ALASANnews Palu – Anggota DPR RI, Longky Djanggola, menekankan pentingnya evaluasi terhadap potensi pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Pernyataan ini disampaikan saat ia bertemu dengan sekelompok pemuda di LS-Adi, Palu, yang aktif merespons dinamika politik dengan berbagai indikasi pelanggaran.
"Kami di Komisi II DPR RI tidak mencari siapa yang salah atau benar, tetapi fokus pada solusi yang bisa memperbaiki sistem Pilkada," ujar Longky Djanggola.
Dalam diskusi yang berlangsung hangat tersebut, Longky mengajak para aktivis dan mahasiswa untuk berkontribusi melalui ide-ide produktif yang dapat menjadi masukan penting. Ia berharap diskusi-diskusi yang mereka lakukan dapat menghasilkan aspirasi konkret untuk dibawa ke Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPR RI.
"Kami membuka pintu selebar-lebarnya untuk suara masyarakat, terutama dari kaum muda yang kritis terhadap berbagai isu. Kolaborasi ini diharapkan bisa memperbaiki penyelenggaraan Pilkada ke depan," tambahnya.
Diskusi itu juga diwarnai dengan berbagai pandangan kritis dari pemuda terkait transparansi, netralitas penyelenggara Pilkada, dan perlunya pengawasan lebih ketat. Longky menyebut, semua masukan akan menjadi bahan pertimbangan untuk membangun sistem politik yang lebih baik dan demokratis.
Sebagai anggota Komisi II yang membidangi pemerintahan dalam negeri dan pemilu, Longky Djanggola menegaskan bahwa komitmen DPR adalah memastikan penyelenggaraan Pilkada berjalan sesuai prinsip keadilan dan demokrasi.
Aktivis dan Mahasiswa Siap Berkontribusi
Para peserta diskusi menyatakan kesiapan mereka untuk terus menyuarakan aspirasi dan memberikan masukan konstruktif. Salah satu mahasiswa yang hadir menyampaikan harapan agar pemerintah dan DPR benar-benar serius dalam menindaklanjuti temuan pelanggaran Pilkada.
Dengan antusiasme yang tinggi dari generasi muda, Longky yakin bahwa pengawasan terhadap Pilkada akan semakin kuat. Ia mengakhiri pertemuan dengan menyatakan komitmennya untuk terus menjalin komunikasi dengan masyarakat demi mewujudkan demokrasi yang lebih baik di Indonesia.
