ditangani secara rutinitas tanpa ada upaya perbaikan signifikan.

Tiga Langkah Solusi untuk Pemda

Agar persoalan ini dapat teratasi, Dr. Herman Hofi Law, Ketua Umum Borneo Education Care, mengusulkan tiga langkah utama yang harus dilakukan pemerintah daerah:

1. Menjadikan pendidikan sebagai prioritas pembangunan daerah, terutama pembangunan dan renovasi gedung sekolah yang layak.

2. Meningkatkan kolaborasi dengan pemerintah pusat, terutama dalam mengakses Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dapat dimanfaatkan untuk sektor pendidikan.

3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran pendidikan sehingga lebih efisien dan tepat sasaran.

"Kondisi gedung yang layak bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga keselamatan siswa dan guru. Ini merupakan faktor penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah. Tanpa itu, upaya untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas hanya akan menjadi mimpi," tambahnya.

Dr. Herman Hofi Law menegaskan bahwa pemerintah daerah bersama DPRD memiliki tanggung jawab penuh untuk memastikan seluruh sekolah di wilayahnya memiliki fasilitas pendidikan yang memadai. Ia mendesak agar alokasi anggaran diarahkan pada sektor yang benar-benar menjadi kebutuhan utama masyarakat.

Dengan langkah-langkah konkret ini, diharapkan kesenjangan pendidikan antara daerah perkotaan dan pedalaman dapat diminimalkan, sehingga seluruh siswa di Kalimantan Barat memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dalam lingkungan yang aman dan nyaman.

Sumber : Herman Hofi Law(Ketum Borneo Education Care)

Red/Gugun