ALASANnews.com -- Anggota DPRD Kota Palu dari Komisi B, Muslimun, meminta Pemerintah Kota Palu untuk mengevaluasi jumlah armada Bus Trans Palu yang dinilai tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat. Menurutnya, keberadaan 26 unit bus ini terlalu banyak, apalagi tingkat minat warga untuk menggunakan layanan transportasi tersebut rendah, meskipun sudah disediakan subsidi gratis.
“Jumlah 26 unit itu terlalu banyak. Antusiasme warga untuk menggunakan Bus Trans Palu rendah, meskipun sudah disubsidi. Hal ini perlu dievaluasi,” ungkap Muslimun saat diwawancarai, Jumat (2/12/2024).
Selain itu, ia menyoroti perluasan trayek Bus Trans Palu hingga ke Donggala yang dianggap bertentangan dengan aturan. Ia menegaskan bahwa bus ini seharusnya hanya melayani masyarakat Kota Palu.
“Sekarang ramai di media sosial soal bus melayani trayek Palu-Donggala. Ini menjadi persoalan karena bus ini diperuntukkan untuk warga kota. Jika sampai melintasi Donggala, itu melanggar aturan,” tegasnya.
Muslimun juga mempertanyakan sistem pembayaran untuk trayek ke Donggala. Jika menggunakan tarif penuh, maka hal itu bisa dianggap sebagai subsidi silang. Namun, jika tetap disubsidi, maka kebijakan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan trayek yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Palu.
“Kalau tarifnya penuh, tidak masalah, karena berarti subsidi silang. Tetapi jika tetap disubsidi, itu melanggar trayek yang ditetapkan pemerintah kota,” ujarnya.
Ia menyarankan agar jumlah bus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di delapan kecamatan di Kota Palu. Muslimun mengusulkan alokasi dua unit bus per kecamatan, sehingga totalnya menjadi 16 unit, bukan 26 seperti sekarang.
“Penduduk di Kota Palu tidak terlalu padat. Jadi cukup dua bus per kecamatan, itu lebih rasional. Dengan demikian, anggaran bisa dialokasikan untuk program lain,” jelasnya.
Ia juga mengkritik kajian pengadaan bus yang dinilainya tidak tepat sasaran. Menurut Muslimun, Pemerintah Kota Palu harus segera mengevaluasi kebijakan terkait armada Bus Trans Palu agar lebih efisien dan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Anggaran harus digunakan secara tepat sasaran. Jangan sampai terbuang untuk hal yang tidak optimal,” pungkasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar