Alasannews.com, Jakarta: Mantan Dirjen Otda Kemendagri Dr Soni Sumarsono MDM mengatakan perlunya kajian yang lebih mendalam terlebih dahulu jika institusi Polri diwacanakan berada dibawa Kemendagri.Wacana ini muncul terkait adanya fenomena "Partai Coklat" oleh sejumlah politisi
"Adanya wacana tersebut, prinsip dapat dipahami dan tidak salah namun perlu kajian yang mendalam terlebih dahulu. Apalagi dengan adanya dugaan fenomena yang dikenal dengan gerakan senyap "Partai Coklat" di sejumlah daerah fenomena operasi khusus memenangkan Paslon tertentu yang berafiliasi dengan kekuasaan.Jika dugaan ini benar sangat disayangkan. Dan bisa membuat prinsip netralitas Polisi tercoreng " kata Dr Soni Sumarsono MDM atas tanggapannya terkait wacana institusi Polri dibawa Kemendagri kepada Alasannews.com Kamis (5/12/2024)
Menurut Soni harus ada penjelasan dari pimpinan Polri adanya dugaan fenomena yang jika benar sangat mencederai prinsip membangun demokrasi. Citra Polisi harus segera diperbaiki, bukan jadi pemain namun tugas utama sebagai pengaman Pilkada. Ditambah dengan coklatnya baju ASN (Aparat Sipil Negara) di bawah komando para Pj Kepala Daerah, yang konon diduga juga ikut bergerak senyap, sungguh sangat ironis ditengah-tengah sukses kita mengantarkan Indonesia sebagaj negara demokrasi terbesar ketiga di dunia kni rusak berat.
"Sangat dipahami reaksi sejumlah politisi dan pengamat untuk kemudian mewacanakan institusi PolriI berada di bawah Kemendagri sebagaimana pada umumnya praktek di negara-negara lainnya di dunia atau kembali gabung dengan TNI. Wacana digulirkan karena sangat disayangkan jika benar institusi polri dianggap terlalu bermain dan terseret dalam pusaran politik" kata Soni
Mantan Dirjen Otda Kemendagri ini menilai sudah saatnya untuk melakukan evaluasi menyeluruh sistem politik dan pemerintahan di Indonesia, termasuk kebutuhan untuk mereposisi kelembagaan Polri. Kembalikan marwah Polri sebagi pelindung dan pengayom masyarakat.
"Marwah ini yang mendekatkan Polri dengan tupoksi Kemendagri sehingga muncul salah satu wacana Polri digabung dengan Kemendagri. Di sebagian besar negara, struktur yang demikian secara umum dpt dijumpai. Kemendagri sebagai The Ministry of Home Affairs, lingkupnya termasuk aspek keamanan dalam negeri dalam arti perlindungan dan pengayoman masyarakat" ujar Soni
Sekalipun demikian, menurut Soni perlu dibuka diskursus dan kajian mendalam konsekuensi dan implikasinya terlebih dahulu dan tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Sebagai wacana, tetap saja dibuka untuk pemikiran yang terbaik.
Presedium IPW (Indonesia Police Watch) Sugeng Teguh Santoso SH MH mengatakan jika institusi Polri berada dibawa Kemendagri itu sebuah kemunduran dan Polri tidak jadi lebih profesional, tidak, efekttif dalam jalankan tugas sesuai fungsi bahkan ditarik ke politik cenderung lebih besar. Apalagi sistim politik semakin menguat dalam praktek politik yang makin menguatnya partai politik dalam membentuk pemerintahan kemudian mereka mendapatkan jatah kursi di kementerian.
"Nanti berpotensi Polri akan ditarik-tarik dalam rana politik ditingkat nasional, kemudian ditingkat daerah provinsi, kabupaten dan kota. Satuan kerja polri polda dan polres akan berpotensi ditarik oleh kepala daerah dan potensi konflik akan semakin besar. Polri tidak lagi efektif dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Kalau dibawa kemeterian dengan anggaran terbatas mereka tidak bisa bekerja lebih dengan tugas dihadapi sesuai perkembangan zaman tingkat kriminal semakin tinggi dan canggih" kata Sugeng Teguh Santoso SH,MH kepada Alasannews.com Kamis (5/12/2024)
Tudingan beberapa politisi kader PDI Perjuangan yang menyebut "Partai Coklat" dalam hal ini kepolisian di jawab oleh Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.
Sejumlah wartawan pun menanyakan langsung ke Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo soal sebutan "Partai Coklat" ini.
"Tanya partai lah, kita bukan partai," kata Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, di gedung Rupatama, Mabes Polri, Jakarta Kamis (5/12/2024).
Sebutan Parcok (partai coklat) ini sebelumnya dihembuskan oleh beberapa politisi kader PDI Perjuangan dalam memberikan keterangan mengenai beberapa persoalan kekalahan di Pilkada, dan menuding penanganan aparat kepolisian sebagai partai coklat yang satu komando. ****
Tidak ada komentar:
Posting Komentar